Pemerintah Kota Metro mendorong penguatan sinergi antarsekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan. Hal tersebut disampaikan dalam pelantikan Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK Swasta Kota Metro periode 2026–2031 di Hotel AIDIA Grande, Rabu (12/8/2026). Pelantikan mengusung tema “Membangun Sinergi Kepemimpinan Sekolah untuk Pendidikan yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing”. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Metro, Helmy Zain, yang mewakili Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso. Ketua FKKS SMK Swasta Kota Metro periode 2026–2031, Eko Atmojo, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. Menurut Eko, amanah sebagai Ketua FKKS bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pendidikan SMK swasta, para guru dan siswa, serta masa depan Kota Metro. “Saya sadar amanah ini sangat berat. Ini bukan sekadar jabatan. Ini adalah tanggung jawab untuk SMK swasta di Kota Metro, untuk ribuan siswa, ratusan guru, dan untuk masa depan Kota Metro sendiri,” ujar Eko. Ia menilai SMK swasta di Kota Metro memiliki potensi besar yang perlu diperkuat melalui persatuan dan gerak bersama, termasuk dalam membangun hubungan dengan dunia industri. Untuk itu, Eko menetapkan lima pilar perjuangan FKKS SMK Swasta Kota Metro selama periode kepengurusannya. Pilar pertama adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi. FKKS, kata dia, harus menjadi mitra yang mampu membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Latihan Kerja (BLK), perguruan tinggi, serta dunia usaha dan dunia industri. “FKKS bukan saingan, tetapi mitra. Kita harus duduk satu meja dan membangun kerja sama. Tidak boleh lagi ada SMK swasta yang berjalan sendiri-sendiri,” katanya. Pilar kedua adalah meningkatkan mutu dan daya saing. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi guru dan siswa, sertifikasi kompetensi, pembenahan sarana dan prasarana, serta penguatan hubungan antara sekolah dengan dunia industri. “Kita kejar sertifikasi kompetensi untuk guru dan siswa. Kita benahi sarana prasarana dan pastikan lulusan kita memiliki peluang untuk terserap di industri,” tegasnya. Pilar ketiga, memperkuat data dan publikasi. Eko menekankan pentingnya data peserta didik, lulusan, serapan kerja, hingga sertifikasi sebagai dasar dalam menyusun program dan memperjuangkan dukungan bagi sekolah. “Data adalah nyawa. Dengan data yang kuat, kita bisa memperjuangkan berbagai kebutuhan sekolah. Saya meminta seluruh kepala sekolah swasta terbuka dalam hal data,” ujarnya. Selanjutnya, pilar keempat adalah membangun citra positif SMK swasta. Eko mendorong sekolah untuk memperkuat publikasi atas berbagai prestasi siswa dan guru, karya sekolah, kegiatan kewirausahaan, hingga capaian lainnya. Menurutnya, citra positif harus dibangun melalui prestasi dan kualitas nyata sehingga masyarakat semakin percaya terhadap keberadaan SMK swasta di Kota Metro. “Kita buktikan lewat prestasi, lomba, karya, prestasi siswa, wirausaha siswa, dan guru berprestasi. Kita gencarkan publikasi agar masyarakat melihat bahwa SMK swasta memang hebat,” katanya. Pilar kelima adalah menjaga kebersamaan dan kekeluargaan. FKKS diharapkan menjadi rumah bersama bagi para kepala sekolah untuk menyelesaikan berbagai persoalan, bertukar pengalaman, sekaligus mencari solusi atas tantangan yang dihadapi sekolah. “Tidak ada senior dan junior, tidak ada besar dan kecil. Kita semua sama. SMK adalah rumah kita bersama,” tutur Eko. Ia juga membuka ruang bagi kritik, saran, maupun teguran sebagai bagian dari evaluasi kepemimpinan selama menjalankan amanah. Eko juga turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus FKKS periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengembangkan pendidikan SMK swasta di Kota Metro. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Metro, Helmy Zain, yang mewakili Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus FKKS SMK Swasta Kota Metro periode 2026–2031. “Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya menyampaikan selamat dan sukses atas dilantiknya kepengurusan FKKS SMK Swasta Kota Metro periode 2026–2031,” ujar Helmy. Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar pengukuhan kepengurusan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan di Kota Metro. Helmy menilai SMK memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi, keterampilan, karakter, serta kesiapan menghadapi dunia kerja dan dunia usaha. “Keberadaan FKKS sangat penting sebagai wadah komunikasi, koordinasi, bertukar pengalaman, dan membangun kolaborasi antarkepala sekolah SMK swasta di Kota Metro,” katanya. Pemerintah Kota Metro, lanjut Helmy, berharap FKKS tidak hanya menjadi forum komunikasi, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terlebih, tantangan dunia pendidikan terus berkembang seiring kemajuan teknologi, digitalisasi, perubahan kebutuhan industri, dan dinamika dunia kerja. Kondisi tersebut menuntut sekolah untuk terus beradaptasi dan melakukan inovasi. Karena itu, para kepala sekolah diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat kompetensi guru, memperluas kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, serta membuka lebih banyak ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan keterampilan. “Kita ingin lulusan SMK di Kota Metro bukan hanya mendapatkan ijazah, tetapi benar-benar memiliki keahlian dan karakter sebagai modal untuk bekerja, berwirausaha maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelasnya. Helmy berharap kepengurusan FKKS periode 2026–2031 mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menghasilkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Kota Metro. “Selamat kepada Pengurus FKKS SMK Swasta Kota Metro periode 2026–2031 yang telah dilantik. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kemudahan, dan keberkahan dalam menjalankan amanah serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi dunia pendidikan di Kota Metro,” pungkasnya. (Yl/Md)
Wali Kota Metro Kukuhkan DPPI, Dorong Generasi Muda Jadi Teladan Pancasila
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso melantik dan mengukuhkan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Metro di Aula Pemerintah Kota Metro, Rabu (12/8/2026). Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan. DPPI merupakan wadah bagi Purnapaskibraka yang telah ditetapkan sebagai Duta Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kehadiran DPPI diharapkan dapat melanjutkan nilai-nilai kebangsaan yang telah dibentuk selama menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pelaksana DPPI Kota Metro yang telah dilantik dan dikukuhkan. Ia menegaskan, amanah yang diberikan kepada anggota DPPI bukan sekadar tanggung jawab organisasi, tetapi juga menjadi tugas untuk memberikan keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga semangat persatuan di tengah generasi muda. “DPPI bukan sekadar wadah alumni Paskibraka, tetapi memiliki peran strategis dalam menjalankan nilai-nilai yang telah dibangun selama menjadi Paskibraka, khususnya dalam memperkuat ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, persatuan, dan karakter generasi muda,” ujar Bambang. Bambang mengatakan, pelantikan yang berlangsung menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk kembali menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Menurutnya, semangat persatuan, gotong royong, cinta tanah air, serta penghargaan terhadap jasa para pahlawan harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada momentum peringatan hari kemerdekaan. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, Bambang berharap DPPI Kota Metro mampu tampil sebagai pelopor sekaligus teladan bagi generasi muda. “Saya berharap DPPI Kota Metro mampu menjadi pelopor dan teladan bagi generasi muda dengan menunjukkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, disiplin, persatuan, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat,” katanya. Ia juga mengingatkan anggota DPPI agar bijak dalam memanfaatkan media sosial. Menurutnya, ruang digital harus digunakan untuk menyebarkan informasi yang benar, menghadirkan konten positif dan edukatif, serta turut mencegah penyebaran hoaks, intoleransi, dan berbagai paham yang dapat mengancam persatuan bangsa. Selain itu, Bambang mendorong DPPI Kota Metro memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Metro maupun organisasi kepemudaan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan diwujudkan melalui program kerja yang konkret, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan generasi muda. Program-program tersebut, lanjutnya, perlu diarahkan pada penguatan karakter, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta semangat persatuan dan kepedulian sosial. Bambang juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. “Jangan lupakan pendidikan karena pendidikan merupakan bekal utama untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menjadi pemimpin masa depan yang nantinya menerima tongkat estafet kepemimpinan untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045,” tegasnya. Ia berharap DPPI Kota Metro tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menghadirkan kontribusi nyata di tengah masyarakat melalui keteladanan dan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat kebangsaan. Momentum pengukuhan menjelang 17 Agustus tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen DPPI Kota Metro untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan, menjaga persatuan, serta mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. Dengan semangat tersebut, DPPI Kota Metro diharapkan mampu menjadi bagian dari generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan kepemimpinan, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa serta daerah. (Tm/Bsr)
Dinas PUTR Metro Pertama Kali Dinilai Ombudsman, Standar Pelayanan Jadi Fokus
Pemerintah Kota Metro melanjutkan rangkaian Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kota Metro, Selasa (11/08/2026). Penilaian tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada empat lokus di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro menjadi lokus kedua dalam rangkaian penilaian maladministrasi tahun 2026. “Alhamdulillah, pada siang hingga sore hari ini, Pemerintah Kota Metro kedatangan Tim Penilai Maladministrasi dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Dinas PUTR Kota Metro menjadi OPD kedua dari empat lokus yang menjadi objek penilaian pada tahun 2026. Sebelumnya, tim Ombudsman RI telah melaksanakan penilaian di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro dan alhamdulillah seluruh rangkaian penilaian telah selesai dilaksanakan,” ujar Sekretaris Daerah Kota Metro. Namun, karena waktu pelaksanaan telah memasuki sore hari dan proses penilaian membutuhkan kesiapan dokumen serta responden, penilaian di Dinas PUTR akan dilanjutkan pada Jumat agar seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto berharap Dinas PUTR Kota Metro dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam proses penilaian Ombudsman RI. “Karena penilaian akan ditunda pada hari Jumat, maka saya berharap untuk OPD yang menjadi lokus penilaian, yaitu Dinas PUTR, dapat melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian Ombudsman RI,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Dodik Hermanto, menjelaskan bahwa penilaian tersebut merupakan bagian dari Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Metro. “Kami pada hari ini akan melaksanakan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 pada Pemerintah Kota Metro dengan empat lokusnya. Salah satunya adalah di Dinas PUTR,” ungkap Dodik. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro menjadi salah satu perangkat daerah yang untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai lokus penilaian Ombudsman RI pada tahun 2026. Pada tahun-tahun sebelumnya, Dinas PUTR belum menjadi objek penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI. “Dinas PUTR ini baru pertama kali menjadi lokus penilaian Ombudsman RI pada tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, Dinas PUTR belum pernah menjadi objek penilaian,” imbuhnya. Pada penilaian di Dinas PUTR, tim Ombudsman membagi tugas untuk menilai sejumlah dimensi dan variabel penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tahap pertama adalah dimensi input yang terdiri atas variabel pengetahuan dan variabel perencanaan. “Dalam proses penilaiannya, yang pertama adalah dimensi input, terdiri dari dua variabel, yaitu variabel pengetahuan dan variabel perencanaan,” jelas Dodik. Untuk variabel pengetahuan, tim Ombudsman akan melakukan wawancara terhadap sejumlah responden yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas PUTR, meliputi koordinator pelayanan, petugas pelayanan, koordinator pengaduan, dan petugas pengaduan. “Untuk variabel pengetahuan ini kami secara teknis akan melaksanakan wawancara kepada responden yang ada di PUTR. Dalam hal ini adalah koordinator pelayanan, petugas pelayanan, koordinator pengaduan dan petugas pengaduan,” katanya. Empat responden tersebut akan diwawancarai secara bergantian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. “Saya sendiri yang akan melakukan wawancara terhadap para responden. Untuk itu, saya mohon izin kepada Ibu Kepala Dinas untuk menggunakan satu ruangan selama proses wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan secara bergantian, satu per satu, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masing-masing responden terkait penyelenggaraan pelayanan publik,” terangnya. Selain wawancara, tim Ombudsman juga akan melakukan penilaian terhadap variabel standar pelayanan yang dilakukan melalui observasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, termasuk publikasi standar pelayanan kepada masyarakat serta sistem informasi pelayanan publik. “Dalam pelaksanaan observasi ada Bapak David yang merupakan tim dari Ombusman RI yang akan melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik,”paparnya. Untuk itu, Dodik meminta dapat didampingi oleh petugas Dinas PUTR yang dapat menunjukkan lokasi sarana dan prasarana fasilitas publik untuk selanjutnya dilakukan observasi dan penilaian. “Pendampingan diperlukan karena terdapat sejumlah fasilitas yang secara teknis perlu ditunjukkan lokasinya, seperti titik kumpul, jalur evakuasi, alat pemadam api ringan atau APAR, CCTV, serta fasilitas pendukung lainnya,”bebernya. Tidak hanya itu, variabel perencanaan dan variabel pengaduan juga akan menjadi bagian penilaian yang dilakukan oleh anggota tim Ombudsman lainnya. “Selanjutnya, untuk variabel perencanaan dan variabel pengaduan akan dilaksanakan oleh Pak Alviro. Insyaallah beliau akan menyusul dan bergabung dalam proses penilaian. Untuk kedua variabel tersebut, data dukung yang diperlukan sebagian besar berupa dokumen,” ujarnya. Salah satu aspek yang akan dilihat adalah pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan, baik oleh kepala dinas maupun pengawas fungsional, dalam hal ini Inspektorat. “Untuk dua variabel tersebut, data dukung yang kami perlukan berupa dokumen. Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan, baik yang dilakukan oleh kepala dinas maupun oleh pengawas fungsional, dalam hal ini Inspektorat. Adapun data dukung yang diperlukan berupa laporan hasil pengawasan,” jelasnya. Dalam penjelasannya, Dodik menekankan bahwa pengawasan internal menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah terjadinya maladministrasi. “Semakin baik pengawasan dilakukan, semakin besar pula peluang untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka kami berharap maladministrasi tidak terjadi karena ada pengawasan dari atasan langsung maupun dari pengawas fungsional,” tegas Dodik. Selain dokumen pengawasan, tim juga akan memeriksa sejumlah dokumen pendukung tata kelola organisasi, termasuk dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan penganggaran. “Penilaian Ombudsman tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan secara langsung, tetapi juga melihat bagaimana tata kelola organisasi dibangun dan dijalankan sehingga nantinya dokumen itu harapan kami bisa terpenuhi sehingga bisa terlihat tata kelolanya,” jelasnya. Selain melakukan pemeriksaan terhadap internal penyelenggara pelayanan, Ombudsman juga akan meminta masukan langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan untuk melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan dan diterima oleh masyarakat. “Karena segala sesuatu yang kita persiapkan ini dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang pada akhirnya penerima manfaatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan,”bebernya. Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menggunakan layanan sehingga pengalaman mereka menjadi bagian penting dalam proses penilaian. “Tentu merekalah yang nantinya menggunakan layanan di sini sehingga mereka juga wajib kami wawancara,” katanya. Karena pelaksanaan penilaian berlangsung hingga sore hari, tim Ombudsman meminta bantuan Dinas PUTR untuk menyediakan data masyarakat yang menggunakan layanan untuk melakukan wawancara secara langsung melalui sambungan telepon atau
Pemkot Metro Tekankan Penilaian Pelayanan Publik sebagai Momentum Tingkatkan Mutu Layanan
Pemerintah Kota Metro menegaskan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar nilai maupun penghargaan. Penilaian tersebut harus menjadi momentum evaluasi bagi setiap perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun 2026 yang berlangsung di Aula RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, Selasa (11/8/2026). Wali Kota Metro menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan. Menurutnya, pelayanan di rumah sakit menjadi salah satu aspek yang langsung dirasakan dan dinilai masyarakat sehingga harus mendapatkan perhatian serius. “Kalau urusan pelayanan di rumah sakit, seandainya ada kesalahan, masyarakat langsung melihatnya. Dampaknya luar biasa. Karena itu memang perlu peningkatan pelayanan,” ujar Wali Kota. Ia menegaskan, pelayanan yang berkualitas harus menjadi budaya kerja aparatur dan tidak hanya ditunjukkan ketika menghadapi proses penilaian. Menurutnya, kualitas pelayanan harus diberikan secara konsisten dalam setiap kondisi. “Kalau baik itu sungguh-sungguh baik. Bukan hanya ketika ada penilaian, kemudian kita menjadi baik. Saya ingin yang ada di Kota Metro ini benar-benar baik yang sesungguhnya,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyoroti fungsi pencegahan yang dilakukan Ombudsman sebagai bentuk peringatan dini bagi pemerintah daerah agar tidak terjerumus dalam persoalan pelayanan publik yang lebih serius. “Kalau masih berada pada level pencegahan, memang harus selalu diingatkan. Karena kadang-kadang sudah diingatkan pun masih tidak ingat,” tuturnya. Ia turut mengingatkan seluruh aparatur agar bekerja dengan hati, namun tetap mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Menurutnya, ucapan, tindakan, hingga kebiasaan aparatur dapat membentuk karakter dan pada akhirnya menentukan masa depan. “Hati-hati dengan ucapan karena bisa menjadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan karena bisa menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan karena bisa menjadi watak dan karakter. Hati-hati dengan watak dan karakter karena bisa menentukan nasibmu di masa depan,” ucapnya. Pada 2025, Pemerintah Kota Metro memperoleh opini kualitas pelayanan publik dengan nilai 84,43 atau masuk dalam kategori baik. Kendati demikian, capaian tersebut dinilai belum menjadi alasan untuk berpuas diri. “Kalau sekarang masih baik, kita harus berusaha menjadi baik sekali. Tentunya ini harus kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri,” ujarnya. Pada penilaian tahun 2026, sasaran diarahkan kepada perangkat daerah dan unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa di antaranya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. “Tempat-tempat yang memang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan banyak mendapatkan penilaian dari masyarakat,” kata Wali Kota. Pemkot Metro menargetkan hasil penilaian pelayanan publik tahun 2026 dapat meningkat dibandingkan capaian sebelumnya. Bahkan, pemerintah daerah berharap dapat meraih penghargaan pelayanan publik di tingkat nasional. “Harapan saya di tahun 2026 ini kita dapat meningkatkan hasil yang telah dicapai, bahkan memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Mudah-mudahan Metro ke depan semakin sering mendapatkan penghargaan,” tandasnya. Sementara itu, Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, Eko Hendro Saputra, mengatakan pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang secara langsung dapat menilai kualitas pelayanan rumah sakit. “Kita terus memberikan pelayanan terbaik, karena yang menilai yaitu masyarakat. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, sudah di atas 80 persen,” jelas Eko. Ia optimistis RSUD Jenderal Ahmad Yani dapat memperoleh hasil terbaik dalam penilaian tahun ini. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan pengaduan secara baik, pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan. Eko menjelaskan, salah satu pengaduan yang masih cukup banyak diterima berkaitan dengan keterbatasan kamar rawat inap. Kondisi tersebut terjadi karena RSUD Jenderal Ahmad Yani merupakan rumah sakit rujukan regional II di Provinsi Lampung. “Saat ini kita menyediakan 313 bed. Ke depan kita berencana menambah gedung pelayanan lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat,” ujarnya. Di sisi lain, Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Dodi Hermanto, menjelaskan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik mencakup sejumlah aspek yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan dan potensi terjadinya maladministrasi. Ia menyebut terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian, yakni kualitas pelayanan serta tata kelola pendukung pelayanan. Dalam kualitas pelayanan, Ombudsman menilai dimensi input, proses, output, dan pengaduan. “Kami melaksanakan wawancara kepada penyelenggara untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dari penyelenggara layanan publik. Kompetensi ini sangat penting karena kami pastikan ketika kompetensi penyelenggara ini baik, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga baik,” jelas Dodi. Selain kompetensi sumber daya manusia, Ombudsman juga menilai ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan. Penilaian mencakup loket pelayanan, ruang tunggu, toilet, area parkir, hingga fasilitas bagi kelompok rentan seperti pengguna kursi roda, ruang laktasi, dan toilet khusus. “Jadi selain kompetensi SDM, kami juga menilai ketersediaan sarana prasarananya, apakah memadai dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. Ombudsman juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah indikator yang membutuhkan dukungan dokumen, termasuk pelaksanaan pengawasan internal di instansi penyelenggara pelayanan publik. Menurut Dodi, pengawasan internal yang tidak berjalan dapat meningkatkan potensi terjadinya maladministrasi maupun pengaduan masyarakat. Penilaian juga mencakup mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang mengalami maladministrasi serta sejumlah aspek tata kelola lainnya. Selain itu, sistem informasi pelayanan publik menjadi salah satu indikator yang diperhatikan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi layanan secara mudah dan transparan. “Ketika masyarakat akan mengakses tempat pelayanan publik itu mudah untuk mengakses informasinya, seperti alur masuk IGD dan rawat inap. Artinya, sistem informasi layanan publik ini juga kami nilai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya. Dodi menambahkan, Ombudsman tidak hanya menilai tata kelola pelayanan dari sisi penyelenggara, tetapi juga melihat sejauh mana kualitas pelayanan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pihaknya akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat untuk mengetahui pengalaman mereka dalam memperoleh pelayanan, termasuk bagaimana pelayanan di IGD dan sikap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. “Jadi Ombudsman tidak hanya menilai tata kelola yang ada di instansi penyelenggara pelayanan publik saja, tetapi apakah tata kelola ini kemudian manfaatnya dirasakan masyarakat, seperti bagaimana pelayanan di IGD, apakah para tenaga kesehatan ramah atau tidak,” pungkasnya. (Tm/Sr)
Pemkot Metro Tegaskan Sistem Penerimaan Tamu Sesuai SOP, Bukan Pembatasan Akses Informasi
Pemerintah Kota Metro menegaskan bahwa penerapan sistem penerimaan tamu di lingkungan perkantoran pemerintah merupakan bagian dari penataan pelayanan, keamanan, dan ketertiban, bukan kebijakan untuk membatasi akses masyarakat maupun insan pers dalam memperoleh informasi. “Hal ini mengacu pada Pemerintahan Digital (PEMDI) sesuai amanat dari pemerintah pusat. Jadi semua kebijakan yang kita ambil memang sudah sesuai prosedur dan pedoman dari pemerintah pusat,” kata Sekda Metro Ahmad Hariyanto. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan standar pelayanan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Metro. Salah satunya melalui Keputusan Wali Kota Metro Nomor 400.14.1-468 Tahun 2026 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Metro, yang ditetapkan pada 6 Agustus 2026. Selain itu, pelaksanaan pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Metro juga mengacu pada Keputusan Wali Kota Metro Nomor 600.4-415 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Metro, yang ditetapkan pada 1 Juli 2026. Kedua ketetapan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Metro dalam membangun sistem pelayanan pemerintahan yang lebih tertib, terukur, aman, dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan layanan maupun informasi. Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengatakan penerapan prosedur penerimaan tamu tidak dimaksudkan untuk menghambat masyarakat maupun wartawan dalam menjalankan kepentingannya. “Pemerintah Kota Metro tetap berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan menghormati kebebasan pers. Sistem penerimaan tamu ini merupakan bagian dari penataan pelayanan dan keamanan agar setiap kunjungan dapat diterima dan dilayani secara tertib,” ujar Ahmad. Menurutnya, registrasi tamu merupakan prosedur administrasi yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintahan. Mekanisme tersebut diperlukan untuk mengetahui identitas tamu, tujuan kunjungan, pihak yang hendak ditemui, sekaligus mendukung aspek keamanan aparatur, masyarakat, serta aset pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, setiap tamu yang datang ke lingkungan Sekretariat Daerah Kota Metro diarahkan untuk melapor kepada petugas, melakukan registrasi, menunjukkan identitas, serta mengikuti mekanisme penerimaan tamu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, petugas melakukan konfirmasi kepada perangkat daerah atau pejabat yang hendak ditemui sebelum tamu diarahkan ke tujuan. Ahmad menjelaskan, proses konfirmasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersulit kunjungan, melainkan memastikan pelayanan dapat diberikan secara efektif. Pejabat atau perangkat daerah yang akan ditemui dapat menyesuaikan jadwal penerimaan tamu dengan agenda kedinasan dan pelayanan masyarakat yang telah terjadwal. “Yang dilakukan petugas adalah memastikan tujuan kunjungan dan melakukan koordinasi dengan pihak yang akan ditemui. Ini bagian dari standar pelayanan agar kunjungan masyarakat dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan pemerintahan yang sedang berlangsung,” jelasnya. Terkait pelayanan informasi kepada insan pers, Pemerintah Kota Metro menegaskan bahwa akses terhadap informasi publik tetap terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah tetap menghormati prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dapat diperoleh melalui perangkat daerah terkait, pejabat yang berwenang memberikan keterangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maupun kanal resmi Pemerintah Kota Metro. Dengan demikian, penerapan SOP penerimaan tamu tidak mengubah prinsip keterbukaan informasi maupun mekanisme kerja jurnalistik. Insan pers tetap dapat melakukan konfirmasi, wawancara, maupun memperoleh informasi melalui pejabat atau perangkat daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Metro juga meluruskan anggapan bahwa tamu yang belum mendapatkan konfirmasi dari pejabat atau perangkat daerah tertentu secara otomatis dilarang mengakses pelayanan pemerintahan. Menurut Pemkot Metro, petugas di lapangan menjalankan fungsi pelayanan dan pengamanan sesuai SOP. Setiap kunjungan tetap diarahkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan agar dapat tercatat, terkoordinasi, dan dilayani oleh pihak yang tepat. Penerapan standar tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Metro meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Metro Nomor 600.4-415 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Metro. Pemerintah Kota Metro akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan tamu guna memastikan prosedur yang diterapkan tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat, mendukung keamanan dan ketertiban lingkungan kantor, serta tidak mengurangi kualitas pelayanan maupun keterbukaan informasi publik. Pemkot Metro juga mengajak masyarakat, organisasi pers, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi yang baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya SOP penerimaan tamu dan standar pelayanan tersebut, Pemerintah Kota Metro menegaskan bahwa sistem yang diterapkan merupakan instrumen penataan pelayanan dan pengamanan lingkungan perkantoran, bukan bentuk pembatasan akses masyarakat maupun insan pers. Melalui penerapan prosedur yang jelas dan terukur, Pemkot Metro berharap pelayanan pemerintahan dapat berlangsung lebih tertib, aman, efektif, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.
Wali Kota Metro Hadiri HUT ke-1 Kodam XXI/Radin Inten, Perkuat Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah
LAMPUNG — Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menghadiri peringatan HUT ke-1 Kodam XXI/Radin Inten, Senin (10/8/2026). Kehadiran tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Metro untuk memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga kondusivitas wilayah sekaligus mendorong kolaborasi dalam mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Kehadiran Wali Kota Metro dalam momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas wilayah. Peringatan satu tahun berdirinya Kodam XXI/Radin Inten juga menjadi momentum refleksi atas berbagai capaian yang telah dilakukan jajaran TNI AD, khususnya dalam menjalankan tugas pertahanan wilayah sekaligus mendukung berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam sambutannya menyampaikan, selama satu tahun sejak berdiri pada 10 Agustus 2025, Kodam XXI/Radin Inten terus berupaya menjalankan tugas pokok pertahanan sekaligus mengambil peran dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, peran tersebut salah satunya diwujudkan melalui pengembangan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di wilayah Lampung dan Bengkulu. Kristomei menegaskan, keberadaan Yon TP tidak semata-mata diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, tetapi juga dipersiapkan agar mampu membantu pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Setiap Batalyon TP, kata dia, antara lain dilengkapi dengan dua unit kendaraan pemadam kebakaran dan dua unit ekskavator. Sarana tersebut dapat digunakan untuk membantu penanganan kebakaran, bencana, pekerjaan yang membutuhkan alat berat, serta kebutuhan lainnya sesuai kondisi di wilayah. “Batalyon Teritorial Pembangunan ini bukan hanya berkaitan dengan pertanian dan ketahanan pangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” ujar Kristomei. Ia menjelaskan, satu Batalyon Teritorial Pembangunan sebelumnya dirancang dengan kekuatan sekitar 541 personel. Pengembangannya diarahkan untuk memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendukung ketahanan pangan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan. Bagi pemerintah daerah, penguatan kapasitas satuan kewilayahan tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama yang membutuhkan respons cepat dan dukungan sumber daya di lapangan. Selain membahas capaian selama satu tahun, Pangdam XXI/Radin Inten juga mengungkapkan rencana pengembangan organisasi TNI AD ke depan. Ia menyampaikan, Bengkulu direncanakan memiliki Kodam sendiri pada 2027. Apabila rencana tersebut terealisasi, struktur komando kewilayahan TNI AD di Bengkulu akan berdiri sendiri sehingga diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pertahanan dan pembangunan daerah. Pengembangan organisasi kewilayahan tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari rencana jangka panjang TNI AD. Hingga 2029, pengembangan Kodam direncanakan terus dilakukan dengan arah agar struktur Kodam dapat tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kristomei juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Forkopimda, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap keberadaan Kodam XXI/Radin Inten. Ia menegaskan, capaian pada tahun pertama bukanlah akhir, melainkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat. “Kami tolong diingatkan, dikoreksi dan diberikan masukan apabila masih ada hal-hal yang kurang maksimal,” kata Kristomei. Menurutnya, kritik dan masukan dari pemerintah daerah, Forkopimda, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kodam XXI/Radin Inten ke depan. Sementara itu, kehadiran Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dalam peringatan tersebut menunjukkan pentingnya hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara pemerintah daerah dengan jajaran TNI dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung agenda pembangunan. Sinergi tersebut menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur hingga penguatan ketahanan masyarakat. Peringatan HUT ke-1 Kodam XXI/Radin Inten yang mengusung semangat “Bekerja dengan Hati, Profesional dan Adaptif” diharapkan semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta mempererat sinergi pembangunan di wilayah Lampung dan Bengkulu. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, foto bersama, ramah tamah dan hiburan bersama para tamu undangan. Momentum satu tahun Kodam XXI/Radin Inten tersebut sekaligus menjadi refleksi perjalanan organisasi dalam memperkuat peran pertahanan kewilayahan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (Bsr/Sr)
Pemkot Metro Mulai Bangun Kantor Kelurahan Banjarsari, Perkuat Kualitas Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Metro mulai merealisasikan pembangunan Kantor Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Lampung, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menyediakan fasilitas pemerintahan yang lebih representatif bagi masyarakat. Pembangunan kantor kelurahan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pada, Senin (10/8/2026). Gedung baru itu direncanakan dibangun dua lantai dengan nilai anggaran sekitar Rp1,7 miliar. Pemerintah Kota Metro menilai pembangunan sarana pemerintahan di tingkat kelurahan menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, kelurahan merupakan salah satu ujung tombak pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Perwakilan Pemerintah Kota Metro yang pada kesempatan ini dihadiri Kusbani yang menjabat sebagai Asisten II mengatakan, pembangunan Kantor Kelurahan Banjarsari tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik maupun kemegahan gedung. Lebih dari itu, keberadaan kantor baru diharapkan mampu menciptakan ruang pelayanan publik yang lebih nyaman, representatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Pembangunan kantor kelurahan ini bukan sekadar untuk acara seremonial atau kemegahan bangunan, tetapi sebagai tempat pelayanan masyarakat. Kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan,” ujarnya. Gedung baru tersebut nantinya diharapkan dapat menunjang berbagai aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Selain pelayanan administrasi, kantor kelurahan juga akan mendukung kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan, kesehatan, sosial, budaya, hingga menjadi ruang musyawarah bagi masyarakat Kelurahan Banjarsari. Pembangunan Kantor Kelurahan Banjarsari juga menjadi gambaran sinergi antara masyarakat, tokoh masyarakat, DPRD Kota Metro, dan Pemerintah Kota Metro. Aspirasi masyarakat menjadi salah satu dasar dalam proses pengusulan pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah daerah. Pemerintah Kota Metro menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, serta seluruh pihak yang telah ikut mendorong terealisasinya pembangunan kantor kelurahan tersebut. Kolaborasi berbagai pihak dinilai menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di tingkat wilayah. Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan salam dari Wali Kota Metro yang berhalangan hadir karena menjalankan agenda lainnya. Wali Kota berharap proses pembangunan Kantor Kelurahan Banjarsari dapat berjalan lancar dan selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain memperhatikan ketepatan waktu, pembangunan juga diharapkan mengutamakan keselamatan kerja serta kualitas konstruksi sehingga gedung yang dihasilkan dapat digunakan dalam jangka panjang. Pemerintah Kota Metro berharap keberadaan kantor kelurahan baru tersebut tidak hanya menjadi fasilitas pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat pelayanan dan interaksi masyarakat yang mampu mendukung berbagai kegiatan pembangunan di Kelurahan Banjarsari. Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Pemkot Metro optimistis kualitas pelayanan publik di wilayah Metro Utara akan semakin optimal. Kehadiran fasilitas yang lebih representatif diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Banjarsari. (Yd/Sr)
Kontingen Pramuka Kota Metro Siap Harumkan Nama Daerah di Jambore Nasional XII
Semangat dan optimisme mengiringi pelepasan Kontingen Gerakan Pramuka Kota Metro yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026. Sebanyak 42 anggota kontingen siap membawa nama baik Kota Metro dalam perhelatan nasional yang berlangsung di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur, 13–20 Agustus 2026. Kontingen tersebut dilepas Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Metro, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto, dalam kegiatan yang berlangsung di OR Setda Kota Metro, Senin (10/8/2026). Kepala Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Metro, Silfia Naharani, mengatakan kontingen Kota Metro terdiri atas pramuka penggalang dan pembina yang telah dipersiapkan melalui pembekalan secara intensif. “Jambore ini merupakan kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar pramuka penggalang serta menjadi sarana pembinaan yang menitikberatkan pada pengembangan diri peserta, baik dalam aspek mental, fisik, intelektual, spiritual maupun sosial,” ujar Silfia. Menurutnya, Jamnas XII tidak hanya menjadi ajang pertemuan besar pramuka penggalang dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran untuk membentuk karakter, meningkatkan kemandirian dan keterampilan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silfia menambahkan, kegiatan tersebut diarahkan untuk membentuk generasi yang beriman dan bertakwa, memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi, serta berjiwa Pancasila. “Melalui kegiatan ini diharapkan lahir pramuka yang hebat, berkarya, berprestasi dan berkarakter sebagai bagian dari upaya mempersiapkan Generasi Indonesia Emas 2045,” katanya. Kontingen Kota Metro berjumlah 42 orang. Mereka terdiri atas 32 peserta pramuka penggalang yang merupakan perwakilan terbaik dari sejumlah SMP/MTs negeri dan swasta di Kota Metro, empat orang pendamping, dua orang pimpinan kontingen, serta empat orang tim kontingen. Persiapan menuju Jamnas XII juga telah dilakukan secara matang. Selama kurang lebih dua bulan, para peserta mendapatkan pembekalan yang meliputi pengetahuan kepramukaan, pengetahuan umum, seni dan budaya, serta berbagai materi yang menjadi bekal dalam mengikuti rangkaian kegiatan di lokasi jambore. Kembangkan Diri dan Jaga Nama Baik Kota Metro, Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto, berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan Jamnas sebagai momentum untuk mengembangkan potensi diri sekaligus menerapkan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pembekalan. “Ini merupakan gambaran dari perjuangan dan pelatihan yang diberikan oleh kakak-kakak pembina sebagai bekal dan modal kalian dalam melaksanakan tugas pada kegiatan rekreasi edukatif. Ini salah satu bagian dari cara pengembangan diri kalian,” ungkapnya. Ahmad mengatakan, Gerakan Pramuka selama ini telah memberikan kontribusi dalam membentuk potensi dan sumber daya manusia. Karena itu, proses pengembangan diri, menurutnya, harus dilakukan secara seimbang dengan memperkuat aspek mental, fisik, spiritual, intelektual dan emosional. “Walaupun pintar secara intelektual, tetapi tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional dan spiritual, itu tidak akan berarti apa-apa dalam kehidupan. Yang paling penting adalah keseimbangan,” ujarnya. Selain mengembangkan diri, Ahmad mengingatkan para peserta untuk menjaga nama baik Kota Metro selama mengikuti Jamnas. Sebagai duta Kwarcab Kota Metro, para peserta diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin, santun, bertanggung jawab, serta membangun komunikasi dan persahabatan dengan pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. “Kalian sebagai duta Kwarcab Kota Metro harus mempunyai semangat. Pesan saya, kalian harus membawa nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah, Kwarcab, serta Pemerintah Kota Metro,” pesannya. Ia juga meminta para peserta memanfaatkan momentum Jamnas untuk memperluas wawasan dan mengambil berbagai pengalaman positif dari interaksi dengan kontingen daerah lain. Keberagaman karakter dan latar belakang peserta, menurutnya, menjadi kesempatan untuk belajar, memperluas pergaulan, serta membangun persahabatan. Ahmad menegaskan, prestasi bukan satu-satunya tujuan dalam mengikuti Jamnas. Lebih dari itu, ia berharap para peserta mampu membawa pulang pengalaman dan membangun komitmen positif yang dapat diterapkan setelah kembali ke Kota Metro. “Prestasi bukan satu-satunya tujuan. Saya berharap setelah kalian kembali dari Jamnas ini menghasilkan suatu komitmen pribadi, kelompok maupun organisasi. Karena di sini kalian tidak lagi dinilai secara individu, tetapi bagaimana bekerja secara kelompok dan berkoordinasi dengan kelompok lainnya,” pungkasnya. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera kontingen secara simbolis kepada pimpinan kontingen, serta pengalungan kain tapis kepada anggota pramuka penggalang putra dan putri. Prosesi tersebut menjadi simbol kesiapan Kontingen Gerakan Pramuka Kota Metro untuk berangkat dan berpartisipasi dalam Jambore Nasional XII Tahun 2026, sekaligus membawa semangat, pengalaman, serta nama baik Kota Metro di tingkat nasional. (Tm/Sr)
Pemkot Metro Bagikan 225 Bendera Merah Putih, Ajak Masyarakat Gelorakan Semangat Kebangsaan
Pemerintah Kota Metro membagikan sebanyak 225 bendera Merah Putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan di kawasan Tugu Pena, Senin (10/08/2026). Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. “Tujuan utama kegiatan gerakan pembagian bendera hari ini membangkitkan semangat kebangsaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi kita ke-81, serta mengingatkan kembali semangat patriotisme para pejuang dulu pada saat belum kemerdekaan,” tuturnya. Menurutnya, momentum peringatan kemerdekaan menjadi momen yang baik bagi masyarakat untuk kembali menggelorakan semangat kebangsaan dan diharapkan dapat menjadi bagian dalam membangun Kota Metro agar semakin baik. “Menurut, momen yang baik untuk masyarakat menggelorakan semangat tentunya, untuk wilayah Kota Metro kita mulai lagi untuk penataan pembangunan ini lebih baik lagi,” katanya. Ahmad Hariyanto menjelaskan bahwa bendera yang dibagikan kepada masyarakat merupakan hasil partisipasi seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Metro. “Saya berharap pembagian bendera Merah Putih hari ini yang dilakukan di Bundaran Tugu Pena bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat membantu masyarakat yang belum memasang bendera di rumah masing-masing, sekaligus mendorong mereka untuk turut menyemarakkan peringatan kemerdekaan,”harapnya. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, melaporkan bahwa jumlah bendera yang terkumpul untuk masyarakat hingga sehari sebelum pelaksanaan kegiatan mencapai sekitar 225 bendera. “Jumlah bendera yang terkumpul sampai dengan kemarin sekitar 225, dan sebagian sudah hari ini kita bagikan masyarakat,” ujarnya. Untuk menggelorakan kembali semangat kebangsaan tersebut, Pemerintah Kota Metro telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus melalui camat, lurah dan seluruh instansi. “Saat ini, sebagian masyarakat sudah mengibarkan bendera dengan memasang bendera di setiap rumah dengan menaati surat edaran yang sudah kita sampaikan kepada para camat, para lurah, dan seluruh instansi,” jelasnya. (Yl/Bgs)
Sekda Metro Dorong ASN Perkuat Urban Farming dan Semarakkan Gerakan Bendera Merah Putih
Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk memperkuat pelaksanaan urban farming sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Metro yang mandiri pangan. Pesan tersebut disampaikan Ahmad Hariyanto saat memimpin apel mingguan di halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (10/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga mencanangkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ahmad Hariyanto mengatakan, pelaksanaan urban farming merupakan tindak lanjut Instruksi Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan urban farming bagi perangkat daerah dan ASN Kota Metro. Program tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan nyata dan berkelanjutan. “Kota mandiri pangan bukan sekadar slogan. Kita ingin kebutuhan pangan, khususnya sayuran masyarakat, dapat dipenuhi dari hasil produksi sendiri sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi,” kata Ahmad Hariyanto. Menurutnya, penguatan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan perangkat daerah memiliki dampak yang lebih luas. Selain menjaga ketersediaan pangan, langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan program ini tidak cukup hanya mengandalkan petani. ASN harus menjadi contoh nyata bagi masyarakat. Karena itu, saya menginstruksikan seluruh perangkat daerah melaksanakan urban farming secara nyata dan berkelanjutan,” ujarnya. Untuk mendukung gerakan tersebut, Pemerintah Kota Metro melalui Gerakan Tanam Pangan Keluarga menyediakan stimulus berupa bibit cabai, tomat, dan terong secara gratis bagi perangkat daerah maupun ASN yang berminat. Ahmad meminta fasilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal. Pengajuan bibit dapat dilakukan melalui tautan permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Ia menjelaskan, pelaksanaan urban farming dapat dilakukan di dua lokasi, yakni lingkungan kantor perangkat daerah dan rumah masing-masing ASN. “Manfaatkan setiap lahan kosong yang tersedia menjadi lahan produktif. Di rumah pun bisa dilakukan di pekarangan, bahkan menggunakan pot, polybag, atau ember untuk menanam sayuran maupun membudidayakan perikanan dan peternakan skala rumah tangga,” jelasnya. Ahmad menambahkan, dokumentasi pelaksanaan urban farming nantinya menjadi bagian dari penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan. Sementara itu, camat dan lurah diharapkan menjadi motor penggerak pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Adapun Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro memiliki peran dalam memberikan pendampingan teknis agar pelaksanaan urban farming berjalan optimal. “Seluruh jajaran pemerintah harus menjadi teladan sebelum mengajak masyarakat melaksanakan gerakan ini,” tegasnya. Selain mendorong ketahanan pangan, apel mingguan tersebut juga menjadi momentum pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ahmad mengatakan, gerakan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara sekaligus memperkuat semangat persatuan di tengah masyarakat. “Bendera Merah Putih bukan sekadar kain dua warna, melainkan lambang kedaulatan, persatuan, pengorbanan para pahlawan, serta identitas bangsa Indonesia yang harus kita hormati dan kita kibarkan dengan penuh kebanggaan,” katanya. Ia mengajak seluruh perangkat daerah, camat, lurah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan gerakan tersebut. Pembagian dan pengibaran bendera diharapkan dilakukan di berbagai lingkungan, mulai dari rumah warga, fasilitas umum, perkantoran, tempat usaha hingga ruang-ruang publik lainnya. “Mari kita pastikan sepanjang bulan Agustus Kota Metro dihiasi kibaran Sang Saka Merah Putih. Semoga gerakan ini menjadi simbol semangat persatuan, nasionalisme, dan optimisme dalam membangun daerah yang kita cintai,” tuturnya. Di akhir amanatnya, Ahmad mengajak seluruh ASN menjadi pelopor dalam kedua gerakan tersebut, yakni gerakan menanam sebagai wujud kepedulian terhadap ketahanan pangan dan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara. “Keduanya merupakan bentuk pengabdian yang dapat kita mulai dari lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat sekitar. Saya meyakini, apabila seluruh ASN bergerak secara serentak, masyarakat akan mengikuti,” ujarnya. Ia optimistis, langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dan bersama-sama dapat memberikan dampak besar bagi Kota Metro. “Dengan gerakan ini, kita ingin Metro semakin mandiri dalam pangan, semakin kuat semangat kebangsaannya, dan semakin maju pembangunannya,” pungkas Ahmad Hariyanto. (Yl/Sr)
