Artikel Perekonomian Pemerintah Kota Metro

Rapat TKPRD Kota Metro

Asisten II Yeri Ehwan memimpin Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Metro tentang investasi pembangunan gudang usulan investasi pembangunan masjid dan pondok serta usulan kavling rumah tinggal, yang berlangsung di OR Setda Kota Metro, Kamis (24/09/2020).

Rapat terkait usulan para investor yang akan melakukan kegiatan pembangunan perumahan di Kota Metro.

Pada kesempatannya, Faizal melaporkan bahwa, akan merencanakan pembangunan perumahan Griya Pesona alam yang beralamat Yosomulyo Metro Barat. Adapun perumahan dan ruang terbuka hijau yang akan dibangun sebanyak 25 unit.

“Tidak ada masalah untuk sisi lahan, namun data sertifikat dan KTP harus berasal dari satu pemilik,” tandas Kepala BPN.

Yerri juga menegaskan bahwa, dirinya setuju dengan adanya pembangun perumahan yang akan diajukan apabila syarat-syarat untuk pengajuan pembangunan perumahan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. (iy.in.ys)

Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pesta/Hajatan di Masa Pandemi

Pj. Sekda Kota Metro, Misnan pimpin Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pesta/Hajatan dan lainnya yang mengerahkan masyarakat di masa pandemi Covid-19, di Aula Pemkot, Kamis (24/09/2020).

Pada kesempatannya, Misnan mengatakan bahwa beberapa waktu terakhir angka pasien Covid-19 semakin meningkat, maka saat ini telah ditetapkan Perwali No.39 tentang Sanksi Pelanggar berupa sanksi teguran lisan dan tertulis, sanksi kerja sosial, serta sanksi penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.

“Kami mengimbau kepada Lurah dan Camat untuk bekerja sama dengan pihak RT/RW untuk mensosialisasikan aturan larangan resepsi pernikahan yang akan dibatasi. Mari kita bersama memberi masukan kepada masyarakat yang akan melaksanakan hajatan, baik itu pernikahan, khitanan atau juga aqiqah, agar dapat menyepakati peraturan yang ada seperti tidak mengumpulkan banyak orang dan menyambut tamu cukup ijab qobul akad nikah, langsung dibagi nasi kotak dan pulang,” tandasnya.

Selanjutnya, Sekda Kota Metro juga menambahkan mengenai pembatasan jam berjualan harus diberikan ketegasan. Pada kafe yang akan disepakati bersama mulai dari pagi hari sampai dengan jam sembilan malam, kemudian para penjual tenda di depan Supermarket Chandra dan Pertokoan Sumur Bandung akan dibatasi mulai dari jam 17.30 WIB sampai dengan jam 12 malam, serta rumah makan diharapkan tidak menyediakan makan di tempat melainkan hanya untuk dibungkus atau dibawa pulang dan akan ditentukan hanya boleh buka sampai jam lima sore, dan itu masih akan disepakati bersama mengenai aturan jam tersebut.

Sementara, Ika selaku Kepala Bagian Hukum memaparkan secara umum mengenai beberapa aturan bahwa dalam pelaksanaan acara diharapkan lebih cepat dan lebih pendek, jumlah pengunjung pun paling banyak 50% dan mewajibkan menggunakan, memeriksa suhu tubuh apabila suhu 37° keatas tidak boleh masuk, memastikan tamu dalam kondisi sehat, menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih, menghindari kontak fisik secara langsung (bersalaman/berpelukan), diarahkan agar tidak terjadi penumpukan pengunjung.

Bagi peserta nikah yang pelaksanaannya di KUA, dihadiri paling banyak 10 orang dan semua wajib menjalankan protokol kesehatan, jika berasal dari Jakarta/dari luar kota diharapkan melampirkan hasil rapid test. Di luar KUA, penghulu wajib menolak jika pelaksanaan tidak sesuai dengan protokol kesehatan. (gt/nv/ys)

Pemkot Metro Daring Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020

Walikota Metro Achmad Pairin, didampingi Pj. Sekda Kota Metro, Asisten II Sekda Kota Metro, Inspektur Kota Metro dan Kepala BPKAD Kota Metro mengikuti Daring Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, secara virtual di OR Setda setempat, Selasa (22/09/2020).

Direktur Jenderal Pembendaharaan Andin Hadiyanto dalam arahannya menyampaikan laporan penyelenggaraan merupakan agenda tahunan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 lalu, serta pemberian apresiasi kepada Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah dalam persiapan penyusunan laporan keuangan tahun 2020.

“Rakernas kali ini sangat istimewa karena dilaksanakan secara berbeda yakni melalui daring, dengan mengangkat tema tantangan akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dari sinergritas berbagai pihak negara dan pemerintah. Saya juga menyampaikan bahwa acara pada hari ini diikuti kurang lebih 1000 peserta, yakni para BPK, Menteri Keuangan, pemerintah pusat dan daerah, para akademisi, serta mahasiswa,” ujarnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Rakernas pada tahun ini berkaitan dengan penanganan Covid-19, karena tema yang diusung begitu sangat mengena dan relevan, mengingat Indonesia sedang mengalami bencana wabah Covid-19. Untuk itu, pemerintahan berupaya memulihkan perekonomian masyarakat yang terkena dampak tersebut.

“Saya mengapresiasi semua pihak yang sudah secara profesional, akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Disamping itu, kami juga mengapresiasi BPK sebagai eksternal editor seluruh laporan statistik keuangan pemerintah baik pusat, daerah dan lembaga,” tandasnya.

Tambahnya, Sri Mulyani juga menyampaikan, acara ini juga merupakan rangkaian yang tidak terputus dari upaya kita semua dalam menjaga sikap laporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Dalam rakernas tersebut, ditampilkan juga para penerima penghargaan WTP ke-10 kali, salah satunya Kota Metro. (in/va)

Jawaban Walikota Atas Raperda APBD Perubahan 2020

DPRD Kota Metro mengadakan dua (2) sidang paripurna yang beragendakan penyampaian Pandangan umum fraksi- fraksi, sekaligus jawaban Walikota Metro tentang penyampaian Raperda Nota keuangan atas Raperda APBD perubahan tahun 2020.

Sidang yang berlangsung  di Lantai 2 gedung setempat, Walikota Achmad Pairin langsung menjawab pandangan umum Fraksi Partai Golkar yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2019 tentang tata cara pemanfaatan aset tanah atau bangunan milik Pemerintah Kota Metro dalam bentuk sewa.

“Kami telah melakukan inventarisir terhadap aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau masyarakat. Kami juga telah memberlakukan sewa terkait dengan pemanfaatan sewa tanah dan sewa bangunan, sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Perwali dan perjanjian sewa tersebut,” ujar Pairin.

Terkait dengan pendapat Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Nasional Demokrat, Walikota Metro menyampaikan bahwa belanja pendidikan merupakan sektor prioritas setiap tahunnya dimana alokasi anggaran minimal sebesar 20%. Pada tahun 2020, komposisi anggaran untuk sektor pendidikan sudah mencapai 21,05%. Sebagaimana klarifikasi yang sudah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung pasca evaluasi RAPBD di awal tahun lalu.

“Selanjutnya di perubahan ini, kami pun telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar dimasa pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya tambahan untuk bantuan operasional sekolah,” ujarnya.

Pairin juga menanggapi Fraksi dari Partai Amanat Bangsa, terkait perencanaan awal untuk kegiatan fisik dilaksanakan di perubahan tahun 2020 ini. Sesuai ketentuan Kementerian PUPR Nomor 0204/PR/232 tanggal 26 Mei 2020, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan lelang dini bagi usulan dana alokasi khusus bidang fisik tahun 2021. Pemerintah kota telah mengakomodir ketentuan tersebut melalui Dinas PUPR pada perubahan anggaran tahun 2020.

Di akhir sambutannya Pairin, mengharapkan kegiatan ini mampu memberikan masukan untuk tahun kedepan. “Dan jawaban ini mungkin belum maksimal, saya juga mengingatkan di tengah pandemi ini tetap untuk menjaga kesehatan masing-masing dan juga menggunakan masker untuk melindungi diri kita,” tutupnya. (In/Ia).

Siti Aisyah, Ajak Pengusaha untuk Mendaftar Fasilitas Bantuan Presiden

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Metro Siti Aisyah, ajak para pengusaha di Kota Metro untuk mendaftarkan diri pada Fasilitas Bantuan Presiden, Selasa (08/09/2020).

“Adapun fasilitas bantuan yang digelontorkan oleh Presiden RI sebesar Rp 2.400.000,00 untuk setiap pelaku usaha kecil dan mikro di Kota Metro. Bantuan ini akan disalurkan melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI),” papar Siti Aisyah.

Bertempat di kantornya, Siti Aisyah menjelaskan persyaratan yang harus dibawa diantaranya fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy KTP dan fotocopy Surat Izin Usaha, yang masing-masing berjumlah 2 lembar. “Mari daftarkan usahamu di Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian yang beralamatkan Jl. AH Nasution No.15, Yosorejo Metro Timur,” ucap Aisyah.

Penyampaian Raperda Kota Metro Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Walikota Metro menyampaikan nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (07/09/2020). Rapat Paripurna yang berlangsung tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution.

Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2020 ini merupakan rangkuman dari kebijakan tahun anggaran murni, kebijakan refocusing dan kebijakan perubahan tahun 2020. Tentunya, proses ini telah dilaksanakan dengan menyesuaikan beberapa regulasi perencanaan maupun keuangan yang sangat dinamis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini.

Walikota Metro Achmad Pairin pada sambutannya menyampaikan mengenai pendapatan daerah Kota Metro yang mengalami penurunan. “Pendapatan pada perubahan APBD Kota Metro mengalami penurunan sebesar 3,1 persen yang semula ditargetkan sebesar Rp. 943,59 milyar  menjadi Rp. 914,14 milyar yang terjadi pada Pos Dana Perimbangan. Sedangkan Pos Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan yang sah mengalami kenaikan,” paparnya.

Selanjutnya, belanja pada perubahan APBD Kota Metro Tahun 2020 diproyeksikan naik sebesar 0,6% yang semula ditargetkan Rp. 1,009 triliun menjadi Rp. 1,015 triliun. Adapun kebijakan Belanja Perubahan Tahun 2020 diarahkan pada Peningkatan Belanja Bidang Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengananan pandemi Covid-19, yaitu penyediaan Jaring Pengaman Sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat Covid-19, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan protokol Covid-19 dan kebijakan Tatanan Normal Baru, serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Perubahan  APBD  Kota  Metro Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit belanja sebesar Rp. 101,2 milyar yang disebabkan karena proyeksi  pendapatan sebesar Rp. 914,1 milyar lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja yang sebesar Rp. 1,015 triliun.

“Kebijakan perubahan merupakan sebuah mekanisme yang sangat kita butuhkan untuk menyempurnakan pelaksanaan tahun berjalan, baik berupa efisiensi, optimalisasi, adaptasi maupun sinkronisasi. Harapannya, perubahan 2020 ini mampu mempercepat pelaksanaan RPJMD Kota Metro dan tentunya seluruh program dan kegiatan pembangunan prioritas penanganan virus Covid-19 di Kota Metro,” ujar Pairin. (Tm/Gt).