Artikel Perekonomian Pemerintah Kota Metro

Pemkot Metro Adakan Rakor TKPK

Pemerintah Kota Metro mengikuti Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kota Metro berlangsung di OR Setda Kota Metro, Senin (23/11/2020).

Kepala Bidang P3M Bappeda Provisi Lampung Eka Yuslita Dewi memaparkan peran dan fungsi TKPK dalam Permendagri Nomor 53 tahun 2020.

Dimana tugas TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan koordinator perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkungan wilayah. Kemudian untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan strategi berupa, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kepala Bappeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo mengatakan terkait perkembangan kemiskinan di Kota Metro secara umum dari 2017-2019 mengalami penurunan secara konsisten, baik dari presentasi maupun jumlah penduduk miskin. Perbandingan dari tingkat kota, provinsi dan nasional, bahwa tingkat kemiskinan di Kota Metro lebih baik dari nasional dan provinsi. Namun tingkat penurunan lebih lambat. Hal ini juga membuat Kota Metro menduduki terendah ke 3 setelah Mesuji dan Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung.

“Dampak Pandemi Covid 19 perekonomian global tahun 2020 mengalami -3 % atau resesi. Untuk arus modal keluar Indonesia dari Januari- Maret mencapai Rp. 145,28 Triliun, guna memberikan paket stimulus dan langkah cepat penanganan pemulihan ekonomi diantaranya, pemberlakuan PSBB, program perlindungan sosial, keringanan pajak, keringanan kredit dan paket jaringan pengaman sosial,” papar Bangkit.

Tambahnya Bangkit juga mengungkap bahwa dampak ekonomi pada masa pandemi terhadap rumah tangga yang berhenti bekerja sebanyak 24% dan pendapat menurun sebanyak 64%.

Kepala Dinas Sosial Kota Metro Suwandi mengatakan, data DTKS yaitu sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan 40% terendah di Indonesia. “Penerima bantuan PKH pasti mendapatkan program sembako, namun belum tentu yang mendapatkan program sembako mendapatkan PKH. Dengan total penerima PKH di Kota Metro sebanyak 4267 dan penerima BPNT/sembako sebanyak 3423 dengan total penerima bantuan 7690,” jelas Suwandi.

Lanjutnya, Suwandi menegaskan mengenai data DTKS berasal dari daerah dan yang menentukan bantuan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Walikota Metro Djohan meminta petugas TKPK untuk benar-benar mempelajari perturan baru. Kemudian terkait penangan Covid -19 sebaikanya melakukan penangan jauh dari penduduk.

“Sedangkan terkait penerima PKH ini harus di pahami bahwa, PKH merupakan bantuan keluarga harapan, yang diharapkan bantuan ini mempu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan harapan perekonomian kita meningkat jangan anjlok karena Covid-19,” ujar Djohan.

Lanjutnya Djohan mengatakan bahwa bantuan ini harus benar-benar di data kembali, agar bantuan yang disalurkan tidak hanya diterima oleh keluarga itu saja.

“Dari tahun ke tahun perlu dilihat kembali perkembangan penerima bantuan, jika penerima sudah lebih stabil keuangannya, maka bantuan dapat diberikan kepada orang lain,” ungkapnya. (Sr/Fs).

Penyampaian dan Jawaban Walikota Metro Atas Raperda APBD 2021

DPRD Kota Metro mengadakan sidang paripurna yang membahas mengenai Pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Walikota Metro, terhadap penyampaian Pandangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Rabu (18/11/2020).

Berdasarkan pandangan umum Partai Keadilan Sejahtera yang mendorong pemerintah untuk menggunakan dana dengan efektif dan efisien.

Sedangkan Partai Golongan Karya menyampaikan tiga pandangan umum mengenai pendapatan dan belanja daerah berupa estimasi pendapatan dan pengeluaran yang rasional. Alokasi pendidikan berupa sarana prasarana dan bidang perekonomian berupa penuntasan kemiskinan dan usaha ekonomi kreatif berbasis rumahan.

Kemudian dari pandangan umum Fraksi Amanat Bangsa menyampaikan beberapa program prioritas yang konsisten dan berkesinambungan dalam pengeluaran dana, alokasi kesehatan, bidang pendidikan yang harus ditingkatkan agar memiliki inovasi pada sarana dan prasarana. 

Pada kesempatan ini, Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan jawaban untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan proses belajar mengajar yang masih dilakukan secara daring, dibutuhkan dukungan sarana prasarana dalam situasi Covid-19 ini.

“Kami sepakat, diperlukan inovasi yang terarah dengan memberikan ruang studio di sekolah pada 2021, yang dilakukan secara bergilir sebagai media center sekolah. Kemudian kegiatan guru meningkat, menjadi delapan mata pelajaran terkait pada peningkatan daring. Kami juga telah melakukan berbagai macam upaya, untuk itu penganggaran inventaris kantor telah di anggarkan,” ujar Pairin.

Lanjutnya Pairin menjawab Fraksi Golkar, terkait pembaharuan data pada setiap tahunnya. Lembaran data ini merupakan optimalisasi dan upaya maksimal. Adapun jawaban ini juga untuk menjawab pandangan dari Partai Demokrat serta Partai PDI Perjuangan, juga Partai Amanat Bangsa.

Kemudian untuk menjawab Fraksi Partai Amanat Bangsa, terdapat beberapa item yang perlu ditindaklanjuti dengan tepat sasaran.

“Untuk anggaran kesehatan Kota Metro, kami telah mengganggarkan sebanyak 27,12%, bidang pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah,” kata Pairin.

Di akhir penyampaiannya, Pairin menyampaikan terima kasih atas saran dan koreksi kepada Pemkot Metro.

“Saya berharap kegiatan ini mampu memberikan masukan untuk tahun depan. Jawaban ini mungkin belum maksimal, namun hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada intinya,” tuturnya. 

Pada rapat ke-12 ini turut dihadiri Walikota Metro, Ketua DPRD, Fokorpimda, Staf Ahli, Asisten, Ketua Pengadilan Negeri, Pj. Sekda, tokoh masyarakat, tokoh politik, Kepala OPD se-Kota Metro dan 20 orang anggota dari 24 anggota di DPRD Kota Metro. (In/Nv)

Rapat Paripurna Penyampaian Raperda APBD Tahun 2021

Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2021 dan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Metro tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution, Senin (16/11/2020).

Pada kesempatannya, Walikota Metro Achmad Pairin menyampaikan, terdapat perubahan regulasi yang sangat signifikan dalam proses perencanaan tahun 2021. Kita juga harus menyingkronkan antara kebijakan pusat dan daerah agar mencapai tujuan pembangunan nasional, serta menghindari sanksi penundaan dana transfer di tahun berjalan jika regulasi pusat tidak bisa dipenuhi.

Selanjutnya, perubahan komposisi struktur APBD yang semula terdapat pos belanja langsung dan belanja tidak langsung kini menjadi belanja operasi, belanja modal tidak terduga dan belanja transfer. Dan pendapatan tahun 2021 diproyeksi sebesar 908,3 milyar rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lainnya.

Selain itu, pendapatan daerah yang sah dari sisi belanja daerah, tahun 2021 diproyeksikan sebesar 956,3 milyar rupiah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, tidak terduga dan belanja transfer. Namun prioritas belanja harus tetap memperhatikan pelaksanaan kegiatan terutama di masa pandemi saat ini, karena pada prinsipnya kesehatan merupakan hak asasi manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

“Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan, keselamatan, serta keberlangsungan perekonomian. Dan Saya juga menyampaikan bahwa hingga saaat ini Kota Metro sudah dalam zona orange, dengan total penderita berjumlah 103 orang,” tutupnya. (inz/in)

Pelebaran Jalan Cendrawasih, Pemkot Minta Masyarakat Segera Urus Sertifikat

Sekitar 500 massa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi damai dengan menyuarakan suara rakyat terkait pembangunan perluasan Jalan Cendrawasih, di depan Kantor Pemda Kota Metro, Senin (09/11/2020).

Ketua LSM GMBI dari Kelurahan Sumbersari Bantul Eko Joko Susilo, menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk membela kepentingan masyarakat yang terzolimi dan tertindas.

“Kami berkomitmen untuk membela kepentingan masyarakat  dan akan berperan aktif dalam penyelenggaraan negara yang bersih,” ujarnya.

Aksi berjalan lancar tanpa tindakan rusuh, sekalipun suasana sempat memanas terjadi aksi dorong pintu gerbang kantor Pemda Kota Metro.

Di tengah berjalannya aksi damai, sebanyak 26 orang dari LSM GMBI untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung di Aula Pemerintah Kota Metro.

Ali Mutarmuhamas selaku pemimpin teritorial LSM GMBI, menyampaikan persoalan perluasan jalan di Sumbersari Bantul selebar 970 m2  yang merugikan 26 warga.

Mereka menuntut Pemerintah Kota Metro untuk melakukan pembenahan, terkait proyek perluasan pembangunan Jalan Cendrawasih sepanjang ruas jalan, kurang lebih 970 m2 .

Wakil Walikota Djohan memberikan tanggapan, mengenai pelebaran jalan yang menuju ke Bumi Perkemahan.

“Ini hanya adanya keterlambatan komunikasi antara warga dan pemerintahan. Mari kita adakan pembenahan antara semua, adanya pelepasan hak tanah dari masyarakat ke pemerintah,” kata Djohan.

Lanjutnya, Wakil Walikota Metro berharap sebelum masa jabatannya selesai, semua permasalahan pertanahan dan perubahan sertifikat tanah untuk cepat untuk diselesaikan.

“Terkait perluasan jalan di Sumbersari Bantul ada beberapa proses yang belum dilakukan, diantaranya hak-hak kepemilikan masyarakat. Hal ini termasuk proses pelepasan lahan masyarakat yang terkena perluasan jalan, untuk segera mengumpulkan sertifikat, agar dapat dilakukan tindakan,” tandasnya. (Ins/Cv/ Ika).

Vicon Dialog Khusus UU Cipta Kerja

Pemerintah Kota Metro hadiri rapat vicon tentang Dialog Khusus Undang-Undang Cipta Kerja. Rapat yang diwakili oleh Asisten I Ridhwan ini berlangsung di Command Center Kota Metro, Kamis (22/10/2020).

Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dalam UU tersebut tidak akan menarik perizinan dari daerah bahkan perizinan akan dipermudah, sehingga lebih sistematis dan cepat. Pihak BKPM juga telah membentuk Satgas untuk menerima masukan dari stakeholder.

Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Sofyan A Djalil mengatakan kini kementerian sedang menyusun peraturan pemerintah tentang tata ruang dan Bank Tanah. Tujuan dari dibuatnya Bank Tanah adalah agar daerah lebih leluasa dalam hal pembangunan. Diskresi tersebut lebih fleksibel sehingga daerah bisa lebih maju.

Terakhir, Walikota Malang Sutiaji mengatakan bahwa tidak semua bagian dari Undang-Undang ini negatif, tetapi sebenarnya juga memiliki sisi positif yang tentunya untuk kebaikan bersama. Sebagai warga negara kita hanya menjalankan regulasi yang sudah diatur dengan sebaik mungkin. (In/Dw/Ins)

Kunjungan Komisi IV DPR RI Bersama KLHK di TPAS Karangrejo

Kunjungan kerja komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di UPTD Karangrejo Kota Metro Lampung, Jumat (16/10/2020).

Beberapa anggota Komisi IV DPR RI dalam status resesnya, melakukan kunjungan kerja dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah, menginventarisasi kebutuhan, menggali aspirasi terkait pengelolaan sampah, khususnya di TPAS Karangrejo. 


Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI didampingi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang pada kesempatannya diwakili oleh Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 beserta jajaran.

Pada kesempatannya, Dirjen KLHK berkomitmen untuk membantu Kota Metro membangun pusat daur ulang sampah. Selain itu, beliau juga menyampaikan akan berkoordinasi dan mendorong KemenPUPeRa untuk segera membantu Kota Metro dalam merealisasikan pembangunan TPAS baru dengan menerapkan teknik terbaru yang menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan namun sesuai juga dengan best practicea dunia, ramah lingkungan dan berkelanjutan.


“Selain itu, Kota Metro pun dituntut untuk memenuhi salah satu readiness atau acceptance criteria-nya, yaitu alokasi sumber daya yang memadai untuk menjamin keberlangsungan operasional seluruh fasilitas yang nanti akan dibangun,” tandasnya.

figcaption { font-size: 10px; text-align: center; }