Walikota Metro Hadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung

Walikota Metro Achmad Pairin, hadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (09/11/2020).

Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut dari Hari Wiwoho kepada Andri Yogama.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Wilayah Provinsi Lampung kepada Andri Yogama. Arinal berharap dengan adanya kehadiran kepemimpinan yang baru ini serta pengalamannya bertugasnya selama ini, dapat memberikan warna, semangat serta motivasi baru dalam penyelesaian tugas-tugas di Provinsi Lampung, serta dapat terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang lebih optimal.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang lama, Heri Wiwoho, yang telah bersinergi mengawal laporan keuangan di Provinsi Lampung.

Sambungnya, Arinal mengatakan bahwa kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPK Perwakilan Lampung selama ini telah membuahkan hasil yang positif terhadap penilaian kualitas pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun dengan Pengecualian di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

“Pemprov Lampung siap untuk bekerja sama secara optimal dengan BPK Perwakilan Lampung dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan pelaksanaan pembangunan, termasuk menyelesaikan seluruh temuan hasil pemeriksaan yang menjadi kewajiban Pemprov Lampung,” ujarnya.

Diketahui, Andri Yogama dilantik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 160/K/X-X.3/10/2020. Sedangkan Kepala Perwakilan Lampung sebelumnya, Hari Wiwoho yang menjabat sejak Juli 2019 kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Auditorat IV.B pada Auditorat Keuangan Negara IV. (dk)

Rapat Koordinasi Antisipasi Penyebaran Covid-19

Walikota Metro Achmad Pairin memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Penyebaran Covid-19 yang berlangsung di OR Setda Kota Metro, Senin (26/10/2020).

Rapat diselenggarakan untuk menindaklanjuti maraknya perkembangan kasus Covid-19 dan untuk mengambil sebuah keputusan dari pimpinan daerah dalam mengantisipasi perkembangan Covid-19 sesuai dengan jumlah pasien yang makin bertambah di Kota Metro.

Kepala Dinas kesehatan Kota Metro Erla Andrianti, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan mencatat pada saat ini sebanyak 64 orang yang positif Covid-19 di Kota Metro, dengan rata-rata yang terkena Covid-19 dengan usia terbanyak diatas 40-50 tahun.

Walikota Metro Achmad Pairin mengimbau para camat agar menginformasikan pengurus-pengurus masjid tentang protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh para jemaah, diantaranya memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Hal ini sebagai upaya bahwa mencegah penyebaran Covid-19.

Tambahnya, terkait dengan masalah pesta yang diselenggarakan di wilayah Kota Metro adalah hal yang turut menjadi perhatian penting. “Berbicara mengenai pesta adalah hal yang sangat sensitif untuk penularan Covid-19, diharapkan pembawa acara pada setiap pesta dapat menyampaikan aturan-aturan mengenai protokol kesehatan, dan harus benar-benar dilakukan aturan tersebut,” ujar Pairin.

Sementara itu, Kapolres Metro AKBP Retno Prihawati, meminta agar Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan agar membuatkan kategori rumah makan, tempat hiburan, kafe dan tempat makan kaki lima mengenai izin usaha bagi penjual atau pedagang dan jam penutupan toko.

“Terkait libur panjang Maulid Nabi ini akan dilakukan perketatan protokol kesehatan di berbagai tempat wisata seperti pengecekan suhu dan pertegas untuk pemakaian masker, dan setiap tempat wisata nantinya akan dikontrol oleh Polri dan Satpol PP,” ujarnya.

Dandim 0411/LT Letkol Inf Andri Hadiyanto juga menambahkan, selama libur 5 hari kedepan, kita harus bekerja sama dalam melaksanakan tugas terkait disiplin patuh protokol kesehatan, harapannya nantinya tidak ada lagi klaster baru Covid-19. (Cv/La)

Peresmian Sekretariat DPC AWPI Kota Metro

Asisten I Sekda Kota Metro Ridhwan meresmikan Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Metro, di Jalan Yos Sudarso No. 31 Metro Pusat, Kamis (15/10/20).

Ketua DPC AWPI Kota Metro Verry Sudarto, mengatakan AWPI Kota Metro merupakan wadah berbagai wartawan yang terdiri dari media-media, diantaranya ada 4 harian cetak, 31 media online, 3 streaming tv, dan beberapa media mingguan dan bulanan. DPC AWPI Kota Metro sendiri terbentuk sejak Agustus 2017.

“Dengan adanya perkembangan pembangunan pemerintah, AWPI siap bergandengan tangan dengan pemerintah. Disamping terlaksananya peresmian ini, saya juga mengajak para tokoh masyarakat dan lintas organisasi, serta mengajak masyarakat untuk menciptakan Pilkada Kota Metro yang damai, sejuk dan santun,” jelas Verry.

Sementara itu, Asisten I Ridhwan, mengucapkan selamat atas peresmian sekretariat DPC AWPI Kota Metro.

“Semoga dengan adanya sekretariat baru ini, dapat menambah motivasi pengurus AWPI dalam meningkankan peran dan kiprahnya untuk mewujudukan masyarakat yang madani dan intelektual. Serta dalam mendukung visi Kota Metro,” ujarnya.

Tambahnya, Ridhwan menyampaikan bahwa AWPI sebagai mitra pemerintah dalam penyebar informasi dan juga bagian dari stakeholder pembangunan.

“Di dalam menjalankan profesi jurnalistik, insan pers dapat berperan aktif dalam pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik. Dan dengan peresmian ini, diharapkan para wartawan dapat terus meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan yang ada di Kota Metro ini,” tutup Ridhwan.

Turut hadir perwakilan Fokorpimda Kota Metro, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para calon Walikota, tokoh masyarakat, dan lintas organisasi. Acara ini juga dilanjutkan dengan pemotongan pita serta penandatanganan deklarasi Pilkada damai, sejuk dan santun. (dk/gt)

Rapat Koordinasi Penjelasan Pokok Substansi dan RUU Ciptaker

Pj Sekda Metro bersama dengan Kapolres Kota Metro, Dandim 0411/LT ikuti rapat koordinasi secara virtual membahas tentang RUU Ciptaker di Command Center Kota Metro, Rabu (14/10). Rakor yang berlangsung secara virtual tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian RI.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa RUU Ciptaker bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan, dengan mempermudah mendapatkan perizinan dan legalitas bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bagi pekerja, RUU Ciptaker menjamin hak-hak pekerja melalui perlindungan pekerja, upah minimum, hak cuti, uang pesangon, status karyawan, dan jaminan sosial bagi pekerja masih tetap ada bahkan ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan, perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak, dan tenaga kerja asing tidak bebas masuk karena harus memenuhi syarat dan ketentuan. 

Selanjutnya dalam penyampaian Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, terkait waktu kerja tetap mengikuti UU Nomor 13 tahun 2003 meliputi, 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu, untuk upah minimum provinsi (UMP) wajib ditetapkan oleh gubernur, untuk upah minumum kabupaten/kota (UMK) tetap ada, bagi usaha mikro kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

“Pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan diterima oleh pekerja/buruh, kompensasi PHK menjadi 25 kali dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha,” tuturnya. (ian/cv)

Demo HMI Se-Kota Metro, Tolak Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI se-Kota Metro melakukan demo atas penolakan Omnibus Law di depan Gedung DPRD Kota Metro, Senin (12/10/2020).

Demo yang dimulai pada pukul 08.30 WIB tersebut menolak berlakunya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kali ini dilakukan dengan meminta Ketua DPRD untuk secara langung menemui mahasiswa yang menunggu di halaman kantor setempat.

Salah satu mahasiswa menyebut aksi unjuk rasa adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan rasa kekecewaan terhadap DPR yang hanya menyengsarakan masyarakat Indonesia.

Akhirnya, Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gadaffi, mengajak para mahasiswa untuk masuk ke ruang rapat, guna mendengarkan aspirasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Metro Ahmad Kuseini yang sekaligus perwakilan Fraksi PKS turut menolak keputusan Omnibus Law. Penolakan ini juga diikuti oleh Sekretaris DPRD Metro yang juga dari Fraksi Partai Demokrat.

Akan tetapi, para mahasiswa tetap menuntut dan meminta DPRD Kota Metro untuk menolak keputusan RUU Cipta Kerja. (Tm/In)

KPID Lampung Koordinasi dengan LPPL Radio Metropolis Kota Metro

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, KPID Lampung berkoordinasi dengan Lppl Radio Metropolis Kota Metro, Kamis (17/9/2020).

Wirdayati selaku Wakil Ketua KPID Lampung berharap, Lppl Radio Metropolis sebagai salah satu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Milik Pemerintah Daerah Kota Metro, yang dapat netral dan tidak memihak salah satu calon kepala daerah.

Sementara itu, Koordinator Pengawas Sri Wahyuni juga berharap agar Lppl Radio Metropolis dapat selalu berkoordinasi dengan KPID Lampung guna menyukseskan Pilkada yang akan segera dilaksanakan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Umum Lppl Radio Metropolis Antonius Heryuniadi juga menyambut baik atas arahan dari KPID Lampung.Menurutnya, informasi dari KPID Lampung sangat penting, sebab ini terkait regulasi dan kedudukan Lppl Metropolis dalam kenetralan pelaksanaan pemilukada dan kampanye.

“Jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari dengan tetap mengikuti Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),”Jelasnya. (va,si)

figcaption { font-size: 10px; text-align: center; }