Artikel Kesehatan Pemerintah Kota Metro

SNV Serahkan Bantuan Alat Cuci Tangan Kepada Pemkot Metro

Penyerahan Bantuan Alat Cuci Tangan Pakai Sabun dari SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Walikota Metro, Kamis (24/09/2020).

Pemerintah Kota Metro menerima kunjugan dari SNV yang diwakilkan oleh I Nyoman Suartana. Kedatangan mereka bertujuan untuk memberikan bantuan alat cuci tangan pakai sabun serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan tahun 2030 khususnya indikator 6 yaitu air bersih dan sanitasi.

Perwakilan SNV I Nyoman Suartana Metro menyampaikan bahwa, kota pertama di Provinsi Lampung yang telah menyandang status sebagai ODF atau bebas buang air besar sembarangan adalah Kota Metro. Kondisi ini menunjukan bahwa, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi dan juga menjamin kesehatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan perilaku masyarakat akan hidup sehat dan bersih.

Selanjutnya, perwakilan SNV Indonesia juga memaparkan bahwa sejak tahun 2018 telah aktif dengan target yang didistribusikan oleh pemerintah provinsi untuk sanitasi layak sebesar 95% dan 12% sanitasi aman. Selain itu, kondisi saat ini sanitasi layak Kota Metro berdasarkan SMART STBM adalah 91% dan 3% yang berdasarkan data base line SNV tahun 2018. “Program akan dilakukan selama 5 tahun dan dilaksanakan di 6 negara yaitu Indonesia, Bangladesh, Nepal, Zambia, Tanzania, dan Ethiopia,” jelasnya.

“Saya berharap, bantuan alat cuci tangan pakai sabun ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga Kota Metro, serta Pemkot Metro juga akan menindaklanjuti harapan SNV mengenai program layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) sehingga dapat mendorong peningkatan volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT serta memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Kota Metro,” tutup Walikota Metro Achmad Pairin. (cv,li,ye).

Sosialisasi New Normal dan Perwali No 39, Melalui Mobil Keliling Kominfo

Melihat situasi Covid-19 saat ini terus bertambah di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Metro melakukan sosialisasi mobil keliling terkait New Normal dan Gerakan 3 M, Kamis (24/09/2020).

Sosialisasi mobil keliling  yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Metro tersebut, bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara new normal dan gerakan 3 M (Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan).

Tak hanya itu, saat berkeliling para petugas turut menyuarakan tentang sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan sesuai dengan Perwali Nomor 39 Tahun 2020.

Dimana pelanggar akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, kerja sosial dan penghentian, penutupan sementara penyelenggaraan usaha. (Sr)

Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pesta/Hajatan di Masa Pandemi

Pj. Sekda Kota Metro, Misnan pimpin Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pesta/Hajatan dan lainnya yang mengerahkan masyarakat di masa pandemi Covid-19, di Aula Pemkot, Kamis (24/09/2020).

Pada kesempatannya, Misnan mengatakan bahwa beberapa waktu terakhir angka pasien Covid-19 semakin meningkat, maka saat ini telah ditetapkan Perwali No.39 tentang Sanksi Pelanggar berupa sanksi teguran lisan dan tertulis, sanksi kerja sosial, serta sanksi penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.

“Kami mengimbau kepada Lurah dan Camat untuk bekerja sama dengan pihak RT/RW untuk mensosialisasikan aturan larangan resepsi pernikahan yang akan dibatasi. Mari kita bersama memberi masukan kepada masyarakat yang akan melaksanakan hajatan, baik itu pernikahan, khitanan atau juga aqiqah, agar dapat menyepakati peraturan yang ada seperti tidak mengumpulkan banyak orang dan menyambut tamu cukup ijab qobul akad nikah, langsung dibagi nasi kotak dan pulang,” tandasnya.

Selanjutnya, Sekda Kota Metro juga menambahkan mengenai pembatasan jam berjualan harus diberikan ketegasan. Pada kafe yang akan disepakati bersama mulai dari pagi hari sampai dengan jam sembilan malam, kemudian para penjual tenda di depan Supermarket Chandra dan Pertokoan Sumur Bandung akan dibatasi mulai dari jam 17.30 WIB sampai dengan jam 12 malam, serta rumah makan diharapkan tidak menyediakan makan di tempat melainkan hanya untuk dibungkus atau dibawa pulang dan akan ditentukan hanya boleh buka sampai jam lima sore, dan itu masih akan disepakati bersama mengenai aturan jam tersebut.

Sementara, Ika selaku Kepala Bagian Hukum memaparkan secara umum mengenai beberapa aturan bahwa dalam pelaksanaan acara diharapkan lebih cepat dan lebih pendek, jumlah pengunjung pun paling banyak 50% dan mewajibkan menggunakan, memeriksa suhu tubuh apabila suhu 37° keatas tidak boleh masuk, memastikan tamu dalam kondisi sehat, menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih, menghindari kontak fisik secara langsung (bersalaman/berpelukan), diarahkan agar tidak terjadi penumpukan pengunjung.

Bagi peserta nikah yang pelaksanaannya di KUA, dihadiri paling banyak 10 orang dan semua wajib menjalankan protokol kesehatan, jika berasal dari Jakarta/dari luar kota diharapkan melampirkan hasil rapid test. Di luar KUA, penghulu wajib menolak jika pelaksanaan tidak sesuai dengan protokol kesehatan. (gt/nv/ys)

Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Kota Metro

Apel Kesiapan Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan berlangsung di Jalan A.H Nasution, Senin (21/09/2020).

Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum khususnya kepada semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya apel gabungan kali ini.

“Covid-19 telah menjadi pandemi global yang berpengaruh, terjadinya penurunan ekonomi mengakibatkan para pegawai dirumahkan, oleh karenanya Pemerintah Kota Metro telah memutuskan menjalankan kebiasaan normal baru untuk memulihkan perekonomian di Kota Metro,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pairin menegaskan akan memberikan teguran dan sanksi kepada warga yang tidak menjalankan protokol kesehatan menurut Perwali Nomor 39 Tahun 2020.

“Diantaranya teguran lisan dan tertulis untuk tidak mengulangi atau menandatangani perjanjian, sanksi sosial berupa megucapkan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membersihkan fasilitas umum 30 menit serta penutupan usaha selama 3 x 24 jam ataupun sampai 14 hari,” tegasnya.

Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kota Metro.

Menurut Dandim 0411/LT Letkol Inf Andri Hadiyanto klaster Covid-19 yang pertama merupakan pusat perkantoran.

“Klaster sekarang yang sedang diantisipasi yaitu di pusat perkantoran. Tolong Perwali Nomor 39 dipelajari, dipahami dan pelaksanaanya bisa sampai ke jajarannya dan terlibat langsung sampai satuan terbawah untuk melakukan protokol kesehatan. Mohon juga untuk Walikota agar dikoreksi Perwalinya, sehingga berguna bagi kita bersama,” ujarnya.

Kapolres AKBP Retno Prihawati mengatakan sebagai aparat negara harus bisa membantu masyarakat dalam membangun kesadaran akan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Yang harus dipahami adalah penegakan disiplin ini bukan untuk bersikap arogan, melainkan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan,” tuturnya. (Gt/Tm)

Menko Polhukam Pimpin Rapat Penegakkan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020

Rapat virtual penegakan hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD di ruang OR Setda Kota Metro, Jumat (18/09/2020).

Pada kesempatannya, Mahfud MD mengatakan bahwa rakor tersebut diadakan untuk meneliti segi-segi mana saja yang rawan dan apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya. “Kini Inpres No.6 tahun 2020 tentang kedisiplinan dan penegakan hukum bagi pelanggar covid juga telah berlaku, sehingga Saya berharap dalam pelaksanaannya bisa dipatuhi oleh masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan telah menyelesaikan teknis berupa penyusunan Perbawaslu No 4 tahun 2020, dan mengintruksikan pada jajaran terkait untuk penerapan protokol dan pengawasan terhadap penerapan protokol. Selain itu juga, guna mengingatkan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk segera melakukan koordinasi dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti Satpol PP, Polres hingga Kecamatan untuk berkontribusi dalam pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di masa Pilkada 2020.

Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana juga memberi beberapa masukan terhadapat rakor ini, diantaranya adalah kepada seluruh peserta Pilkada dimohon untuk menjunjung tinggi protokol kesehatan, KPU dan BAWASLU perlu melibatkan Satgas Covid terutama dalam kampanye dan perhitungan suara, mendorong sosialisasi Pilkada sehat kepada seluruh pemilih, dan Satgas perlu melakukan survei kepada masyarakat untuk mengantisipasi kelonjakan terutama pada Provinsi Banten, Sumut, Kalsel, Bali dan Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan rapat ini sangat penting. Ada beberapa tahapan kritis terjadinya kerumunan masa yg mengakibatkan penularan Covid-19 dalam Pilkada tahun 2020. “Setiap daerah diminta untuk melaksanakan rapat koordinasi, kerumunan masa itu terjadi karena kurangnya koordinasi tentang jaga jarak. Oleh karena itu, Raperda harus dilaksanakan dan terdiri dari 3 poin yaitu mensosialisasikan tahapan Pilkada, mensosialisasikan aturan-aturan dari KPU, serta untuk mematuhi pelaksanaan Pilkada seperti adanya kegiatan deklarasi kontestan yang disaksikan Parpolnya di daerah masing-masing agar mereka patuh kepada protokol kesehatan,” tuturnya.

Lanjutnya beliau menjabarkan ada 2 hari yang berpotensi menyebabkan kerumunan masa. “Tanggal 23 September nanti penetapan pasangan calon oleh KPUD untuk masing-masing daerah, dimana ini akan menimbulkan kerumunan massal ataupun anarkis. Tanggal 24 September yaitu pengundian nomor pasangan calon. Sehingga ini tidak boleh terjadi pengumpulan massa baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain-lain,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Asisten I Ridhwan, Asisten II Yeri Ehwan, dan Kepala Satpol PP Imron. (Ga/TM).

KPID Lampung Koordinasi dengan LPPL Radio Metropolis Kota Metro

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, KPID Lampung berkoordinasi dengan Lppl Radio Metropolis Kota Metro. Koordinasi dilaksanakan di Lppl Radio Metropolis, Kamis (17/9/2020).

Koordinasi dihadiri Wakil Ketua KPID Lampung Wirdayati dan  Koordinator Pengawasan Isi Siaran Sri Wahyuni. Tim KPID Lampung diterima Direktur Umum Lppl Radio Metropolis Antonius Heryuniadi, beserta jajarannya.

Wirdayati mengatakan, KPID Lampung berharap Lppl Radio Metropolis Sebagai salah satu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Milik Pemerintah Daerah Kota Metro  dapat netral dan tidak memihak salah satu calon kepala daerah.

Sri Wahyuni berharap agar Lppl Radio Metropolis dapat selalu berkordinasi dengan KPID Lampung guna mensukseskan Pilkada yang akan segera dilaksanakan.

Sementara itu, Direktur Umum Lppl Radio Metropolis Antonius Heryuniadi menyambut baik arahan dari KPID Lampung. Menurutnya, informasi dari KPID Lampung sangat penting sebab terkait regulasi dan kedudukan Lppl Metropolis dalam pelaksanaan pemilukada dan kampanye jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari dengan tetap mengikuti Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). (dk)