Unjuk Rasa Buruh Se-Kota Metro, Tolak Omnibus Law

Sejumlah masa dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) se-Kota Metro menggelar aksi unjuk rasa terkait Omnibus Law, di Halaman Kantor Walikota Metro, Rabu (21/10/2020)

Salah satu massa menyebut bahwa Omnibus Law dibuat dengan tergesa – gesa, tidak transparan serta dengan maksud dan tujuan tertentu untuk menyengsarakan masyarakat Indonesia.


Perwakilan dari Dewan Wilayah Buruh Bandar Lampung Putri mengatakan, banyak hak buruh yang dirampas seperti cuti hamil dan tidak dapat dana pensiun. Tak hanya itu juga Omnibus Law lebih berbahaya daripada Covid-19 yang akan mematikan.

“Ayo masyarakat Metro mari kita bersama-sama mencabut UU yang telah disahkan agar masyarakat kita dapat hidup dengan sejahtera,” ajaknya saat diliput Tim Kominfo.



Walikota Metro Achmad Pairin beserta jajarannya, mempersilakan beberapa perwakilan dari massa untuk memasuki ruang OR Setda Metro, untuk mendengarkan aspirasi dari perwakilan para buruh.

Putri juga, memohon untuk pemerintah pusat tidak menandatangani Undang – Undang Omnibus Law ini, agar nantinya pemerintah tidak menyesal karena para buruh meninggalkan pekerjaannya.

“Saya ingin pemerintah ikut sama-sama menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk pernyataan sikap. Dimana terdapat pasal-pasal yang diubah, yaitu ada 70 peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Kemudian ketua perwakilan dari FSBKU, Aldi menyebutkan bahwa sikap kami ini mendapat 1 dukungan dari pemerintah kota, provinsi dan DPRD.



Walikota Metro, Achmad Pairin mengatakan bahwa masalah Undang – Undang bukan wewenang dari pemerintah daerah. “Saya sebagai Walikota dan perwakilan Pemerintah Daerah tidak menandatangani Undang – Undang Omnibus Law,” tegasnya di akhir acara. (Tm/Cv).

Pengendalian Inflasi di Masa Pandemi

Pemerintah Kota Metro melakukan high level meeting dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro yang berlangsung di OR Setda, Kamis (15/10/20).

Walikota Metro Achmad Pairin, meminta kepada pihak Bank Indonesia (BI) Cabang Lampung untuk kegiatan seperti ini tidak dilakukan selama 1 tahun sekali.

“Dimana hal ini berkaitan dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah kita dalam pengendalian inflansi, terutama di dalam situasi Covid-19 di Lampung, terlebih di Kota Metro. Saya juga minta, agar OPD lain diinformasikan mengenai hasil rapat kita saat ini, agar permasalahan ini segera teratasi,” ucap Pairin.

Dari penyampaian Kepala BI Provinsi Lampung Budiharto Setyawan mengatakan, dengan adanya Covid-19 mengakibatkan inflansi berkurang. Hal ini juga berdampak dengan adanya PSBB di daerah lain ke Provinsi Lampung.

“Situasi ini juga mengakibatkan prekonomian global menurun, dari penyerapan tenaga kerja yang rendah. Secara nasional mengalami deflasi 0,05% pada bulan Desember. Sedangkan perkembangan inflansi di Kota Metro berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) terhadap komoditas, pada minggu ketiga bulan Oktober 2020 tercatat inflasi sebesar 0,24%,” papar Kepala BI.

Lanjutnya, untuk meningkatnya tekanan harga didorong oleh naiknya harga pada beberapa komoditas hortikultura, seperti cabe merah, tomat sayur, kangkung dan jeruk dengan jumlah pasokan yang menurun. Untuk komoditas utama penyumbangan inflasi Kota Metro yaitu bawang merah, beras dan cabe merah.

“Sementara untuk kondisi pasokan yang relatif terjaga di Kota Metro, berupa bawang merah, aneka cabai, gula pasir, daging ayam, telur ayam, beras, minyak goreng dan daging sapi,” katanya.

Tambahnya, dalam proses pencapaian inflasi tahun 2020 diperkirakan stabil dan berada dalam sasaran. Kedepan permintaan domestik diperkirakan masih terbatas, dikarena dari potensi gangguan pasokan pangan pasca penyelenggaraan PSBB Covid-19 dan resiko kemarau.

“Maka dari itu, kami melakukan kebijakan pengendalian inflasi di masa pandemi Covid-19 dengan TPIP dan TPID.¬†Pengembangan berbagai kegiatan dan inovasi pengendalian inflasi di masa krisis, yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan, pasokan kelancaran dan komunikasi efektif,” jelas Kepala BI.

Pada kesempatan ini juga Kepala BI, menyampaikan akan melakukan digitalisasi di bidang pertanian baik di hulu dan hilir. Di Sumatera, termasuk di Lampung hal ini dilakukan melalui Kartu Kerja Berjaya.

Ketua BPS Metro Taulina Anggarani mengatakan, permasalahan saat ini yaitu harga gas 3kg yang cukup tinggi, sedangkan di Bandar Lampung harganya berbalik.

“Maka dari itu, kami juga menelusuri dari pedagang kecil, besar dan pengecer. Bahwa dari pedagang besar stabil, namun di pengecer harganya tinggi. Hal ini karena adanya penambahan konsumen, namun pasokan dari pusat jumlahnya tetap. Maka dari itu, kami menginginkan adanya peningkatan jumlah pasokan gas 3 kg,” tutur Ketua BPS.

Lanjutnya, Ketua BPS menyinggung mengenai harga bawang memang mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan dari gudangnya dan pemasoknya memang mengalami kenaikan. (Sr/Dw)

Bawaslu Metro Berikan Arahan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Bawaslu Kota Metro melalukan talkshow bersama Radio Metropolis, dengan bahasan pemilihan kepala daerah ditengah pandemi Covid 19, Senin (12/10/2020).

Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib S.Ag mengatakan, Provinsi Lampung pada tahun 2020 menggelar Pilkada serentak sebanyak 8 dari 15 kabupaten/kota yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Selatan.

“Dimana tugas Bawaslu sebagai pencegah, penindakan, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Hal ini kami lakukan sebagai tujuan yaitu, memastikan Pilkada berjalan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL ( Jujur dan Adil). Kemudian kami juga bertugas sebagai menyadarkan tentang pentingnya pendidikan pemilih. Serta mendorong partisipasi pemilih dalam mewujudkan Pilkada berkualitas,” papar Mujib.

Wajib juga mengatakan, bahwa Bawaslu mempunyai kewajiban untuk bersikap adil, tidak pilih kasih, bersikap netral kepada pasangan calon dan masyarakat.

“Untuk saat ini KPU telah menetapkan 4 Paslon, kemudian sekarang ini memasuki tahapan kampaye dari tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember. Kemudian saat ini sudah tercatat 115.844 pemilih,” ujarnya.

Tambahnya, Wajib menegaskan mengenai bebrapa hal yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam melaksanakan kampanye yaitu, tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Ada beberapa tahapan yang dilakukan paslon terkait dengan pelaksanaan kampanye yaitu paslon harus meminta seluruh kegiatan kampanye harus mempunyai surat pemberitahuan kepada polisi, dan rekomendasi dari satgas covid,” ungkapnya.

Lanjutnya, para petugas akan mengawasi, memastikan seluruh prokes sudah terlaksana. Peserta kampanye tidak boleh melebihi 50 orang. “Tidak boleh melibatkan anak kecil, ibu hamil dan para lansia. Jika 2 ketentuan itu tidak di taati, kami akan memberikan teguran, mengeluarkan surat tertulis akan memberikan sanksi kepada pelanggar tersebut,” tegas Mujib. (TM/Ian)

Demo HMI Se-Kota Metro, Tolak Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI se-Kota Metro melakukan demo atas penolakan Omnibus Law di depan Gedung DPRD Kota Metro, Senin (12/10/2020).

Demo yang dimulai pada pukul 08.30 WIB tersebut menolak berlakunya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kali ini dilakukan dengan meminta Ketua DPRD untuk secara langung menemui mahasiswa yang menunggu di halaman kantor setempat.

Salah satu mahasiswa menyebut aksi unjuk rasa adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan rasa kekecewaan terhadap DPR yang hanya menyengsarakan masyarakat Indonesia.

Akhirnya, Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gadaffi, mengajak para mahasiswa untuk masuk ke ruang rapat, guna mendengarkan aspirasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Metro Ahmad Kuseini yang sekaligus perwakilan Fraksi PKS turut menolak keputusan Omnibus Law. Penolakan ini juga diikuti oleh Sekretaris DPRD Metro yang juga dari Fraksi Partai Demokrat.

Akan tetapi, para mahasiswa tetap menuntut dan meminta DPRD Kota Metro untuk menolak keputusan RUU Cipta Kerja. (Tm/In)

Sosialisasi New Normal dan Perwali No 39, Melalui Mobil Keliling Kominfo

Melihat situasi Covid-19 saat ini terus bertambah di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Metro melakukan sosialisasi mobil keliling terkait New Normal dan Gerakan 3 M, Kamis (24/09/2020).

Sosialisasi mobil keliling  yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Metro tersebut, bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara new normal dan gerakan 3 M (Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan).

Tak hanya itu, saat berkeliling para petugas turut menyuarakan tentang sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan sesuai dengan Perwali Nomor 39 Tahun 2020.

Dimana pelanggar akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, kerja sosial dan penghentian, penutupan sementara penyelenggaraan usaha. (Sr)

Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Kota Metro

Apel Kesiapan Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan berlangsung di Jalan A.H Nasution, Senin (21/09/2020).

Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum khususnya kepada semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya apel gabungan kali ini.

“Covid-19 telah menjadi pandemi global yang berpengaruh, terjadinya penurunan ekonomi mengakibatkan para pegawai dirumahkan, oleh karenanya Pemerintah Kota Metro telah memutuskan menjalankan kebiasaan normal baru untuk memulihkan perekonomian di Kota Metro,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pairin menegaskan akan memberikan teguran dan sanksi kepada warga yang tidak menjalankan protokol kesehatan menurut Perwali Nomor 39 Tahun 2020.

“Diantaranya teguran lisan dan tertulis untuk tidak mengulangi atau menandatangani perjanjian, sanksi sosial berupa megucapkan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membersihkan fasilitas umum 30 menit serta penutupan usaha selama 3 x 24 jam ataupun sampai 14 hari,” tegasnya.

Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kota Metro.

Menurut Dandim 0411/LT Letkol Inf Andri Hadiyanto klaster Covid-19 yang pertama merupakan pusat perkantoran.

“Klaster sekarang yang sedang diantisipasi yaitu di pusat perkantoran. Tolong Perwali Nomor 39 dipelajari, dipahami dan pelaksanaanya bisa sampai ke jajarannya dan terlibat langsung sampai satuan terbawah untuk melakukan protokol kesehatan. Mohon juga untuk Walikota agar dikoreksi Perwalinya, sehingga berguna bagi kita bersama,” ujarnya.

Kapolres AKBP Retno Prihawati mengatakan sebagai aparat negara harus bisa membantu masyarakat dalam membangun kesadaran akan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Yang harus dipahami adalah penegakan disiplin ini bukan untuk bersikap arogan, melainkan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan,” tuturnya. (Gt/Tm)

figcaption { font-size: 10px; text-align: center; }