Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Metro dalam rangkaian persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Minggu (16/08/2026). Penyerahan duplikat Bendera Pusaka tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang akan dilaksanakan pada Senin, 17 Agustus 2026. Bendera tersebut nantinya akan dikibarkan oleh Paskibraka Kota Metro dalam upacara yang dipusatkan di Lapangan Stadion Tejosari 24. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Metro didampingi Asisten I Sekda Kota Metro dan Kepala Kesbangpol menjadi bentuk dukungan sekaligus sinergi dalam memastikan kesiapan Paskibraka menjelang pelaksanaan tugas pengibaran bendera. Wali Kota Metro menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalani berbagai tahapan pembinaan dan latihan sebagai persiapan menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kesiapan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang maksimal pada saat upacara berlangsung. “Duplikat Bendera Pusaka yang diserahkan kepada Paskibraka merupakan simbol amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan yang dipercaya untuk menjalankan tugas penting tersebut dengan penuh kedisiplinan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab,”ujarnya. Paskibraka Kota Metro juga diharapkan mampu menjaga kekompakan dan kedisiplinan selama menjalankan tugas sebagai petugas pengibar bendera,serta menjadi contoh bagi generasi muda dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan cinta Tanah Air. Pendampingan dari Purna Paskibraka Kota Metro unsur TNI dan Polri turut memberikan dukungan moril maupun teknis kepada para anggota Paskibraka. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh rangkaian persiapan hingga pelaksanaan pengibaran Bendera Merah Putih dapat berjalan dengan baik. “Amanah yang diberikan akan menjadi pengingat bahwa tugas mereka emban bukan sekadar menjalankan prosesi upacara, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,”tegasnya. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Metro akan dilaksanakan di Lapangan Stadion Tejosari 24, akan menjadi tempat pasukan paskibra menjalankan tugas utama mengibarkan Sang Merah Putih sebagai bagian dari prosesi peringatan hari kemerdekaan. Melalui pelaksanaan upacara tersebut, Bambang juga berharap semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong masyarakat. (Yl)
Jelang HUT ke-81 RI, Wali Kota Metro Serahkan Duplikat Bendera Pusaka kepada Paskibraka
31 Calon Paskibraka Kota Metro Dikukuhkan, Wali Kota: Wujudkan Mimpi Saat Terjaga
Sebanyak 31 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Metro Tahun 2026, resmi dikukuhkan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Pengukuhan berlangsung khidmat di Hotel Aidea Grande, Kota Metro, Sabtu (15/8/2026) malam. Prosesi tersebut menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibraka untuk meneguhkan kesiapan, disiplin, keberanian, serta tanggung jawab dalam mengemban tugas negara. Suasana haru sekaligus penuh kebanggaan terasa ketika para anggota Paskibraka berdiri tegap di hadapan orang tua masing-masing. Dengan penuh keyakinan, mereka menunjukkan kesiapan untuk menjalankan amanah mengibarkan Sang Merah Putih pada momentum peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, dalam kesempatan tersebut mengatakan menjadi Paskibraka bukan hanya tentang menjalankan tugas mengibarkan bendera, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter generasi muda. Disiplin, tanggung jawab, keberanian, kekompakan, dan rasa cinta Tanah Air harus menjadi nilai yang terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. “Jadikan pengukuhan ini bukan sebagai akhir dari perjuangan, tetapi sebagai awal untuk membuktikan bahwa kalian adalah generasi yang mampu membawa nama baik Kota Metro dan Indonesia. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, gagah berani, dan keyakinan,” ujarnya. Bambang juga mengingatkan para anggota Paskibraka untuk menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal dalam mengejar cita-cita.“Jangan takut untuk bermimpi besar. Tetapi setelah bermimpi, bangun dan kerjakan. Karena masa depan tidak ditentukan hanya oleh apa yang kita impikan, tetapi oleh apa yang kita lakukan untuk mewujudkan impian itu,” katanya. Dirinya juga berpesan kepada para anggota Paskibraka agar tidak sekadar memiliki mimpi, tetapi mampu memperjuangkannya melalui kerja keras dan keberanian mengambil langkah nyata. “Jika engkau punya mimpi, bermimpilah di saat terjaga. Jangan bermimpi di saat tertidur. Karena kalau engkau bermimpi di saat tertidur, seindah apa pun mimpimu, pada akhirnya engkau hanya akan mendapatkan kekecewaan,” pesan Bambang. Adapun petugas pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu:Pada upacara penaikan Bendera Merah Putih, tugas pembawa baki akan diemban oleh Nabila Aufa Nadhifa dari SMA Negeri 1 Kota Metro, dengan Ibadina Syafira Azmi dari MAN 1 Kota Metro sebagai pendamping baki. Sementara itu, petugas pengibar bendera terdiri atas Putu Gheta Agni Sivananda dari SMA Negeri 1 Kota Metro, Dewandra Qaisar M. Tarius dari SMA Negeri 1 Kota Metro, dan Muhammad Zaki Falih Arifin dari SMA Negeri 4 Kota Metro.Kemudian, pada upacara penurunan Bendera Merah Putih, tugas pembawa baki akan dilaksanakan oleh Putri Zievana Dores dari SMA Negeri 1 Kota Metro, dengan Brilianda Citra Ramadhani dari SMKS Muhammadiyah 1 Metro sebagai pendamping baki. Adapun petugas penurunan bendera terdiri atas Rendika Aditya dari SMA Negeri 5 Metro, Rodeo Rezky Pratama dari SMA Negeri 4 Metro, dan Christian Jeconia Lubis dari SMA Negeri 4 MetroPengukuhan tersebut sekaligus menandai kesiapan 31 anggota Paskibraka Kota Metro untuk menjalankan amanah pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat persatuan, kedisiplinan, dan cinta Tanah Air, para anggota Paskibraka diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian penting dalam perjalanan mereka meraih cita-cita. (Bsr/Bgs/Sr)
Pemkot Metro Dorong Perempuan Perkuat Literasi Keuangan, Eni Sumiyati Dikukuhkan sebagai Bunda SICANTIKS
Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan kegiatan Literasi Keuangan, Pasar Modal, dan Product Matching di Aula Pemerintah Kota Metro, Jumat (14/8/2026). Kegiatan edukatif tersebut ditujukan bagi kaum perempuan yang tergabung dalam Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Majelis Ta’lim se-Kota Metro. Dalam kegiatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukuhkan Ketua TP PKK Kota Metro, Eni Sumiyati Bambang, sebagai Bunda SICANTIKS (Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah). OJK juga menyerahkan secara simbolis pembukaan rekening efek dan saldo gratis kepada TP PKK, Dharma Wanita, dan Majelis Taklim Kota Metro. Kegiatan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Metro, Kusbani. Dalam sambutannya, Kusbani menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Menurutnya, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola uang, tetapi juga kemampuan keluarga dalam merencanakan masa depan, mengembangkan usaha, melindungi pendapatan, serta mengambil keputusan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. “Untuk itu, pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pasar modal, harus terus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko dan ketentuan sebelum menggunakan suatu produk keuangan,” paparnya. Dalam berinvestasi, Kusbani mengingatkan masyarakat agar selalu berpegang pada prinsip legal dan logis. Setiap produk maupun lembaga investasi yang digunakan harus dipastikan memiliki legalitas yang jelas, sementara keuntungan yang ditawarkan harus masuk akal dan sebanding dengan risiko yang menyertainya. “Jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu yang singkat,” tegasnya. Kusbani menilai perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai keuangan, kata dia, akan turut memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Ia berharap semua peserta yang hadir dapat menjadi duta literasi keuangan di lingkungan masing-masing dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh serta membagikannya kepada keluarga dan masyarakat. “Saya berharap peserta dapat menjadi duta literasi keuangan di lingkungan masing-masing. Pengetahuan yang diperoleh hari ini hendaknya dapat memberikan manfaat serta dapat diterapkan dan dibagikan kepada keluarga serta masyarakat sekitarnya agar semakin cerdas dalam mengelola keuangan dan bijak dalam berinvestasi,” harapnya. Tidak hanya itu, ia juga menginginkan kegiatan tersebut dapat menambah wawasan dan cara pandang masyarakat dalam mengelola keuangan, baik di lingkungan keluarga maupun organisasi. “Mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadikan suatu momentum yang berharga bagi kita semua, khususnya pada pemerintahan Kota Metro, bisa memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di Kota Metro,” tambahnya. Sementara itu, Deputi Direktur PEPK Keuangan Daerah dan LSMT OJK Provinsi Lampung, Eti Eliyati, mengapresiasi Pemerintah Kota Metro yang telah menginisiasi kegiatan literasi keuangan tersebut serta mengapresiasi antusiasme para peserta yang hadir. “Semoga ibu-ibu semangat mengikuti proses literasi keuangan pada hari ini sampai akhir, karena perempuan merupakan salah satu kelompok yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan sehari-hari di rumah tangga,” ujarnya. Menurut Eti, peran perempuan sebagai aktivis dan pegiat menjadi salah satu alasan OJK menjadikan kelompok tersebut sebagai sasaran literasi keuangan. “Target atau sasaran dari literasi keuangan OJK memang diarahkan pada kelompok sasaran ini. Di mana di sini sudah hadir ibu-ibu sebagai aktivis atau pegiat dan juga ada beberapa kompetensi,” sambungnya. Harapannya, melalui kegiatan ini peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga masyarakat. Dalam paparannya, Eti menyampaikan perkembangan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang telah dirilis secara resmi. Menurutnya, indeks literasi dan inklusi keuangan secara nasional mengalami peningkatan, sementara Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional. “Saya ingin menyampaikan satu berita yang menggembirakan ya, yang patut kita syukuri bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan sudah dirilis secara resmi dan hasilnya sangat menggembirakan, khususnya bagi Provinsi Lampung. Secara nasional, indeks literasi dan inklusi keuangan meningkat dan juga di Provinsi Lampung keberadaannya di atas rata-rata nasional,” tambah Eti. Eti mengungkapkan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari peran dan kolaborasi pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta dukungan masyarakat, termasuk para ibu dan aktivis. Meski berada di atas rata-rata nasional, Eti menyebut masih terdapat ruang untuk menyelaraskan tingkat pemahaman masyarakat dengan akses maupun penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. “Meski angka itu sudah bagus saat ini karena berada di atas nasional, namun levelnya kan masih berada di posisi 72 persen, sehingga masih dibutuhkan ruang untuk menyelaraskan pemahaman dengan akses atau penggunaan produk dan layanan jasa keuangan,” jelasnya. Untuk itu, OJK akan terus menginisiasi berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan literasi sekaligus membuka akses keuangan agar kebutuhan masyarakat maupun pengembangan usaha dapat terakomodasi melalui produk dan layanan jasa keuangan yang tepat. OJK juga berkolaborasi dengan TP PKK, khususnya Pokja 2 dengan harapan Bunda Literasi Keuangan Kota Metro dapat turut menyampaikan materi literasi keuangan kepada para ibu. “Dalam program ini kami juga memberdayakan atau berkolaborasi dengan TP PKK, khususnya nanti di Pokja 2, di mana dalam kesempatan ini nanti kami mohon kesediaan dari Bunda Literasi Keuangan Kota Metro untuk juga dapat menyampaikan materi literasi keuangan kepada ibu-ibu sekalian,” ungkapnya. Upaya peningkatan literasi keuangan, lanjut Eti, tidak berhenti di tingkat kabupaten/kota tetapi ke depan akan dibentuk struktur di tingkat kecamatan yang aktif melaksanakan kegiatan literasi, khususnya literasi keuangan. Selain itu, OJK mendorong pemanfaatan perpustakaan kota, kecamatan, sekolah, desa hingga perpustakaan komunitas sebagai sentra informasi yang valid dan mudah diakses masyarakat. “Ke depan nanti kita juga akan memberdayakan pemanfaatan ataupun juga keberadaan dari perpustakaan kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan-perpustakaan komunitas lainnya menjadi sentra-sentra informasi yang valid,” jelas Eti. OJK juga akan melengkapi berbagai instrumen di perpustakaan dengan akses terhadap produk maupun buku-buku literasi keuangan. “Salah satu informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah layanan untuk mengecek pinjaman daring yang memiliki izin dan berada di bawah pengawasan OJK, sedangkan istilah umum yang digunakan dimasyarakat adalah pinjaman online, “tambahnya. Untuk mempermudah akses masyarakat, OJK akan menyediakan barcode yang dapat diakses melalui perangkat telepon seluler agar masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lembaga jasa keuangan yang memiliki izin dan diawasi OJK. Barcode tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk mengakses buku-buku literasi keuangan, peraturan perundang-undangan, informasi produk dan layanan jasa keuangan, informasi magang bagi mahasiswa, serta daftar pinjaman daring yang berizin. “Ke depan itu akan terus dilakukan pengembangan sehingga nantinya kami harapkan kebutuhan masyarakat terkait dengan literasi keuangan dapat terakomodir dan hadir lebih dekat di tengah-tengah kita sekalian,” ujarnya. Eti turut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah
Pemkot Metro Ikuti Sidang Tahunan MPR RI 2026, Teguhkan Komitmen Persatuan dan Kepentingan Rakyat
Pemerintah Kota Metro bersama DPRD Kota Metro mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 secara langsung dari Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Jumat (14/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso didampingi Wakil Wali Kota Metro Muhammad Rafieq Adi Pradana, jajaran Pemerintah Kota Metro, serta 15 anggota DPRD Kota Metro. Sidang tahunan tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan refleksi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, demokrasi, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam pidatonya menegaskan, Sidang Tahunan MPR RI tidak sekadar menjadi agenda konstitusional, tetapi juga momentum untuk kembali meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekadar menghadiri sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta,” ujar Ahmad Muzani. Menurutnya, janji tersebut merupakan komitmen untuk menjaga kemerdekaan yang telah diwariskan para pendiri bangsa sekaligus memastikan perbedaan politik tidak menjadi alasan untuk memecah persaudaraan kebangsaan. “Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan,” tuturnya. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan pentingnya kekuatan daerah sebagai bagian dari fondasi kedaulatan Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari kesepakatan dan persatuan berbagai daerah, bahasa, dan suku yang disatukan oleh tekad untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. “Dari ruang Sidang Bersama, dalam gedung yang sarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik, daerah kuat, Indonesia berdaulat,” ujar Sultan. Pesan tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari penguatan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian daerah. Setelah rangkaian pidato pengantar sidang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingat kembali momentum saat dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis, seluruh rakyat Indonesia, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. “Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden Prabowo. Presiden kemudian menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan amanah kepemimpinan negara dengan tulus dan jujur serta menempatkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia sebagai prioritas utama. “Pada hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur; mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya. Bagi Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro, keikutsertaan dalam Sidang Tahunan MPR RI tersebut menjadi bagian dari upaya mengikuti arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Hadir pula para duta besar negara sahabat, pimpinan lembaga negara, serta para menteri Kabinet Merah Putih. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan konsistensi, persatuan, dan kolaborasi seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan setiap kebijakan bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. (Tm/Md/Sr)
SLB Insan Madani Metro Lepas Sembilan Peserta Didik, Dorong Lulusan Mandiri dan Berdaya
Sebanyak sembilan peserta didik SLB Insan Madani Metro resmi dilepas setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Momentum tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahapan pendidikan, sekaligus awal bagi para lulusan untuk melanjutkan perjalanan menuju kemandirian dan kehidupan yang lebih produktif. Kegiatan pelepasan yang dirangkai dengan tasyakuran ke-15 SLB Insan Madani Metro tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Metro, Helmi Zain, yang mewakili Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso. Kepala SLB Insan Madani Metro, Dwi Septi Handayani, S.Pd., mengatakan, sembilan peserta didik yang dilepas terdiri atas empat siswa jenjang SDLB, empat siswa SMPLB, dan satu siswa SMALB. Ia menjelaskan, proses kelulusan peserta didik dilaksanakan melalui tahapan evaluasi sesuai ketentuan pendidikan, termasuk ujian tertulis dan praktik. Peserta didik yang memenuhi persyaratan memperoleh ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan. Menurut Dwi, keberhasilan pendidikan di SLB tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuan peserta didik untuk menjalani kehidupan secara mandiri. “Yang pertama mereka bisa mandiri, dalam artian tidak bergantung dengan orang lain. Kedua, mereka memiliki life skill atau kecakapan yang nantinya berguna bagi kehidupan kelak tanpa merepotkan orang tua,” ujarnya, Kamis (13/08/2026) Dwi menegaskan, kelulusan bukan berarti berakhirnya perhatian sekolah terhadap peserta didik. Pihaknya tetap membangun komunikasi dengan orang tua untuk memantau perkembangan serta tingkat kemandirian para alumni. Sementara itu, Pembina Yayasan Insan Madani Metro, Prof. Dr. Sowiyah, menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada SLB Insan Madani. Ia menilai, keberadaan guru yang kompeten, sabar, serta mengedepankan ketulusan dan kasih sayang menjadi kekuatan penting dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Sowiyah, sekolah juga terus menggali bakat dan minat peserta didik sejak jenjang pendidikan menengah. Upaya tersebut dilakukan agar setiap siswa memiliki keterampilan yang sesuai dengan potensi masing-masing sebagai bekal setelah menyelesaikan pendidikan. “Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat menemukan dan mengembangkan potensi anak. Kami ingin setiap anak memiliki bekal keterampilan untuk menjalani kehidupannya secara mandiri,” katanya. Ia menyebutkan, sejumlah alumni SLB Insan Madani telah menunjukkan kemandirian melalui berbagai aktivitas, mulai membantu usaha orang tua, berwirausaha, hingga mengembangkan kemampuan di bidang musik. Di sisi lain, Sowiyah menilai, kesempatan kerja yang ramah dan terbuka bagi penyandang disabilitas di Lampung masih perlu terus diperluas. Menurutnya, dukungan terhadap penyandang disabilitas tidak cukup hanya dalam bentuk bantuan fisik, tetapi harus disertai pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan. “Saya berharap pemerintah tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk bantuan fisik, tetapi juga menghadirkan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan bagi sekolah dan peserta didik penyandang disabilitas,” ungkapnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang memberikan ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang. Menurutnya, SLB hadir bukan untuk bersaing dengan sekolah lain, melainkan menjadi bagian dari upaya memberikan layanan pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan setiap anak. “Kami bukan bersaing, tetapi ingin melayani. Semua tidak ada beda. Allah menciptakan anak-anak dengan kelebihan masing-masing,” jelasnya. Sowiyah pun mengajak para orang tua untuk terus memberikan dukungan dan tidak menyerah dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Potensi anak, kata dia, perlu digali secara berkelanjutan sesuai bakat dan minat agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan memiliki keterampilan yang bermanfaat. Mewakili Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Metro, Helmi Zain, menyampaikan apresiasi kepada SLB Insan Madani Metro yang telah konsisten memberikan pelayanan pendidikan, pembinaan, dan pendampingan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia mengatakan, pelepasan peserta didik bukan sekadar seremoni kelulusan, melainkan menjadi momentum penting untuk menguatkan kemandirian, mengembangkan potensi, serta mempersiapkan para lulusan agar mampu berperan di tengah masyarakat. “Atas nama Pemerintah Kota Metro, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SLB Insan Madani yang selama ini telah memberikan pelayanan pendidikan, pembinaan dan pendampingan kepada anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Helmi. Menurutnya, pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkeadilan. “Anak-anak kita memiliki potensi yang luar biasa. Tugas kita bersama adalah memberikan kesempatan, pendampingan dan lingkungan yang mendukung agar potensi tersebut dapat berkembang menjadi kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat,” katanya. Helmi juga mengapresiasi para guru dan tenaga pendidik SLB Insan Madani yang telah menjalankan tugas dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang. Ia berharap para lulusan tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah, tetapi terus mengembangkan keterampilan dan kemandirian sehingga mampu menjadi pribadi yang produktif serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. “Kami berharap para lulusan tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah. Terus kembangkan keterampilan, keberanian dan kemandirian. Pemerintah Kota Metro juga berharap sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berkarya,” ungkapnya. Lebih lanjut, Helmi berharap SLB Insan Madani Metro dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah, setara, dan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya. “Semoga SLB Insan Madani semakin maju, terus memberikan pelayanan terbaik dan menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia di Kota Metro. Kepada para lulusan, selamat melanjutkan perjalanan. Jadilah pribadi yang mandiri, percaya diri dan terus berkarya,” pungkasnya. (Md/Sr)
Disporapar dan Ekraf Kota Metro Dorong Kalender Event 2027 untuk Dongkrak PAD
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan Ekonomi Kreatif Kota Metro mendorong penyusunan Kalender Event Daerah Tahun 2027, sebagai strategi memperkuat sektor pariwisata sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala Disporapar dan Ekraf Kota Metro, Subehi, mengatakan penyusunan kalender event tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata yang dilaksanakan atas perintah Wali Kota Metro. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari strategi pengembangan pariwisata Kota Metro agar memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. “Dua minggu yang lalu, kami telah melaksanakan tugas dinas atas perintah Bapak Wali Kota Metro. Beliau mengarahkan agar Kota Metro terus mengembangkan sektor pariwisata, termasuk menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kota Metro. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Subehi, saat memimpin rapat di Dinas Disporapar dan Ekraf Kota Metro, Kamis (13/08/2026). Subehi menilai kondisi fiskal daerah saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD dan tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. “Kita semua menyadari bahwa saat ini kondisi keuangan fiskal kita sangat tidak baik. Karena itu, Kota Metro tidak bisa hanya berjalan seperti biasa tanpa melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD. Kita harus mencari langkah dan strategi baru melalui berbagai sektor agar PAD dapat terus meningkat,” jelasnya. Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan karena mampu memberikan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi masyarakat.Ia mencontohkan daerah seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat yang mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. “Seperti provinsi yang sudah maju, Bali, Lombok, NTB dan sebagainya, itu sangat menggantungkan dari pariwisata. Pariwisata memiliki keunggulan karena dapat terus dikembangkan selama masyarakat mampu berinovasi dan kreatif,” paparnya. Sebagai langkah konkret, Disporapar dan Ekraf Kota Metro mendorong penerapan konsep one week, one event, yakni penyelenggaraan kegiatan secara rutin setiap pekan, sesuai arahan yang diperoleh saat kunjungan ke Kementerian Pariwisata. “Kami mendapat solusi, petunjuk dan arahan bahwa Kota Metro harus segera menyusun kalender event daerah. Kalender event daerah ini nantinya kita akan membuat event satu minggu satu kali. One week, one event,” tuturnya. Dengan sekitar 52 minggu dalam satu tahun, Kota Metro ditargetkan dapat memiliki hingga 52 event yang dikemas dengan berbagai konsep sesuai karakteristik penyelenggara.Namun, Subehi menegaskan bahwa sasaran utama event bukan hanya masyarakat Kota Metro, melainkan masyarakat dari luar daerah. “Satu tahun terdapat sekitar 52 minggu, sehingga kita menargetkan 52 event dalam satu tahun. Hal yang paling penting adalah menentukan sasaran kegiatan tersebut. Event yang diselenggarakan diharapkan mampu menarik masyarakat dari luar Kota Metro untuk hadir sebagai peserta maupun undangan,” katanya. Menurut Subehi, event akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar apabila mampu mendatangkan peserta dari luar daerah dan membuat mereka tinggal serta menginap di Kota Metro. “Kalau event ini hanya dihadiri orang Metro, efeknya tidak terlalu besar. Tapi kalau event ini dihadiri orang dari luar Metro, akan ada pendapatan daerah di situ, baik dari hotel, restoran, kuliner dan sebagainya,” ujarnya. Dalam mendukung strategi tersebut, Disporapar dan Ekraf juga telah berkoordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Metro untuk mengetahui kapasitas akomodasi yang tersedia. “Kemarin kami sudah mengundang teman-teman dari PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Metro untuk berdiskusi dalam rangka menyambut tahun 2027. Dalam pertemuan tersebut, kami menanyakan berapa jumlah kamar hotel yang layak dan tersedia di Kota Metro,” katanya. Berdasarkan informasi yang diterima, dari 14 hotel di Kota Metro, baik hotel berbintang maupun nonbintang, ketersediaan sekitar 300 kamar tersebut diharapkan mampu dirancang untuk mendatangkan peserta dari luar daerah dalam jumlah yang signifikan. Subehi menyebut terdapat 27 OPD di luar kecamatan yang dapat mengambil peran dalam penyusunan Kalender Event Daerah 2027 guna merancang sedikitnya satu kegiatan dalam setahun yang mampu menarik peserta dari luar Kota Metro. “Kita berharap peningkatan aktivitas event dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor hotel, restoran, kuliner, UMKM dan berbagai sektor ekonomi lainnya,”ungkapnya. Kepala Disporapar dan Ekraf itu, juga menyampaikan pengalaman saat bertemu dengan Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata yang sebelumnya pernah menjadi Kepala Bidang Pariwisata Banyuwangi, dimana konsep yang diterapkan di Banyuwangi terkait pemanfaatan peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah agar Kota Metro tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. “Sebagai tindak lanjut, Disporapar dan Ekraf Kota Metro akan melakukan pendataan terhadap potensi event yang dapat diselenggarakan oleh masing-masing OPD maupun organisasi yang berada di bawah pembinaan perangkat daerah dengan mengundang Kementerian Pariwisata sebagai narasumber,”terangnya. Selain 27 OPD, organisasi profesi, asosiasi, komunitas dan organisasi yang menjadi binaan perangkat daerah juga didorong untuk menyelenggarakan kegiatan event sesuai dengan bidang masing-masing, termasuk organisasi kesehatan, pendidikan, koperasi, UMKM hingga organisasi olahraga. “Event tidak harus selalu berupa atraksi budaya atau hiburan. Rapat koordinasi pun dapat dikemas menjadi sebuah event. Semuanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan. Namun, apabila ada OPD yang ingin menyelenggarakan kegiatan dengan konsep atraksi, tentu hal tersebut juga dipersilakan dan tidak menjadi masalah,” jelasnya. Yang terpenting, lanjutnya, kegiatan tersebut mampu menghadirkan masyarakat dari luar Kota Metro dan membuat mereka tinggal serta menginap di Kota Metro. Untuk memperpanjang waktu kunjungan wisatawan, Disporapar dan Ekraf juga menyiapkan konsep paket wisata yang menghubungkan berbagai potensi wisata, kuliner, kerajinan dan destinasi di Kota Metro. “Paket tersebut nantinya dapat mencakup kunjungan ke sentra kerajinan, kuliner, peternakan, UMKM dan lokasi menarik lainnya,”bebernya. Subehi menilai Kota Metro sebenarnya memiliki potensi yang tidak kalah dengan daerah lain, namun membutuhkan pengemasan, pemasaran dan branding yang lebih kuat.Selain sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, berbagai cabang olahraga juga dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi event berskala regional maupun provinsi. “Kita juga punya beberapa cabang olahraga yang bisa kita nanti jadi tuan rumahnya. Ada karate, ada boxing, tenis dan segala macam. Itu bisa kita buat nanti event-event dan kita lakukan data semuanya,” pungkasnya. (Yl/Sr)
CFD Metro Kini Digelar Setiap Minggu, Sejumlah Ruas Jalan Ditutup
Pemerintah Kota Metro mengarahkan pelaksanaan Car Free Day (CFD) menjadi agenda rutin setiap Minggu. Sejumlah ruas jalan di pusat kota akan ditutup, sementara untuk kendaraan bermotor guna memberikan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat berolahraga, serta beraktivitas di ruang publik. Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto mengatakan, perubahan frekuensi pelaksanaan CFD tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Metro. Sebelumnya, CFD digelar satu kali dalam sebulan. “Kemarin kita sudah melaksanakan uji coba dan masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Yang jelas, Car Free Day ini diyakini menjadi salah satu upaya pemerintah, khususnya pemerintah kota di wilayah perkotaan, dalam mewujudkan udara yang bersih, salah satunya dengan mengurangi aktivitas penggunaan kendaraan bermotor,” ujar Ahmad. Menurutnya, CFD tidak sekadar menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga. Kehadiran warga juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi, mulai dari kuliner, parkir, hingga berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Karena itu, Pemkot Metro menilai aspek keamanan, kenyamanan, serta pengaturan lalu lintas perlu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan CFD setiap pekan. “Keberadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menggerakkan berbagai aktivitas lainnya, seperti kuliner, parkir, dan kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kenyamanan dan keamanan masyarakat yang hadir perlu menjadi perhatian dalam penataan pelaksanaan Car Free Day,” tuturnya. Untuk mendukung pelaksanaan CFD, Pemkot Metro menetapkan sejumlah ruas jalan yang ditutup sementara selama kegiatan berlangsung. Ruas jalan tersebut meliputi Jalan ZA Pagar Alam, mulai dari TK Pertiwi hingga UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Penutupan juga diberlakukan di Jalan Seminung, mulai dari Apotek Metro Medika hingga Kantor Pegadaian; Jalan Ahmad Yani di sekitar Taman Merdeka; jalur lambat Jalan AH Nasution; serta Jalan Ratu Perwira Negara, mulai dari Rumah Dinas Wali Kota hingga Kelurahan Metro. “Penutupan ruas jalan ini dilakukan untuk memastikan kawasan yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat dapat terbebas dari lalu lintas kendaraan bermotor selama pelaksanaan CFD,” jelas Ahmad. Dengan penutupan tersebut, masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga, diharapkan dapat berjalan kaki, jogging, bersepeda, maupun melakukan aktivitas lainnya dengan lebih leluasa tanpa terganggu kendaraan bermotor. Pemkot Metro juga meminta masyarakat yang hendak mengikuti CFD untuk memperhatikan pengaturan lalu lintas dan tidak memarkir kendaraan di ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan. Sejumlah lokasi telah disiapkan sebagai kantong parkir, di antaranya Mal Pelayanan Publik (MPP), Rumah Wedana, halaman Dekranasda, Gedung Sessat Bumi Sai Wawai, dan Wisma Haji Al-Khairiyah. “Sejumlah lokasi disiapkan sebagai kantong parkir, antara lain MPP, Rumah Wedana, Halaman Dekranasda, Gedung Sessat Bumi Sai Wawai dan Wisma Haji Al-Khairiyah,” ungkapnya. Ahmad berharap masyarakat dapat ikut menjaga ketertiban selama CFD berlangsung dengan mematuhi rekayasa lalu lintas serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Dengan pelaksanaan yang lebih teratur, Pemkot Metro menargetkan CFD tidak hanya menjadi agenda olahraga mingguan, tetapi juga menjadi ruang publik yang mendorong pola hidup sehat, interaksi sosial, sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di pusat kota. (Yl/Sr)
Pemkot Metro Perkuat Kolaborasi dengan BPS dan Polinela, Dorong Pembangunan Berbasis Data dan Inovasi
Pemerintah Kota Metro memperkuat kolaborasi pembangunan daerah berbasis data, riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kota Metro, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro, dan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (13/8/2026). Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola data sekaligus mendorong pemanfaatan hasil riset, inovasi teknologi terapan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan Kota Metro. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan dukungan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan, menyusun perencanaan, hingga mengevaluasi berbagai program pembangunan. Menurut Bambang, BPS Kota Metro memiliki peran strategis dalam menyediakan data statistik yang berkualitas. Di sisi lain, Polinela memiliki potensi besar melalui pendidikan vokasi, penelitian, inovasi teknologi terapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. “Kerja sama ini jangan berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi harus segera diwujudkan dalam program-program konkret yang terukur dan berkelanjutan,” tegas Bambang. Ia meminta seluruh pihak menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan validitas data lapangan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Bambang mencontohkan evaluasi program bantuan bedah rumah. Menurutnya, data penerima dan kondisi di lapangan harus menjadi perhatian agar besaran bantuan, kebutuhan material, hingga biaya tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. “Saya meminta kepada camat dan lurah untuk berperan aktif dalam pendataan serta verifikasi calon penerima bantuan, khususnya untuk mengatasi kendala administrasi seperti alas hak atau bukti kepemilikan tanah, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan,” ujarnya. Ia juga meminta perangkat daerah terkait melakukan evaluasi secara objektif terhadap pelaksanaan program bedah rumah. Evaluasi diperlukan agar program tersebut tidak sekadar memenuhi target pembangunan, tetapi benar-benar menghasilkan rumah yang layak dan memberikan manfaat bagi penerima. “Jangan sampai programnya ada, tetapi pelaksanaannya tidak optimal. Kita harus melihat secara jujur apa kendalanya, termasuk material dan upah tukang, supaya masyarakat benar-benar mendapatkan rumah yang layak,” katanya. Selain penguatan pembangunan berbasis data, Bambang turut menyoroti pentingnya pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Ia mendorong penggunaan bahasa Lampung setiap Kamis di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dan dunia pendidikan sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan budaya daerah. Sementara itu, Kepala BPS Kota Metro Arum Purbowati mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem tata kelola data di Kota Metro. “Pembangunan yang tepat memerlukan perencanaan yang tepat, dan perencanaan yang tepat memerlukan data yang tepat dan juga berkualitas,” ujarnya. Arum menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, dan perguruan tinggi dapat memperkuat pemanfaatan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran. Di sisi lain, Direktur Polinela Dr. Dwi Puji Hartono, S.Pi., M.Si., menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung pembangunan Kota Metro melalui pendidikan vokasi, penelitian, serta pemanfaatan teknologi terapan dari berbagai bidang keilmuan yang dimiliki Polinela. “Kami berharap sumber daya manusia dan teknologi-teknologi terapan dari Polinela, disinergikan dengan kekuatan Kota Metro di bawah kepemimpinan Pak Wali, dapat menjadi lokomotif di dalam pembangunan daerah,” tutur Dwi. Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Metro berharap sinergi pemerintah daerah, BPS, dan Polinela tidak hanya memperkuat kualitas data, tetapi juga mendorong lahirnya riset dan inovasi yang aplikatif serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan di Kota Metro diharapkan semakin berbasis bukti, tepat sasaran, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Tm/Yol/Sr/Ag/Ilm)
Wali Kota Metro Hadiri Temu Pamit Kajari, Tegaskan Komitmen Sinergi Penegakan Hukum
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menghadiri acara temu pamit Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Metro, dari pejabat sebelumnya Dr. Neneng Rahmadini, S.H., M.H. kepada pejabat baru Ricky Parlin Jahyamanda, S.H., M.Hum. yang di adakan di Guest House Rumah Dinas Wali Kota Metro, Rabu (12/8/2026). Pergantian kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan Negeri Metro tersebut menjadi momentum untuk melanjutkan sinergi antara Pemerintah Kota Metro dan aparat penegak hukum, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta mendukung pembangunan daerah. Acara yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan itu Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dr. Neneng Rahmadini atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas di Kota Metro. “Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Neneng atas dedikasi, pengabdian, dan sinergi yang telah terbangun selama bertugas di Kota Metro. Semoga di tempat tugas yang baru, Ibu senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan,” ujar Bambang. Kepada Kajari Metro yang baru, Bambang menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan agar sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat. “Kami menyambut baik kehadiran Bapak Ricky Parlin Jahyamanda di Kota Metro. Kami berharap komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro dapat terus berjalan dengan baik, sehingga bersama-sama kita dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan proses hukum semata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Kita ingin membangun Kota Metro dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemerintah daerah tentu membutuhkan sinergi dengan seluruh aparat penegak hukum agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya. Sementara itu, Dr. Neneng Rahmadini menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan Pemerintah Kota Metro, Forkopimda, serta seluruh jajaran selama dirinya menjalankan amanah sebagai Kajari Metro. “Banyak kesan dan pengalaman yang sangat berarti selama saya bertugas di Kota Metro. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Metro, serta seluruh masyarakat Kota Metro atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan,” ujar Neneng. Ia berharap hubungan baik yang telah terbangun selama ini dapat tetap terjaga meskipun dirinya akan melanjutkan tugas di tempat yang baru. “Saya mohon pamit untuk melanjutkan tugas di Kota Cimahi. Mudah-mudahan silaturahmi dan hubungan baik yang sudah terjalin tidak berhenti sampai di sini. Mohon doa dan dukungannya agar saya dapat menjalankan amanah di tempat tugas yang baru dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya. Di kesempatan yang sama, Kajari Metro yang baru, Ricky Parlin Jahyamanda, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah dibangun antara Kejaksaan Negeri Metro dengan Pemerintah Kota Metro dan unsur Forkopimda. Ricky sebelumnya bertugas sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Ia mengatakan, amanah baru sebagai Kajari Metro akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Saya mohon dukungan dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Kota Metro. Kami siap melanjutkan sinergi yang sudah berjalan dan bersama-sama menjaga kondusivitas serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di Bumi Sai Wawai,” kata Ricky. Ia menegaskan, Kejaksaan Negeri Metro akan terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. “Tentunya saya akan melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Ibu Neneng. Kami akan berupaya memberikan pengabdian terbaik dan memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, berintegritas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Acara temu pamit tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Metro, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua dan anggota DPRD Kota Metro, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Suasana temu pamit berlangsung hangat dan penuh keakraban. Momentum tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Metro dan Kejaksaan Negeri Metro dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta penegakan hukum yang berkeadilan. (BSR/YDHA)
Wali Kota Metro Bahas Percepatan Bedah Rumah Bersama Kementerian PKP
Pemerintah Kota Metro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, membahas percepatan program bedah rumah, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Rabu (12/8/2026). Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, sangat antusias menerima kunjungan Staf Ahli Menteri PKP Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan, Riadi Arief Aladin. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan program, percepatan penyaluran bantuan, serta sejumlah kendala yang masih dihadapi di Kota Metro dan Provinsi Lampung. Riadi mengatakan kunjungannya ke Lampung juga berkaitan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah. Ia menyampaikan permohonan maaf karena kedatangannya ke Metro sempat tertunda akibat agenda sosialisasi tersebut. Dalam rangkaian kunjungannya, Riadi juga mengaku telah bertemu dengan Wakil Gubernur Lampung untuk membahas penerima bantuan yang akan mendapatkan program secara langsung. Riadi turut membawa Aleksander Simon Lopulalan, yang disebutnya sebagai salah satu pencetus program bedah rumah sekaligus penanggung jawab pelaksanaan program di lapangan sejak awal hingga akhir. Menurut Riadi, penerbitan Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 yang ditetapkan dan ditandatangani Menteri PKP Maruarar Sirait pada 28 Juli 2026 diperlukan untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan perkembangan pengelolaan anggaran di Kementerian PKP. “Peraturan Menteri sebelumnya sebenarnya masih dapat dilaksanakan. Namun, setelah pengelolaan program berada di bawah Kementerian PKP dan tidak lagi dibawa oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pengelolaan anggaran APBN dapat diarahkan secara lebih optimal pada program-program yang berorientasi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Riadi. Ia menyebut anggaran program yang sebelumnya sekitar Rp5 triliun pada 2025 meningkat menjadi Rp10 triliun dan kembali bertambah hingga sekitar Rp11 triliun-Rp12 triliun. Dari anggaran tersebut, sekitar 80 persen dialokasikan untuk masyarakat melalui program yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Peningkatan anggaran tersebut turut memperluas sasaran penerima bantuan. Jika pada 2025 program menyasar sekitar 45.000 rumah, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 400.000 rumah. Namun, menurut Riadi, peningkatan sasaran hingga sekitar 10 kali lipat tersebut membutuhkan penyesuaian kebijakan agar pelaksanaan program dapat dipercepat. Pasalnya, hingga Agustus 2026, tingkat penyerapan program masih relatif rendah. “Permasalahannya ada pada pengusulan yang masih rendah. Kalau pengusulannya rendah, proses di belakangnya juga ikut rendah. Sekarang sudah berjalan delapan bulan 10 hari, sementara tahun anggaran kita tinggal tiga bulan 20 hari, belum dipotong hari libur,” ujarnya. Untuk Lampung, Riadi menyampaikan rumah yang telah selesai secara fisik dan diserahterimakan baru tujuh unit dari target sekitar 11.000 rumah. Sementara itu, sekitar 5.000 unit rumah telah memasuki tahap persiapan, termasuk telah diterbitkannya SK PPKD. Dalam kesempatan ini, Riadi juga menjelaskan, berdasarkan Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026, bantuan bedah rumah diberikan sebesar Rp20 juta per unit. Dana tersebut terdiri atas Rp17,5 juta untuk kebutuhan fisik rumah dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. “Nilai per unitnya Rp20 juta, terdiri dari Rp17,5 juta untuk fisik dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga,” jelasnya. Regulasi baru tersebut juga memberikan kemudahan dalam aspek administrasi, termasuk terkait bukti kepemilikan tanah. Dalam kondisi tertentu, kepemilikan dapat dibuktikan melalui surat keterangan yang diverifikasi sesuai ketentuan, sehingga sertifikat tanah tidak selalu menjadi satu-satunya dokumen pembuktian. Selain itu, Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 membuka ruang kolaborasi pendanaan melalui semangat gotong royong, termasuk dengan melibatkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari badan usaha swasta maupun BUMN. “Membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan swadaya bukan hal yang mudah dan membutuhkan dukungan berbagai pihak,” katanya. Riadi menegaskan, bantuan Rp20 juta per unit belum tentu mencukupi untuk seluruh wilayah, terutama daerah dengan kondisi geografis sulit atau terpencil. Karena itu, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari sumber pembiayaan tambahan, termasuk melalui program CSR. Selain besaran bantuan, terdapat perubahan mengenai masa tunggu penerima bantuan. Jika sebelumnya penerima harus menunggu 10 tahun untuk mendapatkan bantuan kembali, kini masa tunggu menjadi lima tahun, dengan ketentuan rumah telah dinyatakan layak digunakan dan melalui proses peresmian sesuai aturan. Dalam hal persyaratan administrasi, calon penerima juga diwajibkan melampirkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku. Persyaratan tersebut diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tah hanya itu, Riadi mengatakan, proses tersebut membutuhkan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama untuk memastikan validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Untuk menuntaskan hal tersebut, diperlukan kerja sama dengan Dukcapil karena masih ditemukan sejumlah persoalan terkait NIK dalam sistem. Kondisi ini bahkan telah menjadi persoalan nasional karena jumlah data yang masuk belum sebanding dengan dokumen yang telah dinyatakan bersih dan jelas (clean and clear),” imbuhnya. Ia berharap Pemerintah Kota Metro dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program melalui pengusulan dan verifikasi calon penerima, integrasi program, serta pengawalan pelaksanaan di lapangan sesuai Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Metro mendukung program bedah rumah yang dijalankan Kementerian PKP. Menurut Bambang, kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkot Metro untuk memperoleh informasi sekaligus berdiskusi langsung dengan pihak yang memahami pelaksanaan program sejak awal. “Kunjungan hari ini menjadi momentum penting karena Pemerintah Kota Metro dapat berdiskusi langsung dengan pihak yang terlibat dalam penciptaan program bedah rumah,” kata Bambang. Bambang menyambut baik program tersebut sejak Metro menerima alokasi bantuan. Ia optimistis program bedah rumah dapat mempercepat terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Metro. “Saya begitu menerima program ini, Pak, saya sangat senang. Bahkan saya katakan kepada kawan-kawan, kalau caranya seperti ini, mungkin dalam dua tahun program berjalan, kita bisa melihat di Metro sudah tidak ada lagi yang namanya rumah tidak layak huni,” pungkasnya. (Yl/Md/Tm/Sr)
