Walikota Metro hadiri Vicon Penyerahan DIPA dan TKDD Oleh Presiden RI

Walikota Metro Achmad Pairin mengikuti Video conference dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Serta Dana Desa (TKDD) tahun 2021 pada hari Rabu, (25/11/2020).

Penyerahan dilaksanakan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan 8 Kementerian/Lembaga. 

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyerahkan DIPA dan Dana Alokasi untuk Daerah dan Dana Desa kepada seluruh Kepala Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Kepala LPNK, dan kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia. Adapun 8 Kementrian yang menerima DIPA diantaranya Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Sosial, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Pertahanan 

Dalam kesempatannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan, diman untuk saat ini keuangan negara menjadi instrumen penting, terutama untuk meningkatkan ekonomi di saat pandemi seperti ini. Apbn merupakan instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi dampak pandemi, selain itu juga sebagai perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

“Saya sangat mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan kementrian di saat pandemi seperti ini. Momentum seperti ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di tahun 2021.  Perlu diingat sebagai instrumen penting APBN harus tetap di jaga, dan kita juga harus tetap menurunkan defisit di tahun 2021. Untuk mewujudkannya kita pun harus berkomitmen bahwa setiap pemerintah daerah, harus menghemat pengeluarannya” ujarnya.

Tidak hanya itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dalam pelaksanaan program-program pemerintah tahun 2021 kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, serta seluruh Gubernur. “Terkait dengan  pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, deregulasi, tranformasi ekonomi dan debirokratisasi, di tahun 2021 kita masih akan menghadapi ketidakpastian, terutama masalah prekonomian global, kecepatan, dan ketepatan.

Selain itu, Presiden RI pun menjelaskan bahwa untuk Dana APBN 2021 akan fokus pada 4 hal, dan akan diutamakan pada penangan kesehatan yang di fokuskan ke faksinisasi, Perlindungan sosial, Pemulihan ekonomi, dan Reformasi Struktur. “Adapun dana APBN berjumlah 2.705 T diantaranya Belanja K/L 1.032 T untuk kementrian dan lembaga, 795.5 T untuk DTD dan Dana Desa, sehingga total Anggaran Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi yaitu Kesehatan 169.7 T , Perlindungan Sosial 408.8 T, Pendidikan 550, Ketahanan Pangan 99 T, Pariwisata 14.2 T, Infrastruktur 417.4 T, Tech dan Informasi 26 T,” paparnya.

Selanjutnya, Joko Widodo juga mengajak agar kita melakukan lelang sedini mungkin untuk penggerakkan ekonomi di tahun 2021. “Disini saya juga meminta kepada seluruh negeri dan daerah untuk melakukan reformasi anggaran, APBN dan APBD harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, dan perlu saya ingatkan kembali bahwa fleksibilitas sangat pentin,”tutupnya.(inz)

Awas, Jangan Buang Sampah Sembarangan

Dinas Lingkungan Hidup bersama Sat Pol PP melakukan pengawasan di tiap Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Metro, Kamis (19/11/2020).

Kegiatan yang dalam rangka menegakkan Perda mengenai sampah tersebut, dilakukan guna meninjau langsung kegiatan warga yang membuang sampah sembarangan pada lokasi penumpukan sampah.
“Sudah tiga hari sejak tanggal 17 November kami mengadakan pemantauan, dan masih banyak warga yang memebuang sampah sembarangan,” ucap Yerri Ehwan.


Selanjutnya, Yerri pun menjelaskan bahwa kami akan membina warga yang masih suka membuang sampah sembarangan. Padahal sudah kami sediakan layanan jemput sampah dan itu hanya Rp. 10.000 per/bulan atau setara dengan Rp. 300 per/ harinya. 

Selain itu, Perwakilan Satpol PP Yoseph juga mengajak agar warga dapat mencintai dengan cara membuang sampah pada tempatnya sehingga Metro menjadi kota yang bersih, indah sejuk, ramah serta nyaman.

Penyampaian dan Jawaban Walikota Metro Atas Raperda APBD 2021

DPRD Kota Metro mengadakan sidang paripurna yang membahas mengenai Pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Walikota Metro, terhadap penyampaian Pandangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Rabu (18/11/2020).

Berdasarkan pandangan umum Partai Keadilan Sejahtera yang mendorong pemerintah untuk menggunakan dana dengan efektif dan efisien.

Sedangkan Partai Golongan Karya menyampaikan tiga pandangan umum mengenai pendapatan dan belanja daerah berupa estimasi pendapatan dan pengeluaran yang rasional. Alokasi pendidikan berupa sarana prasarana dan bidang perekonomian berupa penuntasan kemiskinan dan usaha ekonomi kreatif berbasis rumahan.

Kemudian dari pandangan umum Fraksi Amanat Bangsa menyampaikan beberapa program prioritas yang konsisten dan berkesinambungan dalam pengeluaran dana, alokasi kesehatan, bidang pendidikan yang harus ditingkatkan agar memiliki inovasi pada sarana dan prasarana. 

Pada kesempatan ini, Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan jawaban untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan proses belajar mengajar yang masih dilakukan secara daring, dibutuhkan dukungan sarana prasarana dalam situasi Covid-19 ini.

“Kami sepakat, diperlukan inovasi yang terarah dengan memberikan ruang studio di sekolah pada 2021, yang dilakukan secara bergilir sebagai media center sekolah. Kemudian kegiatan guru meningkat, menjadi delapan mata pelajaran terkait pada peningkatan daring. Kami juga telah melakukan berbagai macam upaya, untuk itu penganggaran inventaris kantor telah di anggarkan,” ujar Pairin.

Lanjutnya Pairin menjawab Fraksi Golkar, terkait pembaharuan data pada setiap tahunnya. Lembaran data ini merupakan optimalisasi dan upaya maksimal. Adapun jawaban ini juga untuk menjawab pandangan dari Partai Demokrat serta Partai PDI Perjuangan, juga Partai Amanat Bangsa.

Kemudian untuk menjawab Fraksi Partai Amanat Bangsa, terdapat beberapa item yang perlu ditindaklanjuti dengan tepat sasaran.

“Untuk anggaran kesehatan Kota Metro, kami telah mengganggarkan sebanyak 27,12%, bidang pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah,” kata Pairin.

Di akhir penyampaiannya, Pairin menyampaikan terima kasih atas saran dan koreksi kepada Pemkot Metro.

“Saya berharap kegiatan ini mampu memberikan masukan untuk tahun depan. Jawaban ini mungkin belum maksimal, namun hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada intinya,” tuturnya. 

Pada rapat ke-12 ini turut dihadiri Walikota Metro, Ketua DPRD, Fokorpimda, Staf Ahli, Asisten, Ketua Pengadilan Negeri, Pj. Sekda, tokoh masyarakat, tokoh politik, Kepala OPD se-Kota Metro dan 20 orang anggota dari 24 anggota di DPRD Kota Metro. (In/Nv)

Pelebaran Jalan Cendrawasih, Pemkot Minta Masyarakat Segera Urus Sertifikat

Sekitar 500 massa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi damai dengan menyuarakan suara rakyat terkait pembangunan perluasan Jalan Cendrawasih, di depan Kantor Pemda Kota Metro, Senin (09/11/2020).

Ketua LSM GMBI dari Kelurahan Sumbersari Bantul Eko Joko Susilo, menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk membela kepentingan masyarakat yang terzolimi dan tertindas.

“Kami berkomitmen untuk membela kepentingan masyarakat  dan akan berperan aktif dalam penyelenggaraan negara yang bersih,” ujarnya.

Aksi berjalan lancar tanpa tindakan rusuh, sekalipun suasana sempat memanas terjadi aksi dorong pintu gerbang kantor Pemda Kota Metro.

Di tengah berjalannya aksi damai, sebanyak 26 orang dari LSM GMBI untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung di Aula Pemerintah Kota Metro.

Ali Mutarmuhamas selaku pemimpin teritorial LSM GMBI, menyampaikan persoalan perluasan jalan di Sumbersari Bantul selebar 970 m2  yang merugikan 26 warga.

Mereka menuntut Pemerintah Kota Metro untuk melakukan pembenahan, terkait proyek perluasan pembangunan Jalan Cendrawasih sepanjang ruas jalan, kurang lebih 970 m2 .

Wakil Walikota Djohan memberikan tanggapan, mengenai pelebaran jalan yang menuju ke Bumi Perkemahan.

“Ini hanya adanya keterlambatan komunikasi antara warga dan pemerintahan. Mari kita adakan pembenahan antara semua, adanya pelepasan hak tanah dari masyarakat ke pemerintah,” kata Djohan.

Lanjutnya, Wakil Walikota Metro berharap sebelum masa jabatannya selesai, semua permasalahan pertanahan dan perubahan sertifikat tanah untuk cepat untuk diselesaikan.

“Terkait perluasan jalan di Sumbersari Bantul ada beberapa proses yang belum dilakukan, diantaranya hak-hak kepemilikan masyarakat. Hal ini termasuk proses pelepasan lahan masyarakat yang terkena perluasan jalan, untuk segera mengumpulkan sertifikat, agar dapat dilakukan tindakan,” tandasnya. (Ins/Cv/ Ika).

Vicon Dialog Khusus UU Cipta Kerja

Pemerintah Kota Metro hadiri rapat vicon tentang Dialog Khusus Undang-Undang Cipta Kerja. Rapat yang diwakili oleh Asisten I Ridhwan ini berlangsung di Command Center Kota Metro, Kamis (22/10/2020).

Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dalam UU tersebut tidak akan menarik perizinan dari daerah bahkan perizinan akan dipermudah, sehingga lebih sistematis dan cepat. Pihak BKPM juga telah membentuk Satgas untuk menerima masukan dari stakeholder.

Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Sofyan A Djalil mengatakan kini kementerian sedang menyusun peraturan pemerintah tentang tata ruang dan Bank Tanah. Tujuan dari dibuatnya Bank Tanah adalah agar daerah lebih leluasa dalam hal pembangunan. Diskresi tersebut lebih fleksibel sehingga daerah bisa lebih maju.

Terakhir, Walikota Malang Sutiaji mengatakan bahwa tidak semua bagian dari Undang-Undang ini negatif, tetapi sebenarnya juga memiliki sisi positif yang tentunya untuk kebaikan bersama. Sebagai warga negara kita hanya menjalankan regulasi yang sudah diatur dengan sebaik mungkin. (In/Dw/Ins)

Kunjungan Komisi IV DPR RI Bersama KLHK di TPAS Karangrejo

Kunjungan kerja komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di UPTD Karangrejo Kota Metro Lampung, Jumat (16/10/2020).

Beberapa anggota Komisi IV DPR RI dalam status resesnya, melakukan kunjungan kerja dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah, menginventarisasi kebutuhan, menggali aspirasi terkait pengelolaan sampah, khususnya di TPAS Karangrejo. 


Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI didampingi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang pada kesempatannya diwakili oleh Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 beserta jajaran.

Pada kesempatannya, Dirjen KLHK berkomitmen untuk membantu Kota Metro membangun pusat daur ulang sampah. Selain itu, beliau juga menyampaikan akan berkoordinasi dan mendorong KemenPUPeRa untuk segera membantu Kota Metro dalam merealisasikan pembangunan TPAS baru dengan menerapkan teknik terbaru yang menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan namun sesuai juga dengan best practicea dunia, ramah lingkungan dan berkelanjutan.


“Selain itu, Kota Metro pun dituntut untuk memenuhi salah satu readiness atau acceptance criteria-nya, yaitu alokasi sumber daya yang memadai untuk menjamin keberlangsungan operasional seluruh fasilitas yang nanti akan dibangun,” tandasnya.

figcaption { font-size: 10px; text-align: center; }