Konsistensi Pemerintah Kota Metro dalam membangun tata kelola pengendalian inflasi sepanjang 2025 memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Kota Metro berhasil meraih Juara I Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera dalam TPID Award 2026. Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026, Kamis (24/9/2026). Kegiatan ini yang berlangsung bersamaan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026. Capaian tersebut menempatkan Kota Metro sebagai daerah yang memperoleh pengakuan atas kinerja pengendalian inflasi di wilayah Sumatera. Bagi pemerintah daerah, penghargaan ini bukan sekadar capaian kelembagaan, melainkan refleksi atas proses panjang dalam memastikan stabilitas harga tetap berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang dibangun secara konsisten sepanjang 2025. “Capaian Juara I TPID tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera dalam TPID Award 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kinerja TPID selama 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan data dan dokumen kinerja yang disampaikan Pemerintah Kota Metro pada Februari 2026,” ujar Bambang. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial karena menyangkut banyak mata rantai, mulai dari produksi, ketersediaan pasokan, distribusi hingga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan antara pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dunia perbankan dan daerah mitra. “Yang paling penting, penghargaan ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai pencapaian administratif. Pengendalian inflasi harus benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya. Bambang menilai substansi pengendalian inflasi dapat dilihat dari kemampuan pemerintah menjaga kebutuhan pokok tetap tersedia, harga berada dalam tingkat yang terjangkau, distribusi berjalan dengan baik serta daya beli masyarakat tetap terlindungi. “Ketika harga kebutuhan pokok terjaga, pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar dan daya beli masyarakat terlindungi, maka di situlah kebijakan pengendalian inflasi memiliki makna yang sesungguhnya,” katanya. Dalam memperkuat pengendalian inflasi, Kota Metro tidak hanya mengandalkan kapasitas internal daerah. Sepanjang 2025, Pemerintah Kota Metro membangun kerja sama antardaerah dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Kulon Progo. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari pendekatan yang menempatkan stabilitas pasokan sebagai persoalan lintas wilayah. Bagi daerah perkotaan seperti Kota Metro, keterhubungan dengan daerah penghasil menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kesinambungan pasokan komoditas strategis. “Ke depan, kita akan terus memperkuat pengendalian inflasi berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Koordinasi harus semakin responsif, kerja sama antardaerah dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Kulon Progo, sepanjang 2025 untuk memperkuat konektivitas dengan daerah penghasil maupun mitra strategis, agar dapat semakin diperluas, inovasi harus mampu menyelesaikan persoalan, dan setiap kebijakan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas,” ungkap Bambang. Sebagai Wali Kota Metro, Bambang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPS, Bulog, pelaku usaha dan masyarakat yang selama ini turut memberikan dukungan dalam penguatan TPID Kota Metro, khususnya Bank Lampung dalam membangun koordinasi dan kerja sama antardaerah. Dukungan Bank Indonesia tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dinamika inflasi, tetapi juga membantu membuka ruang kolaborasi dengan daerah lain sehingga pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. “Keberhasilan pengendalian inflasi harus dibangun melalui sistem yang mampu membaca perubahan kondisi secara cepat sehingga pemerintah dapat mengambil langkah sebelum gejolak harga memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat,”paparnya. Dari sisi teknis pelaksanaan, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Metro, Anggraini, menjelaskan bahwa capaian Juara I TPID merupakan hasil dari rangkaian proses pengendalian inflasi yang dilakukan secara terukur. Penilaian TPID Award tidak hanya mempertimbangkan perkembangan angka inflasi, tetapi juga melihat proses, program unggulan, serta output dan outcome dari kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah. “Juara I TPID tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera merupakan hasil dari rangkaian proses pengendalian inflasi yang dilakukan secara terukur. Dalam TPID Award, yang dinilai bukan hanya angka inflasi, tetapi juga proses, program unggulan, serta output dan outcome dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah,” jelasnya. Anggraini juga mengatakan, salah satu kerangka utama yang digunakan dalam pengendalian inflasi adalah prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Keempat unsur tersebut, lanjut Anggraini, harus berjalan secara simultan. Ketersediaan pasokan tanpa distribusi yang lancar, misalnya, tetap dapat menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat. Demikian pula distribusi yang baik tidak akan cukup apabila harga komoditas berada di luar jangkauan masyarakat. “Keempat aspek tersebut harus berjalan secara bersamaan karena satu persoalan dalam rantai pasok dapat memengaruhi stabilitas harga dan pada akhirnya berdampak kepada masyarakat,” katanya. Anggraini menambahkan, penerapan prinsip 4K membutuhkan koordinasi lintas sektor serta keterhubungan dengan daerah lain. “Kerja sama antardaerah menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi. Kota Metro tidak hanya melihat kebutuhan dari sisi wilayah sendiri, tetapi juga membangun konektivitas dengan daerah penghasil dan daerah mitra untuk memperkuat ketersediaan komoditas serta mendukung kelancaran distribusi,” jelasnya. Selain menjaga pasokan dan distribusi, peningkatan kapasitas TPID juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola. Pembelajaran antardaerah mulai dari seminar, studi banding dan kegiatan peningkatan kompetensi diperlukan agar tim memiliki kemampuan membaca perkembangan ekonomi dan merumuskan respons yang sesuai. “Setiap intervensi harus memiliki tujuan, sasaran dan hasil yang dapat diukur. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan semakin tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika harga,” ujar Anggraini. (Yl/Sr)
Kota Metro Raih Juara I TPID Sumatera, Bukti Pengendalian Inflasi Berbasis Kerja Kolaboratif
Program H2M KWT Seroja Rejomulyo Dorong Lingkungan Hijau, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Kota Metro menyambut baik pelaksanaan Program Hunian Hijau Masyarakat (H2M) di Kelompok Wanita Tani (KWT) Seroja, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan. Program tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadirkan lingkungan permukiman yang sehat, hijau, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Mewakili Pemerintah Kota Metro Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Metro Dr. Kusbani, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Program H2M di KWT Seroja. Menurutnya, program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. “Program Hunian Hijau Masyarakat merupakan wujud nyata komitmen kita dalam membangun lingkungan permukiman yang sehat, hijau, produktif, dan berkelanjutan. Namun bagi saya, H2M bukan sekadar pembangunan fisik. Yang lebih penting adalah bagaimana program ini mampu memberdayakan masyarakat,” ujar Kusbani. Ia mengatakan H2M diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan berbagai kegiatan produktif yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi keluarga. Hal tersebut sejalan dengan visi Kota Metro, yaitu “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.” Menurut Kusbani, kota yang cerdas tidak hanya ditandai dengan pembangunan fisik yang baik, tetapi juga oleh masyarakat yang mampu mengenali potensi di sekitarnya, berinovasi, bekerja sama, serta mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Karena itu, Pemerintah Kota Metro menyambut baik kehadiran Program H2M, khususnya bagi KWT Seroja Kelurahan Rejomulyo. Program ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran sekaligus wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. “Melalui kegiatan KWT masyarakat tidak hanya diberikan fasilitas, tetapi juga didorong untuk belajar, berorganisasi, bekerja sama, mengembangkan keterampilan, serta mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri,” jelasnya. Kusbani juga berharap keberadaan H2M dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif serta berdaya saing. KWT Seroja diharapkan mampu mengembangkan kegiatan produktif yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan pangan keluarga hingga menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. “Apa yang ditanam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Apabila produksinya meningkat, hasilnya dapat diolah dan dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun lingkungan yang hijau, tetapi juga membangun masyarakat yang produktif dan keluarga yang lebih mandiri,” katanya. Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Ir. Thomas Edwin Ali Hutagalung, menyampaikan bahwa Program H2M merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengatakan peresmian dan serah terima hasil kegiatan H2M Tahun Anggaran 2026 bukan menjadi akhir pelaksanaan program, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. “Program H2M bukan hanya tentang pembangunan, tetapi bagaimana menghadirkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya. Thomas berharap seluruh fasilitas dan peralatan yang telah disediakan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya pembangunan sarana dan prasarana H2M juga diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan KWT, salah satunya melalui kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan SDGs Center Universitas Bandar Lampung (UBL). Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga memperkenalkan dan memasarkannya secara lebih luas melalui media digital. “Selain pembangunan sarana dan prasarana, kami juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya ibu-ibu KWT, melalui kegiatan digital. Kami berharap produk dan hasil kegiatan masyarakat tidak hanya dihasilkan, tetapi juga dapat diperkenalkan dan dipasarkan secara luas,” jelasnya. Thomas menegaskan pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tidak berarti tugas pemerintah dan masyarakat telah berakhir. Setelah fasilitas diserahkan kepada masyarakat, tanggung jawab untuk menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkannya menjadi bagian penting dari keberlanjutan program. “Pembangunan selesai dan hari ini kita resmikan, sesungguhnya pekerjaan kita belum selesai. Justru inilah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya,” tegasnya. Ia menambahkan keberhasilan Program H2M sangat bergantung pada bagaimana fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal serta dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Metro, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk memastikan program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. “Kami berharap H2M di Rejomulyo dapat menjadi contoh bahwa ketika pemerintah dan berbagai pihak berjalan bersama, sebuah ruang dapat tumbuh menjadi kegiatan yang produktif dan berkelanjutan,” katanya. Pelaksanaan Program H2M KWT Seroja diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih hijau dan sehat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, fasilitas yang telah dibangun diharapkan dapat terus dirawat, dimanfaatkan, dan dikembangkan menjadi pusat kegiatan produktif masyarakat. Program H2M tidak hanya menghadirkan lingkungan yang lebih hijau, tetapi juga membuka ruang tumbuh bagi masyarakat yang mandiri, kreatif, dan berdaya (Md/Sr).
Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Canangkan Desa Tapis di Ganjar Asri, Perkuat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, melakukan pencanangan dan pembinaan Desa TAPIS (Desa kesejahTeraan keluArga untuk LamPung maju Indonesia emaS), sebagai desa binaan TP-PKK Provinsi Lampung, di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Rabu (23/09/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan keluarga melalui pengembangan potensi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, penguatan kesehatan keluarga, serta pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait turut memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat, antara lain bantuan 50 paket sembako bagi keluarga berisiko stunting, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 4 mesin jahit, 2 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 5 jamban sehat, 100 bibit cabai, 2 oven, buku cerita rakyat Lampung, susu, hingga dukungan beasiswa tahfiz Al-Qur’an. Ketua TP-PKK Kota Metro, Eni Sumiyati Bambang, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan pencanangan dan pembinaan Desa Tapis di Kelurahan Ganjar Asri yang merupakan Desa Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang diarahkan untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. “Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Kota Metro siap mendukung pelaksanaan program Desa Tapis dan berharap Kelurahan Ganjar Asri dapat menjadi contoh bagi kelurahan lainnya dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, menurunkan stunting, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP-PKK Kota Metro juga menyampaikan sejumlah bentuk dukungan dan bantuan yang telah dipersiapkan bagi masyarakat Kelurahan Ganjar Asri yang meliputi pelatihan dengan tema Pokja I dan Pokja III, cek kesehatan gratis, 50 paket sembako, empat mesin jahit, serta dua kursi roda dengan sasaran keluarga berisiko stunting, kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta penyandang disabilitas. Selain itu, diberikan pula buku cerita rakyat Lampung dari 15 kabupaten/kota dan 100 paket bingkisan susu untuk anak-anak sebagai bagian dari perhatian terhadap tumbuh kembang anak dan peningkatan kualitas kesehatan keluarga. “Dukungan lainnya berupa 100 bibit cabai untuk Kelompok Wanita Tani (KWT), dua oven masak untuk kelompok UP2K, hibah Al-Qur’an untuk masjid, 30 paket sembako bagi lansia dan perempuan kepala keluarga, 25 paket sembako untuk peserta pelatihan Pokja I, serta 25 paket sembako untuk peserta pelatihan Pokja III,”paparnya. Termasuk pula dukungan beasiswa Hafiz Qur’an sebesar Rp500.000 per bulan selama tiga tahun, dua kursi roda dan dua alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas, serta lima jamban sehat dan 20 paket sembako bagi keluarga berisiko stunting. “Berbagai bantuan dan dukungan yang telah saya sampaikan tersebut menunjukkan bahwa Desa Binaan TP PKK bukan hanya sebuah pencanangan, tetapi merupakan gerakan bersama yang melibatkan berbagai unsur dan sektor,” ungkapnya. Atas dukungan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua TP-PKK Provinsi Lampung beserta seluruh perangkat daerah dan lembaga yang terlibat atas perhatian, kepedulian, pembinaan, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Kota Metro, khususnya masyarakat Kelurahan Ganjar Asri. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Tim Posyandu Provinsi Lampung, Pengurus PMI Provinsi Lampung, serta BAZNAS Provinsi Lampung. “Bagi kami, bantuan tersebut bukan hanya memiliki nilai secara materi, tetapi juga memiliki makna yang jauh lebih besar, yaitu menunjukkan hadirnya kepedulian dan kebersamaan dalam membangun dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.Eni berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, serta menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat dan masyarakat Kelurahan Ganjar Asri. Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TP-PKK Provinsi Lampung beserta rombongan ke Kota Metro dalam rangka pencanangan dan pembinaan Desa Tapis yang merupakan wujud komitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan yang berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat. “Tujuan kerja ini merupakan perwujudan sekaligus komitmen kami untuk terus memperkuat kolaborasi yang mempercepat upaya pembangunan berbasis keluarga di lingkungan kita,” ujarnya. Wali Kota juga mengibaratkan hubungan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai sebuah keluarga yang harus saling mendukung, menjaga komunikasi, serta membangun sinergi untuk menghadirkan berbagai program pembangunan yang dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan bahwa sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Metro yang mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Lampung masih terus berjalan. “Hari ini, di tengah kondisi fiskal yang dihadapi Kota Metro akibat keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, kami tetap bersyukur karena pembangunan yang didukung oleh Bapak dan Ibu untuk Kota Metro, sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat, hingga saat ini masih terus berjalan,” ujarnya. Sebagai Wali Kota Metro, ia berharap dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di Kota Metro dapat terus berlanjut.Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Ny. Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro, Kelurahan Ganjar Asri, kader TP-PKK, Posyandu, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. “Pertama-tama Bapak Walikota dan Ibu Ketua PKK, izinkan saya tim penggerak PKK Provinsi Lampung menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kelurahan Ganjar Asri dan seluruh kader tim penggerak PKK serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan kita hari ini,” ujarnya. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung tersebut juga menegaskan bahwa pencanangan Desa Tapis bukan semata-mata agenda seremonial, melainkan bagian dari kerja kolaboratif untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.“Ini adalah hasil kerjasama kolaborasi dukungan dari segala pihak yang memang semuanya ini diikhtiarkan untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” katanya. Menurutnya, Posyandu memiliki posisi strategis dalam pembangunan kesejahteraan keluarga karena cakupan kerjanya tidak hanya berada pada sektor kesehatan.“Karena kegiatan Posyandu ini, Ibu, harus didampingi, harus dikawal ketat, karena memang Posyandu bukan hanya untuk bekerja di bidang kesehatan, tetapi juga bekerja di 6 SPM, 6 OPD. Di sinilah pembuktian nanti kolaborasi kita, apakah sukses atau tidak,” ungkapnya. Ia menjelaskan, berbagai bantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan konkret Pemerintah Provinsi Lampung bersama mitra dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. “Hari ini tentunya bersama Kepala Dinas Sosial, Dinas Sosial langsung menyerahkan bantuan sembako untuk keluarga risiko stunting. Untuk itu kami membawakan bentuk bantuan sembako sebanyak 50 paket dan juga bukan hanya sembako, kita memberikan ini juga dua kursi roda untuk penerima manfaat, dan juga 4
Jawab Kritik DPRD, Wali Kota Metro Ungkap Alasan Pinjaman Rp20 Miliar dan Penurunan Bansos
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, memberikan jawaban atas sejumlah pandangan, kritik, dan pertanyaan enam fraksi DPRD Kota Metro terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro, Selasa (22/9/2026). Sejumlah isu yang menjadi sorotan DPRD antara lain penggunaan pinjaman jangka pendek Rp20 miliar, beban bunga pinjaman, penurunan alokasi belanja bantuan sosial (bansos), penanganan sampah di TPAS Karangrejo, persoalan banjir Metro Selatan, hingga optimalisasi pendapatan daerah. Terkait pinjaman jangka pendek sebesar Rp 20 miliar yang menimbulkan beban bunga Rp785,77 juta, Bambang menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kas daerah untuk mengatasi ketidaksesuaian arus kas (cash mis match) pada awal tahun anggaran. Menurutnya, pinjaman tersebut bukan digunakan untuk membiayai proyek fisik baru, melainkan sebagai instrumen pengelolaan likuiditas daerah agar kewajiban pemerintah daerah tetap dapat dipenuhi. “Apabila pinjaman jangka pendek ini tidak dilakukan, risiko yang harus dihadapi adalah tertundanya kewajiban operasional, pembayaran hak-hak pegawai, atau pelunasan pekerjaan pihak ketiga,” ujar Bambang di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro. Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kesinambungan arus kas pemerintah daerah sehingga kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab pemerintah dapat tetap berjalan. Menanggapi sorotan DPRD terhadap penurunan Belanja Bantuan Sosial yang mencapai 67,1 persen, Bambang menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi dan penataan kembali alokasi anggaran. Belanja Bansos yang sebelumnya sebesar Rp648,24 juta menjadi Rp213,24 juta. Menurut Bambang, perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan adanya dukungan Pemerintah Pusat melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dialokasikan untuk Kota Metro. “Bansos memiliki karakteristik yang bersifat tidak tetap, tidak terus-menerus, selektif, dan hanya diberikan kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami risiko sosial tertentu. Penurunan pada pos Bansos dalam Perubahan APBD ini murni merupakan hasil evaluasi dan penataan atas Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang pada tahun anggaran ini, Kota Metro sudah mendapatkan alokasi dari Pemerintah Pusat,” jelasnya. Bambang memastikan perubahan alokasi tersebut tidak dimaknai sebagai berkurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan masyarakat yang membutuhkan. Selain persoalan fiskal, DPRD juga menyoroti penanganan kondisi darurat sampah di TPAS Karangrejo, yang menjadi perhatian pemerintah daerah menyusul adanya tenggat penanganan dari Kementerian Lingkungan Hidup hingga 31 Desember 2026. Bambang menyampaikan, dalam Raperda Perubahan APBD 2026 telah disiapkan sejumlah dukungan anggaran untuk penanganan persoalan tersebut. Anggaran sekitar Rp1,19 miliar dialokasikan kepada perangkat daerah terkait untuk mendukung rehabilitasi saluran lindi, sewa alat berat, serta pengawasan kualitas lingkungan. Selain itu, terdapat tambahan anggaran masing-masing sekitar Rp946 juta dan Rp457,89 juta untuk mendukung pembangunan infrastruktur drainase lingkar landfill serta pengadaan mesin pemilah sampah (belt conveyor). Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dan mendukung penghentian praktik open dumping di TPAS Karangrejo. Sementara itu, terkait persoalan banjir di wilayah Metro Selatan, pemerintah daerah berpedoman pada rekomendasi teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. Bambang menyampaikan bahwa penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan, termasuk persoalan sedimentasi dan tingginya curah hujan. Solusi yang disiapkan antara lain melalui normalisasi jaringan irigasi serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan Metro Selatan. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan prioritas penanganan. Evaluasi Struktur Birokrasi Dalam rapat tersebut, Bambang juga merespons usulan DPRD mengenai restrukturisasi birokrasi, termasuk wacana penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu yang menjadi pembahasan adalah kemungkinan penggabungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah Kota Metro akan mengkaji usulan tersebut dengan mempertimbangkan efektivitas organisasi, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bambang menegaskan, seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026. “Seluruh masukan, kritik dan saran dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk kita bahas bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya. Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kota Metro menyampaikan pandangan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Beberapa isu yang mendapat perhatian antara lain penggunaan pinjaman jangka pendek, beban bunga, penurunan belanja bantuan sosial, target pendapatan daerah, serta penanganan sejumlah persoalan pelayanan publik. Juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, Wasis Riyadi, menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan pinjaman jangka pendek sebesar Rp20 miliar. Meskipun pokok pinjaman direncanakan dikembalikan pada tahun anggaran yang sama, DPRD menyoroti beban bunga sebesar Rp785,77 juta yang harus ditanggung pemerintah daerah. “Uang sebesar itu memiliki opportunity cost. Ketika digunakan untuk bunga, uang yang sama tidak dapat digunakan untuk kebutuhan publik lainnya,” ujar Wasis yang juga Ketua Fraksi PKS. Sorotan lainnya menyangkut alokasi Belanja Bantuan Sosial. Berdasarkan struktur perubahan anggaran, alokasi Bansos turun dari Rp648,24 juta menjadi Rp213,24 juta atau berkurang sekitar 67,1 persen. DPRD meminta pemerintah daerah memastikan perubahan tersebut tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Dari sisi fiskal, struktur Perubahan APBD 2026 mencatat pendapatan daerah meningkat 3,27 persen menjadi Rp945,54 miliar. Sementara belanja daerah menjadi Rp950,18 miliar, sehingga terdapat defisit sekitar Rp4,63 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. DPRD juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sejumlah target retribusi yang dinilai perlu disesuaikan dengan capaian realisasi tahun berjalan. Beberapa di antaranya adalah target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp1 miliar dan parkir khusus di luar badan jalan sebesar Rp1,2 miliar, sementara realisasi tahun berjalan disebut masih berada di bawah 25 persen. Dewan juga mempertanyakan target Pendapatan Denda Perda sebesar Rp127,69 juta. Angka tersebut menjadi perhatian karena jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi yang tercatat sebesar Rp515 ribu. Berbagai catatan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Metro dalam tahapan penyempurnaan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (Bsr)
Wakil Wali Kota Metro Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026 dan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro Tahun 2026. Dalam penyampaiannya, Rafieq mengatakan perubahan APBD 2026 disusun sebagai bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan II 2026, penyesuaian dana transfer, serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, penyusunan perubahan APBD tetap mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Metro dan DPRD. “Perubahan APBD ini tetap memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun prioritas daerah serta mengakomodasi penyesuaian atas pergeseran APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Rafieq dalam rapat paripurna, Senin (21/09/2026). Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp945,55 miliar, meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp915,65 miliar atau bertambah sekitar Rp29,90 miliar atau 3,27 persen. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebelumnya sebesar Rp920,65 miliar menjadi sekitar Rp950,19 miliar. Dengan proyeksi tersebut, perubahan APBD 2026 mengalami defisit sekitar Rp4,64 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan Tahun 2025. Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar sekitar Rp24,64 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 juta, sehingga pembiayaan neto mencapai sekitar Rp24,62 miliar. Sebagian pembiayaan neto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sesuai struktur perubahan APBD yang diajukan. Rafieq menjelaskan, perubahan proyeksi belanja mencakup penyesuaian pada belanja operasi dan belanja modal. Penataan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II 2026, termasuk pergeseran kegiatan antarperangkat daerah, penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran, serta kebutuhan optimalisasi pencapaian target pembangunan. Selain Raperda Perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Metro juga menyampaikan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raperda tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas perkembangan regulasi nasional dan hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024. Penyusunannya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rafieq menyebutkan, perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan ketentuan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Materi perubahan antara lain mencakup harmonisasi sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, termasuk penyesuaian terhadap ketentuan pajak barang dan jasa tertentu serta ketentuan yang berkaitan dengan perwakilan negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perubahan juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik melalui penyesuaian terhadap operasional unit pelayanan baru, termasuk pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan masyarakat serta penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan kebersihan. Pemerintah Kota Metro juga mengusulkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Materi tersebut mencakup penambahan objek retribusi, antara lain pemanfaatan Pertokoan Sudirman Center Blok A, hasil penjualan produk pengolahan sampah organik, bibit tanaman unggul, serta penyediaan fasilitas tempat olahraga bagi klub. “Rancangan peraturan daerah ini disusun dengan tetap berpedoman pada prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat tanpa mengurangi upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Metro,” kata Rafieq. Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Metro melalui Sutikno juga menyampaikan dua Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman serta Raperda tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Sutikno menjelaskan, Raperda mengenai prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terkait kewajiban penyedia atau pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah daerah, termasuk mekanisme pencatatan aset, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengelolaannya. Sementara itu, Raperda mengenai penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah ditujukan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Materi pengaturan mencakup mekanisme pengamanan dan pengembalian kerugian daerah, pemeriksaan dan penetapan kerugian, pembebanan ganti kerugian, hingga pelaksanaan pembayaran dan pemulihan kerugian daerah. Sutikno menyampaikan bahwa penyusunan Raperda tersebut juga mempertimbangkan perkembangan regulasi nasional, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang saat ini berstatus berlaku. Ia berharap kedua Raperda inisiatif DPRD tersebut dapat dikaji secara komprehensif bersama seluruh pemangku kepentingan sehingga regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rafieq menegaskan, Pemerintah Kota Metro siap mengikuti seluruh tahapan pembahasan bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan kedua Raperda pemerintah daerah diharapkan berlangsung dalam semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif. “Harapan kita bersama, melalui penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan maksimal sehingga berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Metro,” pungkasnya (Md/Sr).
Pemkot Metro Replikasi SISGITA Tangsel untuk Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan
Pemerintah Kota Metro turut memperkuat upaya transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data melalui replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) yang dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antardaerah serta Perjanjian Kerja Sama Replikasi dan Pemanfaatan SISGITA yang diikuti 58 pemerintah daerah di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026). Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, turut hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus mengikuti proses penandatanganan kerja sama replikasi dan pemanfaatan SISGITA. SISGITA merupakan inovasi yang mengintegrasikan data geospasial pertanahan dengan data perpajakan, khususnya data bidang tanah dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memiliki data yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar dalam pengelolaan perpajakan maupun perencanaan pembangunan. Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Metro akan mereplikasi sistem yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik data pertanahan dan perpajakan di Kota Metro. Pemanfaatan sistem terintegrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi data antara pemerintah daerah dengan data pertanahan, sehingga potensi perbedaan atau ketidaksesuaian data dapat lebih mudah diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh melalui integrasi tersebut adalah membantu pemerintah dalam mendeteksi perubahan kepemilikan maupun kondisi objek pajak. Misalnya, ketika kepemilikan suatu bidang tanah telah berubah, tetapi data perpajakan masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya, kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk dilakukan pemutakhiran data. Demikian pula apabila terdapat perubahan kondisi fisik objek pajak, seperti bidang tanah yang sebelumnya tercatat sebagai tanah kosong tetapi telah berubah menjadi lahan terbangun, informasi tersebut dapat menjadi bagian dari proses pemutakhiran data perpajakan. Bagi Pemerintah Kota Metro, penerapan SISGITA menjadi bagian dari penguatan digitalisasi pemerintahan sekaligus upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data daerah. Integrasi data pertanahan dan perpajakan juga diharapkan dapat mendukung peningkatan akurasi basis data PBB-P2, optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penyediaan informasi yang lebih baik dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan. Kerja sama antardaerah tersebut sekaligus menjadi bentuk kolaborasi dan berbagi inovasi pemerintahan, di mana inovasi yang telah dikembangkan oleh satu daerah dapat dimanfaatkan dan disesuaikan oleh daerah lain sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan replikasi SISGITA, Pemkot Metro diharapkan dapat terus mendorong pemanfaatan teknologi dan data dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengelolaan pertanahan dan perpajakan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, efektif, transparan, dan akuntabel. Adapun pemerintah daerah yang melakukan replikasi, di antaranya dari; Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Morrowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji. Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Blitar, Kota Tangerang, Kota Banjar, Kota Parepare, Kota Bogor, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kota Bekasi, Kota Tomohon, Kota Banjarmasin, Kota Bitung, Kota Kendari, Kota Kotamobagu. Jumlah dan daftar daerah dapat bertambah sesuai dengan perkembangan proses kerja sama dan kesepakatan yang dilakukan.
Apel Mingguan Pemkot Metro, Sekda Ahmad Hariyanto Tekankan Perlindungan Anak, Kolaborasi, dan Inovasi Daerah
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan perlindungan perempuan dan anak, pembangunan keluarga, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan inovasi daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Hariyanto, M.M., saat memimpin apel mingguan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Metro, Senin (21/09/2026). Dalam arahannya, Ahmad Hariyanto mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kejadian di lingkungan masyarakat, termasuk kebakaran lahan maupun kebakaran permukiman. Menurutnya, kewaspadaan tidak hanya dimaknai sebagai respons saat terjadi peristiwa, tetapi harus diwujudkan melalui langkah-langkah pencegahan yang terukur dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. “Belakangan ini hampir setiap hari terjadi kebakaran lahan maupun rumah di sekitar kita. Hal ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan harus terus diperkuat sehingga berbagai risiko dapat diminimalkan sejak dini,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Kota Metro yang bertugas sebagai pelaksana apel. Ia menegaskan bahwa keluarga, perempuan, dan anak merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas manusia sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan. “Dinas PPPA-PPKB memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kota Metro yang ramah perempuan dan anak, serta mendorong pembangunan kependudukan yang berkualitas dan berkelanjutan,” katanya. Dalam konteks pemenuhan hak anak, Ahmad Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ia menilai, upaya mewujudkan Kota Layak Anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dunia pendidikan, serta masyarakat. Untuk itu, Sekda mendorong penguatan komunikasi dan pendekatan yang lebih adaptif kepada anak-anak, seiring dengan perubahan karakter generasi saat ini yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital. “Kita perlu membangun komunikasi dua arah dengan anak-anak, melibatkan orang tua, guru, pengawas, dan perangkat daerah agar berbagai persoalan dapat dipahami dan diselesaikan bersama,” ungkapnya. Menurut Ahmad Hariyanto, ruang ekspresi anak yang semakin luas melalui media digital perlu diimbangi dengan pendampingan, edukasi, serta pola pengasuhan yang tepat agar perkembangan anak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk penguatan pelaporan, perencanaan, dan pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan. “Seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga unsur terkait lainnya diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing secara terintegrasi guna mendukung pembangunan keluarga, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta perlindungan anak,” jelasnya. Dalam arahannya, Sekda turut menyoroti pelaksanaan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Berdasarkan laporan yang diterimanya, masih terdapat enam bagian yang belum menyampaikan usulan judul inovasi daerah, sementara perangkat daerah lainnya, termasuk camat dan kepala puskesmas, telah mengajukan inovasi. Ia menegaskan bahwa inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif, melainkan harus mampu menjawab berbagai persoalan nyata dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada bagian akhir, Ahmad Hariyanto menekankan bahwa pembangunan keluarga dan pencegahan berbagai persoalan kesehatan anak harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga masa tumbuh kembang anak. “Pada akhirnya seluruh upaya ini bermuara pada satu tujuan, yaitu mewujudkan keluarga yang tangguh dan berdaya serta generasi Kota Metro yang sehat, berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing,” pungkasnya. (Tm/Sr)
Walikota Metro Ajak Lansia Hidup Sehat dan Kompak di Gebyar Senam LLI
Pemerintah Kota Metro bersama Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kota Metro terus mendorong penguatan kualitas hidup masyarakat lanjut usia melalui kegiatan olahraga dan kebersamaan. Salah satunya diwujudkan melalui Gebyar Senam LLI yang rutin dilaksanakan setiap dua bulan sekali secara bergiliran di wilayah Kota Metro. Ketua LLI Kota Metro Lukman Hakim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro beserta jajaran eksekutif dan legislatif yang selama ini memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan LLI. “Alhamdulillah. Di usia-usia yang sudah lansia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan satu kegiatan rutin dua bulan sekali yang kita lakukan bersama-sama. Kami berterima kasih kepada Pak Wali Kota dan segenap jajaran eksekutif, kalaupun ada legislatif yang hadir, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap kami, kita-kita para lansia Kota Metro yang tetap ingin berusaha menjadikan Kota Metro ini kota yang terbaik,” ujar Lukman, di Lapangan Mulyojati (20/09/2026). Menurutnya, para lansia memiliki harapan agar Kota Metro terus berkembang sebagai kota pendidikan yang unggul dan sejahtera, sekaligus mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. “Ini harapan kami dari dulu sampai saat ini, Pak Wali. Kami yakin Pak Wali akan mampu membawa kota ini menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang,” katanya. Lukman juga mengajak para lansia untuk memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso bersama jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan, ketenangan, dan kenyamanan di Kota Metro. “Kita harus support kepada pemimpin kita yang akan meningkatkan kesejahteraan Metro yang sama-sama kita cintai ini. Kesejahteraan sudah menjadi impian kita sejak dulu kala yaitu ketenangan Kota Metro sudah menjadi impian kita,” ungkapnya. Ia menilai Kota Metro telah memiliki reputasi yang baik, tidak hanya di tingkat Provinsi Lampung, tetapi juga dalam berbagai capaian dan penghargaan di tingkat nasional. “Untuk ini sekali lagi saya atas nama Ketua LLI Kota Metro sangat berharap upaya-upaya ini terus dilakukan, upaya-upaya terus dilanjutkan agar Metro tetap survive, tetap kuat dan mampu menunjukkan dirinya, Kota Pendidikan,” tuturnya. Lukman menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan masyarakat yang tidak tertinggal. “Tanpa pendidikan masyarakat tidak ada artinya apa-apa. Tanpa pendidikan masyarakat akan tertinggal ke belakang sejauh-jauhnya. Untuk ini mari kita sepakati bersama-sama. Kita dukung Pak Wali Kota Metro Bambang dan jajarannya ini untuk terus mewujudkan visi yang dicanangkan,” ujarnya. Lukman juga menekankan pentingnya penguatan pengetahuan dan keagamaan dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin kompleks. “Apalagi dunia semakin tidak jelas, tentu ini perlu penguatan-penguatan baik di dalam diri kita, selain ilmu, agama juga harus menjadi landasan. Insyaallah, dengan penguatan ilmu dan agama, kita akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala,” katanya. Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi kepada pengurus LLI se-Kota Metro serta seluruh pegiat LLI yang secara konsisten menggelar kegiatan tersebut. “Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta’ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pagi ini kita semuanya bisa berada di Lapangan 16 C ini,” ujar Bambang. Bambang menilai kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran para lanjut usia, mengingat pentingnya penyesuaian pola menjaga kesehatan seiring perubahan kondisi cuaca dari musim kemarau menuju musim penghujan. “Yang pertama tentunya kita semuanya berterima kasih bahwasanya mudah-mudahan sudah membuat para lansia sehat dan kuat,” terangnya. . Menurut Bambang, beberapa bulan terakhir kondisi cuaca di wilayah tersebut mengalami kemarau yang cukup panjang. Bahkan, sejumlah daerah di Lampung telah melaksanakan salat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. “Dan alhamdulillah di Kota Metro lantaran dari kecipratan keberkahan provinsi dan kawan-kawan kabupaten dan kota, Bandar Lampung melaksanakan salat istisqa. Walaupun di Kota Metro belum ada pelaksanaan salat istisqa yang secara umum dikomando oleh pemerintah daerah, namun mungkin secara kelompok ada sebagian-sebagian kelompok yang melaksanakannya,” ujarnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kondisi cuaca di Kota Metro dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan perubahan dengan turunnya hujan sehingga memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para lansia untuk melaksanakan aktivitas olahraga. “Alhamdulillah pagi ini juga menunjukkan cuaca yang sangat bersahabat, cuaca yang sangat mengenakkan, terutama kepada para lansia yang akan melaksanakan senam sehat pada pagi ini,” ujarnya. Di sisi lain, Bambang meminta perangkat daerah terkait, termasuk RSUD Jenderal Ahmad Yani dan Dinas Kesehatan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara menjaga kesehatan sesuai perubahan musim. “Di tengah kondisi cuaca panas, cara kita menjaga kesehatan tentu berbeda. Saya berpesan kepada dinas terkait, termasuk RSUD Jenderal Ahmad Yani, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan perangkat daerah terkait lainnya, agar menyampaikan pesan-pesan khusus kepada seluruh masyarakat Kota Metro mengenai cara menjaga kesehatan selama musim kemarau, mengingat kondisi di sejumlah wilayah masih dihadapkan pada banyaknya debu, ditambah dengan paparan debu vulkanik beberapa waktu lalu,” jelasnya. Seiring mulai datangnya musim penghujan, Bambang meminta agar edukasi kesehatan juga disesuaikan dengan potensi dampak yang muncul. “Namun ini karena datangnya penghujan juga sudah mulai kita rasakan, maka nanti dampak apa dengan adanya mulai datangnya penghujan, tolong disampaikan tentang masalah kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan terutama kepada para lansia. Di tengah-tengah musim penghujan tentunya sangat berbeda bagaimana cara menjaga kesehatannya di tengah musim kemarau,” ungkapnya. Bambang juga mengapresiasi rangkaian kegiatan Gebyar Senam LLI yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas olahraga, tetapi juga diisi dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lanjut usia. Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan perkembangan pembangunan Kota Metro kepada para anggota LLI yang disebutnya sebagai orang tua. “Mumpung bertemu dengan para orang tua saya, biasanya ketika anak bertemu dengan orang tuanya, di situlah menjadi tempat untuk menyampaikan berbagai hal, termasuk melaporkan apa saja yang telah dicapai dan dilakukan. Tentunya, orang tua juga dapat memberikan evaluasi serta masukan,” katanya. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Kota Metro tetap berjalan di tengah kondisi fiskal nasional yang dinamis dan tidak berhenti, baik melalui anggaran APBN, APBD Provinsi Lampung maupun APBD Kota Metro. Bambang menyebut sejumlah pembangunan fisik yang sedang berjalan, salah satunya penanganan Jalan Pattimura dengan konstruksi rigid dan Jalan Soekarno-Hatta serta penanganan Jalan Budi Utomo, termasuk pembangunan jembatan. “Kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Bina Marga, yang saat ini juga tengah fokus berada di Kota Metro untuk melaksanakan pembangunan di Jalan Soekarno-Hatta dan mulai melakukan penanganan di Jalan Budi
Sekda Metro Hadiri Bakti Sosial HUT ke-81 TNI di Kodim 0411/KM
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro menghadiri kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0411/KM Kota Metro. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dikemas melalui berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian serta pengabdian TNI kepada masyarakat. Bakti sosial menghadirkan sejumlah layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, sosial, dan peningkatan keterampilan dasar. Diantaranya donor darah, khitanan massal, pelayanan kesehatan gigi, pengobatan umum, pembagian sembako, serta pelatihan hidup dasar. Pelayanan kesehatan diberikan untuk membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan kesehatan secara langsung, sementara kegiatan donor darah menjadi bagian dari upaya mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, khitanan massal menjadi salah satu bentuk pelayanan sosial yang ditujukan kepada anak-anak, sedangkan pembagian sembako diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan upaya meringankan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pelatihan hidup dasar turut menjadi bagian penting dalam rangkaian bakti sosial tersebut dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi. Kehadiran Sekda Kota Metro dalam kegiatan tersebut turut menunjukkan dukungan Pemerintah Kota Metro terhadap kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI. Pelaksanaan bakti sosial juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Dengan melibatkan berbagai unsur dan menghadirkan beragam pelayanan, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Metro. Melalui semangat pengabdian dan kebersamaan, rangkaian bakti sosial HUT ke-81 TNI menjadi wujud nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat serta bagian dari upaya membangun kepedulian sosial dan memperkuat semangat gotong royong (Md/Sr).
Mewakili Wali Kota Metro, Sekda Buka Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Metro
Mewakili Wali Kota Metro, Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Haryanto membuka Seminar Nasional How to Be a Great Teacher dengan tema “Pengajar Belum Tentu Mengajar, tapi Mampu Menginspirasi” yang berlangsung di Aula Gedung E Universitas Muhammadiyah Metro. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wadah penguatan motivasi dan kapasitas tenaga pendidik, khususnya guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro agar mampu menjalankan peran sebagai pendidik yang profesional sekaligus memberikan inspirasi bagi peserta didik. Ketua PC IMM Kota Metro Haris Al-Asad, mengatakan bahwa inovasi ini berawal dari ide dan gagasan yang lahir dari inspirasi termasuk dari para guru yang senantiasa memberikan teladan dan motivasi kepada peserta didik. Menurutnya seminar tersebut diharapkan dapat menjadi wadah motivasi bagi para tenaga pendidik untuk terus mengembangkan diri dalam menjalankan tugas sebagai guru profesional yang tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran tetapi juga mampu menginspirasi. “Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah motivasi bagi kita semua untuk menjalankan tugas sebagai guru profesional dan selalu menginspirasi,” ujar Haris. Ia menambahkan kegiatan seminar dilaksanakan dalam dua sesi yang menyasar tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Dr. Nyoto Suseno, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa seorang pengajar belum tentu mampu mengajar dengan baik, tetapi seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi peserta didiknya. Ia menilai peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pembelajaran tetapi juga bagaimana guru mampu mengarahkan dan menginspirasi siswa yang kelak akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pengajar belum tentu mengajar, tetapi harus mampu menginspirasi. Ini yang penting, bagaimana kita menjadi guru yang mampu mengarahkan dan menginspirasi siswa-siswa kita,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Metro Ahmad Haryanto menyampaikan bahwa tema seminar memiliki pesan yang mendalam mengenai peran strategis guru dalam membentuk generasi masa depan. “Pengajar belum tentu mengajar, tetapi guru yang baik mampu menginspirasi,” kata Ahmad saat membacakan sambutan Wali Kota Metro. Menurutnya mengajar tidak sekadar menyampaikan materi di ruang kelas tetapi merupakan proses membentuk pola pikir, membangun karakter, menumbuhkan kepercayaan diri, serta menuntun peserta didik agar mampu menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Ahmad Haryanto mengatakan seorang guru mungkin hanya menghabiskan beberapa jam bersama peserta didik setiap hari tetapi nasihat, keteladanan, dan kepedulian yang diberikan dapat melekat dalam ingatan peserta didik sepanjang hidup. “Adakalanya peserta didik lupa terhadap materi pelajaran yang disampaikan tetapi mereka akan selalu mengingat guru yang menghargai, menyemangati, dan meyakini kemampuan mereka,” ujarnya. Ia juga menyoroti tantangan pendidikan di tengah lingkungan digital. Peserta didik saat ini dapat mengakses berbagai informasi dengan cepat namun tetap membutuhkan peran guru untuk membimbing, mengarahkan, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan. “Dalam situasi seperti ini, guru tidak lagi hanya berperan sebagai sumber pengetahuan. Guru juga berperan sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, teladan, sekaligus pembentuk karakter,” jelasnya. Ahmad Haryanto menyambut baik kolaborasi antara PC IMM Kota Metro dan DPW Teacher Preneur Nusantara Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan seminar tersebut. Menurutnya kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Ia berharap seminar nasional tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi tetapi mampu melahirkan gagasan, gerakan dan praktik baik yang dapat diterapkan di sekolah maupun lingkungan masyarakat. “Semoga kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi dapat melahirkan gagasan, gerakan, dan praktik baik yang dapat diterapkan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat,” tutupnya (Md/Sr).
