Penguatan industri kecil dan menengah (IKM) menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil KSK di Hotel Aidi Kota Metro, Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang melibatkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama Komisi VII DPR RI tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Kota Metro dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Metro. Kehadiran Ketua Dekranasda menjadi bagian penting dalam memperkuat keterhubungan program pengembangan industri kecil dengan potensi kerajinan, sandang, dan ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Metro. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, menekankan pentingnya menjadikan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai peluang konkret bagi penguatan sektor industri kecil dan menengah. Ia menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan III menunjukkan capaian yang menggembirakan, bahkan berada di atas rata-rata nasional. Menurutnya, pertumbuhan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku IKM dan UMKM. “Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, khususnya di Provinsi Lampung, tentu menjadi kabar menggembirakan. Namun, kita ingin pertumbuhan tersebut juga memberikan manfaat yang lebih konkret dan nyata bagi IKM serta UMKM kita,” ujar Chusnunia. Pelaksanaan program pembinaan wirausaha baru, menurut Kementerian Perindustrian merupakan langkah yang relevan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif. Melalui pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan praktik usaha, para peserta diharapkan mampu membangun fondasi bisnis yang lebih matang. Chusnunia berharap seluruh materi yang diberikan oleh narasumber dan instruktur dapat diserap secara optimal sehingga mampu melahirkan pelaku usaha baru yang kreatif, produktif, dan memiliki keberanian untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah. “Semoga ilmu yang diberikan oleh para narasumber dan pelatih, termasuk praktik-praktiknya, dapat diserap dengan baik. Harapan kita, setelah mengikuti kegiatan ini akan tumbuh wirausaha-wirausaha baru di sekitar Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kota Metro,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, jajaran perangkat daerah terkait, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga perlu terus diperkuat agar pengembangan industri kecil tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi berlanjut pada peningkatan kapasitas usaha, perluasan pasar, serta penguatan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. “Saya berharap beberapa hari ke depan seluruh peserta dapat lebih fokus mengikuti pembinaan ini, sehingga ketika kembali ke lingkungan masing-masing sudah memiliki kesiapan untuk berkreasi dan berkarya. Mari kita terus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat industri kecil menengah,” tegasnya. Sementara itu, Asisten II Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi ekonomi masyarakat sekaligus momentum memperkuat sinergi pembangunan industri antara pemerintah pusat dan daerah. Atas nama Pemerintah Kota Metro, ia menyambut baik pelaksanaan program tersebut dan berharap kolaborasi bersama Kementerian Perindustrian dapat menjadi fondasi bagi pengembangan industri lokal yang lebih terarah dan berkelanjutan. “Kegiatan ini menjadi suatu kebanggaan bagi Pemerintah Kota Metro. Kami berharap kehadiran Kementerian Perindustrian dan dukungan Komisi VII DPR RI dapat menjadi titik awal penguatan kolaborasi dalam mengembangkan sektor industri di Kota Metro,” tutur Kusbani. Ia menjelaskan, industri kecil dan menengah memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, terutama karena kemampuannya membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Kota Metro, lanjutnya, memiliki beragam potensi usaha yang dapat terus dikembangkan, mulai dari kuliner, kerajinan, fashion hingga ekonomi kreatif. Seluruh sektor tersebut membutuhkan dukungan peningkatan keterampilan, inovasi, dan pendampingan agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah serta daya saing. “Kami berharap program ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta, tetapi juga mampu melahirkan wirausaha baru yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Saya berpesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” ujarnya. Kusbani juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan ekosistem kewirausahaan di Kota Metro, sehingga potensi masyarakat tidak hanya berkembang menjadi usaha berskala kecil, tetapi juga mampu tumbuh secara profesional dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Di sisi lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI, Yedi Sabaryadi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari dua program prioritas nasional, yakni penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan daya saing industri kecil menengah. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI atas dukungan dan kerja sama dalam merealisasikan pembinaan calon wirausaha baru di Kota Metro. Apresiasi serupa disampaikan kepada Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang telah mendukung seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Yedi memaparkan bahwa pembinaan dilaksanakan secara bertahap mulai dari legalitas dan perizinan industri, kelembagaan, kewirausahaan, akses pembiayaan, serta manajemen keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan aspek teknis produksi selama tiga hari sebagai bagian dari program peningkatan daya saing IKM. Menariknya, Yedi secara khusus menyoroti potensi pengembangan industri kerajinan dan sandang di Kota Metro. Mengingat sebagian besar peserta merupakan perempuan, pihaknya merencanakan pembinaan lanjutan bagi 25 peserta terpilih yang akan diarahkan pada bidang kriya, sandang, dan kerajinan. Dalam konteks tersebut, ia menilai kehadiran Ketua Dekranasda Kota Metro memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembinaan yang sedang dikembangkan Kementerian Perindustrian. “Kebetulan hari ini Ketua Dekranasda Kota Metro hadir. Ini menjadi sesuatu yang positif karena program yang kami laksanakan juga berkaitan erat dengan pengembangan kerajinan dan industri sandang. Kami berharap sinergi ini dapat terus terbangun sehingga pembinaan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi para pelaku usaha,” ungkap Yedi. Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pengembangan ecoprint menjadi salah satu fokus yang akan didorong dalam pembinaan lanjutan. Produk berbasis teknik pewarnaan dan pencetakan motif alami tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari industri sandang dan kerajinan yang berkarakter serta memiliki identitas lokal. Menurut Yedi, pengembangan echo print tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan produksi, tetapi juga harus ditopang kreativitas desain, peningkatan kualitas, inovasi produk, dan pendampingan yang berkesinambungan. “Kami berharap dari 25 peserta yang nantinya mendapatkan pembinaan dapat lahir wirausaha-wirausaha yang andal, khususnya di bidang echo print. Harapan kami, Kota Metro mampu melahirkan champion atau pelaku usaha unggulan di sektor industri sandang dan kerajinan yang dapat mengangkat potensi daerah,” jelasnya. Yesi juga menegaskan, Kementerian Perindustrian siap membuka ruang pendampingan lanjutan melalui koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Metro. Langkah tersebut diperlukan agar
Dorong Lahirnya Wirausaha Baru, Komisi VII DPR RI dan Kemenperin Perkuat Industri Kecil di Kota Metro
Eni Sumiyati Dorong Transformasi Posyandu 6 SPM, Inovasi Tukar Sampah Jadi Sayuran Curi Perhatian
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Metro, Eni Sumiyati Bambang, menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu Banowati, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Metro dalam memastikan transformasi Posyandu berjalan optimal, tidak hanya sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai wadah pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal. Enam bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Metro Barat, Murwati, melaporkan bahwa Posyandu Banowati memiliki sembilan orang kader dengan jumlah sasaran balita sebanyak 114 anak. Sementara itu, sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B terdiri atas 10 ibu hamil, 10 ibu menyusui, dan 56 balita. Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan Posyandu Banowati kini mulai berkembang dengan mengintegrasikan berbagai layanan lintas sektor. Salah satu implementasinya terlihat pada bidang pendidikan melalui penyelenggaraan kegiatan bermain dan belajar bagi anak usia dini. Selain itu, Posyandu Banowati juga menghadirkan inovasi bertajuk Tumpah Jaran (Tukar Sampah Jadi Sayuran), yakni gerakan pemberdayaan masyarakat melalui pemilahan dan pengumpulan sampah yang masih memiliki nilai daur ulang untuk ditukarkan dengan sayuran. Menurut Murwati, inovasi tersebut tidak hanya mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga. “Melalui inovasi Tumpah Jaran, kami ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dikelola dan dimanfaatkan. Bahkan, sampah tersebut bisa ditukarkan dengan sayuran sehingga memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan pangan dan gizi keluarga,” jelasnya. Tidak hanya itu, Posyandu Banowati juga mengembangkan sejumlah inovasi lainnya seperti KADAL SENSI (Kartu Kendali Pasien Hipertensi), Bahagia (Balita dan Hadiah untuk Ibu dan Anak) , SABAR (Saling Bahu-Membahu), GEMAS (Gerakan Masyarakat untuk Mendorong ASI Eksklusif), Gigi Ceria (Gencarkan Imunisasi), serta Wonder (Woro-Woro oleh Kader). Di samping itu, pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) turut dilaksanakan sebagai bentuk penguatan upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Murwati berharap, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Posyandu Banowati memperoleh pendampingan serta pembinaan yang lebih intensif dari organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu enam bidang SPM. “Kami berharap ke depan terdapat pembinaan yang lebih menyeluruh dari seluruh OPD terkait, terutama bidang yang selama ini belum mendapatkan pendampingan secara optimal. Dengan demikian, kader memiliki pemahaman dan kapasitas yang semakin kuat dalam menjalankan Posyandu enam SPM,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro, Wahyuningsih, menjelaskan bahwa transformasi Posyandu enam SPM merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan dasar masyarakat melalui pendekatan lintas sektor. Wahyuningsih menyampaikan, Pemerintah Kota Metro telah memulai pengembangan Posyandu 6 SPM secara bertahap mulai dari tahun 2025, dimana masing-masing kecamatan telah memiliki satu Posyandu percontohan sampai pada tahun 2026 dilakukan ekspansi dengan menambah lima Posyandu percontohan. “Harapan kami, pada 2027 seluruh Posyandu di Kota Metro sudah dapat melaksanakan pelayanan berbasis enam SPM. Karena itu, penguatan kapasitas kader, pendampingan OPD, serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting yang harus terus kita tingkatkan,” ujarnya. Wahyuningsih menegaskan, perubahan paradigma Posyandu tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan, melainkan telah berkembang menjadi pusat identifikasi berbagai persoalan pelayanan dasar di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan Posyandu enam SPM memungkinkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, kondisi rumah tidak layak huni, sanitasi, persoalan sosial, hingga gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Wahyuningsih juga menggungkapkan bahwa kegiatan Posyandu enam SPM tidak harus dilaksanakan secara konvensional satu kali dalam sebulan tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan agenda kegiatan pemerintah di tingkat kelurahan maupun kecamatan. “Posyandu enam SPM harus menjadi ruang pelayanan yang adaptif dan dekat dengan masyarakat. Ketika berbagai persoalan ditemukan, seluruh OPD pengampu dapat berkolaborasi untuk melakukan identifikasi, memberikan pendampingan, serta menghadirkan solusi secara terpadu,” tegasnya. Ia menyebutkan, Posyandu Banowati merupakan Posyandu percontohan kedua di Kecamatan Metro Barat yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Posyandu lainnya dalam mengembangkan pelayanan berbasis enam SPM. Dalam arahannya, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Metro, Eni Sumiyati Bambang, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader, tenaga kesehatan, serta OPD terkait yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan transformasi Posyandu. Eni menilai berbagai inovasi yang dikembangkan Posyandu Banowati merupakan bentuk kreativitas sekaligus bukti bahwa kader mampu menghadirkan pendekatan pelayanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan Posyandu Banowati, khususnya Tumpah Jaran atau Tukar Sampah Jadi Sayuran. Ini merupakan gagasan yang sangat baik karena tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan pangan keluarga,” ungkap Eni. Menurutnya, inovasi tersebut patut dikembangkan dan direplikasi oleh Posyandu lainnya. Bahkan, gerakan pemilahan sampah dapat diperluas melalui keterlibatan Tim Penggerak PKK hingga kelompok Dasawisma agar kesadaran pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan keluarga. Selain itu, menurutnya kegiatan monitoring dan evaluasi memiliki arti penting untuk mengukur sejauh mana transformasi Posyandu enam SPM telah diimplementasikan di tingkat kelurahan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut. Ia juga mengakui bahwa dalam penerapan enam SPM masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pembinaan teknis dari masing-masing OPD pengampu. “Posyandu enam SPM ini merupakan transformasi yang relatif baru sehingga tentu membutuhkan proses adaptasi. Saya berharap pembinaan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh langsung para kader di lapangan. Seluruh OPD pengampu harus hadir memberikan pendampingan sesuai bidang tugasnya,” tegasnya. Lebih lanjut, Eni menekankan bahwa Posyandu harus mampu menjadi ruang strategis untuk mendeteksi berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. “Persoalan anak putus sekolah, keluarga kurang mampu, kondisi rumah dan sanitasi yang tidak layak, perundungan, hingga penyalahgunaan narkoba merupakan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama,”bebernya. Menurutnya, keberadaan Posyandu enam SPM dapat memperkuat sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan tersebut sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat melalui koordinasi lintas sektor. “Jangan sampai kita hanya memahami Posyandu sebagai tempat pelayanan kesehatan. Sekarang Posyandu memiliki peran yang lebih luas. Melalui enam SPM, kita dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, kemudian menghubungkannya dengan OPD terkait agar mendapatkan penanganan yang tepat,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Eni juga memberikan perhatian khusus terhadap peran para kader Posyandu yang dinilainya memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan masyarakat.
Senam Bersama LLI, Eni Sumiyati Sapa Lansia Sekaligus Gaungkan Produk Unggulan UMKM Kota Metro
Upaya membangun masyarakat yang sehat, inklusif, dan berdaya secara ekonomi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan interaksi sosial serta pemberdayaan potensi masyarakat. Semangat tersebut tercermin dalam kegiatan senam bersama Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) yang diikuti Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Metro, Eni Sumiyati Bambang, di halaman Dekranasda Kota Metro, Jumat (13/11/2026). Kehadiran Eni Sumiyati dalam kegiatan tersebut menjadi wujud kedekatan antara unsur penggerak pemberdayaan masyarakat dengan kelompok lanjut usia. Tidak sekadar berpartisipasi dalam aktivitas olahraga, ia juga menyempatkan diri menyapa dan berinteraksi langsung dengan para lansia, sekaligus memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga kesehatan, kebugaran, dan kualitas kehidupan pada usia lanjut. Menurut Eni Sumiyati, aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin memiliki arti penting dalam mempertahankan kebugaran tubuh sekaligus membangun optimisme dalam menjalani kehidupan. Lebih dari itu, kegiatan bersama seperti senam LLI juga memiliki dimensi sosial yang tidak kalah penting, yakni menciptakan ruang interaksi, memperkuat solidaritas, dan mengurangi keterasingan sosial yang berpotensi dialami kelompok lanjut usia. “Usia lanjut bukan menjadi alasan untuk berhenti bergerak, berkarya, dan berinteraksi. Justru semangat untuk menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan kebersamaan harus terus dipelihara. Kami ingin para lansia tetap merasa diperhatikan, dihargai, dan memiliki ruang untuk menjalani kehidupan secara aktif dan bermakna,” ujar Eni Sumiyati. Ia memandang bahwa keberadaan lansia merupakan bagian penting dari struktur sosial masyarakat yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta kontribusi dalam perjalanan pembangunan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kelompok lanjut usia perlu diwujudkan melalui lingkungan yang ramah, kegiatan yang produktif, serta hubungan sosial yang memberikan rasa aman dan penghargaan. Di sisi lain, momentum kegiatan tersebut juga dimanfaatkan Eni Sumiyati untuk memperkenalkan beragam produk unggulan hasil kreativitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Metro. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas ruang apresiasi masyarakat terhadap produk lokal sekaligus memperkuat eksistensi pelaku usaha dalam menghadapi dinamika persaingan pasar. Berbagai produk hasil karya masyarakat diperkenalkan, mulai dari kerajinan berbahan kain tapis, produk batik, gantungan, tas, hijab, hingga aneka olahan makanan dan minuman. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki potensi ekonomi kreatif yang tumbuh dari keterampilan, inovasi, serta kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya menjadi produk bernilai ekonomi. Sebagai Ketua Dekranasda Kota Metro, Eni Sumiyati menilai bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga harus disertai strategi promosi, penguatan identitas produk, perluasan akses pemasaran, dan peningkatan kepercayaan konsumen. “Produk UMKM bukan sekadar barang yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga merepresentasikan kreativitas, keterampilan, dan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu, produk lokal harus mendapatkan ruang promosi dan apresiasi yang lebih luas agar mampu berkembang serta memiliki daya saing,” ungkapnya. Menurutnya, keberpihakan terhadap produk lokal dapat dimulai dari langkah sederhana, yakni membangun kebiasaan masyarakat untuk mengenali, mencintai, dan menggunakan produk hasil karya pelaku usaha daerah sendiri. Dukungan tersebut memiliki dampak berantai, mulai dari peningkatan permintaan produk, keberlanjutan usaha, terbukanya peluang kerja, hingga penguatan ekonomi keluarga. “Kita harus memiliki kebanggaan terhadap produk daerah sendiri. Ketika masyarakat memilih dan menggunakan produk UMKM lokal, sesungguhnya mereka turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat perputaran ekonomi di Kota Metro,” tegas Eni Sumiyati. Ia juga menekankan bahwa promosi produk lokal perlu dilakukan secara lebih adaptif dengan memanfaatkan berbagai momentum kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan demikian, ruang promosi UMKM tidak terbatas pada kegiatan pameran atau agenda formal, tetapi dapat hadir lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya membangun keterhubungan antara aktivitas sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kegiatan senam bersama LLI, misalnya, tidak hanya menjadi ruang untuk menjaga kebugaran dan mempererat silaturahmi, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai sarana memperkenalkan hasil kreativitas masyarakat kepada khalayak yang lebih luas. Melalui kegiatan ini, Dekranasda Kota Metro mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Kepedulian terhadap lansia menjadi bagian dari penguatan kualitas kehidupan sosial, sementara promosi produk UMKM merupakan langkah strategis dalam memperluas peluang ekonomi masyarakat. “Keduanya memiliki orientasi yang saling melengkapi, yakni menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat dan memiliki ikatan sosial yang kuat, tetapi juga produktif, mandiri, serta mampu mengembangkan potensi lokal sebagai kekuatan ekonomi daerah,” terangnya. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak sekadar merefleksikan kebersamaan dalam aktivitas olahraga, melainkan juga menghadirkan pesan yang lebih luas tentang pentingnya membangun Kota Metro melalui pendekatan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. (Yl)
Matangkan Agenda Pariwisata 2027, Pemkot Metro Himpun Gagasan dan Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Pemerintah Kota Metro terus berupaya memperkuat sektor pariwisata daerah melalui penyusunan agenda kegiatan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kalender Event Kota Metro Tahun 2027 yang digelar di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun gagasan, masukan, serta rekomendasi strategis dalam mengidentifikasi potensi kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi agenda pariwisata Kota Metro sepanjang tahun 2027. FGD tersebut dihadiri Wali Kota Metro, Sekretaris Daerah Kota Metro, Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dwi Marhen Yono, S.STP., M.Si., para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, camat dan lurah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, organisasi olahraga, pelaku usaha, serta pengelola hotel dan restoran. Dalam arahannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan bahwa penyusunan kalender event tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari strategi membangun sektor pariwisata yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Melalui kegiatan FGD ini, saya berharap terbangun diskusi yang konstruktif dan menghasilkan berbagai masukan serta rekomendasi strategis bagi pengembangan pariwisata Kota Metro. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain penguatan potensi dan identitas wisata daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi promosi digital, serta penyusunan kalender kegiatan pariwisata atau calendar of events yang terencana dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujar Wali Kota. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian, kehidupan sosial, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. “Saya juga berharap hasil diskusi ini tidak berhenti sebatas gagasan dan rekomendasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi program dan langkah nyata yang terukur, berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana sektor ini mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian, kehidupan sosial, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan,” tegasnya. Wali Kota juga mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan ide, pemikiran, dan pengalaman agar forum tersebut menghasilkan kesepakatan serta komitmen bersama. “Dengan kolaborasi, kreativitas, dan inovasi, saya optimistis potensi kepariwisataan Kota Metro dapat berkembang semakin baik dan memiliki daya saing,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro, Subehi, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa FGD ini merupakan langkah awal untuk mematangkan agenda pariwisata daerah dengan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Ia menjelaskan, Kota Metro memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, mulai dari seni dan budaya, olahraga, kepemudaan, aktivitas komunitas hingga ekonomi kreatif. “Melalui FGD ini, kami ingin menghimpun gagasan, masukan, serta usulan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan memetakan kegiatan potensial yang dapat dimasukkan ke dalam Kalender Event Kota Metro Tahun 2027. Kami berharap agenda yang disusun nantinya memiliki daya tarik, kepastian waktu pelaksanaan, serta mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat,” ungkap Subehi. Lebih lanjut, Subehi mengatakan bahwa penyusunan kalender event diharapkan menghasilkan inventarisasi dan rekomendasi kegiatan potensial, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dan mitra, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan dan promosi event daerah. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting agar setiap kegiatan yang masuk dalam kalender event dapat dipersiapkan secara matang, dipromosikan secara optimal, dan memberikan dampak yang lebih luas. “Kalender Event Kota Metro Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi daftar kegiatan, tetapi menjadi salah satu instrumen promosi pariwisata sekaligus penggerak ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar setiap event yang diselenggarakan benar-benar memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan mampu memperkenalkan potensi Kota Metro secara lebih luas,” pungkasnya. Melalui penyusunan Kalender Event Kota Metro Tahun 2027, Pemerintah Kota Metro berharap potensi daerah dapat dikemas menjadi agenda wisata yang lebih menarik, terorganisasi, dan berdaya saing. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi seni, budaya, dan kreativitas, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bumi Sai Wawai.(BSR/BGS)
Inflasi Kota Metro 3,75 Persen, Pemkot Perkuat Intervensi Harga Pangan Jelang Nataru
Pemerintah Kota Metro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat berbagai langkah pengendalian harga kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan menyusul angka inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Kota Metro pada Oktober 2026 yang tercatat sebesar 3,75 persen atau berada di atas batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro pada 2 November 2026, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tercatat sebesar 0,59 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) mencapai 2,87 persen. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah, cabai rawit, beras, dan bawang merah, menjadi perhatian pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong TPID Kota Metro untuk mengintensifkan pemantauan sekaligus memperkuat intervensi guna memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau. Ketua TPID Kota Metro, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, melalui Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui pemantauan angka statistik, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Pemerintah tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang harus menanggung beban akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah harus hadir melalui intervensi nyata, memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan harga tetap terjangkau,” tegas Ahmad Hariyanto. Melalui TPID, Pemerintah Kota Metro mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah melakukan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok secara rutin di empat pasar utama, yaitu Pasar Kopindo, Pasar Tejo Agung, Pasar Margorejo, dan Pasar Sumbersari. Langkah tersebut diperkuat melalui pemantauan distributor, inspeksi mendadak (sidak) pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta penguatan Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan). Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah mendorong gerakan menanam dan pemanfaatan lahan kosong, memberikan penyuluhan pertanian, bantuan benih, pengendalian hama, serta pembinaan sektor perikanan dan peternakan. Pemantauan ketersediaan BBM dan LPG juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Pada aspek distribusi, Pemkot Metro memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjamin kesinambungan pasokan komoditas strategis. Di antaranya melalui kerja sama dengan Kabupaten Solok untuk pasokan bawang merah dan Kabupaten Kulon Progo untuk komoditas cabai merah. Adapun komunikasi dan koordinasi dilakukan secara berkelanjutan melalui High Level Meeting (HLM) TPID, rapat koordinasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, serta koordinasi dengan agen, distributor, Bulog, dan Forkopimda. Informasi perkembangan harga juga disampaikan melalui media sosial, Radio Metropolis, dan Portal Satu Data Kota Metro. Sementara itu, untuk memasuki periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Pemerintah Kota Metro turut menyiapkan sejumlah langkah lanjutan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat yang berpotensi memicu kenaikan harga pangan. Langkah tersebut meliputi penyaluran bantuan pangan berupa 4,9 ton beras cadangan bagi keluarga yang memiliki anak stunting serta penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat untuk periode Oktober hingga Desember kepada 18.144 penerima bantuan pangan. Selain itu, Gerakan Pangan Murah direncanakan dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, disertai pembagian bibit cabai gratis melalui Pasar Tani Metro Bahagia. Pemerintah juga menyiapkan delapan kali pelaksanaan operasi pasar murah dalam satu bulan menjelang Nataru dengan komoditas utama beras dan minyak goreng. Pengawasan harga dan ketersediaan stok juga akan ditingkatkan melalui sidak pasar dan agen. Upaya tersebut diperkuat dengan pelaksanaan HLM TPID Kota Metro, capacity building, serta koordinasi bersama TPID Provinsi Lampung dan Bank Indonesia. Ahmad Hariyanto menekankan agar seluruh program pengendalian inflasi dilaksanakan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Gerakan Pangan Murah, pembagian bibit cabai gratis, operasi pasar, pengawasan distributor, hingga kerja sama antardaerah harus benar-benar mampu menjaga pasokan dan menekan tekanan harga. Seluruh langkah ini harus berjalan secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari distributor, pelaku usaha, petani, pedagang hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi daerah. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), serta berbelanja sesuai kebutuhan. Pemerintah Kota Metro berharap melalui penguatan koordinasi dan berbagai intervensi tersebut, inflasi dapat kembali terkendali dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen hingga akhir 2026. Pengendalian inflasi pun terus menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Metro, dengan memastikan stabilitas harga, kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta perlindungan daya beli masyarakat. (Dh/Sr)
Pemkot Metro Perkuat Budaya Kerja ASN BerAKHLAK untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Metro memperkuat komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menerapkan budaya kerja BerAKHLAK sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui kegiatan Pertemuan Internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, tersebut menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan memperkuat implementasi tujuh nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Kepala Bagian Organisasi Kota Metro, Iin Indraswari, menyampaikan bahwa penerapan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa merupakan langkah pemerintah dalam mempercepat transformasi birokrasi sekaligus membentuk karakter ASN yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Nilai-nilai BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa diharapkan tidak hanya menjadi semboyan, tetapi benar-benar tercermin dalam sikap, perbuatan, perkataan, serta pengabdian ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ujarnya. Menurutnya, kegiatan internalisasi tersebut juga bertujuan mengetahui tingkat kesehatan budaya kerja ASN, keterikatan pegawai terhadap organisasi (employee engagement), serta persepsi pegawai terhadap budaya kerja yang ideal guna mendorong terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan produktif. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, menegaskan bahwa internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK memiliki arti penting dalam membangun birokrasi pemerintahan yang berintegritas dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “ASN BerAKHLAK bukan sekadar slogan atau kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi pedoman dan budaya kerja yang kita terapkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, integritas aparatur, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. “Saya mengajak seluruh ASN Pemerintah Kota Metro untuk mengimplementasikan tujuh nilai dasar BerAKHLAK, memberikan pelayanan terbaik, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, terus meningkatkan kompetensi, membangun kerja sama yang harmonis, serta terbuka terhadap perubahan dan inovasi,” ungkap Ahmad. Lebih lanjut, Ahmad mengingatkan agar seluruh perangkat daerah senantiasa memberikan kemudahan pelayanan dan tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh hak-hak pelayanan publik. “Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit dalam mendapatkan pelayanan. Jadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian, setiap pelayanan sebagai tanggung jawab, dan setiap keberhasilan sebagai hasil kerja bersama,” pesannya. Ia berharap kegiatan internalisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman materi, tetapi mampu diwujudkan melalui perubahan perilaku, peningkatan kedisiplinan, penguatan etos kerja, serta perbaikan kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah. Adapun kegiatan internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK dilaksanakan selama dua hari, yakni Kamis (12/11/2026) di Aula Pemerintah Kota Metro dan Jumat (13/11/2026) di Halaman Wisma Haji Al-Khoiriyah, dengan harapan mampu memperkuat komitmen seluruh ASN dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas, produktif, dan bangga melayani bangsa.(tm)
Manasik Haji Salma Amanah Wisata 2027 Dihadiri Wali Kota Metro
Komitmen menghadirkan pelayanan ibadah haji khusus yang profesional, aman, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah menjadi perhatian utama PT Salma Amanah Wisata dalam mempersiapkan keberangkatan haji tahun 2027. Melalui tagline “Haji Nyaman, Ibadah Berkesan”, perusahaan tersebut berupaya membangun standar pelayanan yang tidak hanya berfokus pada fasilitas perjalanan, tetapi juga memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan penuh makna. Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan Manasik dan Silaturahmi Calon Jemaah Haji Khusus 2027 yang diselenggarakan PT Salma Amanah Wisata di Aula Kantor PT BPR Bank Eka, Kota Metro, Kamis (12/11). Kegiatan ini dihadiri Komisaris PT Salma Amanah Wisata, Eni Sumiyati, jajaran manajemen perusahaan, serta para calon jemaah. Hadir pula Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso yang memberikan arahan sekaligus apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Bambang menekankan bahwa pemilihan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan legalitas, kredibilitas, rekam jejak, serta kualitas pelayanan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat dalam menunaikan ibadah ke Tanah Suci merupakan amanah besar yang harus dijawab melalui profesionalitas dan tanggung jawab penyelenggara. Bambang mengapresiasi PT Salma Amanah Wisata yang berdasarkan dokumen dan kelengkapan administrasi yang disampaikan telah memenuhi persyaratan perizinan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus di Provinsi Lampung serta keberadaan perusahaan yang memiliki kantor pusat, pendiri, serta legalitas usaha di Lampung merupakan nilai positif bagi perkembangan industri pelayanan perjalanan ibadah di daerah. “Legalitas dan kelengkapan perizinan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki penyelenggara. Masyarakat harus benar-benar cermat memilih travel, memastikan izin resminya, mengetahui rekam jejaknya, serta memahami tanggung jawab pelayanan yang diberikan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat justru berujung pada kerugian,” tegas Bambang. Ia mengungkapkan, pemerintah masih menerima berbagai pengaduan masyarakat mengenai persoalan penyelenggaraan perjalanan ibadah, mulai dari ketidaksesuaian pelayanan, penelantaran jemaah, hingga dugaan penipuan oleh oknum penyelenggara. Bahkan, persoalan tersebut juga ditemukan di wilayah Lampung, termasuk Kota Metro. Karena itu, Bambang menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah. Penyelenggara harus menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai sebelum menentukan pilihan. Dalam kesempatan itu, Bambang turut menyoroti program haji khusus PT Salma Amanah Wisata yang direncanakan berlangsung sekitar 28 hari, dengan total perjalanan diperkirakan mencapai 30 hingga 31 hari. Durasi tersebut dinilai memberikan kesempatan lebih luas bagi jemaah untuk menjalani rangkaian ibadah dan memperoleh pendampingan selama perjalanan. “Ini bukan semata-mata perjalanan wisata, melainkan perjalanan ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, penyelenggara harus memastikan seluruh aspek pelayanan dipersiapkan dengan baik agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara optimal,” ujarnya. Di sisi lain, Bambang menyampaikan apresiasi atas kontribusi PT BPR Bank Eka terhadap pembangunan Bank Eka yang berpusat di Kota Metro dan telah memperluas jangkauan pelayanan ke sejumlah wilayah merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah. Ia menilai, pertumbuhan lembaga keuangan daerah tidak hanya mencerminkan perkembangan dunia usaha, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Bambang berharap kolaborasi antara PT Salma Amanah Wisata dan PT BPR Bank Eka dapat memberikan dampak positif bagi kedua perusahaan sekaligus mendorong semakin berkembangnya aktivitas ekonomi Kota Metro. Kehadiran calon jemaah dari berbagai kabupaten dan kota, bahkan luar Provinsi Lampung, juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap sektor perdagangan, jasa, perhotelan, dan perekonomian lokal. Pada Sambutannya, Bambang juga menitipkan pesan kepada para calon jemaah agar turut mendoakan kemajuan Kota Metro ketika berada di Tanah Suci, khususnya saat mengunjungi tempat-tempat yang diyakini sebagai lokasi mustajab untuk berdoa. “Jangan lupa mendoakan Kota Metro agar semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan pembangunan daerah terus berkembang. Doakan juga PT BPR Bank Eka agar semakin besar, semakin maju, dan terus menjadi lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat,” tuturnya. Sementara itu, Direktur PT BPR Bank Eka, Eko Budiyono, menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT Salma Amanah Wisata merupakan langkah awal kolaborasi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mempersiapkan keberangkatan haji khusus. Ia menjelaskan, PT BPR Bank Eka mendukung kerja sama tersebut melalui kesiapan sumber daya manusia, sistem, serta pengelolaan layanan yang dibutuhkan dalam mendukung proses setoran dan persiapan keuangan calon jemaah. Menurut Eko, salah satu tujuan kolaborasi ini adalah memberikan alternatif solusi bagi masyarakat yang menghadapi panjangnya masa tunggu keberangkatan haji reguler, sekaligus memperkuat akses terhadap layanan keuangan yang mendukung persiapan ibadah haji khusus. “Ini merupakan awal kerja sama kami dengan PT Salma Amanah Wisata. Kami berupaya memberikan dukungan melalui kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan yang diperlukan. Hal-hal positif seperti ini tentu akan terus kami dukung agar masyarakat memperoleh kemudahan dan pelayanan terbaik dalam mempersiapkan keberangkatan ibadah haji,” ungkap Eko. Ia berharap sinergi antara PT BPR Bank Eka dan PT Salma Amanah Wisata dapat terus berkembang serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya calon jemaah yang membutuhkan dukungan layanan keuangan dalam mempersiapkan perjalanan ibadah. (Yl)
Kampanye Gerakan Kesehatan Jiwa 2026, TP PKK Metro Ajak Masyarakat Bangun Keluarga Peduli
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Metro, Ny. Eni Sumiati Bambang, S.IP., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap kesehatan jiwa dengan menjadikan keluarga sebagai lingkungan pertama yang memberikan perlindungan, dukungan emosional, dan pendampingan bagi setiap anggotanya. Ajakan tersebut disampaikan dalam Kampanye Gerakan Kesehatan Jiwa Kota Metro Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Metro di Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Metro Utara, Kamis (12/11/2026). Dalam sambutannya, Eni Sumiati menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan dimensi fundamental dalam mewujudkan keluarga sehat dan masyarakat yang berkualitas. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak semestinya hanya berorientasi pada kondisi fisik, pemenuhan gizi, dan kebersihan lingkungan, tetapi juga harus memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan psikologis setiap individu. “Ketika berbicara tentang keluarga yang sehat, sering kali kita hanya memperhatikan kesehatan fisik, kecukupan gizi, kebersihan rumah, dan kesehatan lingkungan. Padahal, ada satu hal yang juga sangat penting, yaitu kesehatan jiwa setiap anggota keluarga,” ujarnya. Ia menjelaskan, keluarga memiliki posisi strategis dalam menjaga kesehatan jiwa karena menjadi lingkungan pertama tempat seseorang memperoleh kasih sayang, perhatian, rasa aman, serta dukungan emosional. Kebutuhan tersebut, lanjutnya, berlaku bagi seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, hingga lanjut usia. Tidak hanya itu, Eni juga mengingatkan bahwa persoalan kesehatan jiwa tidak selalu dapat dikenali melalui kondisi yang tampak dari luar. Seseorang yang terlihat ceria belum tentu terbebas dari tekanan psikologis, kecemasan, maupun persoalan emosional yang sedang dihadapinya. “Tidak semua orang yang terlihat tersenyum berarti sedang baik-baik saja. Ada kalanya seseorang menyimpan beban pikiran, kecemasan, kesedihan, atau permasalahan yang tidak mudah disampaikan kepada orang lain,” ungkapnya. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk membangun pola komunikasi keluarga yang lebih terbuka, saling mendengarkan, memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk menyampaikan perasaan, serta menghindari sikap menghakimi. Dalam kesempatan tersebut, Eni secara khusus mengajak seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengintegrasikan kepedulian kesehatan jiwa ke dalam gerakan pemberdayaan keluarga. Terdapat sejumlah langkah yang menurutnya penting dan perlu diperkuat, di antaranya membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga, menciptakan lingkungan rumah yang aman dan penuh kasih sayang, meningkatkan kepedulian sosial, menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta mendorong keluarga agar tidak ragu mengakses layanan kesehatan profesional. Sebagai Ketua TP. PKK Kota Metro, ia juga menegaskan bahwa ODGJ merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk dihormati, memperoleh pelayanan kesehatan, dan menjalani kehidupan secara bermartabat. “Orang dengan masalah kesehatan jiwa membutuhkan dukungan, bukan cemoohan maupun pengucilan. Apabila terdapat anggota keluarga yang mengalami permasalahan kesehatan jiwa, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan di Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” tegasnya. Lebih lanjut, Eni menilai gerakan kesehatan jiwa memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Melalui program tersebut, kader PKK memiliki ruang strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas pengasuhan anak, mengembangkan pola hidup sehat, serta membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Untuk itu, ia mendorong kader PKK dan Posyandu agar menjadi pelopor edukasi kesehatan jiwa di lingkungan masing-masing, sekaligus membantu menghubungkan keluarga yang membutuhkan pendampingan dengan tenaga kesehatan. “Jadikan keluarga sebagai tempat yang aman untuk bercerita, tempat untuk saling menguatkan, dan tempat untuk mendapatkan dukungan. Terkadang seseorang tidak membutuhkan nasihat yang panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan, memahami, dan tidak menghakimi,” tuturnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Metro, Hendarto, menekankan bahwa kesehatan jiwa memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik karena berpengaruh langsung terhadap perilaku, kemampuan berkomunikasi, interaksi sosial, serta produktivitas seseorang dalam menjalani kehidupan. Persoalan kesehatan jiwa, menurutnya perlu mendapatkan perhatian sejak dini agar gejala yang muncul tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih berat melalui perubahan perilaku, kecenderungan menarik diri, maupun sikap yang tidak biasa pada seseorang perlu disikapi dengan pendekatan yang tepat, bukan diabaikan. “Kesehatan jiwa ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Justru harus diungkapkan dan ditangani secara tepat. Jika persoalan terus dipendam tanpa mendapatkan pendampingan, kondisinya berpotensi berkembang menjadi lebih serius dan membutuhkan penanganan jangka panjang,” jelas Hendarto. Hendartk juga menyoroti pentingnya dukungan keluarga dalam proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa melalui pendampingan yang konsisten, kesabaran, dan kepedulian keluarga menjadi faktor penting dalam membantu pasien menjalani proses pengobatan dan kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hendarto juga turut memberikan apresiasi kepada keluarga yang dengan penuh kesabaran mendampingi anggota keluarganya menjalani proses pemulihan. Ia menilai ketulusan dan konsistensi pendampingan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian yang patut menjadi inspirasi masyarakat. Selain itu, Hendarto menggarisbawahi lima aspek penting dalam memperkuat gerakan kesehatan jiwa di Kota Metro, yakni meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, membangun keluarga yang peduli dan suportif, menghapus stigma serta diskriminasi, memperkuat kolaborasi masyarakat dengan tenaga kesehatan, dan mendorong keberanian keluarga untuk mencari pertolongan profesional. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkualitas dalam keluarga. Kesibukan pekerjaan dan penggunaan perangkat digital, menurutnya, jangan sampai mengurangi intensitas interaksi antara orang tua, pasangan, dan anak. “Kita harus mulai membiasakan diri untuk mendengarkan. Jangan sampai ketika sudah berada di rumah, perhatian kita masih sepenuhnya tertuju pada telepon genggam, sementara komunikasi dengan pasangan dan anak justru terabaikan,” ujarnya. Terkait upaya penghapusan stigma, Hendarto menegaskan bahwa praktik pemasungan maupun pengucilan terhadap ODGJ tidak boleh ditoleransi. Masyarakat perlu meninggalkan pandangan keliru yang mengaitkan gangguan jiwa dengan kutukan atau hal-hal mistis karena kondisi tersebut merupakan persoalan kesehatan yang membutuhkan penanganan medis dan dukungan sosial. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Kota Metro berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan jiwa melalui pendekatan promotif, preventif, deteksi dini, serta peningkatan kapasitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak dapat berjalan optimal apabila hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan Puskesmas, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TP PKK, kader kesehatan, keluarga, serta seluruh unsur masyarakat, termasuk TNI dan Polri. Hendarto berharap seluruh Puskesmas semakin aktif melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pasien, sekaligus memperkuat koordinasi dengan tenaga profesional agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa dapat memperoleh penanganan secara tepat dan berkelanjutan. “Mari kita jadikan kegiatan kampanye ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk membangun gerakan bersama yang berkelanjutan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadi penyampai pesan sekaligus penggerak kepedulian kesehatan jiwa di lingkungan masing-masing,” pungkasnya. Melalui Kampanye Gerakan Kesehatan
FKP Desil Metro Pusat 2026, Perkuat Data Akurat dan Tepat Sasaran
Upaya mewujudkan data kesejahteraan masyarakat yang akurat dan tepat sasaran terus diperkuat Pemerintah Kota Metro. Salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Desil Kecamatan Metro Pusat Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kecamatan Metro Pusat, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan konsultasi antara pemerintah, aparat kewilayahan, serta berbagai elemen masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menghimpun masukan terkait kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan. FKP tersebut dihadiri Camat Metro Pusat, Sekretaris Camat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro, Kapolsek, Danramil, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, Dinas Pekerjaan Umum (PU), para lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala UPTD SMP, Ketua RW, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), jurnalis, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam pemaparannya, Dr. Yosep, SST., MIDEC., Statistisi Ahli Madya BPS Kota Metro, menjelaskan konsep desil, latar belakang pembentukannya, serta perannya dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan dan program perlindungan sosial. Ia menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, Ariyanto, SST., MM., Pranata Komputer BPS Kota Metro, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam menyikapi dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tetap dapat memberikan intervensi melalui program-program daerah kepada masyarakat yang berdasarkan kondisi faktual di lapangan dinilai membutuhkan bantuan, meskipun dalam data tercatat berada pada kelompok desil yang relatif tinggi, sepanjang memenuhi kriteria program yang berlaku. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah dapat tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan. Diskusi dan tanya jawab menjadi salah satu bagian penting dalam forum tersebut. Sejumlah peserta menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, terutama terkait ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan data yang tersedia. Pertanyaan juga disampaikan mengenai kriteria penghitungan dan penentuan desil, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian peserta adalah perlunya mekanisme perbaikan dan pemutakhiran data yang responsif. Hal ini mengingat adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang perlu diakomodasi agar data yang digunakan pemerintah tetap mencerminkan keadaan sebenarnya. Aspirasi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya peran pemerintah kecamatan, kelurahan, aparat kewilayahan, dan masyarakat dalam menyampaikan informasi serta mendukung proses verifikasi dan pemutakhiran data sesuai mekanisme yang berlaku. Melalui FKP Desil ini, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan peserta diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas data kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara BPS, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan seluruh unsur masyarakat juga diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi warga. Data yang akurat bukan sekadar kumpulan angka, melainkan menjadi salah satu dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menentukan sasaran program perlindungan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan FKP Desil Kecamatan Metro Pusat Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap data statistik, memperkuat kepercayaan terhadap proses pendataan, serta mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan dan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran di Kota Metro.(Tm/Sr)
Ketua TP-PKK Kota Metro Dorong Penguatan Pelayanan Publik Lewat FKP
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro, Eni Sumiyati Bambang, menghadiri Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB) Kota Metro di Ruang Pertemuan Cerita Baru, Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Metro Pusat, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui dialog dua arah yang partisipatif antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, penyelenggara layanan, dan masyarakat. Forum ini diikuti sebanyak 50 peserta yang berasal dari Tim Pendamping Keluarga (TPK), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Omah Peluk dan Gaharu, mitra Dinas PPPAPPKB, insan pers, serta Generasi Berencana (GenRe). Melalui forum tersebut, diharapkan berbagai masukan dan rekomendasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Dinas PPPAPPKB, sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan sebagai dasar evaluasi program pada 2027. Ketua TP-PKK Kota Metro, Eni Sumiyati Bambang, menyambut baik pelaksanaan forum tersebut sebagai wadah komunikasi dan penyampaian aspirasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah. “Saya menyambut baik terselenggaranya Forum Konsultasi Publik ini karena memiliki arti penting sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mendengar, saling memahami, serta bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya. Menurut Eni, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjawab kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga forum ini hendaknya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran yang selanjutnya dapat kita jadikan bahan evaluasi dalam memperbaiki pelayanan,” ungkapnya. Ia juga berharap Forum Konsultasi Publik tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, Eni turut menekankan pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat dan daerah yang berkualitas, melalui peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan. “Saya memberikan perhatian dan dukungan terhadap inovasi SAI BANGGA atau Sekolah Keluarga Kota Metro dengan semangat Saling Asah, Saling Asuh, dan Saling Asih, karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar, tumbuh, mendapatkan pengasuhan, serta merasakan kasih sayang,” jelasnya. Ia menjelaskan, SAI BANGGA memiliki tiga nilai utama, yakni Saling Asah sebagai upaya menjadikan keluarga tempat belajar dan bertumbuh, Saling Asuh melalui pola pengasuhan positif dan bertanggung jawab, serta Saling Asih dengan membangun keluarga yang dilandasi kasih sayang, empati, dan sikap saling menghargai. Lebih lanjut, Eni berharap SAI BANGGA dapat menjadi gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai program, seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PUSPAGA, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Kampung Keluarga Berkualitas, serta program pemberdayaan masyarakat lainnya. “Melalui SAI BANGGA, kita ingin memperkuat edukasi dan ketahanan keluarga secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga mampu mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, dan keluarga berkualitas dalam mendukung Program Bangga Kencana menuju Kota Metro Bahagia,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas PPPAPPKB Kota Metro, Silfia Naharani, menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum tersebut merupakan bagian dari upaya dinas dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Metro, khususnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini dan penguatan pembangunan keluarga. Ia menyampaikan bahwa pembentukan sumber daya manusia unggul harus dilakukan melalui proses berkelanjutan, dimulai sejak anak lahir dengan memberikan perhatian terhadap pola asuh, pendidikan, dan lingkungan keluarga yang berkualitas. “Dinas kami terus berupaya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul sejak dini. Setelah anak lahir, tumbuh kembangnya harus kita jaga melalui pola pengasuhan yang baik dan pembangunan keluarga yang kuat,” jelas Silfia. Silfia juga berharap forum tersebut dapat menjadi sarana bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap program serta pelayanan yang dilaksanakan Dinas PPPAPPKB Kota Metro. “Kami berharap melalui forum ini dapat memperoleh berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kami juga memiliki inovasi SAI BANGGA yang bertujuan menyatukan visi dan semangat dalam pembangunan keluarga melalui edukasi pola asuh atau parenting yang melibatkan peran ayah dan ibu,” tambahnya. Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tersebut, Pemerintah Kota Metro melalui Dinas PPPAPPKB berkomitmen memperkuat sinergi dengan TP-PKK, organisasi perempuan, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, insan pers, dan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan pelayanan publik yang responsif, transparan, inklusif, serta ramah perempuan dan anak. Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi diwujudkan melalui tindak lanjut rekomendasi yang terukur dan berkelanjutan demi memperkuat ketahanan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Metro. (Tm/Sr)
