Pemkot Metro Daring Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020

Walikota Metro Achmad Pairin, didampingi Pj. Sekda Kota Metro, Asisten II Sekda Kota Metro, Inspektur Kota Metro dan Kepala BPKAD Kota Metro mengikuti Daring Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, secara virtual di OR Setda setempat, Selasa (22/09/2020).

Direktur Jenderal Pembendaharaan Andin Hadiyanto dalam arahannya menyampaikan laporan penyelenggaraan merupakan agenda tahunan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 lalu, serta pemberian apresiasi kepada Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah dalam persiapan penyusunan laporan keuangan tahun 2020.

“Rakernas kali ini sangat istimewa karena dilaksanakan secara berbeda yakni melalui daring, dengan mengangkat tema tantangan akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dari sinergritas berbagai pihak negara dan pemerintah. Saya juga menyampaikan bahwa acara pada hari ini diikuti kurang lebih 1000 peserta, yakni para BPK, Menteri Keuangan, pemerintah pusat dan daerah, para akademisi, serta mahasiswa,” ujarnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Rakernas pada tahun ini berkaitan dengan penanganan Covid-19, karena tema yang diusung begitu sangat mengena dan relevan, mengingat Indonesia sedang mengalami bencana wabah Covid-19. Untuk itu, pemerintahan berupaya memulihkan perekonomian masyarakat yang terkena dampak tersebut.

“Saya mengapresiasi semua pihak yang sudah secara profesional, akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Disamping itu, kami juga mengapresiasi BPK sebagai eksternal editor seluruh laporan statistik keuangan pemerintah baik pusat, daerah dan lembaga,” tandasnya.

Tambahnya, Sri Mulyani juga menyampaikan, acara ini juga merupakan rangkaian yang tidak terputus dari upaya kita semua dalam menjaga sikap laporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Dalam rakernas tersebut, ditampilkan juga para penerima penghargaan WTP ke-10 kali, salah satunya Kota Metro. (in/va)

Pemkot Metro Gelar Rapat Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes

Pemerintah Kota Metro adakan rapat sosialisasi Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Metro, yang berlangsung di OR Setda, Rabu (16/09/2020).

Perwali penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes tersebut ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari 9 bab dan beberapa pasal, dan diperlukan sanksi tegas bagi pelanggar khususnya di Kota Metro.

Kabag Hukum Pemkot Metro, Ika Pusparini A.J yang juga selaku pemateri mengatakan, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat (fasilitas umum), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga kontrak.

“Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan juga akan diberlakukan pada tempat dan fasilitas umum seperti tempat pembelajaran, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran/tempat kerja, tempat ibadah, pusat perbelanjaan/pasar, taman dan area publik lainnya, serta transportasi umum,” terang Ika.

Rancangan peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Lanjutnya, dalam arahan Kapolres Metro AKBP Retno Prihawati menyampaikan, bahwa permasalahan Covid-19 ini merupakan tanggung jawab kita semua.

“Sekarang penambahan Kasus Positif Covid-19 di Kota Metro semakin banyak. Dengan adanya Perwali Nomor 39 tahun 2020 ini, mudah-mudahan menjadi salah satu upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Kapolres Metro.

Tambahnya, Kapolres mengatakan, dalam penegakan disiplin melalui Operasi Yustisi, telah dilakukan secara masif dan serentak, dilaksanakan secara statis dan mobile, operasi dilaksanakan secara humanis memperhatikan kearifan lokal.

Sementara itu, Dandim 0411/LT , Letkol Inf Andri Hadiyanto menyampaiakan harapan untuk semua OPD harus konsisten dan kerja sama dalam upaya mencegah penyebarluasan Covid-19 ini.

“Sekarang kondisi Covid-19 semakin meningkat di Kota Metro, jika kita bergerak bersama kita bisa melawan Covid-19. Dan selanjutnya, sesuai dengan Perwali ini kami siap mendukung,” tegas Dandim 0411/LT tersebut. (In/La)

Walikota Metro Beri Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemkot Metro akan berikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. “Sanksinya ada 2 kategori yakni untuk perseorangan dan perusahaan, mulai dari teguran sampai pembekuan sementara izin usaha,” terang Walikota Metro, Selasa (15/09/2020).

Meski demikian, Achmad Pairin yang saat itu didampingi Kabag Hukum Setda Kota Metro menjelaskan, bagi masyarakat yang melanggar juga akan diberikan sanksi berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membacakan butir-butir Pancasila. Namun, untuk yang berkali melanggar maka akan dikenakan sanksi membersihkan fasilitas umum selama 30 menit, dan dalam menegakkan aturan ini nantinya akan diturunkan tim dari Satuan Pol PP. 

“Pemberlakuan aturan tersebut dilakukan dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus diseases 2020 di Kota Metro. 

“Selain itu, tempat berkerumun juga akan ditinjau dengan harapan Covid-19 di Metro menurun dan dapat memutus mata rantai penyebaran, sehingga dapat menjadi zona hijau kembali,” pungkas Achmad Pairin. 

Rakor Bulan September, KPU Metro Paparkan 12 Hal Baru dalam Pilkada

Walikota Achmad Pairin pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan, melalui video conference dengan pejabat se-Kota Metro di OR Setda, Senin (14/09/2020). 

Pada kesempatan ini, Achmad Pairin mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para lurah, yang kelurahannya menjadi juara dalam perlombaan penanganan Covid-19.

“Namun saya ingatkan kembali untuk lebih introspeksi diri lagi, karena kasus Covid-19 di Kota Metro penderita sudah mencapai 16 orang,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Metro Nurris Septa Prtama, melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan mengenai tahapan Pemilu tahun 2020 dengan aman dan sehat.

“Terkait pemungutan suara mendatang, akan ada 12 (dua belas) hal baru dalam pelaksanaan Pilkada, yakni jumlah TPS hanya akan dibatasi sebanyak 500 pemilih maksimal. Yang sebelumnya telah dilakukan coklit, KPPS sehat akan dilakukan rapid test untuk seluruh petugas TPS.

Lanjutnya, adapun pengaturan kedatangan akan diberikan nama dan jam waktu pengaturannya ketika proses. Pemilih dan petugas diwajibkan menggunakan masker, namun apabila pemilih tidak memakai masker pihak KPU akan menyediakan masker, sarung tangan plastik, serta disediakannya tempat cuci tangan, cek suhu badan, dan hand sanitizer. 

“Petugas akan menggunakan face shield, dan jarak bilik suara tidak berdekatan, sehingga syarat TPS adalah harus luas dan berada di luar ruangan. Setiap tiga jam sekali TPS akan disemprot desinfektan. Kemudian tinta tetes akan diberikan secara langsung, sehingga pemilih tidak bersentuhan secara langsung, sebab KPU tidak ingin pada Pemilu kali ini ada klaster baru oleh karena itu untuk pemilih dengan suhu badan lebih dari 37° maka akan diberikan bilik khusus,” jelas Ketua KPU Metro.

Pj. Sekda Misnan berpesan kepada ASN untuk terus berhati-hati. “Apabila ada yang terbukti ikut berpartisipasi dengan memposting atau berkampanye, maka akan diberikan sanksi dari BKN,” tegasnya.

Asisten I Ridhwan, menyampaikan bahan rakor pada bulan ini yakni terkait pindahnya pelayanan Puskesmas Rejomulyo dan Sumbersari Bantul yang dialihkan ke Puskesmas Margorejo.

“Kantor Kesbangpol untuk mengimbau dan menginformasikan kepada OPD, agar tidak berpihak kepada salah satu Paslon, serta ingatkan seluruh pegawai di lingkungan masing-masing, agar menjaga netralitas Pilkada serentak Pilkada 2020. Kemudian untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung dan membantu petugas sensus dalam bertugas di beberapa daerah,” ujar Ridhwan. (Cv/Va/Sr)

Penyampaian Raperda Kota Metro Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Walikota Metro menyampaikan nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (07/09/2020). Rapat Paripurna yang berlangsung tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution.

Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2020 ini merupakan rangkuman dari kebijakan tahun anggaran murni, kebijakan refocusing dan kebijakan perubahan tahun 2020. Tentunya, proses ini telah dilaksanakan dengan menyesuaikan beberapa regulasi perencanaan maupun keuangan yang sangat dinamis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini.

Walikota Metro Achmad Pairin pada sambutannya menyampaikan mengenai pendapatan daerah Kota Metro yang mengalami penurunan. “Pendapatan pada perubahan APBD Kota Metro mengalami penurunan sebesar 3,1 persen yang semula ditargetkan sebesar Rp. 943,59 milyar  menjadi Rp. 914,14 milyar yang terjadi pada Pos Dana Perimbangan. Sedangkan Pos Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan yang sah mengalami kenaikan,” paparnya.

Selanjutnya, belanja pada perubahan APBD Kota Metro Tahun 2020 diproyeksikan naik sebesar 0,6% yang semula ditargetkan Rp. 1,009 triliun menjadi Rp. 1,015 triliun. Adapun kebijakan Belanja Perubahan Tahun 2020 diarahkan pada Peningkatan Belanja Bidang Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengananan pandemi Covid-19, yaitu penyediaan Jaring Pengaman Sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat Covid-19, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan protokol Covid-19 dan kebijakan Tatanan Normal Baru, serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Perubahan  APBD  Kota  Metro Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit belanja sebesar Rp. 101,2 milyar yang disebabkan karena proyeksi  pendapatan sebesar Rp. 914,1 milyar lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja yang sebesar Rp. 1,015 triliun.

“Kebijakan perubahan merupakan sebuah mekanisme yang sangat kita butuhkan untuk menyempurnakan pelaksanaan tahun berjalan, baik berupa efisiensi, optimalisasi, adaptasi maupun sinkronisasi. Harapannya, perubahan 2020 ini mampu mempercepat pelaksanaan RPJMD Kota Metro dan tentunya seluruh program dan kegiatan pembangunan prioritas penanganan virus Covid-19 di Kota Metro,” ujar Pairin. (Tm/Gt).

Perjanjian Kerja Sama Antara RSUD Jend Ahmad Yani Metro Dengan Kejaksaan Negeri Metro

Direktur Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Metro dan Kepala Kejaksaan Negeri Metro menandatangani perjanjian kerja sama yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Kamis (03/09/2020), dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani dan para pejabat Kejaksaan Negeri Metro.

Direktur Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Metro Trestyawaty Tondi Nasution mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan perwujudan komitmen bersama sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani dan Kejaksaan Negeri Metro.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kesepakatan bersama ini, dengan harapan nantinya dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Metro Riki S. Tarigan sangat bangga bisa hadir di RSUD serta dapat melihat langsung semua tenaga medis yang telah berjuang keras pada masa pandemi Covid-19.

Terkait perjanjian kerja sama ini yakni tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Kejari Metro berharap kesepakatan bersama ini dapat mewujudkan visi dan misi kedua lembaga dan dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

“Kami berterima kasih atas kepercayaannya sehingga terjadinya kerja sama ini, semoga dapat mewujudkan visi dan misi kedua lembaga kedepannya,” tuturnya.

Di akhir acara, dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dan foto bersama. (dk/nv)