Walikota dan Wakil Walikota Metro menghadiri Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro Terhadap Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Raperda Tentang Pelestarian Cagar Budaya serta Jawaban Walikota Metro atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Rabu (22/09/21).
Dalam kesempatan ini, Wahdi memberikan jawaban untuk Fraksi Demokrat terkait dengan penurunan target penerimaan dari sektor transfer ke daerah merupakan implikasi dari terbitnya peraturan perundang-undangan di pemerintah pusat dan menanggulangi pandemi Covid 19.
Lanjutnya, terkait saran pelaksanaan evaluasi dan koordinasi realisasi PAD kami sependapat, Rakor Pendapatan dan rekonsiliasi telah dilakukan setiap 3 bulan dan melibatkan seluruh OPD pengelola PAD.
Wahdi juga sependapat dengan perealisasikan penyerapan dana anggaran yang bersumber dari dana transfer, sebab ini merupakan pertanggungjawaban untuk menjadi prasyarat salur, seperti DAK, DID, dan juga Dana Alokasi Umum.
“Terkait dengan insentif RT/RW, insentif guru ngaji, kaum dan kader posyandu pada APBD Perubahan ini telah kita tingkatkan besarannya secara bertahap, dan terkait juga dengan penempatan SDM sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, kedepannya kita akan melakukan penataan tenaga THL sehingga tidak terjadi penumpukan di salah satu OPD,” ungkap Wahdi.
Selanjutnya, dalam hal ini Wahdi menjawab pandangan umum gabungan dari 5 Fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Fraksi Amanat Bangsa.
Wahdi juga menyampaikan terima kasih atas kenaikan target pendapatan Asli Daerah. Perkembangan sektor jasa dan perdagangan memunculkan potensi-potensi baru pendapatan dari sektor pajak dan retribusi yang harus disikapi.
“Terkait pemasangan tapping box, pada hari Senin 19 September 2021 yang lalu telah dilakukan Nota Kesepahaman dengan PT. BPD Lampung yang didalamnya menyepakati penambahan tapping box untuk Kota Metro sebanyak 45 unit sehingga keseluruhan berjumlah 75 unit pada tahun 2021 dan dapat bertambah sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ini merupakan jawaban atas penyampaian Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang disampaikan oleh Walikota Metro Wahdi Siradjuddin sebelumnya.
Disamping itu, cagar budaya juga memerlukan sebuah sistem legislasi dan administrasi yang khas sesuai dengan publiknya, konsep dasar pelestarian khususnya dalam pemanfaatan cagar budaya, upaya pelestarian cagar budaya sejatinya negara bertanggung jawab penuh dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
“Untuk itu, idealnya cagar budaya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan cagar budaya tersebut”, ujar Wahdi
Selain itu, dalam tugas yang lain, Pemerintah Kota Metro perlu melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya dan dapat mengalokasikan dan bagi kepentingan Pelestarian serta Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Metro.
Selanjutnya, mengenai wewenang Pemerintah Kota Metro dalam Pengelolaan Cagar Budaya antara lain dengan melakukan penetapan etika pelestarian Cagar Budaya, penghimpunan data Cagar Budaya, penetapan peringkat Cagar budaya, Penetapan status Cagar Budaya, menyelenggarakan kerjasama Pelestarian Cagar Budaya secara baik dan benar. (Ins/ian)
