Hari Ketiga Kunjungan IKM/UKM, Komarudin Berharap Bahan Usaha Tersedia Didaerah Sendiri

Hari ketiga Staf Ahli Bidang III Komarudin beserta rombongan yang terdiri dari Bagian Ekonomi dan Perekonomian, BAPPEDA, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro, kembali kunjungi 6 lokasi IKM/UMK di Kota Metro, Rabu (22/09/2021).

Komarudin merasa bangga terhadap produk lokal warga Kota Metro, yang kedepannya Pemerintah Kota Metro bersama akan mendorong agar bahan-bahan mentah yang biasa digunakan untuk produk-produk industri rumahan, bahkan yang berskala besar bisa didapatkan dari dalam daerah setempat.

“Sebab dari IKM dan UMK telah  membantu Pemkot dalam menangani pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Saya pribadi berharap, marketing IKM/UMK di Kota Metro dapat semakin ditingkatkan, terutama segi pemasaran agar lebih masif di sosial media,” ujarnya.

Adapun lokasi dikunjungi pada hari ini yaitu Keripik tempe Restu Ananda di Mulyojati, Kopi Kuda Baru Yosomulyo, Sulam Usus Mawar di Metro Timur, Yuli Purnomo atau Puer Craft di  Mulyojati, Handmade Khata Craft, Rajut Sepatu Samsu Rizal di Imopuro. (bgs/nv)

Walikota Metro Terima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI

Kunjungan kerja Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Pemberdayaan Desa dan Sosialisasi Gerakan Desa Emas di Provinsi Lampung, berlangsung di Guest House Rumah Dinas Walikota Metro, Rabu (22/09/2021).

Walikota Metro Wahdi sangat menyambut baik atas kunjungan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Lampung Abdul Hakim. Dalam hal ini, pihaknya mengatakan akan mendukung pemberdayaan masyarakat desa, serta kegiatan yang dilakukan oleh elemen masyarakat dalam membantu pembangunan bangsa.

“Karena untuk pemberdayaan desa di masa pandemi Covid-19 ini sangat diperlukan peran aktif masyarakat dalam membantu pemulihan ekonomi. Bangsa ini harus cepat kembali bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan mendorong dan menggerakan sendi-sendi perekonomian. Kita berharap juga terwujud ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat,” ujar Wahdi.

Wahdi melanjutkan, Program Desa Emas yang diinisiasi DPD ini diharapkan dapat menjadi momentum dalam rangka membangun desa Emas di Kota Metro.

“Pemerintah sangat mendukung program unggulan pembangunan pedesaan. Terus menerus mendorong agar desa mampu bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya,” lanjutnya.

Abdul Hakim perwakilan DPD RI Lampung juga menjelaskan bahwa Program Desa Emas merupakan konsep yang menggambarkan kehidupan desa yang tangguh, mandiri, bermartabat, sejahtera dan membawa dampak kepada pembangunan bangsa, sehingga terbangun sinergi Desa Membangun Indonesia.

“DPD RI merupakan representasi daerah. Kalau DPD sudah bekerja pasti rakyat sejahtera. Saya setuju posisi DPD harus diperjuangkan supaya kembali kepada posisi yang seharusnya. Harus kuat dalam sistem ketatanegaraan,” ujar Abdul Hakim. (ins/ian)

Walikota dan Wakil Walikota Metro Hadiri Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Metro Terhadap Penyampaian Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2021 dan Raperda Tentang Pelestarian Cagar Budaya

Walikota dan Wakil Walikota Metro menghadiri Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro Terhadap Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Raperda Tentang Pelestarian Cagar Budaya serta Jawaban Walikota Metro atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Rabu (22/09/21).

Dalam kesempatan ini, Wahdi memberikan jawaban untuk Fraksi Demokrat terkait dengan penurunan target penerimaan dari sektor transfer ke daerah merupakan implikasi dari terbitnya peraturan perundang-undangan di pemerintah pusat dan menanggulangi pandemi Covid 19.

Lanjutnya, terkait saran pelaksanaan evaluasi dan koordinasi realisasi PAD kami sependapat, Rakor Pendapatan dan rekonsiliasi telah dilakukan setiap 3 bulan dan melibatkan seluruh OPD pengelola PAD.

Wahdi juga sependapat dengan perealisasikan penyerapan dana anggaran yang bersumber dari dana transfer, sebab ini merupakan pertanggungjawaban untuk menjadi prasyarat salur, seperti DAK, DID, dan juga Dana Alokasi Umum.

“Terkait dengan insentif RT/RW, insentif guru ngaji, kaum dan kader posyandu pada APBD Perubahan ini telah kita tingkatkan besarannya secara bertahap, dan terkait juga dengan penempatan SDM sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, kedepannya kita akan melakukan penataan tenaga THL sehingga tidak terjadi penumpukan di salah satu OPD,” ungkap Wahdi.

Selanjutnya, dalam hal ini Wahdi menjawab pandangan umum gabungan dari 5 Fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Fraksi Amanat Bangsa.

Wahdi juga menyampaikan terima kasih atas kenaikan target pendapatan Asli Daerah. Perkembangan sektor jasa dan perdagangan memunculkan  potensi-potensi baru pendapatan dari sektor pajak dan retribusi yang harus disikapi.

“Terkait pemasangan tapping box, pada hari Senin 19 September 2021 yang lalu telah dilakukan Nota Kesepahaman dengan PT. BPD Lampung yang didalamnya menyepakati penambahan tapping box untuk Kota Metro sebanyak 45 unit sehingga keseluruhan berjumlah 75 unit pada tahun 2021 dan dapat bertambah sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ini merupakan jawaban atas penyampaian Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang disampaikan oleh Walikota Metro Wahdi Siradjuddin sebelumnya.

Disamping itu, cagar budaya juga memerlukan sebuah sistem legislasi dan administrasi yang khas sesuai dengan publiknya, konsep dasar pelestarian khususnya dalam pemanfaatan cagar budaya, upaya pelestarian cagar budaya sejatinya negara bertanggung jawab penuh dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

“Untuk itu, idealnya cagar budaya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan cagar budaya tersebut”, ujar Wahdi

Selain itu, dalam tugas yang lain, Pemerintah Kota Metro perlu melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya dan dapat mengalokasikan dan bagi kepentingan Pelestarian serta Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Metro.

Selanjutnya, mengenai wewenang Pemerintah Kota Metro dalam Pengelolaan Cagar Budaya antara lain dengan melakukan penetapan etika pelestarian Cagar Budaya, penghimpunan data Cagar Budaya, penetapan peringkat Cagar budaya, Penetapan status Cagar Budaya, menyelenggarakan kerjasama Pelestarian Cagar Budaya secara baik dan benar. (Ins/ian)

Inspektorat Provinsi Lampung, Lakukan Pembinaan dan Pengawasan Berkala di Pemda Kota Metro

Pemerintah Kota Metro melakukan pembinaan dan pengawasan berkala, sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan 2021, yang dilaksanakan di OR Setda Kota Metro, Rabu (22/09/21).

Dalam membuka rapat ini Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman, mengingatkan kepada  para OPD yang hadir, akan pentingnya rasa tanggung jawab untuk membangun Kota Metro.

“Negara ini  tidak akan menjadi negara yang hebat, jika tidak bergerak bersama-sama dengan tujuan yang sama, untuk membangun negara yang lebih maju,” kata Qomaru Zaman.

Kepala Inspektur Provinsi Lampung Fredy berharap, pemeriksaan berkala di Kota Metro Tahun 2021, dapat lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Terkait dari temuan Hasil Pemeriksaan, Tata Kelola Keuangan dan Good Government dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu bagaimana komitmen walikota sampai pada  jajaran yang paling bawah, dalam menanamkan integritas yaitu kejujuran dan konsisten yang harus sesuai dengan perbuatan,” ujarnya.

Lanjutnya, yang kedua harus ada delegasi wewenang dan penilaian di dalam pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melakukan penandatanganan.

“Disini saya bersama tim ada untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memperbaiki yang salah, selama masih bisa diperbaiki,” ungkap Fredy.

Sementara itu, Inspektur Kota Metro Jihad Helmi meminta kepada seluruh OPD untuk menindaklanjuti yang tertunda tahun ini, untuk diselesaikan pada tahun ini juga.

“Mudah-mudahan dengan kedatangan Kepala Inspektur Provinsi Lampung bersama tim bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan seluruh OPD Kota Metro,” ucapnya. (Yl/Bgs)

Walikota Metro Hadiri Kegiatan Vaksin Mahasiswa Nasional

Walikota Metro Wahdi menghadiri Gerakan Vaksin Mahasiswa Nasional dengan tema “Kolaborasi Mahasiswa Bersama POLRI Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Melalui Vaksinasi Nasional”, berlangsung di IAIN Metro, Rabu (22/09/2021).

Walikota Metro Wahdi melalui video converence menyaksikan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan pentingnya memakai masker.

“Vaksinasi sangat diperlukan dalam rangka melindungi kita semua dari Covid-19, dan juga jaga selalu protokol kesehatan, serta kepada masyarakat harus tahu bahwa sangat pentingnya memakai masker,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Metro Wahdi, juga lakukan pengecekan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan vaksinasi. Dengan harapan capaian target memenuhi 70% kumulatif imunitif harus tercapai segera.

“Saat ini Kota Metro telah pencapaian sasaran mencapai 124.380 jiwa dari total penduduk Kota Metro 172.000 jiwa, saat ini sudah mencapai sasaran 50,5% untuk vaksin pertama dan 31% ada vaksin kedua. Untuk minggu ini akan menghabiskan 13.000 vaksin tahap pertama, dengan harapan pada bulan September bisa mencapai 60% ssehingga dapat dilakukan vaksinasi tahap kedua.(Lia/Ag)

Pemkot Bersama Kajari Metro, Melakukan Sosialisasi Penanganan Masalah Hukum

Pemerintah Kota Metro melakukan kegiatan sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri, dalam Pembangunan Daerah dan Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Kota Metro, yang berlokasi di Aula Pemda setempat, Senin (22/09/21).

Dimana acara ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kota Metro dan Kejaksaan Negeri Metro dalam Kerja Sama Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini langsung dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Metro, Asisten I, Asisten III, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Metro.

Kepala Bagian Hukum Ika Pusparini, melaporkan kegiatan sosialisasi penanganan permasalahan hukum Pemerintah Kota Metro tahun 2021 dengan melakukan diskusi dan tanya jawab. Hal ini guna membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelesaikan  permasalahan-permasalahan hukum dan menambah wawasan dan pengetahuan.

Walikota Metro yang terwakili oleh Asisten III Misnan, menyambut baik kegiatan sosialisasi ini guna meningkatkan koordinasi, mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan membantu penyelesaian permasalahan hukum. Tak hanya itu dari ini juga dapat menambah wawasan, maupun pengetahuan bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan bagi OPD untuk memberikan pengetahuan bidang hukum, mengenai Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian Kerja Sama, dan serta dinamika hukum yang baru. Selain itu, memberikan informasi, saran dan masukan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan bantuan hukum,” paparnya. (Yl/Bgs)