Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu Tahun 2019

Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Menghadapi Pemilu Tahun 2019 Dan Simulasi Sispamkota Dengan Tema Tingkatkan Teenage Tas TNI Polri Dengan Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Yang Kondusif, Jumat (22/03/19).

Apel yang dipimpin oleh Walikota Metro Achmad Pairin dihadiri oleh Wakil Walikota Metro, Fokorpimda Kota Metro dan seluruh peserta tamu undangan serta peserta apel dari TNI/Polri.

Dalam apel, Walikota Metro Achmad Pairin  menyampaikan, gelar pasukan dalam rangka Pilpres tahun 2019 ini dilaksanakan agar pemilu serentak tetap kondusif dan aman. Karena Melihat konteks pemilu pada tahun ini, kita semua turut merasakan banyak dan munculnya berita hoak dari berbagai medsos sehingga menimbulkan kerawanan untuk menjatuhkan pihak 1 dan yang lainnya.

“Sukses atau tidaknya pemilihan demokrasi ini, tergantung dengan masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Namun TNI/Polri akan selalu waspada akan ancaman/hambatan dalam pemilu yang akan terselenggara secara nasional,” jelasnya

Sosialisasi Pemilihan Umum Damai Tahun 2019

Kesbangpol Kota Metro adakan Sosialisasi Dengan Tema, Melalui Sosialisasi Pemilihan Umum Damai Kita Tingkatkan Peran Serta Masyarakat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Yang Aman Tertib Damai Dan Demokratis Di Kota Metro, Rabu (20/03/19).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Grand Sekuntum Kota Metro ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang III Kota Metro Agustin, dan dihadiri Dandim 0411/LT, Polres Metro, KPU Kota Metro, Lurah, RT/RW se Kota Metro serta pamong.

Dalam laporannya, PLT. Kadis Kesbangpol Kota Metro Nur Elham menyampaikan bahwa, kegiatan yang diikuti 260 peserta  ini merupakan tindakan yang dilakukan guna mewujudkan pemilihan umum yang tertib, damai dan demokratis di Kota Metro.

Karena tinggal menghitung beberapa hari lagi, yaitu pada tanggal 17 April tahun 2019 seluruh Indonesia melaksanakan pemilu.”Mari kita semua sukseskan pemilu / pesta rakyat, dengan aman dan demokratis,” jelasnya.

Pada kesempatannya,Staf Ahli Bidang III Kota Metro Agustini yang membuka acara menyampaikan, dengan adanya peran serta dari para RT/RW serta masyarakat pemilu di Kota Metro akan selalu aman, tertib dan dama

“Ya, RT/RW memang memiliki peran serta yang sangat penting dalam hal ini, karena memang merekalah yang bisa mengawasi masyarakat sehingga pemilu dapat terlaksana serentak dan sukses,”

Dari pada itu, Agustin juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Metro agar dapat menentukan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 dan Indonesia menghasilkan pemimpin yang amanah.

Pemerintah Kota Metro Adakan Sosialisasi Pembangunan dan Bisnis Berkelanjutan

Pemerintah Kota Metro melalui BAPPEDA Kota Metro bekerjasama dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR) mensosialisasikan pembangunan dan bisnis berkelanjutan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Senin (10/12/18).

Acara dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Asisten II Setda Kota Metro,  Kepala Bappeda Kota Metro, Staff Ahli Walikota Metro, Tim Teknis Pemerintah Kota Metro, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Metro dan Pelaku Usaha.

Dalam sosialisasi menghadirkan 2 (dua) Narasumber dari Forum CSR Provinsi Lampung Dr. Veronica Saptarini. SH,MM. dan Ketua Umum BAPPEDA Provinsi Lampung yang diwakili Kabid Perencanaan dan Perekonomian Bobby Irawan, SE, MSi.

Walikota Metro yang diwakili oleh Wakil Walikota, Djohan menyampaikan bahwa CBR yang diberikan oleh pelaku usaha merupakan amanat dari undang-undang republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

“Dimana, pihak swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah juga bertanggung jawab terhadap perkembangan daerah setempat,” ujarnya.

Lanjut Djohan, Perkembangan CSR di Kota Metro diharapkan dapat terkoordinasi secara baik dalam menunjang program pembangunan Kota Metro. Dimana dalam hal ini, Pemerintah Kota Metro memberikan keleluasaan dalam melakukan sinergritas program CSR di Kota Metro, sesuai kebijakan pelaku usaha dan pemerintah.

“Pemerintah mengapresiasi kepada para pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Metro dalam bentuk pemberian CSR. Kami berharap para pelaku usaha untuk dapat membelikan CSR-nya secara rutin dan berkelanjutan, guna mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera,” papar Djohan.

Sementara itu Kepala BAPPEDA Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo melaporkan pelaksanaan sosialisasi ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012, tentang tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2016 tentang tanggung jawab Sosial Perusahaan.

“Tujuan sosialisasi diadakan adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan,” ucap Bangkit.

Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tentang pengambilan keputusan terhadap Raperda Kota Metro tentang APBD TA 2019

DPRD Kota Metro kembali menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Metro Pembicaraan Tingkat II tentang pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Metro, Jumat (30/11/2018).


Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda ini, diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Metro, dilanjutkan dengan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, dan Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD Kota Metro.

Walikota Metro, Achmad Pairin, didalam sambutannya mengatakan bahwa pada rapat paripurna tanggal 26 November 2018 lalu, telah disampaikan Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Metro TA 2019. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka rancangan APBD tersebut harus dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setelah adanya persetujuan bersama pada hari ini (Jumat 30 November 2018) akan segera kita serahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung guna dievaluasi, untuk kemudian akan dilaksanakan pengesahan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro”, jelasnya.

Penerapanperencanaan keuangan daerah dan APBD yang dilatarbelakangi oleh meningkatknya tuntutan masyarakat Kota Metro terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan APBD yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Lanjutnya, pada sidang Paripurna ini, telah didengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD yang sangat konstruktif dalam mengkritisi substansi dan materi Rancangan APBD Kota Metro tahun anggaran 2019.

A. Pairin menyampaikan, ada beberapa yang menjadi prioritas bersama dalam penyampaian tersebut, yakni terhadap kegiatan penataan Pasar Cendrawasih, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan terutama pelayanan cuci darah dan klinik jantung di RSUD Ahmad Yani, Peningkatan SDM Aparatur terutama tenaga pendidik, pendukung sarana prasarana maupun peningkatan kapasitas SatpolPP.

Kemudian terhadap beberapa pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan dianggarkan kembali pada tahun 2019 seperti Pembangunan MCC dan Pelaksanaan Perjalanan Umroh serta wisata Rohani akan kami laksanakan dengan reviu dan perbaikan-perbaikan sesuai dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh anggota dewan.

“Terkait dengan hasil reses anggota DPRD untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan lingkungan, bantuan rumah ibadah, pembangunan drainase, dan bantuan sumur bor, tentu kami mengucapkan banyak terimakasih, kerana selain dari, reses tersebut menjadi masukan bagi kami untuk mengetahui kebutuhan rill masyarakat,” terang Pairin.

Tambahnya, ia menjelaskan, sebagian besar hasil reses telah diakomodir dalam perncanaan APBD dengan memperhatikan proporsi wilayah dan kebutuhan konstituen, dan untuk memberikan manfaat nyata secara langsung akan dilakukan percepatan proses administrasi sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat berjalan pada triwulan I tahun 2019.

“Hasil reses, selanjutnya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan bapak dan ibu sehingga perencanaan yang kami lakukan dapat lebih tepat sasaran dengan menetapkan lokasi dan jenis kegiatan, seperti contoh perbaikan Jalan Pala 6 dan 7 Iring Mulyo, kemudian drainase Jalan Merpati Hadimulyo Timur, drainase antara Jalan Bungur dan Jalan Dahlia, pembangunan sumur bor RW 03 RT 19 Kelurahan Purwosari dan rehab bangunan di Kecamatan Metro Timur,” ujarnya.

“Sehubungan dengan saran-masukan tersebut, kembali kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam, dan saran-masukan ini akan kami tindaklanjuti lebih nyata oleh OPD terkait,” ucap Pairin.

Dalam sidang ini, dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Metro, Ketua DPRD Kota Metro beserta jajaran, Fokorpimda Kota Metro, Sekda, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Metro.

Wakil Walikota Metro Djohan, Berikan Jawaban Atas 2 Agenda Penting DPRD

Wakil Walikota Metro Djohan menggantikan Walikota Metro dalam penyampaian Jawaban Walikota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Penyampaian RAPERDA APBD T.A. 2019 dan RAPERDA perubahan atas PERDA No 15 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016-2021, yang berlangsung di Lantai 2 Ruang Sidang DPRD Kota Metro.

Selasa (27/11/2018) Wakil Walikota Metro Djohan juga menyampaikan Jawaban Fraksi-fraksi atas pendapat Walikota Metro terhadap penyampaian RAPERDA Inisiatif DPRD Kota Metro.

Dalam jawabanya, Wakil Walikota Metro Djohan, menjelaskan mengenai proses perubahan Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Metro tahun 2016-2021, bahwa peraturan ini tidak merubah subsitusi kebijakan perubahan Perda. Lebih mengarah pada penataan urusan dan program yang diampu oleh OPD, sehubung dengan terbitnya Perda Kota Metro Nomor 24 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro.

Selanjutnya Djohan menyampaikan, mengenai jawaban atas pandangan Fraksi-Fraksi berdasarkan setiap Fraksi, untuk nota keuangan Perda APBD tahun 2019.

“Untuk jawaban atas pandangan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDIP Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang mengungkit pendapat asli daerah, serta kegiatan yang terkait aspirasi masyarakat, yang memang harus menjadi prioritas. Mengenai masalah infrastruktur, kami terus membangun dan merehabilitasi jalan dan drainase baik melalui APBD, DID maupun dana alokasi khusus,” jawaban juga untuk pandangan Fraksi Golkar.

Lanjutnya untuk bidang kesehatan, telah memprioritaskan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan bayi di Puskesmas maupun di rumah sakit melalui anggaran di tahun 2019. Untuk sektor pendidikan karakter, memang telah menjadi Prioritas di tahun 2019.

“Hal ini sesuai dengan isu dari Pemerintah Pusat melalui peningkatan mutu tenaga didik, kependidikan, maupun siswa. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi seperti worksop, latihan dan sosialisasi,” jawaban ini juga kami sampaikan untuk pandangan Fraksi Partai Golkar dan Gerindra.

Terkait pengelolaan BLUD setelah menjadi UPT Dinas Kesehatan, Rumah Sakit tetap memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang ada. “Dengan ini diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan Kesehatan melalui peningkatan mutu SDM maupun sarana dan prasarana,” jawaban ini juga untuk Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Gerindra.

Selanjutnya terkait masalah aset, telah dilakukan penelusuran aset tanah pada akhir 2017 hingga awal 2018. “Untuk masalah kepegawaian kami sependapat dengan Fraksi PDIP Perjuangan, dalam penempatan pegawai akan dilakukan analisa kebutuhan organisasi dan kompetensi aparatur terlebih dahulu,” jawaban ini sekaligus menjawab pandangan Fraksi Gerindra.

Selanjutnya untuk pembelian mobil pemadam kebakaran akan anggaran dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah. “Terkait smart city kami telah melakukan banyak pelayanan berbasis online pelayanan masyarakat maupun pelayanan birokrasi.
Adapun masalah sanitasi keluarga tahun 2019 melalui program gerbang bumi Sai Wawai kami akan memprioritaskan sasaran pada jamban keluarga,” jawaban ini juga untuk Fraksi PKS.

Selanjutnya untuk sektor pendidikan, kami telah mengalokasi anggaran sebesar 20% yang tersebar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Porapar, Dinas Sosial maupun Kecamatan,serta pada pos belanja tidak langsung untuk kesejahteraan guru formal dan maupun non formal.

Terkait validasi data penerimaan Kartu Indonesia Pintar penentuan sasaran bersifat Top Down melalui sekretariat wakil presiden. Kemudian terkait peningkatan bantuan rumah ibadah, kami sepakat dengan Fraksi PAN.

“Pada tahun 2019 kami telah meningkatkan anggaran bantuan rumah ibadah di Dinas Sosial dan Bagian Kesra. Untuk sektor kesehatan kami memfokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, baik melalui dana APBD Maupun dana alokasi khusus,” ujar Djohan.

Selanjutnya, jawaban atas pandangan Fraksi Golongan Karya yang terkait dengan pembangunan tempat-tempat wisata. “Dan syukur kita mendapatkan dana alokasi khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata Taman Asri. Dan melalui pendanaan APBD, kami juga akan melakukan studi terkait potensi wisata, sebagai sumber pendapatan asli daerah, sesuai dengan visi Kota Metro sebagai Kota Wisata keluarga dapat tercapai pada tahun 2021,” kata Djohan.

Kemudian, untuk peningkatan ekonomi kerakyatan tahun 2019, akan melakukan pembangunan kios Pasar Agung dan Pasar Cendrawasih. Selain itu kami juga akan melakukan perencanaan pasar Terminal, dengan harapan penataan pasar dapat dilakukan secara optimal tanpa menghilangkan fungsi terminal dan tetap memperhatikan kebutuhan pedagang kaki lima,” Jawaban ini kami sampaikan juga untuk pandangan Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra.

Terkait penggunaan dana Kelurahan kami masih menunggu petunjuk teknis. Sementara terkait program kotaku kami akan menunggu kebijakan pemerintah pusat, melalui kementerian PUPR tahun 2019 masih dialokasikan anggaran untuk program kotaku dengan harapan tidak ada lagi wilayah kumuh di Kota Metro.

Mengenai masalah normalisasi anak sungai hal ini sesuai dengan ketentuan kewenangan Balai Besar pengairan Namun demikian Pemerintah Kota Metro tetap mengupayakan dengan mengusulkan kepada pemerintah provinsi Lampung untuk menangani normalisasi anak sungai dan sungai termasuk yang berada di lokasi SMA Yos Sudarso dan RSUD Muhammadiyah.

Untuk program UMKM tahun 2019 kami telah menganggarkan 5 kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM. Saya itu kami telah melakukan sosialisasi dengan pihak perbankan tentang kredit usaha rakyat dengan bunga 0,5%. Harapannya melalui sosialisasi tersebut dapat memberikan akses permodalan cepat kepada pelaku usaha.
Dalam bidang pertanian kami telah menganggarkan dana alat pencacah rumput yang akan dibagikan kepada kelompok tani sesuai regulasi yang ada.

Untuk jawaban Fraksi Kebangkitan Nasional, yang membahas terkait pembangunan gedung sesat Agung Sai Wawai, yang rencananya tahun 2017 telah dianggarkan sebanyak 13,8 miliar yang terealisasikan hanya sebesar 800 juta perencanaan teknis. Tahun 2018 dianggarkan sebesar 26 miliar dan akan direalisasikan sepenuhnya untuk pembangunan fisik awal gedung. Untuk itu pada tahun 2019 sebagai kelanjutan pembangunan fisik dianggarkan kembali sebesar 20 Miliar untuk finishing pembangunan dan interior gedung.

Adapun masalah penggunaan dana blud telah dibayarkan secara bertahap melalui pembiayaan kegiatan Rumah Sakit Ahmad Yani. Untuk itu kita perlu saling mendukung terkait masalah anggaran.

Terkait dengan keterlambatan penyaluran DBH pajak provinsi Pemerintah Kota Metro telah berulang kali melakukan koordinasi dan pendekatan secara formal maupun informal. Perlu Kami laporkan bahwa bulan November ini DBH provinsi yang baru dibayarkan adalah DBH tahun 2017 sebesar 33,1 miliar.

“Berdasarkan hal tersebut tahun 2019 kami memperkirakan pendapat ini sama dengan tahun 2018 dengan harapan Pemerintah Provinsi paling tidak membayarkan piutang di tahun 2018,” ungkap Djohan.

Terakhir , atas pandangan Fraksi Gerindra yang terkait dengan pengelolaan Pasar Cendrawasih. Pemerintah Kota Metro telah memenangkan perkara dengan PT Nolimex Jaya dan sampai saat ini kami melakukan langkah progresif untuk menagih piutang kontribusi yang harus dibayarkan oleh PT Nolimex Jaya.

“Untuk kolam renang Tejosari akan dikaji kembali potensi retribusi atas kolam renang tersebut dan pemeliharaan diserahkan pada dinas porapar. Terkait pemanfaatan fasilitas yang dikelola oleh pihak lain seperti galian kabel optik, pipa gas atau galian telepon, akan kami kaji kembali berdasarkan regulasi yang ada,” tutupnya di akhir penyampaian.

Workshop Daerah Bahas Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Metro

Workshop Daerah dalam rangka Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang membahas tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Metro, yang berlangsung di Ballroom Grand Skuntum, Selasa (06/10/18).

Turut hadir Walikota Metro, Perwakilan Direktur pengembangan PLP DJCK Prov. Lampung, Kepala Satuan Kerja (Satker) PSPLP Prov. Lampung, Kepala Biro Hukum Prov. Lampung, Divisi Pelayanan Hukum & HAM Kanwil Kemenkumham Prov.Lampung, Kepala OPD, Camat & Lurah se-Kota Metro.

Dalam sambutannya Kepala Satker Dradjat Widjunaso, mengajak peserta Workshop agar dapat bersama-sama menyelesaikan Program Raperda pengelolaan air limbah yang kali ini dilaksanakan di Kota Metro.

Tambahnya, Drajat berterimakasih untuk yang sudah ikut partisipasi dalam kegiatan tersebut. “Kedepannya dirinya berharap Kota Metro memiliki Raperda yang bisa mengakomodir air limbah setelah ditanda tangani oleh Walikota yang kemudian di sahkan di tingkat Dewan,” ungkapnya.

Sambutan sekaligus arahan Walikota Metro Achmad Pairin, mengatakan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada hakikatnya dibuat untuk melindungi kualitas air tanah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta upaya meningkatkan pelestarian lingkungan hidup khususnya di Kota Merto.

“Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air dan Limbah Domestik diharapkan nantinya akan menjadi sebuah dasar untuk meningkatkan perhatian semua pihak dalam pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan komprehensif,” kata Pairin.

Lebih lanjut, Achmad Pairin mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman serta Satuan Kerja PSPLP Provinsi Lampung.

“Dimana dari merekalah yang telah mendorong dan menyusun Raperda ini bersama dengan Bagian Hukum Setda Kota Metro dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Sebagaimana telah dilaksanakan beberapa kali workshop, sampai dengan Kegiatan Workshop Akhir pada hari ini. Karena Perda bagi sebuah Kabupaten/Kota adalah merupakan landasan yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan khususnya di Kota Metro yang semakin maju dan berkembang,” tutupnya.