Penandatangan MoU, Walikota Metro Dengan Rektor Malahayati Terkait Pendidikan

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Metro dengan Universitas Malahayati Bandar Lampung tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, di Ruang OR Sekda, Selasa (04/05/2021).

MoU ini berisikan mengenai pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Kota Metro. MoU ini menjadi dasar kerja sama yang nantinya akan disusul dengan pemberian kesempatan pada mahasiswi/mahasiswa kedokteran yang nantinya bisa KOAS di Rumah Sakit Jendral Ahmad Yani.

“Kedepannya Kota Metro akan menjadi kota yang berkelanjutan pembangunannya, dan juga perkembangan akademisnya sesuai dengan 5 program yang sedang dijalankan dalam 100 hari kerja,” ucap Wahdi.

Lanjutnya, tidak hanya itu Rumah Sakit Jendral Ahmad Yani akan menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama. Sebab RS Ahmad Yani sudah sangat memadai dari segi fasilitas maupun kualitasnya.

Rektor Malahayati dr Achmad Farich, juga menandatangani nota kesepahaman ini sebagai payung hukum yang melandasi kerja sama antara kedua belah pihak. Nota kesepahaman ini akan diterangkan dalam bentuk poin-poin kerja sama secara detil dalam MoA-Memorandum of Agreement atau biasa disebut Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi sinergi antara Malahayati dan Pemerintah Kota Metro, untuk mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dari sinilah dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia,” ujarnya. (Ins/Gt)

Pemkot Metro Mengikuti Webinar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Metro – Pemerintah Kota Metro mengikuti webinar tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Webinar yang diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini melibatkan The Asia Foundation (TAF), United States Agency International Development (USAID) bekerja sama dengan Hukum Online dan Justika, Selasa (16/3/2021).

Hadir dalam webinar yang digelar di Ruang OR Sekretariat Daerah (Setda) Kota Metro, adalah Walikota Metro, Wahdi dan Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman serta sejumlah kepala OPD, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Erla, Kepala DP3KB Prayetno, Kepala Bappeda Metro Bangkit, dan lainnya.

Bima Arya ketua APEKSI sekaligus Walikota Bogor, dalam Webinar tersebut menjelaskan tentang dasar hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta menjabarkan tentang upaya hukum apa yang harus sebaiknya dilakukan. Perwakilan USAID dari Amerika juga menjelaskan, bahwa peran pemerintah juga sangat tinggi.

Walikota Metro Wahdi usai mengikuti webinar mengajak untuk lebih aktif lagi dalam melakukan berbagai upaya penanganan baik itu preventif maupun represif. “Ya jadi nanti kita revitalisasi apa yang sudah ada sebelumnya dari DP3KB dan Dinas Kesehatan, karena dulu sudah pernah ada unit penanganan tersebut,” ujarnya.

Di tempat yang sama Prayetno selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (DP3KB) Kota Metro menyatakan bahwa sudah ada UPT yang menangani masalah pengaduan bagi korban kekerasan perempuan dan anak tersebut.

“Sudah ada, namanya PPA jadi kalau ada perempuan atau anak mendapatkan tindakan kekerasan, kita lakukan penjangkauan dan lakukan pendampingan, dan kalau perlu pendampingan psikologis kita sediain,” kata Prayetno.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah naungan DP3KB Kota Metro, UPT PPA menurut Prayetno dalam menjalankan pembiayaan tetap menggunakan dana dari APBD. “Ya karena ini di bawah UPT, unit pelaksana teknis dari APBD,” tutupnya.

18 Pegawai Terima SK Pengangkatan PPPK

Walikota Metro secara resmi memberikan Surat Keputusan (SK) kepada 18 Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK), di OR Setda Pemerintah Daerah Kota Metro, Selasa (16/02/2021).

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Suprapto, mengatakan Pemerintah Kota Metro mendapatkan tambahan alokasi formasi PPPK sebanyak 18 orang.

“18 orang ini yang terdiri dari 10 formasi tenaga guru dan 8 formasi penyuluh pertanian. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil seleksi penerimaan PPPK dari formasi tenaga honorer,” ucap Suprapto.

Lanjutnya, pelaksanaan seleksi PPPK tahap pertama menggunakan sistem CAT UNBK (Ujian Nasiol Berbasis Komputer) dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019 bertempat di SMA Negeri 1 Metro.

“Peserta yang mengikuti seleksi penerimaan PPPK Pemerintah Kota Metro sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang berasal dari eks tenaga honorer kategori 2. Dari jumlah tersebut dinyatakan 18 orang yang lulus seleksi dan mendapatkan penetapan nomor induk PPPK. Serta telah menandatangani perjanjian kerja dengan masa hubungan kerja selama 5 tahun terhitung sejak 1 Januari 2021- 31 Desember 2025,” papar Suprapto.

Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan selamat kepada para penerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Diharapkan akan menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang baik, sehingga dapat mendukung upaya Pemerintah Kota Metro dalam membangun Kota Metro, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Metro khususnya,” ujar Pairin.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro beserta jajarannya, yang telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan terbitnya SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Metro,” kata Pairin.

Di akhir sambutan, Pairin mengharapkan para pegawai dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya. “Sehingga senantiasa mensyukuri dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, demi suksesnya pembangunan di Kota Metro,” ungkapnya. (Ian/Lia).

Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Kota Metro

Apel Kesiapan Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan berlangsung di Jalan A.H Nasution, Senin (21/09/2020).

Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum khususnya kepada semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya apel gabungan kali ini.

“Covid-19 telah menjadi pandemi global yang berpengaruh, terjadinya penurunan ekonomi mengakibatkan para pegawai dirumahkan, oleh karenanya Pemerintah Kota Metro telah memutuskan menjalankan kebiasaan normal baru untuk memulihkan perekonomian di Kota Metro,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pairin menegaskan akan memberikan teguran dan sanksi kepada warga yang tidak menjalankan protokol kesehatan menurut Perwali Nomor 39 Tahun 2020.

“Diantaranya teguran lisan dan tertulis untuk tidak mengulangi atau menandatangani perjanjian, sanksi sosial berupa megucapkan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membersihkan fasilitas umum 30 menit serta penutupan usaha selama 3 x 24 jam ataupun sampai 14 hari,” tegasnya.

Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kota Metro.

Menurut Dandim 0411/LT Letkol Inf Andri Hadiyanto klaster Covid-19 yang pertama merupakan pusat perkantoran.

“Klaster sekarang yang sedang diantisipasi yaitu di pusat perkantoran. Tolong Perwali Nomor 39 dipelajari, dipahami dan pelaksanaanya bisa sampai ke jajarannya dan terlibat langsung sampai satuan terbawah untuk melakukan protokol kesehatan. Mohon juga untuk Walikota agar dikoreksi Perwalinya, sehingga berguna bagi kita bersama,” ujarnya.

Kapolres AKBP Retno Prihawati mengatakan sebagai aparat negara harus bisa membantu masyarakat dalam membangun kesadaran akan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Yang harus dipahami adalah penegakan disiplin ini bukan untuk bersikap arogan, melainkan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan,” tuturnya. (Gt/Tm)

Menko Polhukam Pimpin Rapat Penegakkan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020

Rapat virtual penegakan hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD di ruang OR Setda Kota Metro, Jumat (18/09/2020).

Pada kesempatannya, Mahfud MD mengatakan bahwa rakor tersebut diadakan untuk meneliti segi-segi mana saja yang rawan dan apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya. “Kini Inpres No.6 tahun 2020 tentang kedisiplinan dan penegakan hukum bagi pelanggar covid juga telah berlaku, sehingga Saya berharap dalam pelaksanaannya bisa dipatuhi oleh masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan telah menyelesaikan teknis berupa penyusunan Perbawaslu No 4 tahun 2020, dan mengintruksikan pada jajaran terkait untuk penerapan protokol dan pengawasan terhadap penerapan protokol. Selain itu juga, guna mengingatkan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk segera melakukan koordinasi dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti Satpol PP, Polres hingga Kecamatan untuk berkontribusi dalam pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di masa Pilkada 2020.

Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana juga memberi beberapa masukan terhadapat rakor ini, diantaranya adalah kepada seluruh peserta Pilkada dimohon untuk menjunjung tinggi protokol kesehatan, KPU dan BAWASLU perlu melibatkan Satgas Covid terutama dalam kampanye dan perhitungan suara, mendorong sosialisasi Pilkada sehat kepada seluruh pemilih, dan Satgas perlu melakukan survei kepada masyarakat untuk mengantisipasi kelonjakan terutama pada Provinsi Banten, Sumut, Kalsel, Bali dan Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan rapat ini sangat penting. Ada beberapa tahapan kritis terjadinya kerumunan masa yg mengakibatkan penularan Covid-19 dalam Pilkada tahun 2020. “Setiap daerah diminta untuk melaksanakan rapat koordinasi, kerumunan masa itu terjadi karena kurangnya koordinasi tentang jaga jarak. Oleh karena itu, Raperda harus dilaksanakan dan terdiri dari 3 poin yaitu mensosialisasikan tahapan Pilkada, mensosialisasikan aturan-aturan dari KPU, serta untuk mematuhi pelaksanaan Pilkada seperti adanya kegiatan deklarasi kontestan yang disaksikan Parpolnya di daerah masing-masing agar mereka patuh kepada protokol kesehatan,” tuturnya.

Lanjutnya beliau menjabarkan ada 2 hari yang berpotensi menyebabkan kerumunan masa. “Tanggal 23 September nanti penetapan pasangan calon oleh KPUD untuk masing-masing daerah, dimana ini akan menimbulkan kerumunan massal ataupun anarkis. Tanggal 24 September yaitu pengundian nomor pasangan calon. Sehingga ini tidak boleh terjadi pengumpulan massa baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain-lain,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Asisten I Ridhwan, Asisten II Yeri Ehwan, dan Kepala Satpol PP Imron. (Ga/TM).

Pemkot Metro Gelar Rapat Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes

Pemerintah Kota Metro adakan rapat sosialisasi Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Metro, yang berlangsung di OR Setda, Rabu (16/09/2020).

Perwali penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes tersebut ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari 9 bab dan beberapa pasal, dan diperlukan sanksi tegas bagi pelanggar khususnya di Kota Metro.

Kabag Hukum Pemkot Metro, Ika Pusparini A.J yang juga selaku pemateri mengatakan, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat (fasilitas umum), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga kontrak.

“Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan juga akan diberlakukan pada tempat dan fasilitas umum seperti tempat pembelajaran, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran/tempat kerja, tempat ibadah, pusat perbelanjaan/pasar, taman dan area publik lainnya, serta transportasi umum,” terang Ika.

Rancangan peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Lanjutnya, dalam arahan Kapolres Metro AKBP Retno Prihawati menyampaikan, bahwa permasalahan Covid-19 ini merupakan tanggung jawab kita semua.

“Sekarang penambahan Kasus Positif Covid-19 di Kota Metro semakin banyak. Dengan adanya Perwali Nomor 39 tahun 2020 ini, mudah-mudahan menjadi salah satu upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Kapolres Metro.

Tambahnya, Kapolres mengatakan, dalam penegakan disiplin melalui Operasi Yustisi, telah dilakukan secara masif dan serentak, dilaksanakan secara statis dan mobile, operasi dilaksanakan secara humanis memperhatikan kearifan lokal.

Sementara itu, Dandim 0411/LT , Letkol Inf Andri Hadiyanto menyampaiakan harapan untuk semua OPD harus konsisten dan kerja sama dalam upaya mencegah penyebarluasan Covid-19 ini.

“Sekarang kondisi Covid-19 semakin meningkat di Kota Metro, jika kita bergerak bersama kita bisa melawan Covid-19. Dan selanjutnya, sesuai dengan Perwali ini kami siap mendukung,” tegas Dandim 0411/LT tersebut. (In/La)