18 Pegawai Terima SK Pengangkatan PPPK

Walikota Metro secara resmi memberikan Surat Keputusan (SK) kepada 18 Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK), di OR Setda Pemerintah Daerah Kota Metro, Selasa (16/02/2021).

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Suprapto, mengatakan Pemerintah Kota Metro mendapatkan tambahan alokasi formasi PPPK sebanyak 18 orang.

“18 orang ini yang terdiri dari 10 formasi tenaga guru dan 8 formasi penyuluh pertanian. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil seleksi penerimaan PPPK dari formasi tenaga honorer,” ucap Suprapto.

Lanjutnya, pelaksanaan seleksi PPPK tahap pertama menggunakan sistem CAT UNBK (Ujian Nasiol Berbasis Komputer) dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019 bertempat di SMA Negeri 1 Metro.

“Peserta yang mengikuti seleksi penerimaan PPPK Pemerintah Kota Metro sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang berasal dari eks tenaga honorer kategori 2. Dari jumlah tersebut dinyatakan 18 orang yang lulus seleksi dan mendapatkan penetapan nomor induk PPPK. Serta telah menandatangani perjanjian kerja dengan masa hubungan kerja selama 5 tahun terhitung sejak 1 Januari 2021- 31 Desember 2025,” papar Suprapto.

Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan selamat kepada para penerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Diharapkan akan menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang baik, sehingga dapat mendukung upaya Pemerintah Kota Metro dalam membangun Kota Metro, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Metro khususnya,” ujar Pairin.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro beserta jajarannya, yang telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan terbitnya SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Metro,” kata Pairin.

Di akhir sambutan, Pairin mengharapkan para pegawai dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya. “Sehingga senantiasa mensyukuri dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, demi suksesnya pembangunan di Kota Metro,” ungkapnya. (Ian/Lia).

Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Kota Metro

Apel Kesiapan Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan berlangsung di Jalan A.H Nasution, Senin (21/09/2020).

Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum khususnya kepada semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya apel gabungan kali ini.

“Covid-19 telah menjadi pandemi global yang berpengaruh, terjadinya penurunan ekonomi mengakibatkan para pegawai dirumahkan, oleh karenanya Pemerintah Kota Metro telah memutuskan menjalankan kebiasaan normal baru untuk memulihkan perekonomian di Kota Metro,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pairin menegaskan akan memberikan teguran dan sanksi kepada warga yang tidak menjalankan protokol kesehatan menurut Perwali Nomor 39 Tahun 2020.

“Diantaranya teguran lisan dan tertulis untuk tidak mengulangi atau menandatangani perjanjian, sanksi sosial berupa megucapkan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membersihkan fasilitas umum 30 menit serta penutupan usaha selama 3 x 24 jam ataupun sampai 14 hari,” tegasnya.

Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kota Metro.

Menurut Dandim 0411/LT Letkol Inf Andri Hadiyanto klaster Covid-19 yang pertama merupakan pusat perkantoran.

“Klaster sekarang yang sedang diantisipasi yaitu di pusat perkantoran. Tolong Perwali Nomor 39 dipelajari, dipahami dan pelaksanaanya bisa sampai ke jajarannya dan terlibat langsung sampai satuan terbawah untuk melakukan protokol kesehatan. Mohon juga untuk Walikota agar dikoreksi Perwalinya, sehingga berguna bagi kita bersama,” ujarnya.

Kapolres AKBP Retno Prihawati mengatakan sebagai aparat negara harus bisa membantu masyarakat dalam membangun kesadaran akan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Yang harus dipahami adalah penegakan disiplin ini bukan untuk bersikap arogan, melainkan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan,” tuturnya. (Gt/Tm)

Menko Polhukam Pimpin Rapat Penegakkan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020

Rapat virtual penegakan hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD di ruang OR Setda Kota Metro, Jumat (18/09/2020).

Pada kesempatannya, Mahfud MD mengatakan bahwa rakor tersebut diadakan untuk meneliti segi-segi mana saja yang rawan dan apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya. “Kini Inpres No.6 tahun 2020 tentang kedisiplinan dan penegakan hukum bagi pelanggar covid juga telah berlaku, sehingga Saya berharap dalam pelaksanaannya bisa dipatuhi oleh masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan telah menyelesaikan teknis berupa penyusunan Perbawaslu No 4 tahun 2020, dan mengintruksikan pada jajaran terkait untuk penerapan protokol dan pengawasan terhadap penerapan protokol. Selain itu juga, guna mengingatkan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk segera melakukan koordinasi dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti Satpol PP, Polres hingga Kecamatan untuk berkontribusi dalam pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di masa Pilkada 2020.

Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana juga memberi beberapa masukan terhadapat rakor ini, diantaranya adalah kepada seluruh peserta Pilkada dimohon untuk menjunjung tinggi protokol kesehatan, KPU dan BAWASLU perlu melibatkan Satgas Covid terutama dalam kampanye dan perhitungan suara, mendorong sosialisasi Pilkada sehat kepada seluruh pemilih, dan Satgas perlu melakukan survei kepada masyarakat untuk mengantisipasi kelonjakan terutama pada Provinsi Banten, Sumut, Kalsel, Bali dan Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan rapat ini sangat penting. Ada beberapa tahapan kritis terjadinya kerumunan masa yg mengakibatkan penularan Covid-19 dalam Pilkada tahun 2020. “Setiap daerah diminta untuk melaksanakan rapat koordinasi, kerumunan masa itu terjadi karena kurangnya koordinasi tentang jaga jarak. Oleh karena itu, Raperda harus dilaksanakan dan terdiri dari 3 poin yaitu mensosialisasikan tahapan Pilkada, mensosialisasikan aturan-aturan dari KPU, serta untuk mematuhi pelaksanaan Pilkada seperti adanya kegiatan deklarasi kontestan yang disaksikan Parpolnya di daerah masing-masing agar mereka patuh kepada protokol kesehatan,” tuturnya.

Lanjutnya beliau menjabarkan ada 2 hari yang berpotensi menyebabkan kerumunan masa. “Tanggal 23 September nanti penetapan pasangan calon oleh KPUD untuk masing-masing daerah, dimana ini akan menimbulkan kerumunan massal ataupun anarkis. Tanggal 24 September yaitu pengundian nomor pasangan calon. Sehingga ini tidak boleh terjadi pengumpulan massa baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain-lain,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Asisten I Ridhwan, Asisten II Yeri Ehwan, dan Kepala Satpol PP Imron. (Ga/TM).

Pemkot Metro Gelar Rapat Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes

Pemerintah Kota Metro adakan rapat sosialisasi Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Metro, yang berlangsung di OR Setda, Rabu (16/09/2020).

Perwali penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes tersebut ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari 9 bab dan beberapa pasal, dan diperlukan sanksi tegas bagi pelanggar khususnya di Kota Metro.

Kabag Hukum Pemkot Metro, Ika Pusparini A.J yang juga selaku pemateri mengatakan, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat (fasilitas umum), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga kontrak.

“Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan juga akan diberlakukan pada tempat dan fasilitas umum seperti tempat pembelajaran, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran/tempat kerja, tempat ibadah, pusat perbelanjaan/pasar, taman dan area publik lainnya, serta transportasi umum,” terang Ika.

Rancangan peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Lanjutnya, dalam arahan Kapolres Metro AKBP Retno Prihawati menyampaikan, bahwa permasalahan Covid-19 ini merupakan tanggung jawab kita semua.

“Sekarang penambahan Kasus Positif Covid-19 di Kota Metro semakin banyak. Dengan adanya Perwali Nomor 39 tahun 2020 ini, mudah-mudahan menjadi salah satu upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Kapolres Metro.

Tambahnya, Kapolres mengatakan, dalam penegakan disiplin melalui Operasi Yustisi, telah dilakukan secara masif dan serentak, dilaksanakan secara statis dan mobile, operasi dilaksanakan secara humanis memperhatikan kearifan lokal.

Sementara itu, Dandim 0411/LT , Letkol Inf Andri Hadiyanto menyampaiakan harapan untuk semua OPD harus konsisten dan kerja sama dalam upaya mencegah penyebarluasan Covid-19 ini.

“Sekarang kondisi Covid-19 semakin meningkat di Kota Metro, jika kita bergerak bersama kita bisa melawan Covid-19. Dan selanjutnya, sesuai dengan Perwali ini kami siap mendukung,” tegas Dandim 0411/LT tersebut. (In/La)

Walikota Metro Beri Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemkot Metro akan berikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. “Sanksinya ada 2 kategori yakni untuk perseorangan dan perusahaan, mulai dari teguran sampai pembekuan sementara izin usaha,” terang Walikota Metro, Selasa (15/09/2020).

Meski demikian, Achmad Pairin yang saat itu didampingi Kabag Hukum Setda Kota Metro menjelaskan, bagi masyarakat yang melanggar juga akan diberikan sanksi berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membacakan butir-butir Pancasila. Namun, untuk yang berkali melanggar maka akan dikenakan sanksi membersihkan fasilitas umum selama 30 menit, dan dalam menegakkan aturan ini nantinya akan diturunkan tim dari Satuan Pol PP. 

“Pemberlakuan aturan tersebut dilakukan dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus diseases 2020 di Kota Metro. 

“Selain itu, tempat berkerumun juga akan ditinjau dengan harapan Covid-19 di Metro menurun dan dapat memutus mata rantai penyebaran, sehingga dapat menjadi zona hijau kembali,” pungkas Achmad Pairin. 

Kerja Sama RSUD Ahmad Yani Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro

Direktur Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Metro dan Kepala Kejaksaan Negeri Metro menandatangani perjanjian kerja sama yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Kamis (03/09/2020), dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani dan para pejabat Kejaksaan Negeri Metro.

Direktur Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Metro Trestyawaty Tondi Nasution mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan perwujudan komitmen bersama sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani dan Kejaksaan Negeri Metro.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kesepakatan bersama ini, dengan harapan nantinya dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Metro Riki S. Tarigan sangat bangga bisa hadir di RSUD serta dapat melihat langsung semua tenaga medis yang telah berjuang keras pada masa pandemi Covid-19.

Terkait perjanjian kerja sama ini yakni tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Kejari Metro berharap kesepakatan bersama ini dapat mewujudkan visi dan misi kedua lembaga dan dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

“Kami berterima kasih atas kepercayaannya sehingga terjadinya kerja sama ini, semoga dapat mewujudkan visi dan misi kedua lembaga kedepannya,” tuturnya.

Di akhir acara, dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dan foto bersama. (dk/nv)