Satgas Penanganan Covid-19 Kota Metro Adakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Penanganan Covid-19 Serta Pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Metro

0 Comments

Dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Metro menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Penanganan Covid-19 serta Pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Metro. Rapat Evaluasi ini di laksanakan di Guest House Rumah Dinas Walikota Metro, Selasa (10/08/2021).

Plt Asisten I Kota Metro, Ika Pusparini mengatakan, rapat ini sebagai respon cepat Pemerintah Kota Metro dalam menanggapi Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021. Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinilai penting untuk optimalisasi perannya dalam menangani pandemi Covid-19.

Ika juga menjelaskan, dalam isi Instruksi Kemendagri Nomor 32 tahun 2021 adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro level 3 di Kota Metro diperpanjang mulai tanggal 10 – 23 Agustus. PPKM berbasis Mikro tersebut juga diperkuat dengan pendirian posko di masing-masing kelurahan, dengan tujuan mampu membantu pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian Covid-19 serta pelaksanaan Testing, Tracing maupun Treatment (3T). Pihaknya menilai tidak hanya jajaran TNI-Polri, tenaga kesehatan dan dinas terkait yang menangani hal tersebut, melainkan peran masyarakat dalam hal ini juga diperlukan.

Pemerintah Kota Metro akan segera menyusun upaya-upaya yang sesuai dan tercantum di peraturan Kemendagri tersebut.

Walikota Metro Wahdi Siradjuddin juga menjelaskan adanya upaya Pemerintah Kota Metro dalam PPKM diperketat yaitu telah membentuk tim satgas monev KTN, membentuk tim Yustisi, Tim Sosialisasi, Tim Pemantau Obat, Tim Siaga Oksigen, Tim data Olah dan Lapor.

“Tidak hanya itu saja, kami juga melakukan cek poin di 5 titik masuk kota dan penyekatan mobilitas masyarakat di 12 titik,” ucapnya.

Lanjutnya, Wahdi juga memaparkan bahwa banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh virus Covid-19 yaitu, dampak ekonomi masyarakat semakin memprihatinkan, dengan adanya penyekatan masyarakat sulit dalam beraktifitas dalam jual beli, dan juga dampak psikologis yang dihadapi masyarakat.

Sesuai isi Instruksi Kemendagri Nomor 32 tahun 2021, Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan kapasitas 50%, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja diberlakukan 75% WFH dan 25% WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dengan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dan peraturan lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Basuki, juga menanggapi bahwa pembelajaran akan tetap berjalan sesuai dengan Instruksi Kemendagri, tetapi juga perlunya persetujuan orang tua murid.

“Pembelajaran yang akan dilakukan secara tatap muka harus atas persetujuan orang tua murid, semua pengajar juga harus sudah melakukan vaksinasi, dan seluruh siswa dalam melakukan pembelajaran harus selalu patuh protokol kesehatan,” ucapnya. (Ins/ian)

Leave a Reply

Your email address will not be published.