Wali Kota Metro menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Metro dalam rangka penyampaian Surat Keputusan (SK) DPRD tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025, yang menjadi titik penting dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Metro, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota dewan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam agenda utama rapat, DPRD Kota Metro secara resmi menyampaikan SK berisi rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025, yang merupakan rekomendasi dari hasil pembahasan dan kajian mendalam DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun berjalan.
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, atas dedikasi dan pemikiran konstruktif dalam mengkaji dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, kepala daerah yang menjadi bagian penting dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif.
Untuk itu, Bambang menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.
“Rekomendasi DPRD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen evaluasi berbasis hasil (outcome) dan rekomendasi yang akan menjadi pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta perbaikan kebijakan pembangunan ke depan,”ungkap Bambang dalam rapat tersebut, Kamis (30/04/2026).
Dalam pemaparannya, Wali Kota Metro juga menyampaikan sejumlah capaian indikator makro pembangunan sepanjang tahun 2025 yang telah menunjukkan tren positif, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat mencapai 81,22, rata-rata lama sekolah 11,19 tahun, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,97, serta cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 99,96 persen.
“Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek mikro yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan,”tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Metro juga menguraikan empat langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah daerah yaitu, pertama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan digitalisasi, termasuk penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi dalam peningkatan retribusi dan pengawasan sektor usaha.
“Kedua, penguatan manajemen infrastruktur terpadu di tengah keterbatasan fiskal akibat penurunan dana transfer dari pemerinpinggiran,”jelasnya.
Meski demikian, Bambang menekankan bahwa Pemerintah Kota Metro tetap berkomitmen menjalankan pembangunan secara efisien dan terukur, termasuk dalam penanganan sistem drainase perkotaan serta pelaksanaan program penerangan jalan umum di wilayah pinggiran.
“Ketiga, percepatan penanganan stunting secara terintegrasi dengan prevalensi stunting sebesar 14,8 persen pada tahun 2024, untuk itu pemerintah daerah akan mengoptimalkan intervensi lintas sektor mulai dari layanan kesehatan, sanitasi, penyediaan air bersih hingga edukasi keluarga.Serta melakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang juga, menjadi prioritas utama,”tegasnya..
Keempat, Pemerintah Kota Metro juga akan melakukan pembenahan tata kelola aset daerah serta penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) dalam penertiban legalitas aset dan penerapan prinsip meritokrasi guna meningkatkan profesionalisme birokrasi.
Tak sampai disitu, Wali Kota Metro juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan hexa-helix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, komunitas, dan media dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saya juga meminta seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun rencana aksi (action plan) berdasarkan rekomendasi DPRD dengan indikator yang terukur dan evaluasi berkala, mengingat keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari dokumen perencanaan, tetapi dari implementasi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ungkap Bambang.
Sebagai Wali Kota Metro, Bambang juga berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan terus terjaga guna mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius,” serta mendorong kemajuan yang berkelanjutan. (Yud/Sr)
