DPRD Kota Metro Gelar 2 Agenda Penting, Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah

Informasi Pemerintah Kota Metro  > Infrastruktur, Kota Metro, Lingkungan, Pembangunan, Pemerintahan >  DPRD Kota Metro Gelar 2 Agenda Penting, Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah
0 Comments

DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang Pengambilan Keputusan Bersama terhadap APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2022, dan Jawaban Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2021-2041.

Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Metro, Walikota Metro Wahdi mengatakan diskusi dan musyawarah telah dilaksanakan untuk menyempurnakan rencana anggaran program sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan.

“Terkait dengan Raperda APBD terlebih dahulu akan di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Yang selanjutnya hasil dari evaluasi akan kami tindaklanjuti bersama, guna mewujudkan pembangunan yang akuntabel dan tepat sasaran,” kata Wahdi, Jumat (26/11/2021).

Wahdi juga mengucapkan terima kasih kepada anggota yang telah bekerja keras atas menyusun kebijakan penganggaran ini sehingga mencapai sebuah kesepakatan.

“Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan rekan-rekan Pemerintah Kota Metro yang telah bekerja keras menyusun kebijakan,” ucapnya.

Terkait perkembangan ruang wilayah, Wahdi mengatakan Kota Metro mengalami peningkatan aktivitas pergerakan manusia, perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Luas wilayah Kota Metro berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Metro sebelumnya adalah 6.874 Ha, dan saat ini berjumlah menjadi 7.321 Ha atau 73,21 Km persegi.

“Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 111 tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Metro dan batas daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Kota Metro Provinsi Lampung. Berdasarkan peta rupa bumi sekala 1:25.000 dan kenampakan dari peta citra satelit. Untuk perubahan kawasan-kawasan lainnya sudah menyesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di kota Metro,” paparannya.

Lanjutnya, Wahdi menjelaskan mengenai pengembangan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat undang-undang nomor 26 Tahun 2007, di Kota Metro seluruhnya dapat bersifat buatan. Untuk revitalisasi RT alami yang direncanakan selama kurang waktu 20 tahun ke depan, meliputi pengembangan taman kota, pengembangan Taman Kecamatan, pengembangan Taman RW, penyediaan pemakaman, penyediaan RTH dalam kawasan peruntukan industri dan penyediaan RTH dalam kawasan perumahan.

Sementara untuk menjawab Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kota Metro tahun 2021-2041, salah satu dari strategi peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu. Hal ini dengan sistem regional dan berwawasan lingkungan, dengan meningkatkan kualitas jaringan jalan eksisting, mendukung pembangunan jalan baru pada kawasan pinggiran kota. Selain itu juga dengan pembangunan jalan lingkar yang berhubungan dengan wilayah Kota Metro, untuk mendukung terwujudnya keseimbangan perkembangan antar wilayah.

“Kota Metro berencana membuat sistem jaringan kereta api antar kota yang meliputi jalur Rejosari-Metro dan jalur Metro-Sukadana. Hal ini tercantum dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung. Mengenai waktu dan realisasi rencana pembangunannya pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung,” paparnya.

Sedangkan adanya exit tol yang dekat dengan pintu masuk Kota Metro, menjadikan Kota Metro sebagai titik persinggahan. Selain itu, Kota Metro juga direncanakan sebagai kota penyangga dari kawasan metropolitan Bandar Lampung.

“Di mana Kota Metro memiliki andil penting dalam jalur transportasi dan aktivitas pengendara barang, manusia dan perkembangan sumber daya manusia.
Ditambah lagi Kota Metro banyak fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang diperuntukan masyarakat di dalam kota maupun kabupaten lain,” ungkapnya.

Dengan adanya undang-undang nomor 26 Tahun 2007, tentang penataan ruang, undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang . Dan Perda Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2019, tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Lampung tahun 2009-2029, maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kota Metro.

“Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum perlu ditetapkan peraturan daerah Kota Metro tentang rencana tata ruang wilayah Kota Metro tahun 2021 2041,” pungkas Wahdi.(Lia/Agr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *