Pemerintah Kota Metro terus memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik secara mudah dan setara. Tertib administrasi kependudukan menjadi fondasi dalam pemenuhan berbagai kebutuhan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga layanan perbankan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, saat memimpin apel pagi mingguan Pemerintah Kota Metro di Halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (28/9/2026).
Ahmad menegaskan, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen penting yang menjadi dasar masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.
Menurutnya, administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan kelengkapan dokumen, tetapi berkaitan langsung dengan kepastian masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
“Administrasi kependudukan memang bukan pelayanan dasar, tetapi merupakan dasar dari seluruh pelayanan. Karena itu, pelayanan Adminduk tidak boleh main-main, tidak boleh lambat, tidak boleh dipersulit, dan tidak boleh diskriminatif,” tegas Ahmad.
Ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk terus menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, ramah, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Ahmad Hari, juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Adminduk. Menurutnya, transformasi digital perlu diarahkan untuk memangkas proses yang tidak perlu sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan.
“Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Permudah akses warga yang akan melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan optimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan dapat dilakukan secara daring, transparan, dan selesai tepat waktu,” ujarnya.
Selain memperkuat layanan berbasis teknologi, Ahmad meminta Dinas Dukcapil terus mengembangkan inovasi pelayanan jemput bola. Pemerintah, kata dia, harus hadir mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya menunggu warga datang ke kantor pelayanan.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui perekaman KTP elektronik bagi warga yang memasuki usia wajib KTP, termasuk menyasar pelajar di sekolah-sekolah. Pelayanan juga perlu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk melalui pelayanan di rumah.
Jangkauan pelayanan Adminduk juga didorong hingga tingkat kelurahan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan dengan lebih mudah dan efisien.
“Pemerintah harus hadir memberikan kemudahan. Jangan sampai masyarakat yang memiliki keterbatasan akses justru kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan,” kata Ahmad.
Dalam arahannya, Ahmad juga menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Kota Metro tidak dipungut biaya. Ia meminta seluruh aparatur, baik di lingkungan Dinas Dukcapil, kecamatan maupun kelurahan, menjaga integritas dan tidak melakukan praktik percaloan maupun pungutan liar.
“Jangan ada oknum pegawai, baik di dinas, kecamatan maupun kelurahan, yang mencoba menjadi calo atau meminta imbalan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Ahmad menambahkan, Pemerintah Kota Metro tidak akan menoleransi aparatur yang terbukti melakukan pungutan dalam pelayanan Adminduk. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pungutan atau pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pada kesempatan tersebut, Ahmad turut mengapresiasi kinerja Dinas Dukcapil Kota Metro yang telah memperoleh predikat Pelayanan Prima serta Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Lebih lanjut, Ahmad mengimbau masyarakat memastikan dokumen kependudukan diri dan keluarga tetap lengkap serta melakukan pembaruan apabila terjadi perubahan data.
Ia juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Metro beserta keluarganya menjadi contoh dalam pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Seluruh ASN Pemerintah Kota Metro beserta keluarganya saya minta menjadi role model dengan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital di handphone masing-masing,” katanya.
Aktivasi IKD dapat dilakukan melalui petugas Dinas Dukcapil maupun layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro. Pemanfaatan IKD diharapkan turut memperkuat transformasi digital sekaligus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin praktis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Mengakhiri arahannya, Ahmad mengingatkan seluruh ASN Pemerintah Kota Metro untuk terus menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Resapi sumpah dan janji sebagai pegawai, terapkan integritas dalam bekerja, dan berikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Metro,” pungkasnya. (Tm/Md/Sr)
