Jakarta – Pemerintah Kota Metro bersama kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI dalam pelaksanaan program perumahan dan permukiman yang di gelar di Gedung Wisma Mandiri 2 Jl. M.H Thamrin Lt.21 No.05 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (06/04/2026).
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa ketersediaan hunian yang layak, lingkungan permukiman yang sehat, serta dukungan infrastruktur dasar menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
“Perumahan dan kawasan permukiman bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” ujarnya.
Sebagai salah satu pusat pelayanan regional di Provinsi Lampung, Kota Metro menghadapi dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian yang hingga kini masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
“Di antaranya masih ditemukannya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), adanya backlog perumahan, keberadaan kawasan permukiman kumuh, serta belum optimalnya pemanfaatan aset tanah daerah. Selain itu, ketimpangan dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) juga menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkap Bambang.
Lebih lanjutnya, ia mengungkapkan permasalahan terkait adanya kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan ketersediaan perumahan saat ini. “Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi, tidak bisa hanya sektoral,” ujarnya.
Dalam kesempatannya, Wali Kota Metro juga menyampaikan karakteristik persoalan perumahan dan permukiman bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, hingga legalitas. Hal ini menuntut adanya intervensi yang adaptif dan berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, Pemkot Metro memandang penting adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, guna mempercepat penanganan berbagai persoalan yang ada.
“Kami berharap adanya dukungan program dan fasilitasi dari pemerintah pusat, sehingga upaya penanganan RTLH, pengurangan backlog perumahan, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.
Melalui sinergi ini, Pemkot Metro juga mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk penyediaan perumahan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai penunjang kawasan permukiman yang layak.
“Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat. Pemkot Metro optimistis, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya saat ditanyai tim Humas Kominfo Metro. (Bse/Yd/Sr)
