Kabupaten Solok — Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Metro resmi memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang pemenuhan kebutuhan barang pokok strategis, khususnya komoditas bawang merah.
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Solok, Kamis (30/07/2026), menjadi langkah konkret dalam membangun sistem distribusi pangan yang berkelanjutan antara daerah produsen dan daerah perdagangan atau konsumen.
Kerja sama tersebut tidak hanya diwujudkan dalam skema Government to Government (G2G) antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Metro, tetapi juga diperkuat melalui pola Business to Business (B2B) yang mempertemukan pelaku usaha atau offtaker dari Kota Metro dengan petani maupun pengepul bawang merah di Kabupaten Solok.
Skema ini difasilitasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan.
Kolaborasi ini menjadi semakin strategis mengingat Kabupaten Solok merupakan salah satu sentra hortikultura terbesar di Sumatera, serta menjadi sentra produksi bawang merah terbesar kedua di Indonesia setelah Kabupaten Brebes.
Kerja sama antar daerah ini juga sejalan dengan mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian inflasi. Bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Dengan mengedepankan prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Implementasinya diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan, hingga pengembangan kerja sama antardaerah sebagai instrumen menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani di Kabupaten Solok.
“Kerja sama dengan Pemerintah Kota Metro menjadi langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok, memperluas pemasaran hasil pertanian, sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat nyata bagi kedua daerah serta mendukung upaya nasional dalam menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi,” ujar Bupati Solok.
Sementara itu, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso menegaskan bahwa Kota Metro memandang Kabupaten Solok sebagai mitra strategis dalam menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan, khususnya bawang merah, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi ketika terjadi gangguan pasokan.
“Kami melihat potensi besar Kabupaten Solok dalam sektor pertanian, khususnya komoditas bawang merah. Potensi tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Kota Metro yang terus berupaya menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama ini kami bangun bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi sebagai fondasi sistem distribusi pangan yang berkelanjutan,” kata Wali Kota Metro.
Ia menambahkan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama tersebut merupakan komitmen nyata dalam membangun kolaborasi yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi pelaku usaha dan masyarakat.
“PKS ini bukan sekadar tanda tangan di atas selembar kertas di atas meja saja, tetapi komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pasokan pangan, menciptakan stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan di kedua daerah,” Katanya.
Kolaborasi antara daerah penghasil dan daerah konsumen adalah kunci pengendalian inflasi. Ketika pasokan terjamin dan distribusi berjalan lancar, harga menjadi lebih stabil dan masyarakatlah yang akan merasakan manfaat paling besar. Inilah semangat yang kami bangun bersama Pemerintah Kabupaten Solok,” tegas Wali Kota Metro.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan terbangun rantai pasok pangan yang lebih efisien dari sentra produksi hingga pasar konsumen. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan petani diyakini akan menjadi model kolaborasi yang mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus memberikan kepastian usaha bagi petani dan pelaku distribusi di kedua daerah.(BSR)
