Penguatan sinergi antarlembaga pemerintahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Lampung, Maulidi Hilal, beserta jajaran kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) dan kepala rumah tahanan (Karutan) se-Provinsi Lampung di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Jumat (30/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Metro dan jajaran pemasyarakatan, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kehadiran rombongan Kanwil Ditjenpas Lampung di Kota Metro merupakan bagian dari agenda safari pembinaan jasmani. bersama ajaran pemasyarakatan turut mengunjungi wilayah kerja yang memiliki dua unit pelaksana teknis, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Metro dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Metro.
Di sela agenda tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik sebagai bentuk keterbukaan Pemerintah Kota Metro dalam membangun komunikasi dan memperkuat hubungan dengan instansi vertikal yang menjalankan fungsi pelayanan publik di daerah.
Untuk itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Lampung, Maulidi Hilal, menyampaikan apresiasi atas sambutan serta perhatian yang diberikan Wali Kota Metro terhadap jajaran pemasyarakatan, khususnya Lapas dan Bapas Metro.
Menurutnya, pertemuan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar agenda silaturahmi tetapi hubungan yang harmonis antara instansi vertikal dan pemerintah daerah merupakan modal penting untuk membangun koordinasi yang efektif serta memperkuat kontribusi masing-masing lembaga bagi kepentingan masyarakat.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Pak Wali Kota yang secara spontan mengundang kami, sekaligus kami manfaatkan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan terima kasih atas perhatian luar biasa beliau terhadap Bapas dan Lapas Metro,” ujar Maulidi.
Ia berharap, hubungan baik tersebut dapat terus dipelihara dan dikembangkan menjadi sinergi kelembagaan yang berkesinambungan, meskipun instansi vertikal dan pemerintah daerah memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang berbeda, keduanya berada dalam satu orientasi pengabdian, yakni berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, hubungan ini dapat terus terjalin. Sebagai organisasi vertikal dan pemerintah daerah, kita sama-sama memiliki kewajiban untuk membangun dan mencerdaskan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan melalui tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut positif kunjungan jajaran Kanwil Ditjenpas Lampung sebagai lintas institusi sebagai elemen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Bambang menegaskan, Pemerintah Kota Metro senantiasa membuka ruang koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi vertikal yang menjalankan tugas di wilayah Kota Metro.
Menurutnya, perbedaan kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan tidak seharusnya menjadi sekat dalam membangun komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Perhatian terhadap keberadaan Lapas dan Bapas, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya membangun hubungan pemerintahan yang saling mendukung,” tuturnya.
Terlebih, penyelenggaraan pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga menyangkut proses reintegrasi sosial dan kesiapan warga binaan untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.
“Haeapannya hubungan baik yang telah terbangun dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi yang lebih intensif dan kolaborasi konkret sesuai tugas serta kewenangan masing-masing institusi,” ujarnya.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan. Sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran pemasyarakatan bukan semata-mata membangun hubungan antarlembaga, melainkan juga memperkuat tanggung jawab bersama dalam menghadirkan pelayanan publik, pembinaan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. (Yl/Tm)
