Pemerintah Kota Metro mengikuti tahapan verifikasi lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Selasa (27/10/2026).
Pada kesempatan tersebut, Kota Metro mengikuti tahapan verifikasi bersama Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Magelang dan menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap penyelenggaraan PUG berdasarkan pelaksanaan program dan kebijakan pada tahun 2025.
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Kemen PPPA RI, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, mengatakan verifikasi lapangan merupakan tahapan penting untuk memastikan kesesuaian data dan informasi yang telah disampaikan pemerintah daerah dalam proses penilaian PPE Tahun 2026.
“Verifikasi lapangan ini merupakan bagian penting dari evaluasi penyelenggaraan tahun 2025 untuk penghargaan PPE Tahun 2026, meskipun dilaksanakan secara daring karena keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, kami berharap proses ini tetap berjalan optimal serta menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, verifikasi bertujuan mendalami, mengonfirmasi, dan memvalidasi data yang telah disampaikan melalui aplikasi serta tahapan verifikasi administrasi sehingga Kemen PPPA ingin memperoleh gambaran mengenai capaian, tantangan, praktik baik, dan upaya perbaikan pelaksanaan PUG di daerah.
Dewa Ayu juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam proses penilaian tersebut dan berharap seluruh perangkat daerah dapat mendukung proses verifikasi melalui keterbukaan informasi, koordinasi, serta penyediaan bukti dukung yang diperlukan.
Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik pelaksanaan verifikasi lapangan tersebut sebagai kesempatan bagi Pemerintah Kota Metro untuk menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender, sekaligus memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami menyambut kegiatan ini sebagai kesempatan bagi Pemerintah Kota Metro untuk menunjukkan komitmen, mengevaluasi pelaksanaan program, sekaligus memperoleh masukan guna meningkatkan kualitas pembangunan yang responsif gender dan berkelanjutan,” kata Bambang.
Ia menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya mendorong penerapan kesetaraan gender secara nyata melalui kebijakan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi PUG dan PPE menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif.
“Hal yang lebih penting adalah bagaimana komitmen kesetaraan gender diwujudkan dalam kebijakan dan anggaran, dilaksanakan secara konsisten, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan asas keadilan,” tegasnya.
Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Untuk itu, setiap perangkat daerah perlu menggunakan data yang relevan, termasuk data terpilah berdasarkan jenis kelamin, sebagai dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan program yang tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan bahwa salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat pelaksanaan PUG pada 2025 adalah keikutsertaan dalam penandatanganan komitmen bersama pertama di Provinsi Lampung untuk melaksanakan PUG dan PPRG. Selain itu, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 telah memuat program koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan.
Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi, memperkuat kualitas data, serta menyempurnakan dokumen PPRG agar hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Marilah kita jadikan evaluasi ini bukan sekadar kegiatan untuk memenuhi indikator, melainkan kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat Kota Metro,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB) Kota Metro, Silfia Naharani, memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat penerapan perspektif gender di tengah masyarakat, salah satunya melalui program Sekolah Keluarga.
Menurut Silfia, Sekolah Keluarga menjadi salah satu wadah edukasi berbasis masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membangun pemahaman mengenai kesetaraan gender dan mendorong perubahan pola pikir secara bertahap. Edukasi tersebut juga perlu diperkuat di lingkungan sekolah dengan melibatkan tenaga pendidik dan anak-anak agar pemahaman tentang kesetaraan dapat ditanamkan sejak dini.
Ia berharap berbagai program edukasi dan inovasi tersebut dapat mendukung perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Melalui tahapan verifikasi lapangan PPE Tahun 2026, Pemerintah Kota Metro diharapkan dapat memperkuat implementasi PUG melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang terintegrasi sehingga prinsip kesetaraan gender semakin terwujud dalam pembangunan dan pelayanan publik.(tm)
