Pemerintah Kota Metro melalui Inspektorat Kota Metro menghadiri Launching Sinergeritas Pengelolaan Monitoring bersama Center For Prevention (MCP), secara virtual zoom meeting di Rumah Dinas Walikota Guest House, Selasa (31/08/2021).
Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak H Simanjuntak, melaporkan bahwa acara ini ditindaklanjuti dari beberapa dasar hukum, dengan kesimpulan pentingnya sinergi pengelolaan bersama MCP oleh Kemendagri, KPK dan BPKP ke depannya.
“MCP merupakan usaha dan monitoring pencegahan korupsi, tools yang dipakai KPK untuk upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Terdapat 8 area yang dibangun untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana desa, Optimalisasi pendapatan daerah, Barang Milik Daerah,” lapornya.
Lanjutnya, Sistem MCP ini sudah terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat. MCP sudah dijadikan indikator untuk perolehan penghargaan oleh semua kementerian. Meskipun begitu tujuan utama dari MCP adalah berjalannya pemerintahan yang bersih tanpa korupsi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pelaporan menggunakan aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID).
“MCP sudah digunakan Kemendagri untuk pembinaan internal. Untuk itu, perlu dilakukannya penguatan pemahaman terhadap 8 area intervensi terutama indikator dan sub-indikator, yang sangat dinamis sesuai dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang ada,” jelasnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, bahwa KPK harus mengambil andil besar terhadap pemberantasan korupsi di daerah. Saat ini capaian MCP 2021 secara nasional untuk 542 pemerintah daerah baru mencapai 22 persen.
“Merespon hal tersebut, KPK membenarkan bahwa setiap tahun secara internal KPK juga melakukan upaya perbaikan, penyempurnaan dan evaluasi untuk seluruh indikator dan sub-indikator. Intinya bagaimana tata kelola pemerintahan di daerah dapat menjadi lebih baik serta bagaimana pemenuhannya senantiasa efektif, efisien dan tidak membebankan pemda,” katanya.
Tambahnya Ketua KPK, menjelaskan terkait permasalahan penetapan Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB)/Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), mekanisme pengawasan serta aplikasi yang digunakan bersama, yaitu Jaga.id.
Ia berharap, penyusunan indikator dan sub indikator di tahun 2022 dapat mulai dilakukan bersama-sama dengan Kemendagri dan BPKP se-Indonesia termasuk monitoring dan evaluasinya. Pengelolaan bersama MCP dengan Kemendagri dan BPKP se-Indonesia juga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, berharap dari kegiatan monitoring ini terbangunnya komitmen bersama di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP.
“Diharapkan meningkatnya awareness kepala daerah terhadap peran dan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan penganggaran kebutuhan daerah. Dan yang terakhir terbangunnya kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam pengelolaaan keuangan daerah dalam masa pandemi Covid-19. Serta fokus sasaran pengawasan penganggaran pemerintah daerah,” ungkap Tito (Ins/Ian)
