Sekda Metro Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Sosial

Penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar pelayanan publik semakin responsif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Ahmad Hariyanto, saat menjadi pemateri dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dengan tema “Menyatukan Perspektif, Menyempurnakan Standar, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Dalam pemaparannya, Sekda menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan ruang strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi, kritik, serta saran dari para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan.

Menurutnya, tantangan pelayanan sosial semakin beragam, mulai dari pemenuhan kebutuhan bantuan sosial, perlindungan kelompok rentan, hingga penanganan masyarakat dalam kondisi darurat. Kondisi tersebut membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, terukur, dan didukung koordinasi antarlembaga.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Sekda menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi semakin penting. Pemerintah perlu membangun kemitraan dengan lembaga sosial, dunia usaha, akademisi, media, Baznas, Lazismu, organisasi kemasyarakatan, hingga aparatur kewilayahan seperti camat dan lurah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu membangun kolaborasi agar masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat dipertemukan dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk membantu,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya standar pelayanan yang jelas, khususnya dalam menangani masyarakat yang menghadapi situasi darurat, seperti persoalan kesehatan, masyarakat terlantar, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

Standar tersebut harus memuat mekanisme, prosedur, dan batas waktu penanganan yang terukur sehingga masyarakat memperoleh kepastian pelayanan. Terlebih untuk kondisi darurat yang berkaitan dengan kesehatan, diperlukan respons cepat dan koordinasi lintas perangkat daerah maupun instansi terkait.

Selain penguatan pelayanan, Sekda turut menyoroti pentingnya komunikasi publik sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Informasi mengenai program, kegiatan, persyaratan, dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara terbuka, informatif, serta mudah dipahami masyarakat.

Ia mengingatkan agar pemanfaatan media sosial oleh perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada dokumentasi kegiatan atau penyampaian pengumuman. Informasi yang dipublikasikan harus mampu menjelaskan tujuan, substansi, manfaat, serta dampak program pemerintah bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menggarisbawahi tiga prinsip dalam membangun komunikasi dan partisipasi publik, yakni peduli, percaya, dan bergerak. Kepedulian menjadi dasar tumbuhnya empati, kepercayaan membuka ruang komunikasi dan dialog, sedangkan gerakan nyata mendorong keterlibatan lebih luas dalam membantu masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Wahyuningsih, memaparkan perkembangan organisasi, capaian pelayanan, serta berbagai upaya pembenahan yang telah dilaksanakan hingga 2026.

Disampaikan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro mengalami peningkatan tipe organisasi dari tipe C menjadi tipe A dengan empat bidang. Perubahan tersebut diikuti penguatan struktur organisasi dan pengembangan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Dari sisi evaluasi, pada 2025 dinas tersebut memperoleh nilai penilaian administrasi pelayanan sebesar 85,13 dengan predikat baik. Sementara itu, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 90,92 dengan predikat sangat baik.

Meski mencatatkan capaian tersebut, sejumlah aspek pelayanan masih menjadi perhatian, terutama keterbatasan ruang pelayanan, fasilitas parkir, serta meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan dalam waktu bersamaan.

Untuk mengatasinya, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan, di antaranya pengaturan lokasi pelayanan, pembatasan jumlah pemohon harian, serta peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga terus mengembangkan pelayanan yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, serta korban bencana alam dan bencana sosial.

Pada 2026, sebanyak 20 jenis standar pelayanan telah dikembangkan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan masyarakat. Pelayanan tersebut mencakup pengelolaan data sosial ekonomi, rekomendasi Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Metro Bahagia (KMB), jaminan kesehatan, hingga pelayanan perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Selain itu, tersedia pula layanan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, bantuan permakanan bagi lansia dan anak terlantar, serta dukungan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaannya, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi diberikan dengan mempertimbangkan hasil asesmen serta kebutuhan penerima manfaat. Bentuk dukungan yang disalurkan antara lain bantuan ternak kambing, ayam kampung, dan peralatan usaha guna mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima bantuan.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kota Metro mendorong terbangunnya kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan sosial yang semakin berkualitas.

Masukan dan rekomendasi yang dihimpun melalui forum tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan standar pelayanan, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara transparan, responsif, inklusif, dan berkelanjutan. (Yd/Sr)

17 November 2026 17:14
17:14
17 November 2026 17:12
17:12
16 November 2026 16:37
16:37
16 November 2026 16:28
16:28
16 November 2026 16:19
16:19
16 November 2026 13:00
13:00
15 November 2026 14:32
14:32
15 November 2026 14:27
14:27
15 November 2026 10:34
10:34
14 November 2026 13:04
13:04
13 November 2026 20:32
20:32
13 November 2026 15:35
15:35

Berita Terkini

  • All Post
  • Agama
  • Artikel
  • Bantuan
  • Bencana Alam
  • Berita
  • Campak
  • Covid-19
  • Creative
  • Demo
  • Digital
  • Ekonomi
  • Events
  • GOW
  • Haji
  • Hari Anti Narkotika Internasional
  • Hukum
  • HUT Kota Metro
  • HUT RI
  • HUT RI
  • info Kota Metro
  • Informasi lowongan pekerjaan
  • Infrastruktur
  • Kesehatan
  • Kesenian
  • Ketertiban
  • Kota Layak Anak
  • Kota Metro
  • Kota Metro
  • Lingkungan
  • Lomba
  • Lomba Kelurahan
  • LOMBA UKS
  • Mall Pelayanan Publik
  • Marketing
  • Menikah
  • MTQ
  • MUSRENBANG
  • New Normal
  • Olahraga
  • Opini
  • Organisasi
  • Otomotif
  • Otomotiv
  • Pariwisata
  • Pelantikan
  • Pembangunan
  • pemerintah kota metro
  • Pemerintahan
  • Pemilu
  • Pendidikan
  • pengajian
  • Penghargaan
  • Pengumuman
  • Perdagangan
  • Peresmian
  • Perikanan
  • Peringatan
  • Pertanian
  • Peternakan
  • Pilkada
  • PKK
  • Pramuka
  • Safari Ramadan
  • Sosial Budaya
  • Teknologi
  • UMKM
  • Vaksin Covid-19
  • Zakat
    •   Back
    • Mall Pelayanan Publik
    •   Back
    • Nasional

Informasi Pemerintah Kota Metro
Alamat : Jl. AH Nasution No.3, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34111

Website resmi Pemerintah Kota Metro 2026. Dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik