Transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi pusat pelayanan masyarakat berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, Posyandu kini menjadi salah satu ujung tombak pelayanan dasar yang mencakup enam bidang pemerintahan.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Metro, Ny. Hj. Eni Sumiyati Bambang, saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Posyandu berbasis enam SPM di Posyandu Bunga Rose, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan melihat secara langsung perkembangan transformasi Posyandu, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi kader dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Eni menegaskan, transformasi Posyandu merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan publik. Posyandu tidak lagi hanya menjadi tempat penimbangan balita dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat pelayanan terpadu yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai sektor pemerintahan.

Enam bidang pelayanan tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Menurutnya, keberhasilan penerapan enam SPM membutuhkan pemahaman yang baik dari seluruh kader serta dukungan nyata OPD yang menjadi pengampu masing-masing bidang.
“Posyandu sekarang bukan hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Ada enam bidang SPM yang harus kita laksanakan bersama. Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaannya sudah berjalan dan apakah pelayanan tersebut benar-benar telah tersampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap bidang pelayanan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada bidang pendidikan, misalnya, kader diharapkan dapat membantu mengidentifikasi anak-anak yang mengalami kendala mengakses pendidikan, termasuk anak putus sekolah, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Di bidang kesehatan, pelayanan mencakup pemenuhan kebutuhan balita, ibu hamil, ibu menyusui, kelompok usia produktif hingga lanjut usia. Sementara itu, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berkaitan dengan identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar, akses air minum, sanitasi, serta kondisi rumah tidak layak huni.
Adapun bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diarahkan pada terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Sedangkan bidang sosial berfokus pada perhatian dan pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Eni juga mengingatkan agar kader Posyandu memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Menurutnya, pelayanan harus dilakukan secara aktif melalui pendekatan jemput bola, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi lebih cepat.
“Kader tidak harus selalu menunggu masyarakat datang ke Posyandu. Ketika berada di lingkungan warga dan menemukan rumah yang kurang layak, persoalan sanitasi, atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, hal tersebut dapat dicatat dan disampaikan kepada dinas yang membidangi. Jadi, kita juga harus aktif menjemput bola,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, ia meminta OPD pengampu enam SPM meningkatkan keterlibatan langsung dalam kegiatan Posyandu. Kehadiran perangkat daerah di lapangan diperlukan untuk memberikan pembinaan kepada kader, memperkuat pemahaman terhadap tugas masing-masing, sekaligus memastikan persoalan masyarakat mendapatkan tindak lanjut.
Ia berharap pembinaan tidak hanya terpusat pada Posyandu percontohan, tetapi dilakukan secara bertahap dan merata di seluruh Posyandu Kota Metro.
“Jangan sampai hanya Posyandu percontohan yang mendapatkan perhatian. Bunda berharap OPD terkait dapat bergiliran berkunjung dan melakukan pembinaan ke seluruh Posyandu. Kita ingin mengetahui kendala yang dihadapi kader, kemudian mencari solusi bersama agar pelayanan semakin efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Selain penguatan enam SPM, Eni turut mendorong pengembangan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Posyandu dinilai dapat menjadi ruang edukasi untuk membangun kebiasaan memilah sampah rumah tangga sekaligus mengembangkan kegiatan bank sampah yang memberikan nilai ekonomis.
Ia mengajak masyarakat membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah, seperti botol plastik, kardus, kertas, dan kaleng, sebelum dikumpulkan untuk dikelola melalui bank sampah.
“Mulai dari rumah, mari kita biasakan memilah sampah. Botol plastik sendiri, kardus sendiri, kertas sendiri, dan kaleng sendiri. Sampah yang sudah dipilah dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan sayuran atau kebutuhan lainnya. Sampah menjadi rupiah, sampah menjadi berkah,” pesannya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Metro Selatan, Tri Retnowati, memaparkan perkembangan pelayanan Posyandu Bunga Rose yang telah berdiri sejak 2005 dan menempati gedung pelayanan saat ini sejak 2007.
Pelayanan Posyandu dilaksanakan secara rutin setiap tanggal 15 setiap bulan dengan dukungan sembilan kader yang telah mendapatkan pembagian tugas berdasarkan enam bidang SPM. Meski demikian, penerapan transformasi Posyandu masih membutuhkan pendampingan, khususnya dari OPD yang memiliki kewenangan pada masing-masing bidang.
“Kami berharap OPD pengampu enam SPM dapat hadir pada setiap kegiatan pelayanan Posyandu untuk memberikan pembinaan kepada kader. Dengan kehadiran langsung dari dinas terkait, kondisi masyarakat dapat diketahui dan kebutuhan di lapangan bisa mendapatkan arahan serta tindak lanjut yang tepat,” tuturnya.
Dari aspek kesehatan, Posyandu Bunga Rose memiliki sasaran 33 balita, sekitar enam ibu hamil, serta 14 ibu menyusui. Namun, tingkat kehadiran ibu hamil masih perlu ditingkatkan. Dari enam sasaran ibu hamil, baru dua orang yang rutin mengikuti kegiatan Posyandu karena sebagian memiliki kesibukan bekerja.
Untuk memastikan pelayanan tetap berjalan, kader melakukan kunjungan rumah guna mengetahui kondisi sekaligus memantau perkembangan kehamilan.
Dalam upaya penanganan stunting, Kelurahan Margorejo tercatat memiliki 14 anak stunting, dengan tiga anak di antaranya berada dalam wilayah pelayanan Posyandu Bunga Rose. Penanganan dilakukan melalui kunjungan rumah atau home care bersama Puskesmas Margorejo, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan dan pemantauan perkembangan anak secara berkelanjutan.
Selain itu, terdapat empat penyandang disabilitas yang menjadi sasaran perhatian, terdiri atas satu orang dengan keterlambatan perkembangan kemampuan berjalan, dua orang dengan gangguan wicara, serta satu orang yang membutuhkan terapi rutin akibat riwayat kelahiran prematur.
Sementara itu, jumlah sasaran lanjut usia di dua RW mencapai 169 orang, tetapi baru sembilan orang yang tercatat hadir dalam kegiatan Posyandu. Adapun pelayanan bagi kelompok usia produktif telah menjangkau 13 orang.
Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), jumlah penerima yang tercatat sebanyak 53 orang. Namun, penyaluran program tersebut dilaporkan tidak berlangsung selama satu bulan terakhir karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Margodadi 3 tidak lagi beroperasi.
Di bidang pemberdayaan masyarakat, Posyandu Bunga Rose juga memiliki inovasi Arisan Sedot Tinja (Arseti) yang diikuti 20 anggota. Program ini menjadi upaya bersama untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan melalui sistem arisan. Hingga saat ini, sebanyak 16 anggota telah mendapatkan pelayanan penyedotan tinja.
Berbagai capaian dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi Posyandu masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi kapasitas kader, partisipasi masyarakat, maupun dukungan lintas sektor.
Tri berharap, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, koordinasi antara Tim Pembina Posyandu, OPD pengampu, pemerintah kecamatan dan kelurahan, puskesmas, serta seluruh kader semakin konkret dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, harapan kami akan terbangun koordinasi yang lebih konkret antara Tim Pembina Posyandu, OPD pengampu, pemerintah kecamatan dan kelurahan, puskesmas, serta seluruh kader,” harapnya.
Dengan dukungan seluruh pihak, transformasi Posyandu diharapkan tidak berhenti pada perubahan sistem dan kelembagaan, tetapi benar-benar menjadi gerakan pelayanan masyarakat yang mampu mengidentifikasi persoalan sejak dini, mempercepat penanganan, serta memperluas akses pelayanan dasar secara merata.
Keberhasilan Posyandu pada akhirnya tidak hanya diukur dari rutinnya kegiatan pelayanan, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya mampu memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. (Yl/Sr)


