Pemerintah Kota Metro melakukan diskusi Penyampaian Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Studi Kelayakan Usaha Pendirian BUMD, Laporan Naskah Akademik Raperda Pendirian BUMD dan Penyertaan Modal, di Guest House Rumah Dinas Walikota Metro, Kamis (23/09/2021).
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Metro, berencana mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Rencananya pendirian BPR Syariah ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kajian dan analisis soal pendirian BPRS tersebut sudah dilakukan. Saat ini proses pendiriannya tinggal menunggu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan. Untuk bussiness plan sudah dievaluasi oleh pemerintah melalui tim kajian investasi independen yang terdiri dari pakar bisnis dan akademis.
Walikota Metro Wahdi, dalam kesempatan ini mengatakan pendirian BPRS tersebut tentunya berdasarkan kajian dan keberadaan BPRS dibutuhkan di Kota Metro. Sebagaimana kota yang terus tumbuh pesat, terutama di bidang perekonomian, tentunya keberadaan BPRS ini sangat penting dan tentunya juga ini memiliki profit bisnis pula.
“Sementara untuk memperoleh laba dan atau keuntungan, sebagai pengembangan usaha BUMD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Tak hanya itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah dan memenuhi ketentuan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan BUMD,” ungkap Wahdi. (Ins/Cv)
