Upaya memperkuat kepastian hukum dan pengamanan aset milik daerah terus dilakukan Pemerintah Kota Metro melalui sinergi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Metro. Pada 2026, ATR/BPN menargetkan sertifikasi sebanyak 200 bidang tanah jalan milik pemerintah daerah sebagai bagian dari penataan administrasi dan perlindungan aset daerah.
Target tersebut disampaikan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Metro, Erfan, saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso di ruang kerja Wali Kota Metro, Senin (16/11/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus perkenalan Erfan sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Kota Metro yang baru dilantik. Pertemuan juga membahas perkembangan kerja sama dan sejumlah program strategis di bidang pertanahan yang memerlukan koordinasi antara ATR/BPN dan Pemerintah Kota Metro.

Dalam pertemuan tersebut, Erfan menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi aset jalan menjadi salah satu prioritas kerja ATR/BPN Kota Metro. Hingga akhir 2026, pihaknya menargetkan 200 bidang tanah jalan milik pemerintah daerah dapat disertifikasi.
“Insyaallah, tahun ini kami menargetkan dapat menghasilkan 200 bidang jalan yang tersertifikasi. Ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset milik pemerintah daerah,” ujar Erfan.
Menurutnya, sertifikasi aset daerah merupakan langkah penting untuk memastikan kepemilikan tanah pemerintah memiliki kekuatan hukum yang jelas, sekaligus mendukung tertib administrasi dan pengelolaan aset daerah secara optimal.
Selain membahas sertifikasi aset jalan, audiensi tersebut juga menyinggung perkembangan integrasi perizinan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sejumlah layanan pertanahan lainnya. Erfan menyampaikan bahwa berbagai program tersebut telah menunjukkan capaian yang cukup baik dan akan terus ditingkatkan.

Ia menilai, koordinasi antara ATR/BPN dan Pemerintah Kota Metro memiliki peran penting dalam menghadirkan pelayanan pertanahan dan perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat. Sinergi tersebut juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan daerah, khususnya melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta sektor perpajakan daerah.
“Kami berharap progres yang sudah berjalan ini dapat terus meningkat. Tujuannya tentu untuk mempermudah masyarakat Kota Metro dalam memperoleh pelayanan, sekaligus mengoptimalkan BPHTB dan penerimaan daerah dari sektor perpajakan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik audiensi dan penguatan kerja sama tersebut. Ia berharap koordinasi antara Pemerintah Kota Metro dan ATR/BPN semakin intensif, terutama dalam mempercepat sertifikasi aset daerah agar seluruh aset pemerintah memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara tertib.

“Pemkot Metro tentu menyambut baik sinergi ini. Kami berharap koordinasi antara ATR/BPN dan seluruh perangkat daerah dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mempercepat sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Dengan demikian, aset-aset yang dimiliki pemerintah memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara tertib serta optimal,” ujar Bambang.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi perhatian bersama. Integrasi administrasi pertanahan dan perizinan diharapkan mampu menghadirkan proses pelayanan yang semakin sederhana, cepat, transparan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan. Kami ingin seluruh proses administrasi dan perizinan berjalan dengan baik, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah,” tambahnya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Metro berharap kerja sama dengan ATR/BPN dapat terus berjalan secara berkelanjutan, baik dalam percepatan sertifikasi aset daerah maupun peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan perizinan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat. (Bsr/Sr)

