Pemerintah Kota Metro terus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Implementasi SAKIP Kota Metro yang digelar di Ruang OR Setda Kota Metro, Senin (31/08/2026).
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Metro dan dihadiri Asisten Administrasi Umum, jajaran Inspektorat, Kepala Bappeda beserta jajaran, Bagian Organisasi, serta anggota Tim Implementasi SAKIP Kota Metro.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi Kota Metro, Iin Indraswari menyampaikan bahwa rapat koordinasi merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di ruang Sekretaris Daerah yang diinisiasi oleh Inspektorat yang diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Kota Metro.
“Rapat hari ini mudah-mudahan dapat menjadi momentum penting bagi kita untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Kota Metro,” katanya.
Ia menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar pemenuhan dokumen, tetapi merupakan sebuah siklus manajemen kinerja yang harus mampu menunjukkan hasil, outcome, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara tiga unsur, yaitu Bappeda, Bagian Organisasi, dan Inspektorat, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, sampai dengan tindak lanjut perbaikan.
“Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat tercapai kesamaan persepsi, pembagian peran yang jelas, serta kesepakatan mengenai langkah-langkah tindak lanjut. Dengan demikian, implementasi SAKIP Kota Metro Tahun 2026 semakin berkualitas dan benar-benar berorientasi pada hasil,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, menegaskan bahwa pelaksanaan tugas setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh dipandang sebagai tugas yang berdiri sendiri, karena tugas satu OPD bukan hanya menjadi tugas individu atau hanya menjadi tanggung jawab OPD tersebut.
“Saya pernah menganalogikan bahwa OPD itu bukan cabang dari Pemerintah Kota, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota. Yang membedakan hanyalah tugas pokok dan fungsinya. Namun, secara keseluruhan, setiap OPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Pemerintah Kota,” jelasnya.
Namun, ia mengakui masih terdapat kepala OPD yang beranggapan bahwa tugasnya hanya berada dalam lingkup OPD masing-masing.
Untuk menggambarkan keterkaitan antarsektor tersebut, Sekda memberikan contoh mengenai tugas Dinas Pemadam Kebakaran. Menurutnya, ketika terjadi kebakaran, misalnya di lahan ketahanan pangan, dampaknya bukan hanya persoalan kebakaran.
“Secara ekosistem, kejadian tersebut dapat mengganggu rantai pasok pangan. Ketika lahan pangan terbakar, maka dapat terjadi kelangkaan bahan pangan dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan inflasi,” ungkapnya.
Dari kondisi tersebut, menurutnya, dapat dilihat bahwa tugas Dinas Pemadam Kebakaran tidak berdiri sendiri, tetapi juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tugas-tugas pemerintahan di bidang lainnya.
Hal serupa, lanjutnya, juga berlaku pada Dinas Perhubungan, khususnya terkait pengaturan tarif. “Ketika tarif tidak diatur dan dikelola dengan baik, maka akan memberatkan masyarakat. Pada akhirnya, harga bahan atau biaya produksi juga dapat meningkat karena tarif yang tidak terkendali,” katanya.
Oleh karena itu, Dinas Perhubungan harus mampu mengatur tarif, baik tarif batas bawah maupun tarif batas atas, sehingga tidak mengganggu rantai produksi maupun distribusi.
Sekda menegaskan bahwa prinsip yang sama harus diterapkan dalam implementasi SAKIP Kota Metro keterkaitan antara sektor, bidang, dan Bagian Organisasi sebagai trident atau tiga poros penggerak yang akan melakukan akselerasi.
“Bagaimana agar SAKIP Kota Metro ini, sebagaimana disampaikan sebelumnya, bukan hanya sekadar mengejar nilai.. Tetapi bagaimana kinerja yang kita lakukan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini poin utamanya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menerapkan konsep Whole of Government (WoG) yang menurutnya telah diajarkan dalam Diklat Dasar. “Pemerintahan itu harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintahan tidak boleh berjalan secara parsial. Artinya, apa yang dikerjakan oleh satu organisasi harus menunjang organisasi lainnya,” jelasnya.
Ahmad Harianto juga mengungkapkan bahwa dalam implementasi SAKIP, apabila ada satu saja OPD yang tidak solid dalam melaksanakan programnya dan tidak mampu mencapai kinerja yang telah ditetapkan, maka akan berdampak terhadap total penilaian SAKIP secara umum di Kota Metro.
Karena itu, Sekda meminta teman-teman sekretariat, Bappeda, dan Bagian Organisasi untuk melakukan pola kerja berdasarkan prinsip-prinsip Whole of Government baik diinspektorat, Bapperinda maupun Bagian Organisasi sehingga akan menghasilkan satu titik temu yang baik.
“Kalau koordinasinya berjalan dengan baik, saya berharap kita dapat membuat pola kerja yang sesuai dengan timeline yang sudah disepakati ataupun yang menjadi acuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB,” katanya.
Sekda juga mendorong agar pola kerja berdasarkan ketentuan Kementerian PANRB kembali didiskusikan bersama Bappeda maupun Asisten, sehingga menghasilkan pola kerja yang betul-betul efektif.
Tidak hanya itu, Sekda mengajak seluruh tim untuk menjadikan evaluasi SAKIP sebagai momentum menentukan pembagian peran dan pola kerja yang jelas sehingga jika nanti ditemukan bottleneck atau hambatan seluruh pihak dapat bersama-sama mencari penyebab sekaligus solusi yang tepat.
Sekretaris Daerah Kota Metro tersebut juga mengingatkan pentingnya membangun kerja sama dengan mengedepankan kelapangan hati, kesabaran, serta menghindari ego sektoral. “Mudah-mudahan kalau kita mempunyai kelapangan hati, kesabaran jiwa, tidak ego sektoral, dan tidak hanya berpikir bahwa yang penting investasi atau kepentingan saya lebih menonjol, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Dalam arahannya, Sekda menyampaikan keyakinannya bahwa Kota Metro memiliki potensi yang luar biasa untuk menghasilkan capaian yang diharapkan bersama.
Ia juga menegaskan, keberhasilan implementasi SAKIP bukan hanya menjadi harapan satu atau dua pihak, melainkan merupakan harapan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro. (Yl)
