Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro dan MUI Kecamatan se-Kota Metro masa khidmat 2026–2031 resmi dikukuhkan bersamaan dengan pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kota Metro di Aula Pemerintah Kota Metro, Jumat (10/07/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Sinergi Ulama dan Umara dalam Membangun Kota Metro Bahagia” sebagai komitmen memperkuat kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua MUI Kota Metro, K.H. Dr. Mispani, M.Pd.I., mengatakan pengukuhan tersebut menjadi awal bagi seluruh pengurus untuk menjalankan pengabdian di MUI melalui penguatan sinergi antara ulama dan umara dalam mendukung terwujudnya Kota Metro Bahagia. Menurutnya, MUI berperan sebagai mitra pemerintah di bidang keagamaan dengan memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Metro. “Kita punya tema sinergi antara ulama dan umara di Kota Metro menuju kota yang bahagia. Apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kota Metro, MUI mengambil bagian dari sisi keagamaannya,” ujarnya. Ia berharap kepemimpinan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dapat terus menjalankan berbagai program pembangunan dengan dukungan MUI sebagai mitra strategis pemerintah di bidang keagamaan. Mispani juga melaporkan bahwa seluruh kepengurusan MUI di tingkat kecamatan telah terbentuk dan resmi dilantik. Selanjutnya, para pengurus akan menyusun sekaligus menjalankan program kerja melalui forum Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda). “Kami dari MUI Kota Metro menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Metro terhadap berbagai kegiatan MUI dan berharap sinergi tersebut terus diperkuat. MUI adalah mitra pemerintah, sehingga kami akan terus mendukung program-program Pemerintah Kota Metro,” katanya. Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Lampung, Prof. Dr. H. Mukri, menegaskan bahwa pengukuhan bukanlah akhir dari proses organisasi, melainkan awal pengabdian bagi seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, MUI memiliki fungsi sebagai pelayan umat sekaligus shadiqul hukumah, yaitu mitra pemerintah yang memberikan masukan secara kritis dan konstruktif sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. “Kehadiran MUI sejatinya adalah khidmat kepada agama, masyarakat, dan bangsa. MUI menjadi mitra pemerintah yang memberikan kontribusi dan masukan secara konstruktif,” jelasnya. Mukri menilai Kota Metro memiliki modal sosial yang kuat sebagai daerah yang aman, nyaman, dan damai. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu terus dipertahankan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan organisasi keagamaan. “Perbedaan pandangan di tengah masyarakat tidak boleh menjadi sumber perpecahan, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial yang berpotensi memicu munculnya berbagai informasi yang dapat memengaruhi kehidupan bermasyarakat. MUI harus hadir memberikan arahan, nasihat, dan menjaga suasana Kota Metro tetap aman, damai, dan sejuk,” katanya. Selain itu, Mukri mendorong seluruh pengurus MUI agar terus membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Metro sehingga berbagai program kemasyarakatan dan keagamaan dapat berjalan secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Metro, Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., menjelaskan bahwa penggabungan kegiatan pengukuhan pengurus MUI dan pelaksanaan Mukerda dalam satu rangkaian dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi langkah awal pengabdian dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Terlebih, MUI memiliki peran penting dalam memberikan fatwa terhadap berbagai persoalan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya pada era transformasi digital yang menghadirkan tantangan baru. “Saya berharap hadirnya MUI Kota Metro dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan secara cepat dan bijaksana sehingga mampu menjaga kerukunan umat di Kota Metro,”pintanya saat memberikan sambutan. Bambang juga mengapresiasi hubungan yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Metro dan MUI sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan terus berkolaborasi serta bersinergi untuk membangun Kota Metro yang lebih baik lagi. “Visi Kota Metro sebagai kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius tentu memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama, agar pembangunan yang dilaksanakan tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai keagamaan,”terangnya. Meski kondisi kerukunan umat beragama di Kota Metro saat ini semakin baik, ditandai dengan terjalinnya kebersamaan antarorganisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan LDII, Bambang mengingatkan seluruh pihak agar tetap waspada terhadap potensi berkembangnya paham radikal di sejumlah titik yang memerlukan perhatian dan pengawasan bersama. “MUI harus ikut hadir memberikan pencerahan agar paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan tidak berkembang di Kota Metro,” tegasnya. Di tengah kondisi fiskal yang masih mengalami efisiensi, sebagai Wali Kota Metro Bambang memastikan Pemerintah Kota Metro tetap berupaya memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan MUI melalui sejumlah terobosan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat serta cita-cita mewujudkan Kota Metro yang Bahagia. (Yl/Md)
MUI Metro Dikukuhkan, Ketua : Siap Jadi Mitra Pemerintah Dukung Program Kota Metro Bahagia
Dukung Gerakan Radin Inten Asri, Pemkot Metro dan Kodim 0411/KM Bersinergi Bersihkan Kawasan Danau Dam Raman
Pemerintah Kota Metro bersama Kodim 0411/Kota Metro menggelar aksi gotong royong membersihkan kawasan Danau Dam Raman, Kecamatan Metro Utara, Jumat (10/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Gerakan Radin Inten Asri yang diinisiasi Kodam XXI/Raden Inten sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam memperkuat budaya menjaga kebersihan lingkungan mulai dari kawasan laut, pesisir pantai, dan pemukiman. Gerakan Radin Inten Asri dilaksanakan secara serentak di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu dengan melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, kepolisian, organisasi perangkat daerah (OPD), komunitas, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat. Melalui gerakan tersebut diharapkan tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan sekaligus mendukung pelestarian kawasan publik dan destinasi wisata. Di Kota Metro, pelaksanannya dipusatkan di kawasan Danau Dam Raman yang selama ini dikenal memiliki potensi sebagai kawasan destinasi wisata dan ruang publik masyarakat. Selain melakukan pembersihan sampah di area danau dan sekitarnya, kegiatan juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Metro, TNI, Polri, serta seluruh unsur masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Haryanto, M.M., Komandan Kodim 0411/Kota Metro Letkol Inf. Noval Darmawan, S.H., M.I.P., jajaran Polres Metro, kepala perangkat daerah, Pramuka, mahasiswa, pelajar SMA, serta masyarakat yang bersama-sama mengikuti aksi gotong royong. Komandan Kodim 0411/Kota Metro, Letkol Inf. Noval Darmawan, S.H., M.I.P., menjelaskan bahwa Gerakan Radin Inten Asri merupakan gagasan Panglima Kodam XXI/Raden Inten yang telah lama direncanakan sebagai upaya memperkuat kembali budaya menjaga kebersihan lingkungan di tengah masyarakat. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan langkah positif karena mampu menyatukan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam satu aksi nyata menjaga lingkungan. “Kegiatan ini merupakan gagasan dari Panglima komando daerah militer XXI/Raden Inten yang sudah lama direncanakan. Tujuannya adalah memperkuat kembali budaya masyarakat yang sudah ada untuk menjaga kebersihan wilayah. Kegiatan yang dilakukan ini sangat positif karena mampu mempertemukan seluruh masyarakat untuk bekerja bersama menjaga lingkungan,” ujar Noval. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan. Bentuk dukungan tersebut terlihat dari penyediaan tiga unit Landing Craft Rubber (LCR) untuk membantu proses pembersihan di kawasan danau serta keterlibatan aktif berbagai perangkat daerah selama kegiatan berlangsung. Selain Pemerintah Kota Metro, Polres Metro juga turut menurunkan personel untuk bergabung bersama prajurit TNI dalam pelaksanaan gotong royong. Menurut Noval, kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Tidak hanya melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah, kegiatan ini juga mendapat partisipasi aktif dari Pramuka, mahasiswa, pelajar SMA, hingga perwakilan dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Setiap OPD mengirimkan sekitar 10 hingga 15 orang sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut. “Dari seluruh unsur yang terlibat, hari ini kurang lebih ada sekitar 350 peserta yang bersama-sama melaksanakan aksi pembersihan di kawasan Danau Dam Raman. Kolaborasi seperti ini menjadi kekuatan besar dalam membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan,” jelas Noval. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi bersih-bersih semata, tetapi menjadi awal kebangkitan kembali kawasan Danau Dam Raman sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Metro. Menurutnya, kawasan tersebut sebelumnya pernah menjadi pusat aktivitas wisata sekaligus ruang bagi pelaku UMKM sehingga kegiatan ini meningkatkan potensi untuk dihidupkan kawasan ini sebagai destinasi wisata kembali. “Kami sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Metro. Harapan kami, kawasan ini bisa kembali hidup dan ramai dikunjungi masyarakat. Potensi wisatanya sangat besar sehingga perlu terus ditata dan dikembangkan bersama,” tambahnya.Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Haryanto, M.M., menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pangdam XXI/Raden Inten yang diwujudkan melalui Gerakan Radin Inten Asri. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun budaya hidup bersih sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor di Kota Metro. “Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk membudayakan kebersihan. Kami menyampaikan terima kasih atas inisiasi dari Pangdam yang kemudian dilaksanakan oleh Kodim bersama seluruh unsur di Kota Metro. Kegiatan seperti ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong,” ujar Ahmad Haryanto. Ia mengatakan Pemerintah Kota Metro memiliki komitmen untuk mengaktifkan kembali kawasan Danau Dam Raman sebagai destinasi wisata yang bersih, aman, nyaman, dan mampu menarik minat masyarakat maupun wisatawan untuk berkunjung.Menurutnya, pengembangan kawasan wisata tidak cukup hanya dengan penataan fisik, tetapi juga membutuhkan dukungan keamanan, kenyamanan, kebersihan lingkungan, serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Metro, Kodim 0411/Kota Metro, Polres Metro, dan seluruh elemen masyarakat. “Kami akan segera berkolaborasi dengan Kodim dan Polres untuk melakukan penataan kawasan ini secara bertahap. Harapannya, ketika masyarakat datang ke Danau Dam Raman, mereka merasa nyaman, aman, dan menikmati lingkungan yang bersih sehingga kawasan ini dapat kembali menjadi destinasi wisata unggulan Kota Metro,” tutupnya. Melalui Gerakan Radin Inten Asri, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan TNI, Polri, perangkat daerah, dunia pendidikan, serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Semangat gotong royong yang dibangun melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali Danau Dam Raman sebagai ikon wisata Kota Metro sekaligus menumbuhkan dan memperkuat budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (Yd/Ind/Sr)
Harkopnas ke-79 di Metro, Tujuh Koperasi Berprestasi Terima Penghargaan dan Dorong Kebangkitan Ekonomi Rakyat
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, membuka Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Kota Metro sekaligus menyerahkan penghargaan kepada tujuh koperasi di Kota Metro. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Ketenagakerjaan Kota Metro, Jumat (10/07/2026). Dalam kesempatan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Ketenagakerjaan Kota Metro memberikan penghargaan kepada koperasi yang dinilai sehat, aktif, serta memiliki tata kelola dan pembukuan yang baik. Salah satu penerima penghargaan adalah Koperasi Konsumen Mardi Waluyo Sejahtera yang dinilai tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga aktif melaksanakan kegiatan sosial melalui pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Adapun tujuh koperasi penerima penghargaan tersebut, yaitu Koperasi Konsumen UP2K PKK Metro Sakai Sembayan, BMT Fajar Bina Sejahtera, Koperasi Konsumen Mardi Waluyo Sejahtera, Koperasi Konsumen Gapoktan Sari Makmur, KSP Lapas Pengayoman Bersahaja, Koperasi Mitra Sejahtera Mulia, dan Koperasi Konsumen Amanah Sejahtera Mandiri. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Kota Metro, AC Yuliwati, dalam laporannya mengatakan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum penguatan nyata bagi ekosistem koperasi di Kota Metro. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 terdapat lima agenda utama, yakni penandatanganan nota kesepahaman (MoU), doa bersama sebagai ungkapan syukur, penyerahan piagam penghargaan kepada koperasi yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan kinerja terbaik, pelayanan kesehatan gratis, donor darah, sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta bazar UMKM. “Semoga koperasi kita semakin jaya, semakin berdaya, serta memberikan keberkahan yang melimpah bagi seluruh masyarakat. Pada peringatan ini juga diberikan pelayanan kesehatan oleh Koperasi Mardi Waluyo berupa pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Selain itu, PMI Kota Metro menggelar kegiatan donor darah yang diikuti oleh anggota koperasi,”terangnya. Tak hanya itu, Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Ketenagakerjaan Kota Metro juga akan mengadakan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dari Bank Syariah Mandiri yang ditujukan kepada UKM yang membutuhkan permodalan yang mudah dan murah. “Hari ini juga masyarakat dapat mengunjungi dan menikmati bazar UMKM yang menjadi bagian dari kegiatan rutin Jumat Jajan Bahagia, sekaligus mendukung produk-produk unggulan pelaku usaha lokal Kota Metro,” jelasnya. Sebagai Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Ketenagakerjaan Kota Metro berharap Hari Koperasi Nasional ke-79 bisa menjadi titik balik kebangkitan koperasi di Indonesia. “Tepat pada usia ke-79 ini, marilah kita jadikan peringatan Hari Koperasi sebagai titik balik untuk bangkit lebih kuat dan kita buktikan bahwa koperasi bukanlah usaha usang, melainkan solusi modern bagi perekonomian yang inklusif dan berkeadilan. Koperasi adalah denyut nadi ekonomi rakyat dan kita semua adalah penggeraknya,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut sehingga rangkaian acara hari ini tidak menjadi perayaan yang seremonial tapi juga menjadi pijakan kokoh menuju koperasi berdaya dan Indonesia bejalan lancar. Selain itu, AC. Yuliwati menyampaikan bahwa hal yang paling berkesan pada peringatan Hari Koperasi tahun ini adalah hadirnya Program Koperasi Merah Putih yang mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya.” “Dengan adanya Koperasi Merah Putih kita berharap ada perbaikan manajemen koperasi, peningkatan kualitas kompetensi pengurus koperasi sehingga koperasi bisa bersaing dengan retail-retail yang lain,” katanya. Terlebih pembentukan Koperasi Merah Putih di 22 kelurahan telah dilakukan dari sisi kelembagaan dan dasar hukum, sedangkan penguatan manajemen masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Pada dasarnya koperasi sudah kami bentuk dan dasar hukumnya juga telah disiapkan. Pembangunan gedung sudah berjalan, dengan enam gedung lagi yang sedang dalam tahap penyelesaian. Persyaratan administrasi juga mulai dikirimkan,”paparnya. Sementara itu, untuk pengelolaan atau manajemennya, Yuliwati mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. “ Untuk itu pada peringatan ke 79 ini, saya mengajak pelaku UMKM di Kota Metro untuk mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih, termasuk dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” harapnya. Pada kesempatan yang sama, Asisten II Sekda Kota Metro, Kusbani, membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia pada Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 Tahun 2026 bahwa peringatan Hari Koperasi bukan sekadar merayakan sebuah lembaga ekonomi, melainkan merayakan sebuah gerakan yang lahir dari semangat gotong royong dan menjadi jawaban atas berbagai tantangan zaman. “Koperasi adalah kendaraan utama untuk mewujudkan beberapa Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Koperasi sektor pertanian dan perikanan adalah tulang punggung swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Koperasi berbasis desa adalah ujung tombak pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” demikian sambutan Menteri Koperasi yang dibacakan Kusbani. Dalam sambutan itu juga disampaikan bahwa koperasi Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam tata kelola dan peningkatan kepercayaan masyarakat. “Salah satu terobosan besar pemerintah adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sembako, layanan kesehatan, hingga pemasaran hasil panen,”jelasnya. Kusbani juga mengajak generasi muda untuk tidak lagi menganggap koperasi sebagai lembaga ekonomi yang kuno, tetapi jadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. “Mari kita rayakan Hari Koperasi ke-79 ini dengan rasa syukur dan semangat baru. Mari kita jadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Mari kita buktikan bahwa Indonesia berjaya bukan karena kekuatan segelintir orang, tetapi karena kekuatan rakyat, kekuatan gotong royong, dan kekuatan berkoperasi.”tutur Kusbani dalam sambutannya.(Tm/Yl/Sr)
Pemkot Metro Percepat Benahi TPAS Karangrejo, Siapkan Rp 1 Miliar dan Bentuk Satgas
Pemerintah Kota Metro terus menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KMLH/BPLH) Republik Indonesia Nomor 1834 Tahun 2026 terkait penerapan sanksi administratif di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Langkah demi langkah dijalankan secara terukur dengan melibatkan hampir seluruh jajaran Perangkat Daerah demi menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik bagi masyarakat Kota Metro. Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengatakan bahwa guna mempercepat penanganan permasalahan persampahan, Wali Kota Metro telah menetapkan Status Darurat Pengelolaan Sampah melalui Keputusan Wali Kota Metro Nomor 600.4.15-359 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Darurat Pengelolaan Sampah yang berlaku sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat berjalan secara terpadu dan terkoordinasi, Wali Kota Metro juga membentuk Satuan Tugas Penanganan Darurat Pengelolaan Sampah lintas sektor melalui Keputusan Wali Kota Metro Nomor 600.4.15-368 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Darurat Pengelolaan Sampah yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah. “Kedua keputusan tersebut menjadi landasan kebijakan yang kuat dalam mempercepat koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan langkah-langkah teknis di lapangan untuk memenuhi kewajiban penanganan darurat pengelolaan sampah,”ujarnya. Ahmad Hariyanto mengungkapkan, salah satu bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Metro tercermin dari komitmen anggaran dilakukan melalui dari mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar yang secara khusus diperuntukkan bagi penataan dan revitalisasi TPAS Karangrejo. Pelaksanaannya diampu bersama oleh dua Perangkat Daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro yang menangani pembangunan infrastruktur drainase dan saluran lindi, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro yang menangani penataan zona landfill dan penanganan dampak lingkungan. “Langkah ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro tidak menunda-nunda tanggung jawabnya, melainkan segera menggerakkan sumber daya daerah demi memastikan proses transformasi TPAS Karangrejo berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menghadirkan solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah kota,”ungkapnya. Tak hanya itu, dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Pemerintah Kota Metro juga menunjukkan keseriusannya melalui perhatian terhadap aspek sosial kemasyarakatan yang berada di sekitar lokasi TPA. “Bentuk konkret dari kepedulian sosial tersebut akan diformulasikan lebih lanjut oleh Tim TAPD Kota Metro sebagai wujud kehadiran pemerintah yang tidak hanya menuntaskan aspek teknis dan administratif, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan warga terdampak,” kata Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto. Pemerintah Kota Metro juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak dengan menggerakkan kembali pelayanan sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis melalui skrining kesehatan terlebih dahulu sebelum peserta memperoleh pelayanan dan perawatan menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC) Kelas III. “Bukan hanya pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Metro juga akan membangun ekosistem tata kelola sampah dari hulu hingga hilir dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), serta mempertimbangkan pemberian kompensasi prioritas bagi masyarakat yang terdampak keberadaan TPAS Karangrejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”jelasnya. Dalam prosesnya pelaksanaannya, Ahmad Hariyanto mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Metro juga mengalami beberapa tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM), ketatnya waktu pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran yang masih terus diupayakan pemenuhannya secara bertahap. “Dengan langkah-langkah yang terus dijalankan secara terkoordinasi tersebut, masyarakat Kota Metro diharapkan dapat melihat bahwa penanganan TPAS Karangrejo bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif kepada pemerintah pusat, melainkan bagian dari ikhtiar nyata menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan tanpa menghentikan layanan pengelolaan sampah kota yang selama ini menjadi kebutuhan warga sehari-hari,”terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Suwandi, meminta seluruh masyarakat Kota Metro dapat memahami bahwa sanksi administratif yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH bukanlah perintah penutupan TPAS Karangrejo. Menurutnya, yang dihentikan adalah metode pengelolaan sampah dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping), untuk selanjutnya dialihkan ke metode yang lebih ramah lingkungan, yakni lahan urug terkendali (controlled land fill) atau menuju lahan urug saniter (sanitary land fill). “Dengan kata lain, TPAS Karangrejo tetap beroperasi seperti biasa melayani kebutuhan pemrosesan akhir sampah warga Kota Metro sesuai dengan persyaratan dan ketentuan teknis sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Suwandi saat rapat di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Metro pada Kamis (9/7/2026). Suwandi mengungkapkan bahwa sejak Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KMLH/BPLH) Republik Indonesia Nomor 1834 Tahun 2026 tentang sanksi administratif diterbitkan, Pemerintah Kota Metro segera merespons melalui rangkaian rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah yang dipimpin jajaran pimpinan daerah, peninjauan langsung ke lokasi TPAS Karangrejo, hingga Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kota Metro untuk membahas dukungan kebijakan dan penganggaran. “Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengambil langkah dengan membuat saluran darurat penanganan aliran lindi agar masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) lindi yang tersedia,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUTR Kota Metro, Sri Mulyani, memaparkan terkait pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan saat ini di TPAS Karangrejo sudah pada tahap proses pembuatan bak kontrol lindi serta pemasangan box culvert dan U-Ditch pada titik krusial yang menjadi potensi bercampurnya air lindi dan air hujan.”Tak hanya itu, kami juga melakukan penanganan melalui pembangunan drainase konvensional menggunakan batu belah sebagai upaya memperlancar aliran air serta mencegah bercampurnya air lindi dengan air hujan di area TPAS Karangrejo,”tuturnya. Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro didampingi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pembayaran yang ditargetkan selesai pada 31 Juli 2026.(Yl/Tm/Sr)
KOTA METRO BERANGKATKAN 13 CALON SISWA SEKOLAH RAKYAT, WAGUB JIHAN TINJAU LANGSUNG CALON PESERTA
Metro – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meninjau kediaman salah satu calon siswi Sekolah Rakyat asal Kota Metro, Febbiyanti, yang berdomisili di rumah kontrakan di RT 23 RW 05, Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kamis (09/07/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan semangat kepada calon peserta didik menjelang keberangkatan ke Sekolah Rakyat, dimana Kota Metro sendiri akan mengirimkan 13 calon siswa ke Sekolah Rakyat pada 13 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Jihan memberikan semangat kepada Febbiyanti agar tidak ragu menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem pendidikan berasrama dan di dukung lingkungan belajar yang baik dengan berbagai fasilitas penunjang. “Di Sekolah Rakyat, anak-anak akan memiliki banyak teman. Lingkungan sekolahnya juga bagus dan luas, dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti fasilitas olahraga serta pembinaan spiritual. Kebutuhan makan pun telah disiapkan tiga kali sehari dan insyaallah terjamin,” ujar Jihan. Selain itu, ia menjelaskan bahwa seluruh siswa akan tinggal di asrama dengan fasilitas yang nyaman serta mendapatkan pembinaan yang berfokus pada pembentukan karakter dan kedisiplinan selama 24 jam. “Tempat tidurnya juga nyaman. Yang terpenting, selama di sana ikuti arahan dari wali asuh, mulai dari bangun pagi, berolahraga, mengaji, melaksanakan salat tepat waktu, hingga membiasakan hidup disiplin,” katanya. Mewakili Gubernur Lampung, Jihan juga menyampaikan salam dari Gubernur Lampung serta menyerahkan bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Baznas Kota Metro. “Salam dari Pak Gubernur dan semoga bantuan sembako yang diberikan dari Provinsi Lampung dan Baznas Kota Metro dapat bermanfaat,” ucapnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, Dr. Ahmad Hariyanto, M.M., mengatakan kunjungan Wakil Gubernur Lampung dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi salah satu calon siswi Sekolah Rakyat asal Kota Metro sekaligus memberikan dukungan dan motivasi menjelang keberangkatannya mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. “Alhamdulillah saya waktu mengunjungi langsung ke rumah salah satu calon siswa dan keluargannya untuk melihat kondisi dan keadaan calon siswa yang akan diberangkatkan ke Sekolah Rakyat,”terangnya. Untuk Kota Metro, Ahmad Hariyanto menuturkan bahwa ada 13 calon siswa yang diusulkan telah melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah sehingga program tersebut tepat sasaran dan akan diberangkatkan ke Sekolah Rakyat pada tanggal 13 Juli 2026. “Saya berharap terkait perekrutan mahasiswa siswi dari Kota Metro untuk Sekolah Rakyat ini tepat sasaran. Artinya siswa yang kita usulkan itu betul-betul sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan,”papar Ahmad Hariyanto. Kunjungan Wakil Gubernur Lampung, menurutnya juga menjadi bentuk dukungan dan motivasi bagi calon peserta didik serta orang tua agar siap menjalani proses pendidikan di Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem berasrama. “Bu Wakil Gubernur juga berpesan agar orang tua terus memberikan motivasi kepada anak. Mengingat usianya yang masih muda dan harus berpisah dengan keluarga untuk tinggal di asrama, mereka tentu membutuhkan dukungan dan semangat. Alhamdulillah, beliau memberikan motivasi agar anak-anak betah di sekolah, rajin belajar, serta mampu meraih prestasi,” ujarnya. Di sisi lain, Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Metro, Silfiana, menjelaskan bahwa calon peserta didik Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data Kementerian Sosial. “Dari Kota Metro, sebanyak 13 siswa dinyatakan lolos, terdiri atas enam siswa jenjang SMP dan tujuh siswa jenjang SMA,”ungkapnya. Silfiana menjelaskan, proses penjaringan calon peserta didik dilakukan melalui penjangkauan berdasarkan data yang tercantum dalam aplikasi SETARA milik Kementerian Sosial. “Untuk yang mau mendaftarkan secara mandiri di Sekolah Rakyat dapat melalui aplikasi SETARA dari Kementerian Sosial. Nah, kami melakukan penjangkauan sesuai daftar sasaran yang ada di dalam aplikasi tersebut,” jelasnya. Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur tersebut membuka peluang pendidikan bagi siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). “Untuk 13 calon siswa dari Kota Metro akan diberangkatkan ke Sekolah Rakyat yang ada di Lampung Selatan tersebut, harapannya dapat di lakukan pelepasan langsung oleh Walikota Metro,”harap Silfiana. (Yd/Yl/Ind)
Sekda Ahmad Hariyanto Dorong Transformasi Pemerintahan Digital, Tekankan Kolaborasi dan Pelayanan Publik yang Lebih Cepat
Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan Digital yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kamis (9/7/2026). Rapat yang diikuti jajaran pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Metro tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rapat tersebut, Ahmad Hariyanto menjelaskan bahwa konsep Pemerintahan Digital saat ini mengalami perubahan mendasar seiring diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026. Menurutnya, paradigma pemerintahan digital tidak lagi sama dengan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selama ini diterapkan. Ia mengatakan, perubahan paling fundamental terletak pada cara pandang pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya pemerintah berperan sebagai pihak yang melayani masyarakat, kini paradigma tersebut bergeser menjadi pemerintah yang bekerja bersama masyarakat dalam menciptakan pelayanan dan kebijakan publik. “Mindset-nya sekarang telah berubah, dari government for the people menjadi government with the people. Masyarakat bukan hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai pelaku, mitra, sekaligus stakeholder yang berpartisipasi dalam proses pembangunan,” jelasnya. Sekda menambahkan, semangat kolaborasi tersebut selaras dengan konsep ekosistem inovasi terbuka atau Leaping Lab, yakni ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat untuk bersama-sama melahirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari ekosistem masyarakat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik. Selain itu, Ahmad Hariyanto menekankan pentingnya perubahan budaya birokrasi yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak lagi mempersulit proses pelayanan dengan menambah persyaratan yang tidak diperlukan. “Prinsip pelayanan sekarang adalah kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit. Jangan memperbanyak persyaratan yang justru membuat masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat implementasi berbagai kebijakan pemerintahan digital melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi. Menurutnya, kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara lebih cepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Ahmad Hariyanto juga mengingatkan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa setiap belanja pemerintah harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dilaksanakan secara akuntabel sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku. Di bidang manajemen aparatur, Sekda turut menekankan perlunya peningkatan disiplin, produktivitas, dan kompetensi ASN agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Menutup arahannya, Ahmad Hariyanto menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus menjadi instrumen utama dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat implementasi Pemerintahan Digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, inklusif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. (Sr)
Pemkot Metro Perkuat Reformasi Birokrasi 2026
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui kegiatan Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Metro Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro, Rabu (8/7/2026). Sambutan Wali Kota Metro disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto di hadapan para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, serta Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kota Metro. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis. Birokrasi yang adaptif, profesional, dan berintegritas menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Metro menegaskan bahwa penerapan prinsip good governance harus diwujudkan secara nyata melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Metro mengalami peningkatan dari 76,12 pada tahun 2024 menjadi 77,97 pada tahun 2025 dengan predikat BB. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, Pemerintah Kota Metro juga terus mendorong percepatan transformasi digital melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, efisien, dan terintegrasi. Dalam arahan Sekda Kota Metro, seluruh perangkat daerah diminta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor agar setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Sebagai implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2026, Pemerintah Kota Metro menetapkan empat fokus utama, yaitu penguatan akuntabilitas kinerja berbasis hasil, peningkatan keterbukaan informasi melalui digitalisasi layanan, pengembangan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya. Melalui kegiatan sinkronisasi ini, Pemerintah Kota Metro lewat Sekda Metro, berharap seluruh perangkat daerah memiliki persepsi dan langkah yang sama dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi sehingga tercipta birokrasi yang efektif, efisien, bersih, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Dimana, Pemerintah Kota Metro optimistis bahwa dengan sinergi, inovasi, dan komitmen seluruh aparatur, Reformasi Birokrasi Tahun 2026 akan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas serta mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Mari kita jadikan reformasi birokrasi sebagai budaya kerja yang berorientasi pada hasil, menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat,” demikian pesan Wali Kota Metro yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Metro. (Yd/Sr)
Pemkot Metro Gandeng BSSN Perkuat Keamanan Siber
DEPOK – Pemerintah Kota Metro terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan sertifikat elektronik dan peningkatan keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula BSSN, Depok, Jawa Barat, bersama 20 pemerintah daerah dan instansi lainnya, Rabu (8/7/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan layanan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. Melalui kerja sama tersebut, pelayanan publik berbasis digital diharapkan semakin cepat, aman, efisien, dan terpercaya. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel bertajuk “Dari Regulasi ke Implementasi: Pemanfaatan Layanan BSSN untuk Memperkuat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah”, yang membahas strategi implementasi keamanan siber sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi kepada BSSN atas terjalinnya sinergi tersebut. Menurutnya, pemanfaatan sertifikat elektronik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. “Atas nama seluruh pemerintah daerah yang hadir, kami menyampaikan apresiasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara atas terjalinnya kerja sama ini. Bagi kami, pemanfaatan sertifikat elektronik bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, aman, transparan, dan akuntabel,” ujar Bambang. Ia menjelaskan, penerapan sertifikat elektronik akan menjamin keabsahan dokumen digital, mempercepat proses administrasi pemerintahan, serta meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah. “Melalui penerapan sertifikat elektronik, keabsahan dokumen digital dapat terjamin, proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, dan keamanan informasi pemerintah semakin terlindungi. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya. Bambang menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital membutuhkan komitmen bersama, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Kami berharap sinergi dengan BSSN terus diperkuat agar implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin optimal dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya. Sementara itu, Sekretaris Utama BSSN, Soetedjo Joewono, mengatakan bahwa pemanfaatan layanan BSrE BSSN terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. “Transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan siber. Melalui layanan sertifikat elektronik dan berbagai layanan BSSN lainnya, kami berharap pemerintah daerah mampu membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, serta memberikan perlindungan terhadap data dan informasi strategis negara maupun masyarakat,” kata Soetedjo. Ia menambahkan, kolaborasi antara BSSN dan pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan siber nasional di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjamin keamanan sistem informasi pemerintah melalui penguatan keamanan siber dan pemanfaatan sertifikat elektronik sesuai standar nasional. (Bsr/Sr)
Sekda Ahmad Hariyanto Hadiri Job Fair UM Metro, Perkuat Sinergi Ciptakan SDM Unggul dan Perluas Kesempatan Kerja
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Ahmad Hariyanto mewakili Wali Kota Metro menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada kegiatan Job Fair Universitas Muhammadiyah (UM) Metro yang diselenggarakan di Kampus UM Metro. Kegiatan ini menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha dan industri sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Sekda Ahmad Hariyanto, Pemerintah Kota Metro menyampaikan apresiasi atas konsistensi Universitas Muhammadiyah Metro dalam menyelenggarakan Job Fair sebagai upaya membuka akses lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi maupun masyarakat umum. “Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Metro, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Job Fair ini menjadi momentum yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kompetensi sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Metro dan sekitarnya,” ujar Ahmad Hariyanto. Ia menjelaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan karena setiap tahun jumlah angkatan kerja terus bertambah, sementara kesempatan kerja yang tersedia belum mampu mengimbangi peningkatan tersebut. Kondisi ini menyebabkan persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat, terutama bagi lulusan baru. Melalui Job Fair pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan secara langsung dari perusahaan sedangkan dunia usaha memiliki kesempatan merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diharapkan. “Pemerintah Kota Metro menilai Job Fair memiliki peran strategis untuk mempercepat proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja secara lebih praktis, efisien, dan efektif. Kegiatan ini juga menjadi jembatan antara pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja,” tambahnya. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Dr. Nyoto Suseno, M.Si., mengatakan bahwa Job Fair merupakan agenda tahunan yang terus dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen universitas dalam menghubungkan lulusan dengan dunia kerja. Menurutnya perguruan tinggi memiliki dua produk utama yang harus dihasilkan yaitu sumber daya manusia (SDM) yang siap bekerja dan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK) yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Universitas harus memberikan dampak nyata. SDM yang dihasilkan harus terserap di dunia kerja sementara riset dan pengabdian masyarakat harus mampu menjawab berbagai persoalan yang ada,” ungkapnya. Rektor juga menyampaikan bahwa UM Metro saat ini memiliki delapan fakultas dengan 36 program studi dan terus mengembangkan program pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Salah satu pengembangan yang tengah dilakukan adalah pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan yang saat ini tinggal menunggu penerbitan surat keputusan (SK) dari pemerintah. Menurutnya keberadaan Program Studi Kedokteran Hewan sangat dibutuhkan mengingat Provinsi Lampung memiliki potensi besar di sektor peternakan dan kesehatan hewan namun hingga kini belum memiliki pendidikan kedokteran hewan. Selain itu UM Metro terus memperkuat peran Pusat Karier dan Inkubator Bisnis melalui berbagai program termasuk Job Fair dan bazar kewirausahaan sebagai upaya mendorong lahirnya lulusan yang tidak hanya siap bekerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kota Metro berharap sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dapat terus diperkuat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Md/Yd/Sr)
Pemkot Metro Matangkan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan, Perkuat Reformasi Birokrasi Berbasis Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi melalui penyusunan kebijakan publik yang berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang berlangsung di Ruang Arsip Gedung Pemerintah Daerah Kota Metro, Selasa (7/7/2026). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Haryanto, M.M., dan dihadiri tim pelaksana penilaian IKK serta perangkat daerah terkait. Pertemuan tersebut membahas mekanisme penilaian, tahapan yang harus dipersiapkan, hingga kelengkapan dokumen pendukung sebagai bagian dari proses evaluasi. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan mendorong lahirnya kebijakan publik yang efektif, berbasis data dan bukti (evidence-based policy), serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Metro Drs. Ahmad Haryanto, M.M. menegaskan bahwa penilaian IKK bukan sekadar upaya memperoleh nilai yang baik, melainkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Menurutnya, setiap kebijakan yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, didukung oleh data yang valid, serta memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam menentukan kebijakan yang akan diusulkan sebagai objek penilaian. Selain itu, seluruh tahapan penyusunan kebijakan harus terdokumentasi dengan baik agar proses penilaian berjalan optimal sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro, Zaki Mubaroq, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian IKK dilakukan secara kolaboratif oleh tim yang terdiri atas Sekretaris Daerah, analis kebijakan, peneliti, dan perangkat daerah terkait. Tim tersebut bertugas melakukan koordinasi dan komunikasi lintas perangkat daerah, menetapkan kebijakan yang akan diusulkan sebagai objek penilaian, memastikan kelengkapan data pendukung, serta memverifikasi seluruh tahapan penyusunan kebijakan sesuai ketentuan penilaian IKK. Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas kebijakan publik. Dengan kebijakan yang disusun secara partisipatif, berbasis bukti (evidence-based policy), dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Metro semakin meningkat, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, inovatif, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Tm/Indh/Sr)
