Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2026 yang berlangsung khidmat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memperkuat peran santri dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Upacara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Metro, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Kepala Pengadilan Agama Kota Metro, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Metro, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), pimpinan organisasi Islam, pimpinan pondok pesantren se-Kota Metro, serta para peserta upacara. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Metro dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia secara utuh. Amanat tersebut menegaskan bahwa Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober merupakan momentum penting untuk mengenang kontribusi ulama dan santri dalam perjalanan sejarah bangsa. Sejarah mencatat Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 sebagai salah satu tonggak penting dalam membangkitkan semangat perjuangan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan. Semangat tersebut turut menggerakkan perlawanan rakyat yang mencapai puncaknya dalam peristiwa 10 November 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peringatan Hari Santri tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi negara. Pada tahun ini, Hari Santri mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Tema tersebut menegaskan bahwa santri memiliki tanggung jawab strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan zaman. Jika dahulu santri berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik, kini santri dituntut untuk berkontribusi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan akhlak mulia. Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi unggul yang berilmu, berintegritas, inovatif, dan memiliki kepedulian sosial. Santri didorong untuk mengambil peran di berbagai bidang, mulai dari keagamaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kewirausahaan hingga kepemimpinan nasional. Santri juga diajak untuk menguasai ilmu agama sekaligus ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga tradisi pesantren, serta terbuka terhadap kemajuan. Dengan demikian, pesantren dapat terus melahirkan generasi yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Selain sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, pesantren memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta mendorong kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nilai-nilai agama diharapkan menjadi sumber inspirasi dalam menjaga lingkungan, menebarkan kedamaian, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Amanatnya, juga menyoroti komitmen pemerintah dalam memperkuat peran pesantren melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Kehadiran unit tersebut diharapkan semakin memperkuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan pesantren dan optimalisasi tiga fungsi utamanya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, Pemerintah Kota Metro diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pesantren dan organisasi keagamaan dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, harmonis, serta berdaya saing. Semangat Hari Santri menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh keteguhan iman, keluhuran akhlak, semangat persatuan, dan kesungguhan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dengan semangat “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, santri diharapkan terus menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus menjadi pelopor kemajuan Indonesia menuju 2045. (Md/Sr)
Wali Kota Metro Pimpin Upacara Hari Santri Nasional 2026, Kobarkan Semangat Menuju Indonesia Emas
Sekda Kota Metro Dorong Layanan Perpustakaan Hadir di CFD, Perluas Akses Literasi Masyarakat
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mendorong inovasi pelayanan perpustakaan melalui perluasan akses literasi di ruang publik. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung sejumlah ruangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro, Selasa (20/10/2026), pukul 08.30 WIB. Dalam peninjauan tersebut, Sekda melihat secara langsung kondisi ruangan dan fasilitas pelayanan perpustakaan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal dan mudah diakses masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah peluang membuka layanan perpustakaan saat kegiatan Car Free Day (CFD) yang dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat sekaligus memperluas jangkauan pelayanan di luar gedung perpustakaan. “Perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat yang dikunjungi masyarakat untuk membaca buku, tetapi juga mampu hadir lebih dekat dengan aktivitas masyarakat. Melalui CFD, akses terhadap bahan bacaan dan ruang literasi dapat semakin terbuka,” ujar Sekda. Ahmad Hariyanto menilai, kehadiran layanan perpustakaan di tengah kegiatan CFD dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain berolahraga dan berekreasi, warga juga dapat memanfaatkan waktu untuk membaca, menambah wawasan, serta mengenalkan budaya literasi kepada anak-anak sejak dini. Lebih lanjut, ia mendorong agar pengelolaan perpustakaan terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat melalui pola pelayanan yang inovatif, mudah dijangkau, dan memberikan manfaat nyata serta membangun kebiasaan membaca sekaligus memperkuat budaya literasi di Kota Metro. “Perpustakaan memiliki fungsi strategis yang melampaui sekadar tempat membaca dan meminjam buku. Keberadaannya merupakan ruang pembelajaran sepanjang hayat, tempat masyarakat memperoleh pengetahuan, mengembangkan daya pikir kritis, serta memperluas perspektif dalam menghadapi perkembangan zaman,”ungkapnya. Melalui peninjauan tersebut, Pemerintah Kota Metro terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk optimalisasi fungsi perpustakaan agar semakin relevan dengan kebutuhan warga. Gagasan menghadirkan layanan perpustakaan saat CFD diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan. “Perpustakaan yang berkualitas bukan hanya dinilai dari kelengkapan fasilitasnya, melainkan juga dari kemampuannya menjangkau masyarakat dan menumbuhkan budaya membaca,” terangnya. Dengan menghadirkan literasi lebih dekat ke ruang publik, Kota Metro diharapkan semakin mampu membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan luas, dan berdaya saing. (Yl)
Pimpin Apel Mingguan, Wakil Wali Kota Metro Tekankan Integritas Digital, Keamanan Data dan Akurasi Kebijakan
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik, percepatan transformasi digital, perlindungan data, serta pemanfaatan statistik yang akurat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel mingguan Pemerintah Kota Metro di halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (19/10/2026). Dalam arahannya, Rafieq mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat harus diimbangi dengan tanggung jawab, kecakapan, dan integritas setiap aparatur. Menurutnya, kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi melalui media sosial membawa peluang besar bagi komunikasi pemerintahan, tetapi juga menghadirkan risiko apabila tidak digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa komunikasi publik bukan semata-mata tanggung jawab Diskominfotik, melainkan kewajiban bersama seluruh aparatur dalam menjaga kualitas informasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Di era modern, ketika informasi semakin cepat dan mudah beredar, kita harus lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Tanggung jawab ini bukan hanya berada pada Kominfo, tetapi juga melekat pada diri masing-masing. Jangan sampai media sosial yang seharusnya memberikan manfaat justru menjadi pedang yang mencelakakan diri kita sendiri,” tegas Rafieq. Menurutnya, setiap ASN perlu memahami bahwa aktivitas di ruang digital tetap mencerminkan sikap, etika, dan profesionalitas pribadi maupun institusi. Oleh karena itu, penyampaian informasi harus mengedepankan kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun dampak yang merugikan masyarakat. Selain penguatan komunikasi publik, Rafieq mendorong seluruh perangkat daerah mempercepat transformasi digital melalui inovasi yang terarah dan terintegrasi serta terus berkoordinasi dengan Diskominfotik dalam mengembangkan sistem maupun layanan digital agar selaras dengan sistem pemerintahan daerah. Menurutnya, transformasi digital tidak cukup berhenti pada penggunaan aplikasi atau pemanfaatan perangkat teknologi. Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu menyederhanakan proses kerja, meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting agar inovasi yang dibangun tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan responsif. “Perhatian khusus juga diberikan pada aspek keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah maupun masyarakat, dimana setiap perangkat daerah mengelola informasi dengan tingkat sensitivitas berbeda, mulai dari data kependudukan, dokumen perizinan, hingga berbagai informasi administratif lainnya yang wajib dijaga sesuai ketentuan,”pungkasnya. Tidak hanya itu, Rafieq juga menegaskan bahwa akses terhadap data harus didasarkan pada kewenangan yang sah, bukan hubungan pribadi ataupun kedekatan dengan pihak tertentu. “Apabila suatu informasi merupakan rahasia jabatan dan tidak boleh disebarluaskan, maka kita wajib menjaganya. Jika tidak memiliki kewenangan untuk mengakses atau memberikan informasi tersebut, jangan memberikan akses kepada siapa pun, termasuk orang dekat kita. Semuanya harus sesuai jabatan, kewenangan, dan aturan yang berlaku,” ungkapnya. Penegasan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari integritas dan tanggung jawab aparatur. Kelalaian dalam mengelola informasi dapat berdampak pada keamanan data masyarakat, kredibilitas institusi, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, setiap ASN dituntut memahami batas kewenangan, menjaga kerahasiaan dokumen, serta memastikan informasi hanya diakses dan disampaikan kepada pihak yang berhak. Sejalan dengan tugas Diskominfotik dalam pengelolaan statistik sektoral, Rafieq turut menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah. “Saya juga berharap setiap perangkat daerah yang memberikan pengarahan dalam apel mingguan maupun forum koordinasi lainnya dapat menyertakan data relevan yang berguna sebagai bahan evaluasi dan acuan pelaksanaan tugas,” tekannya Menurutnya, data tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap laporan administratif, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen untuk memahami persoalan, menentukan prioritas, mengukur capaian, dan mengevaluasi efektivitas program pemerintah. “Keputusan yang baik harus didukung informasi yang benar. Saya berharap setiap pemaparan materi dilengkapi data penting yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari Badan Pusat Statistik maupun sumber resmi lainnya, sehingga bisa menjadi acuan kita dalam bekerja dan mengambil keputusan,” pesannya. Pemanfaatan data yang akurat juga diharapkan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan program daerah tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi didukung fakta dan kondisi yang dapat diverifikasi. Sementara itu dalam aspek literasi digital, Rafieq mengajak seluruh ASN mengambil peran aktif dalam membangun budaya bermedia digital yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa kemampuan menggunakan telepon pintar dan aktif di media sosial belum tentu menunjukkan seseorang memiliki literasi digital yang baik. Kecakapan tersebut juga mencakup kemampuan memilah informasi, memahami etika berkomunikasi, menjaga keamanan data pribadi, serta mempertimbangkan dampak dari setiap konten yang disebarluaskan. “Punya HP saja tidak cukup, punya media sosial saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah kecakapan dan tanggung jawab dalam menggunakannya. Teknologi yang canggih harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif, bukan justru menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain,” tuturnya. Sebagai Wakil Wali Kota Metro, ia berharap aparatur pemerintah dapat menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara bijaksana sekaligus membantu masyarakat membangun kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. “Upaya peningkatan literasi digital tersebut dinilai penting untuk menciptakan ruang informasi yang lebih sehat, mencegah penyebaran informasi menyesatkan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik, ” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Rafieq turut menyoroti penanganan pegawai yang dikenai hukuman disiplin. Ia meminta agar tindak lanjut terhadap pegawai yang bersangkutan diselesaikan secara tertib, jelas, dan sesuai mekanisme yang berlaku. “Disiplin merupakan fondasi profesionalitas ASN sekaligus bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan masyarakat. Penegakan disiplin harus diarahkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku kerja, dengan tetap memperhatikan ketentuan kepegawaian yang berlaku,”paparnya. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas pekerjaan, tetapi juga harus menunjukkan komitmen, kepatuhan terhadap aturan, serta kesungguhan dalam memberikan pelayanan terbaik. Disiplin, integritas, dan tanggung jawab tersebut menjadi unsur penting dalam membangun budaya kerja pemerintahan yang kredibel dan berorientasi pada hasil. Menutup arahannya, Rafieq mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro memperkuat sinergi dan menjaga komitmen bersama dalam menjalankan tugas pemerintahan, karena keberhasilan transformasi digital, pengelolaan informasi, perlindungan data, dan pemanfaatan statistik tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja tetapi seluruh unsur pemerintahan harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya. “Melalui penguatan komunikasi publik, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, perlindungan informasi, serta pengambilan keputusan berbasis data, Pemerintah Kota Metro diharapkan semakin mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, “tuturnya. Pada amanahnya, Rafieq juga menegaskan bahwa kemajuan pemerintahan tidak hanya diukur
Wali Kota Metro Hadiri Pisah Sambut Kapolda Lampung, Perkuat Sinergi Keamanan
Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso, menghadiri acara pisah sambut Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung dari Irjen Pol. Helfi Assegaf kepada Brigjen Pol. Yustan Alpiani yang digelar di Aula Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Jumat (16/10/2026). Kehadiran Wali Kota Metro dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Metro untuk memperkuat sinergi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol. Helfi Assegaf atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polda Lampung, khususnya dalam menjaga keamanan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. “Sebagai Gubernur dan bagian dari Forkopimda, kami bangga karena kerja-kerja seluruh Forkopimda di Provinsi Lampung, terutama Pak Helfi. Ini menjadi kebanggaan bagi kami di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Mirza. Menurutnya, selama kurang lebih satu tahun menjabat sebagai Kapolda Lampung, Helfi Assegaf telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan produksi jagung Lampung yang menempati peringkat ketiga nasional. Selain sektor pertanian, Gubernur juga mengapresiasi upaya Polda Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengungkap berbagai kasus yang telah lama menjadi persoalan, menangani konflik pertanahan, serta meraih sejumlah penghargaan selama kepemimpinan Helfi Assegaf. Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat, Gubernur Mirza menyampaikan terima kasih atas pengabdian Helfi Assegaf yang kini mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri dalam rangka penugasan di luar struktur organisasi Polri. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mirza menyambut Brigjen Pol. Yustan Alpiani sebagai Kapolda Lampung yang baru, setelah sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Gubernur berharap pergantian kepemimpinan tersebut dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, sinergi lintas sektor diperlukan untuk mengawal program prioritas daerah, mendukung kebijakan pemerintah pusat, serta meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas pelayanan publik. “Pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa rasa aman. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi, jaga Lampung seperti kita menjaga halaman rumah sendiri, dan jaga masyarakat Lampung seperti kita menjaga anak-anak kita. Kita wujudkan visi bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tegasnya. Melalui kegiatan pisah sambut tersebut, diharapkan hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran kepolisian semakin solid, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, menjaga ketenteraman masyarakat, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung, khususnya Kota Metro.(Bsr)
Pemkot Metro Klarifikasi Pergeseran Anggaran Publikasi Diskominfo, Tegaskan Sesuai Prosedur Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) memberikan penjelasan resmi dan hak jawab terkait pemberitaan dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam pengelolaan anggaran publikasi di lingkungan Diskominfotik Kota Metro. Penyampaian klarifikasi ini dilakukan guna memberikan pemahaman secara utuh, objektif, serta proporsional kepada publik dan insan pers mengenai mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Diskominfotik Kota Metro, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen keuangan daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Alokasi anggaran publikasi dalam APBD ditujukan untuk mendukung fungsi komunikasi publik Pemkot Metro. Keberadaan pagu anggaran tersebut tidak serta-merta menimbulkan hak individual bagi wartawan maupun hak otomatis bagi perusahaan media tertentu untuk memperoleh bagian dari anggaran tanpa adanya perikatan yang sah. Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk membedakan antara hak serta kemerdekaan pers yang wajib dilindungi, dengan mekanisme hubungan kerja sama atau pengadaan publikasi yang terikat aturan keuangan negara. Terkait adanya pergeseran anggaran publikasi, Diskominfo menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan mekanisme resmi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pergeseran anggaran dapat dilakukan sebelum penetapan Perubahan APBD sepanjang memenuhi ketentuan, prosedur, kewenangan, serta didukung oleh dokumen yang sah. Hal ini biasa dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan mendesak dan prioritas pelaksanaan tugas perangkat daerah,” tulis Diskominfotik dalam keterangannya. Penyesuaian alokasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan operasional Diskominfotik yang belum terakomodasi secara memadai pada penganggaran awal, sehingga perlu penataan ulang belanja agar fungsi dan pelayanan perangkat daerah tetap berjalan optimal. Lebih lanjut dijelaskan, pagu anggaran merupakan bagian dari perencanaan belanja. Timbulnya hak dan kewajiban antara pemerintah daerah dan pihak media secara hukum didasarkan pada kontrak atau perikatan yang sah. Selama belum ada perikatan resmi, keberadaan pagu anggaran tidak otomatis menimbulkan hak tagih bagi perusahaan media. Pemerintah daerah juga bertindak atas dasar efisiensi dan prioritas, sehingga tidak berkewajiban membagikan anggaran publikasi secara merata tanpa memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa serta ketersediaan anggaran. Meski terdapat penyesuaian alokasi belanja, Pemkot Metro menegaskan tetap menghormati kemerdekaan pers dan memandang media massa sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat. Klarifikasi ini diharapkan dapat menjawab spekulasi yang berkembang serta mendudukkan persoalan pada porsi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.
Sekda Kota Metro Dorong Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui Evaluasi Sensus Ekonomi 2026
Pemerintah Kota Metro mendorong penguatan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional melalui evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi pembangunan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional bersama Komisi X DPR RI, Jumat (16/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Riswan Nasution, tim tenaga ahli Komisi X DPR RI, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro, Kepala Bapperida Kota Metro, Kepala BPS Kota Metro, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Dalam sambutannya, Sekda Kota Metro menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota Komisi X DPR RI beserta tim tenaga ahli yang berkenan berdiskusi langsung dengan Pemerintah Kota Metro mengenai pelaksanaan sensus ekonomi dan penguatan kelembagaan BPS. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu agenda strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sekda menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 di Kota Metro mencakup lima kecamatan, 22 kelurahan, dan 855 Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Dalam kegiatan tersebut, sekitar 106.816 unit usaha dan keluarga berhasil didata dengan dukungan 144 petugas lapangan. Capaian tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara BPS, Pemerintah Kota Metro, petugas pendataan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Meski demikian, pelaksanaan sensus di lapangan memiliki tantangan tersendiri. Beragam karakteristik usaha, kondisi wilayah, dan situasi masyarakat membutuhkan pendekatan yang tepat agar proses pendataan berjalan sesuai dengan konsep, prosedur, serta target yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan dan koordinasi secara intensif juga diperlukan untuk memastikan kualitas data tetap terjaga selama proses pendataan berlangsung. Sekda menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan SE2026 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendataan, tetapi juga untuk mengidentifikasi praktik baik, kendala yang dihadapi petugas dan pengawas, serta berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan sensus dan survei berikutnya. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan SE2026 di Kota Metro dapat menjadi bahan pembelajaran penting bagi pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan statistik hingga tingkat lapangan. Evaluasi tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret terkait identifikasi unit usaha dan keluarga, pelaksanaan wawancara, pengelolaan beban kerja petugas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pendataan. Selain mengevaluasi pelaksanaan SE2026, FGD tersebut juga membahas penguatan kelembagaan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Hal ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah terhadap data yang berkualitas untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan. Sekda menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan data yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program prioritas, serta mengukur keberhasilan pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, sinergi antara BPS dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat, khususnya dalam pengembangan statistik sektoral dan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola data yang lebih terpadu sehingga informasi statistik dari berbagai sektor dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Kota Metro juga mengapresiasi kesempatan berdiskusi secara langsung dengan Komisi X DPR RI. Forum tersebut dinilai strategis untuk menyampaikan kondisi nyata penyelenggaraan statistik di daerah, termasuk kebutuhan penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPS. Sekda berharap diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif serta menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Ia menambahkan, tujuan utama penguatan sistem statistik bukan sekadar menghasilkan data, melainkan membangun ekosistem statistik yang mampu menyediakan informasi berkualitas dan memastikan data tersebut benar-benar dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan perekonomian daerah. Melalui kegiatan FGD ini, Pemerintah Kota Metro berharap kerja sama antara pemerintah daerah, BPS, Komisi X DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung penyelenggaraan statistik nasional yang berkualitas. Sekda Kota Metro juga menyampaikan terima kasih kepada Anggota Komisi X DPR RI, tim tenaga ahli, BPS RI, BPS Provinsi Lampung, serta jajaran BPS Kota Metro atas partisipasi dan dukungan dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kota Metro optimistis, evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan penguatan kelembagaan BPS dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik nasional sekaligus memperkuat fondasi perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. (Yd/Sr).
Kalender Event Kota Metro Buka Peluang bagi Pengusaha dan Sponsor, Bongsu Run Targetkan 500 Peserta
Pemerintah Kota Metro membuka peluang bagi para pengusaha, brand, dan pelaku usaha lokal untuk menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan yang masuk kalender event Kota Metro. Kolaborasi ini menjadi kesempatan bagi dunia usaha untuk memperkenalkan produk dan memperluas jangkauan promosi, sekaligus berkontribusi dalam menghadirkan kegiatan yang menarik, kreatif, dan menghidupkan suasana kota. Melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha, berbagai event diharapkan mampu menarik antusiasme masyarakat Kota Metro maupun pengunjung dari luar daerah. Selain memperkuat daya tarik kota, kegiatan ini juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang, mendorong perputaran ekonomi lokal, serta membangun Kota Metro sebagai destinasi berbagai event yang potensial dan kompetitif. Kota Metro ingin semakin ramai dengan berbagai kegiatan menarik yang melibatkan masyarakat, komunitas, dan dunia usaha. Pemerintah Kota Metro pun membuka pintu bagi berbagai brand dan sponsor untuk berkolaborasi menghadirkan event olahraga, hiburan, festival, hingga kegiatan kreatif yang mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah. Bagi Pemerintah Kota Metro, semakin banyak event yang digelar, semakin besar pula peluang untuk memperkenalkan kota, menghidupkan suasana ruang publik, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan pihak swasta agar Kota Metro memiliki lebih banyak agenda menarik sekaligus menjadi tempat yang potensial untuk mengembangkan kegiatan dan promosi brand. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, saat menerima kunjungan dari pemilik Bongsu Avenue di ruang kerjanya, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana penyelenggaraan Bongsu Run yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Oktober 2026. “Kami terbuka bagi brand maupun sponsor yang ingin mengadakan kegiatan positif di Kota Metro. Kami ingin semakin banyak event yang hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain meramaikan kota, kegiatan seperti ini juga membuka peluang bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk ikut berkembang,” ujar Ahmad Hariyanto. Salah satu kegiatan yang akan meramaikan Kota Metro adalah Bongsu Run, ajang lari sejauh lima kilometer yang menargetkan sekitar 500 peserta dari dalam maupun luar daerah.Peserta diproyeksikan datang dari sejumlah wilayah, termasuk Pringsewu, Bandar Jaya, dan Kotabumi. Kehadiran ratusan peserta ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan penerapan gaya hidup sehat, tetapi juga kesempatan untuk mengenalkan Kota Metro kepada masyarakat yang lebih luas. Kegiatan seperti ini juga menunjukkan bahwa event dapat dikemas lebih dari sekadar acara berkumpul. Ada komunitas yang bertemu, pengalaman baru yang tercipta, brand yang semakin dikenal, serta peluang usaha yang terbuka bagi masyarakat sekitar. Menurut Ahmad Hariyanto, kegiatan yang melibatkan berbagai kalangan perlu terus dikembangkan agar Kota Metro semakin hidup dengan aktivitas yang positif dan menarik. “Saya berharap ke depan semakin banyak dunia usaha yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan event di Kota Metro. Tidak hanya kegiatan olahraga, tetapi juga festival kuliner, pertunjukan musik, pameran produk lokal, kegiatan otomotif, maupun acara komunitas dan keluarga. Pemerintah Kota Metro tentu akan selalu terbuka terhadap berbagai inisiatif yang dapat meramaikan Kota Metro sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” ungkapnya. Sebelumnya, sejumlah brand dari berbagai sektor makanan, kecantikan, otomotif, dan media telah terlibat dalam kegiatan di Kota Metro, termasuk agenda Car Free Day (CFD). Salah satunya melalui Femina Run yang telah berlangsung pada pekan sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi peluang untuk menghadirkan lebih banyak kegiatan dengan konsep yang beragam, sesuai dengan minat masyarakat dan potensi kerja sama yang dapat dikembangkan bersama. “Kami berharap semakin banyak pihak yang tertarik mengadakan kegiatan di Kota Metro. Silakan berkolaborasi untuk menghadirkan event yang kreatif, menarik, dan bermanfaat. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin kegiatan tersebut bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” tambahnya. Menurutnya, setiap event yang menghadirkan pengunjung dari luar daerah membawa peluang bagi usaha masyarakat. Mulai dari kuliner, produk UMKM, transportasi, hingga penginapan, berbagai sektor dapat ikut merasakan dampak dari meningkatnya aktivitas kota. Di sisi lain, Hariyanto mengungkapkan bahwa event yang diadakan juga memberikan kesempatan bagi sponsor untuk memperkenalkan produk dan membangun interaksi langsung dengan masyarakat. Kolaborasi yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara, sponsor, pemerintah, dan masyarakat secara bersamaan. Agar kegiatan berjalan lancar, Sekretaris Daerah Kota Metro tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi terkait keamanan, ketertiban, pengaturan lalu lintas, kantong parkir, dan kebersihan lingkungan. “Melalui kolaborasi dengan dunia usaha, kami berharap semakin banyak kegiatan menarik yang dapat diselenggarakan di Kota Metro. Selain memberikan hiburan dan pilihan aktivitas bagi masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” terangnya. Melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan positif, Kota Metro diharapkan semakin hidup, dikenal luas oleh masyarakat luar daerah, serta mampu membuka lebih banyak peluang bagi warganya. “Setiap event bukan sekadar menghadirkan keramaian, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang dapat menggerakkan perekonomian lokal dan mendorong pertumbuhan Kota Metro,” pungkasnya. (Tm/Sr)
Lantik Pengurus FPPI Kota Metro, Helmy Zain Tekankan Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan
Penguatan peran perempuan menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di era digital. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Kota Metro masa bakti 2026–2031 yang dirangkaikan dengan seminar di Aula Pemerintah Kota Metro, Rabu (14/10/2026). Wali Kota Metro yang diwakili Asisten I Sekretaris Daerah Kota Metro, Helmy Zain, menyampaikan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan sosial, pemerintahan, dan kebangsaan. Karena itu, pemberdayaan perempuan perlu diwujudkan melalui langkah berkelanjutan yang memperluas akses pendidikan, meningkatkan keterampilan, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membuka kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan. “Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus FPPI Kota Metro yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di Kota Metro,” ujar Helmy. Ia berharap FPPI dapat mengambil peran aktif sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi, mengembangkan potensi perempuan, serta menghadirkan program pemberdayaan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Helmy juga menekankan pentingnya menjadikan seminar tersebut sebagai ruang pertukaran gagasan yang mampu melahirkan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi perempuan. Dengan kolaborasi yang kuat, perempuan Kota Metro diharapkan semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Sementara itu, Ketua DPC FPPI Kota Metro masa bakti 2026–2031, Hj. Ani Sumarni, menegaskan bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Mengusung semangat “Perempuan Hebat Bersatu dan Bergerak Membangun Kota Metro melalui Kolaborasi dan Pemberdayaan”, Ani menekankan bahwa kekuatan perempuan terletak pada kemampuan untuk mengambil peran, membangun solidaritas, dan menggerakkan potensi bersama. “Perempuan hebat bukan hanya perempuan yang berbicara tentang perubahan, tetapi perempuan yang mampu menjadi bagian dari perubahan. Bukan hanya berjalan sendiri, melainkan mampu mengajak, merangkul, dan menggerakkan perempuan lainnya untuk bangkit bersama,” ungkapnya. Ia menyatakan, FPPI Kota Metro berkomitmen membangun organisasi yang berorientasi pada kerja nyata, menghadirkan solusi, dan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, FPPI membuka ruang sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat. Program kerja FPPI akan diarahkan pada peningkatan kapasitas perempuan, penguatan ekonomi keluarga, kepedulian sosial, dan berbagai kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketua Umum DPP FPPI, Prof. Dr. Hj. Marlinda Irwanti Purnomo, S.E., M.Si., dalam arahannya menekankan bahwa keberhasilan organisasi perempuan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampak dan perubahan yang dihasilkan. Marlinda menjelaskan, FPPI merupakan organisasi nonpartisan yang berdiri pada 17 Agustus 2009 dan menyatukan perempuan dari berbagai latar belakang untuk memperjuangkan pemberdayaan perempuan Indonesia. Untuk itu, keberagaman harus menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi, bukan alasan untuk membangun sekat antarkelompok. Ia juga mendorong pengurus FPPI Kota Metro menyusun program kerja berdasarkan kebutuhan masyarakat di 22 kelurahan, disertai sasaran yang jelas, indikator kinerja yang terukur melalui Key Performance Indicators (KPI), serta evaluasi berkala. “Program pemberdayaan harus dekat dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar program yang terlihat besar. Kita perlu menentukan sasaran, mengukur keberhasilan, dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan. Organisasi perempuan harus menjadi mitra pemerintah sekaligus kekuatan yang membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegas Marlinda. Sebagai langkah konkret, ia menyarankan pembentukan proyek percontohan atau pilot project di kelurahan terpilih, seperti pengembangan kelurahan literasi, peningkatan kecakapan digital, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi. Menurutnya, kerja sama dengan perguruan tinggi juga perlu diperkuat agar program pemberdayaan disusun berdasarkan penelitian dan pemetaan kebutuhan masyarakat sehingga intervensi organisasi dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak berkelanjutan. Selain penguatan program, Marlinda menyoroti pentingnya penguasaan teknologi di tengah perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan transformasi digital. “Perempuan harus menjadi penggerak di era teknologi, bukan sekadar pengguna. Tidak boleh ada lagi anggapan bahwa perempuan tidak mampu menguasai teknologi. Kita harus terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, dan memanfaatkan teknologi untuk membuka peluang yang lebih luas,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga dan mempersiapkan generasi masa depan, peningkatan kualitas perempuan harus dimulai dari penguatan pengetahuan, pendidikan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Marlinda mengajak FPPI Kota Metro berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui program pendidikan, peningkatan keterampilan, perluasan akses teknologi, dan penguatan kesempatan bagi perempuan untuk berkembang. “Pelantikan pengurus DPC FPPI Kota Metro periode 2026–2031 menjadi momentum untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, “tegasnya. Sinergi antara organisasi perempuan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, keterampilan, peluang ekonomi, serta ruang partisipasi dalam pembangunan. “Pada akhirnya, keberhasilan FPPI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi maupun agenda kegiatannya, tetapi oleh kemampuannya mengubah potensi menjadi kekuatan, aspirasi menjadi tindakan, dan program menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,”tuturnya. Melalui komitmen tersebut, FPPI Kota Metro diharapkan dapat menjadi mitra pembangunan yang aktif dalam mewujudkan perempuan yang mandiri, berpengetahuan, berdaya saing, serta berkontribusi bagi kemajuan Kota Metro. (Yl/Sr)
Wali Kota Metro Tekankan Penguatan Misi Kemanusiaan pada Pelantikan Pengurus PMI 2026–2031.
Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso, menegaskan pentingnya penguatan misi kemanusiaan dan kemandirian organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan Pengurus PMI Kota Metro masa bakti 2026–2031 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 PMI Tahun 2026 di Gedung Sesat Agung Kota Metro, Rabu (14/10/2026) Dalam sambutannya WaliKota Metro mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik dan menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni organisasi melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam menjalankan misi kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun status sosial. Menurutnya PMI memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah melalui pelayanan donor darah, pelayanan kesehatan, pertolongan pertama, serta berbagai kegiatan sosial yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu ia berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah secara profesional, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. WaliKota Metro juga mendorong PMI Kota Metro untuk terus memperkuat kemandirian organisasi dengan membangun kolaborasi bersama pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Ia menilai semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi modal penting agar pelayanan kemanusiaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PMI Kota Metro masa bakti 2026–2031. Ia berharap jajaran pengurus yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa PMI merupakan salah satu kekuatan masyarakat dalam menjalankan misi kemanusiaan mulai dari pelayanan darah dan pertolongan pertama hingga berbagai kegiatan sosial. Oleh karena itu, penguatan konsolidasi organisasi, peningkatan kapasitas relawan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana perlu menjadi perhatian bersama. Ketua PMI Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya respons cepat dalam situasi darurat, termasuk ketika masyarakat membutuhkan bantuan darah maupun pertolongan akibat bencana. Untuk itu, kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, dan koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan kemanusiaan yang efektif. Rangkaian pelantikan dan peringatan HUT ke-81 PMI tersebut turut diisi dengan berbagai kegiatan sosial, antara lain donor darah bagi masyarakat umum dengan target 500 pendonor, sunatan massal bagi anak-anak, penyaluran paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, serta pemberian empat unit kursi roda kepada penerima manfaat. Selain itu PMI Kota Metro memberikan piagam penghargaan kepada pendonor darah terbanyak sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan kontribusi mereka dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat, termasuk generasi muda, dalam aksi kemanusiaan. Ketua pelaksana kegiatan Hendarto, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI terhadap sesama sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan dukungan dana mandiri PMI Kota Metro serta partisipasi berbagai pihak. Melalui pelantikan pengurus baru dan rangkaian kegiatan sosial tersebut, Pemerintah Kota Metro berharap PMI semakin mandiri, profesional, dan tanggap dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Sinergi antara PMI, pemerintah, relawan, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk memastikan pelayanan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat dan berkelanjutan (Md/Sr)
Pemkot Metro dan Kantor Pertanahan Teken Kerja Sama, Perkuat Tata Kelola Aset dan Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Metro bersama Kantor Pertanahan Kota Metro, menandatangani perjanjian kerja sama sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan pertanahan, penataan ruang, optimalisasi pendapatan daerah, serta percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor ATR/BPN pada Selasa, 13 Oktober 2026. Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro, Indra Haditama, S.H., M.H., beserta jajaran, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro, kepala bagian Sekretariat Daerah, serta para undangan. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Kota Metro yang terencana dan berkelanjutan. Menurut Bambang Iman Santoso, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan koordinasi antarlembaga, tetapi juga menjadi upaya konkret untuk memperkuat pengelolaan aset daerah, serta memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah milik pemerintah. Ia menjelaskan bahwa tanah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Keberadaan tanah menjadi dasar bagi pembangunan berbagai fasilitas umum, infrastruktur, dan sarana pelayanan masyarakat. Selain berfungsi sebagai penunjang pembangunan, tanah juga merupakan aset daerah yang harus dikelola secara tertib, optimal, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, Wali Kota menilai diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Metro dan Kantor Pertanahan Kota Metro, untuk menangani berbagai persoalan pertanahan secara lebih efektif dan terarah. Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak diharapkan dapat memperkuat integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung akurasi data, meningkatkan efektivitas administrasi, serta mendorong optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan melalui koordinasi yang lebih baik, proses administrasi yang tertata, serta pemanfaatan data yang lebih terintegrasi. Salah satu fokus utama dalam perjanjian tersebut adalah percepatan penyelesaian sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD), khususnya tanah yang digunakan sebagai jalan milik Pemerintah Kota Metro. Sertifikasi aset tanah menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan pemerintah daerah. Dengan adanya dokumen legal yang jelas, pengelolaan aset dapat dilakukan secara lebih aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum terhadap aset daerah juga diharapkan dapat meminimalkan potensi persoalan pertanahan, termasuk sengketa kepemilikan dan ketidakjelasan status aset yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi aset memiliki arti strategis karena mendukung pencatatan Barang Milik Daerah secara akurat, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan terhadap aset yang dimiliki pemerintah. Wali Kota Metro berharap kerja sama ini dapat menjadi landasan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, memperbaiki kualitas pengelolaan data, dan meningkatkan kepastian hukum atas aset Pemerintah Kota Metro. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan koordinasi antara perangkat daerah terkait dan Kantor Pertanahan agar pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat berjalan efektif serta menghasilkan manfaat nyata. Menurutnya, keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari terlaksananya penandatanganan dokumen, tetapi juga dari tindak lanjut program, konsistensi pelaksanaan, dan hasil yang dapat dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Metro juga berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan aset daerah yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro beserta seluruh jajaran atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia berharap sinergi yang telah dibangun dapat terus dipelihara dan dikembangkan demi mendukung kemajuan daerah. Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Metro optimistis berbagai upaya penataan administrasi pertanahan dan pengamanan aset daerah dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi, sehingga mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kedua lembaga dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pertanahan, perpajakan daerah, dan pengelolaan aset milik pemerintah. Dengan sinergi yang semakin kuat, Pemerintah Kota Metro berharap terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas, pengelolaan aset daerah yang semakin tertib, serta pembangunan Kota Metro yang maju, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Yd/Md/Bsr/Sr).
