Metro – Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, memimpin Rapat Koordinasi dan Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di Kota Metro. Kegiatan tersebut berlangsung di OR Setda Kota Metro, dan dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Asisten II Sekda Kota Metro, serta sejumlah instansi terkait, Rabu (24/06/2026)
Berdasarkan data BPS Kota Metro, perkembangan inflasi Kota Metro sampai dengan Mei 2026 menunjukkan angka yang perlu menjadi perhatian bersama. Secara Year on Year (YoY), inflasi Kota Metro tercatat sebesar 2,81 persen, sementara Year to Date (YtD) berada di angka 1,62 persen.
Pada perbandingan inflasi Year on Year kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2025–2026, angka inflasi Kota Metro sebesar 2,81 persen menempatkan Kota Metro sebagai salah satu daerah yang berada di atas target nasional yang berkisar pada angka 2,5 persen.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Metro menegaskan bahwa tantangan inflasi harus dihadapi secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak. “Kita harus hadapi dengan baik. Dan untungnya kita hari ini enggak sendiri-sendiri. Kita hari ini ada bantuan dari perwakilan pusat, ada dari Bank Indonesia, ada dari BPS juga selalu support dengan data-data,” ujar Rafieq.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang sedang berjalan guna mendukung data yang nantinya menjadi dasar kebijakan pemerintah.
Lebih lanjut, Rafieq mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan menjaga kestabilan harga pangan serta harga kebutuhan pokok.
Rafieq juga mengakui kondisi ekonomi saat ini memberikan tekanan bagi banyak pihak, termasuk masyarakat maupun aparatur sipil negara. Namun demikian, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul.
“Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan melalui otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Karena itu, ketika muncul berbagai permasalahan, daerah dituntut mampu mencari solusi dan menentukan langkah yang tepat. Hal tersebut menjadi tujuan utama dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Sinergi pada siang hari ini,” ungkapnya.
Dalam Rapat tersebut, Rafieq juga berharap rapat tersebut tidak hanya menjadi forum pemaparan data semata, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah nyata dalam pengendalian inflasi.
“Untuk itu pada rapat hari ini, saya meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyampaikan kondisi terkini di sektor masing-masing, mulai dari perdagangan, ketahanan pangan, perikanan hingga pendidikan. Pengendalian inflasi ini bukan persoalan satu sektor saja, melainkan persoalan lintas sektor yang memerlukan koordinasi dan sinergi bersama,” tegasnya.
Pada pertemuan tersebut , Wakil Wali Kota Metro juga mengapresiasi dukungan berbagai mitra yang selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program di tengah keterbatasan anggaran.
“Artinya, kita masih memiliki ruang untuk bergerak, masih memiliki kesempatan untuk bernapas dan terus berbuat. Hal inilah yang harus menjadi penyemangat bagi kita semua bahwa berbagai tantangan yang ada dapat diselesaikan bersama untuk itu kita harus tetap optimistis menghadapi tantangan ekonomi yang ada,” katanya.
Menurutnya, selama para pemangku kepentingan dan mitra masih memiliki semangat untuk berjuang, pemerintah juga harus terus berupaya memberikan yang terbaik meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan berbagai permasalahan yang ada
“Saya berharap rakor hari ini memberikan langkah-langkah yang konkret agar inflasi di Kota Metro ini bisa selalu terjaga di level rendah, kalau bisa yang paling rendah dan menjadi penyumbang kontribusi terbesar untuk inflasi terendah di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad Baskara, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi kebijakan operasional yang melibatkan berbagai lintas sektor.
“Kita juga terdapat beberapa kategori penghargaan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah, termasuk penghargaan yang diberikan berdasarkan capaian pada semester berjalan, “terangnya.
Untuk itu, Achmad Baskara, meminta pemerintah daerah perlu aktif dan disiplin dalam menyampaikan berbagai laporan yang menjadi bagian dari penilaian seperti pengiriman laporan tepat waktu, bahkan sebelum batas waktu yang ditentukan, karena kelengkapan dan ketepatan pelaporan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam rapat koordinasi rutin.
Achmad menjelaskan bahwa selain penghargaan pada semester berjalan, masih terdapat penilaian pada semester berikutnya yang berkaitan dengan pemberian Dana Insentif Daerah (DID).
“Selain itu, ada penghargaan yang lebih bergengsi dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) yang biasanya diselenggarakan pada pertengahan tahun. Penghargaan ini diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya,” paparnya.
Penghargaan yang diberikan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan pengendalian inflasi, tetapi juga berdampak pada besaran insentif yang diterima daerah.
“Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus menjaga konsistensi kinerja dan memenuhi berbagai indikator penilaian yang telah ditetapkan, ” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Achmad Baskara juga turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Metro yang selalu menghadirkan kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam setiap kegiatan High Level Meeting TPID yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian karena menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
“Berdasarkan data pada Mei 2026 kinerja pengendalian inflasi Kota Metro selama ini cukup baik dan konsisten, dimana tingkat inflasi Kota Metro tercatat sebesar 2,81 persen dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, “ungkapnya. (Md/Yl/Idh)
