Pemerintah Kota Metro terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, hingga pengembangan inovasi digital guna memastikan pengelolaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Ahmad Hariyanto, dalam kegiatan Paparan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025, dengan tahun ukur 2026.
Dalam paparannya, Ahmad Hariyanto memaparkan kondisi pengelolaan keuangan Kota Metro sepanjang 2025, meliputi realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, hingga berbagai strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, pendapatan daerah Kota Metro pada 2025 mencapai Rp1,050 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp359 miliar dan dana transfer sebesar Rp691 miliar.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi landasan untuk terus memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, digitalisasi pemungutan pajak, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan dana transfer.

“Pada sektor pendapatan daerah, fokus utama kami adalah memperkuat kapasitas fiskal mandiri. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan PAD, termasuk melalui digitalisasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Hariyanto menyampaikan bahwa Tahun 2025 menjadi periode transisi dari RPJMD 2021–2026 menuju RPJMD 2025–2029. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Metro menerapkan kebijakan efisiensi melalui Surat Edaran Wali Kota Metro Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan ini mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian belanja, terutama pada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan.
Di sisi lain, belanja modal tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan, jaringan, dan irigasi, sehingga kebutuhan pembangunan daerah tetap dapat berjalan sesuai prioritas.
Ahmad Hariyanto menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran tersebut diarahkan agar tidak mengurangi kualitas pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Hal ini antara lain tercermin dari sejumlah indikator makro Kota Metro yang menunjukkan perkembangan positif.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Metro meningkat menjadi 5,2 persen dari sebelumnya 4,88 persen pada 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,22, sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 6,44 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 3,71 persen menjadi 3,54 persen.
Peningkatan juga terlihat pada sektor pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 84,37 pada 2024 menjadi 86,98 pada 2025, sedangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai 4,31.

Selain melalui kebijakan efisiensi, Pemerintah Kota Metro juga mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Sejumlah inovasi yang dikembangkan antara lain SipPOL, METAS (Metro Aset Service), Integrasi SP2D, e-Musrenbang, dan Tanah Harapan.
Berbagai inovasi tersebut ditujukan untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan transparansi pengelolaan aset daerah, mengoptimalkan PAD, serta memperkuat keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran antarperangkat daerah.
Ahmad Hariyanto menegaskan, pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak terhadap pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Sebagai langkah keberlanjutan, Pemerintah Kota Metro telah menyiapkan sejumlah prioritas kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2027. Prioritas tersebut meliputi peningkatan PAD melalui digitalisasi, penguatan belanja berkualitas, pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap kebijakan penganggaran diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Metro. (Md/Sr)

