Pemerintah Kota Metro menggelar Apel Mingguan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Gedung Pemerintah Daerah Kota Metro, Senin (13/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, profesionalisme, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan responsif kepada masyarakat.
Apel mingguan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana, serta diikuti Sekretaris Daerah Kota Metro, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Selain menjadi agenda rutin, apel juga dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi, evaluasi pelaksanaan tugas, serta penyampaian arah kebijakan pemerintah daerah.
Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana, menegaskan bahwa apel mingguan bukan sekadar kegiatan seremonial biasa, tetapi menjadi wadah untuk memperkuat disiplin kerja, memelihara semangat, mengevaluasi kinerja, sekaligus membangun komitmen seluruh ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Apel mingguan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk memperkuat disiplin, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan setiap ASN menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai ASN yang bertugas melayani masyarakat, kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Rafiq.
Ia mengatakan ASN memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat sasaran, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui pelayanan yang prima, responsif, dan bebas dari praktik pungutan liar sehingga setiap perangkat daerah harus terus meningkatkan kualitas layanannya.
Pada kesempatan tersebut, Rafiq juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Metro terus mempersiapkan implementasi Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi pelayanan sosial berbasis teknologi digital. Bahkan, Kota Metro dipercaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan penerapan Digitalisasi Bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Menurutnya, program tersebut bertujuan mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta sistem pembayaran digital. Langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan penyaluran bantuan sosial yang selama ini masih dihadapkan pada ketidaktepatan data penerima.
“Kita masih menemukan masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum memperoleh haknya. Digitalisasi ini menjadi solusi untuk memperkuat sistem verifikasi, meningkatkan akurasi data, dan memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Kemudian Rafiq pun, menjelaskan bahwa melalui sistem baru tersebut masyarakat nantinya dapat mengakses layanan bantuan sosial secara lebih mudah melalui integrasi data lintas lembaga, verifikasi biometrik, serta pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital. Program ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan aksesibilitas keuangan masyarakat, sekaligus mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Metro.
Untuk itu, ia meminta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar pelaksanaan Digitalisasi Bansos di Kota Metro dapat berjalan optimal dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Selain itu, Wakil Wali Kota juga mengingatkan seluruh perangkat daerah bahwa saat ini Pemerintah Kota Metro telah memasuki Semester II Tahun Anggaran 2026. Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah segera melakukan evaluasi terhadap target kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sehingga seluruh program prioritas dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
“Memasuki semester kedua tahun 2026, saya berharap seluruh OPD dapat segera mengevaluasi target kinerja dan penyerapan anggaran. Pastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam setiap pelaksanaannya,” tegas Rafiq.
Melalui apel mingguan ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan kembali komitmennya untuk membangun birokrasi yang disiplin, profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap transformasi pelayanan publik. Dengan semangat kolaborasi dan pengabdian, seluruh ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan ditujukan bagi kesejahteraan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. (Yd/Sr)
