Sebagai forum strategis penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, dilaksanakan pada Rabu (21/01/2026).
Musrenbang di Kelurahan Imopuro di pimpin langsung oleh sisten Wali Kota Bidang Administrasi Umum, Suwandi, menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029 untuk menuju penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai pondasi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan.
“Musrenbang kelurahan memiliki peran penting karena merupakan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi pembangunan,hasil pembahasan dalam forum ini akan menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan di tingkat kecamatan, kota, hingga penganggaran daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suwandi menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 tersebut diturunkan ke dalam lima prioritas pembangunan daerah Kota Metro. Prioritas pertama adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, serta peningkatan kualitas SDM pelayanan publik guna memperluas cakupan layanan dasar. Prioritas kedua adalah pengembangan profesionalitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien.
Prioritas ketiga mencakup pemerataan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar. Selanjutnya, prioritas keempat adalah perluasan jangkauan perlindungan sosial yang adaptif sebagai dasar penguatan inklusivitas sosial ekonomi. Prioritas kelima diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Imopuro Tahun 2025. Tercatat jumlah SPPT PBB sebanyak 2.342 dengan pokok ketetapan sebesar Rp299.773.286. Realisasi penerimaan mencapai Rp202.951.034 atau 67,70 persen. Capaian ini dinilai perlu terus ditingkatkan karena masih berada di bawah target maksimal.
Sementara itu, total anggaran kegiatan pembangunan yang direncanakan di Kelurahan Imopuro pada Tahun 2026 mencapai Rp2.681.246.529. Pemerintah Kota Metro juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan, salah satunya melalui pemberian insentif kepada kader kesehatan, pamong, penggiat sosial keagamaan, dan kader lingkungan sebagai bentuk apresiasi.
Suwandi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama akibat penurunan kapasitas fiskal daerah karena berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan pendapatan asli daerah. Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan yang lebih cermat, selektif, dan inovatif.
Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Metro menetapkan sejumlah strategi, antara lain penajaman prioritas pembangunan pada program yang langsung dirasakan masyarakat, optimalisasi pendapatan asli daerah secara adil, efisiensi belanja, peningkatan kualitas perencanaan, penguatan kolaborasi dengan dunia usaha melalui CSR, serta penggalian sumber pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Dalam sesi usulan, masyarakat Kelurahan Imopuro menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya pengelolaan makam di RW 06 yang saat ini belum memiliki kepengurusan dan diharapkan dapat difungsikan secara lebih optimal, termasuk untuk pemakaman warga setempat. Usulan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penyediaan kotak sampah di sepanjang saluran irigasi oleh Dinas Lingkungan Hidup guna menjaga kebersihan lingkungan. Usulan lainnya adalah pelebaran Jalan Hanafiah di RW 05 dan 06 yang dinilai sempit, terutama karena berada di sekitar fasilitas rumah sakit. Usulan ini akan dikaji lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum bersama instansi terkait melalui alternatif rekayasa lalu lintas.
Permasalahan lampu penerangan jalan umum di RT 23 dan RT 25 yang sering padam juga menjadi perhatian warga. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan akan melakukan peninjauan dan perbaikan guna meminimalisasi risiko kecelakaan.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh usulan pembangunan yang dihasilkan benar-benar bersifat prioritas, mendesak, dan realistis, sehingga pembangunan di Kelurahan Imopuro dapat berjalan efektif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. (Tm/Sr)
