Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Yosorejo dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Selasa (13/01/2026)
Musrenbang Kelurahan Yosorejo dihadiri langsung oleh Wali Kota Metro Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I, didampingi Staf Ahli Wali Kota, para Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPD) Kota Metro, Camat Metro Timur, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Lurah Yosorejo, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pamong Kelurahan Yosorejo.
Dalam sambutannya, Wali Kota Metro menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara partisipatif dan memastikan perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga di tingkat kelurahan.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tetapi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan riil di lingkungannya, sehingga program pembangunan yang direncanakan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Wali Kota.
Berikutnya, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan Laporan oleh Lurah Yosorejo Budi Maryanto, S.Sos., terkait profil wilayah, capaian kinerja, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Yosorejo. Berdasarkan data kependudukan per 31 Desember 2025, jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Yosorejo tercatat sebanyak 2.299 KK.
Lurah Yosorejo juga menyampaikan realisasi berbagai program bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat, di antaranya bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS), serta asistensi bagi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.
“Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kelurahan Yosorejo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 298 KPM, bantuan PKH kepada 195 KPM, serta berbagai bentuk asistensi sosial lainnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Budi Maryanto.
Selain itu, ia memaparkan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase, sumur bor, serta dukungan terhadap rumah ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Dalam sesi dialog dan tanya jawab, para warga dan pamong Kelurahan Yosorejo secara aktif menyampaikan berbagai pertanyaan serta aspirasi pembangunan. Beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat antara lain permintaan penambahan lampu rambu lalu lintas di wilayah rawan kemacetan, penambahan penerangan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus, pengadaan seragam RT dan RW, persoalan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta usulan pengadaan fasilitas Puskesmas di wilayah Kelurahan Yosorejo.
Selain itu, masyarakat juga menanyakan mekanisme dan alur penyampaian aspirasi pembangunan, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro merespons seluruh pertanyaan dan aspirasi masyarakat dengan terbuka dan komunikatif. Ia menjelaskan bahwa setiap aspirasi warga akan ditampung secara berjenjang melalui RT dan RW, kemudian dibahas di tingkat kelurahan dan kecamatan, sebelum akhirnya menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kami selaku Pemerintah Kota Metro sedang berupaya untuk menampung seluruh aspirasi warga Kota Metro, karena kebutuhan warga Kota Metro adalah prioritas bagi kami,” tegas Wali Kota.
Dalam Musrenbang tersebut, Kelurahan Yosorejo juga menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan fisik Tahun Anggaran 2027, di antaranya peninggian talud anak Sungai Batanghari, pelebaran bahu jalan, perbaikan gorong-gorong, rehabilitasi jalan cor blok, serta pembangunan dan normalisasi drainase di beberapa titik rawan banjir.
Selain bidang fisik, usulan juga mencakup bidang sosial budaya dan ekonomi, seperti penguatan kegiatan Posyandu, dukungan sarana prasarana rumah ibadah, pemberdayaan PKK, bantuan ekonomi produktif, serta penguatan kelembagaan masyarakat.
Melalui Musrenbang Kelurahan Yosorejo ini, Pemerintah Kota Metro berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga. (Bgs/Aql/Sr)
