Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Subhi, menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sabtu (27/9/2025).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, serta Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, para Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menandatangani Komitmen Bersama yang berfokus pada pelaksanaan dan implementasi sejumlah program strategis, yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG). Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).Mewujudkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui program Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas).Peningkatan capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak periode 2025-2030.
Penandatanganan komitmen ini menjadi wujud nyata langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menempatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagai arus utama dalam pembangunan daerah.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan nasional. Dirinya menjelaskan bahwa perempuan, yang hampir separuh populasi Indonesia, harus maju dan berpartisipasi secara setara agar pembangunan sumber daya manusia (SDM) dapat maksimal.
Begitu pula anak-anak, yang jumlahnya mencapai sepertiga populasi, harus tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan untuk menjadi generasi penerus yang handal.
Menteri Arifah mengidentifikasi lima faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak, yaitu Kondisi ekonomi, pola asuh, penggunaan gadget,Lingkungan sosial, pernikahan usia anak. Sebagai respons, Kementerian PPPA menjalankan beberapa program utama, termasuk Ruang Bersama Indonesia (RBI), Call Center 129 untuk layanan pengaduan kekerasan, dan Satu Data Anak Perempuan Desa.
Berdasarkan data dari Simfoni PPA, hingga September 2025 tercatat 586 kasus kekerasan di Lampung, dengan 86% korban adalah perempuan dan 72% adalah anak-anak. Meski demikian, Menteri Arifah mengapresiasi penurunan angka perkawinan anak di Lampung menjadi 4,87% pada tahun 2024, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Menteri PPPA berharap terjalinnya sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, ramah anak, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, terkait program Desa TAPIS, dilakukan pencanangan Desa Binaan oleh TP PKK Provinsi Lampung. TP PKK Kabupaten/Kota diharapkan mengusulkan desa-desa yang akan masuk dalam program ini, dengan penetapan lokasi melalui Keputusan Gubernur Lampung. Desa TAPIS akan menjalankan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dan TP PKK Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai arah kebijakan Gubernur Lampung. ( Yd/Sr )
