Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Anak, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Metro, pada 1–2 Juli 2026 di Aula Bapada Kota Metro. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi memerlukan komitmen serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antar lembaga dalam menyusun langkah-langkah pencegahan yang efektif, mempercepat penanganan kasus, serta memberikan perlindungan yang optimal kepada perempuan dan anak di Kota Metro,” ujar Ahmad Hariyanto. Kepala Dinas P3AP2KB Kota Metro, dr. Silfia Naharani, M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Metro untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, forum koordinasi ini menjadi sarana menyamakan persepsi, memperkuat jejaring kerja sama, sekaligus meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang. “Kami berharap seluruh peserta dapat membangun komitmen bersama sehingga upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat,” ungkap dr. Silfia Naharani. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AP2KB Kota Metro sekaligus Ketua Pelaksana, Diah Meirawati, Bdn., S.Tr.Keb., S.K.M., M.M., melaporkan bahwa rapat koordinasi diikuti oleh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, camat, lurah, serta pemangku kepentingan terkait di Kota Metro. Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan koordinasi lintas sektor, peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus, serta pemaparan praktik baik (best practice) dari sejumlah perangkat daerah dan kelurahan. Kegiatan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kota Metro. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terwujud sinergi yang semakin kuat antar instansi sehingga upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan TPPO di Kota Metro dapat dilaksanakan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. (Sry/Sr)
Sekda Kota Metro Buka Rakor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Anak, dan TPPO
Wali Kota Metro Perkuat Sinergi Nasional di Rakernas APEKSI 2026, Bertukar Cenderamata dengan Wali Kota Medan
Medan- Pemerintah Kota Metro terus memperkuat jejaring kerja sama antardaerah melalui keikutsertaan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Kota Medan. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, bersama Ketua TP PKK Kota Metro, Ibu Eni Sumiyati Bambang, menghadiri Gala Dinner dan Closing Gelar Melayu Serumpun (GEMES) yang berlangsung di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Selasa (30/6/2026). Dalam suasana penuh keakraban, Wali Kota Metro melakukan pertukaran cenderamata dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Momen tersebut turut diikuti Ketua TP PKK Kota Metro, Ibu Eni Sumiyati Bambang, yang bertukar cenderamata dengan Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas. Pertukaran cenderamata menjadi simbol eratnya hubungan antar pemerintah daerah sekaligus komitmen memperkuat kolaborasi dalam pembangunan nasional. Keikutsertaan Pemerintah Kota Metro dalam Rakernas APEKSI menjadi langkah strategis untuk memperluas komunikasi, membangun jejaring, serta memperkuat sinergi dengan 98 pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan dan inovasi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa Rakernas APEKSI yang mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” merupakan wadah penting bagi para kepala daerah untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Menurutnya, partisipasi aktif Kota Metro dalam forum nasional tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai praktik terbaik dari kota-kota lain, sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan. “Melalui forum ini, kami berharap memperoleh berbagai inovasi dan strategi pembangunan yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan Kota Metro yang Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius,” ujar Bambang. Sebelum mengikuti rangkaian kegiatan Rakernas, Wali Kota Metro dan Ibu Eni Sumiyati mendapat penyambutan adat Melayu di Hotel Grand City Hall Medan. Bambang menerima penyematan tanjak, sementara Ibu Eni menerima selendang sebagai simbol penghormatan tertinggi dalam tradisi Melayu kepada tamu kehormatan. Rakernas APEKSI XVIII yang berlangsung pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026 menghadirkan berbagai agenda penting, mulai dari rapat kerja nasional, forum kebijakan, diskusi kerja sama antardaerah, hingga kegiatan pendukung lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan diarahkan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi pembangunan perkotaan, serta memperkokoh peran pemerintah kota dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. ( Yd/Bsr/Sr ).
Wakil Wali Kota Metro Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Metro
Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Upacara Polres Metro. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, Bhayangkari, tokoh masyarakat, serta tamu undangan. Selasa, 1/7/2026. Upacara dipimpin oleh Kapolres Metro selaku inspektur upacara yang membacakan amanat Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, yang menegaskan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Presiden juga mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Selain itu Polri diminta terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperkuat kepercayaan publik di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Usai mengikuti upacara Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polres Metro. Ia berharap Polres Metro semakin maju dan terus bersinergi dengan pemerintah serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Metro. Menurut Rafieq, keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat. Ia juga berharap Kota Metro senantiasa menjadi daerah yang aman, nyaman, dan damai. Sementara itu Kapolres Metro mengatakan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh personel Polri untuk semakin meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Ia menegaskan komitmen Polres Metro untuk terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelaksanaan tugas yang profesional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Selain pelaksanaan upacara Polres Metro juga memberikan penghargaan kepada unsur Pemerintah Desa/Kelurahan (Lurah atau Kepala Desa), Babinsa (TNI), dan Bhabinkamtibmas, serta sejumlah elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Metro. Melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini diharapkan sinergi antara Polri, Pemerintah Kota Metro, TNI, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan daerah (Md/Ind/Sr).
Sekda Kota Metro Tinjau Pelayanan di Disdukcapil dan MPP, Pastikan Layanan Prima bagi Masyarakat
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Ahmad Hariyanto, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro, Selasa (30/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau secara langsung kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan aparatur daerah memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan profesional. Dalam peninjauannya, Sekda melihat langsung proses pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil, mulai dari perekaman KTP elektronik, penerbitan kartu keluarga, akta pencatatan sipil, hingga layanan administrasi kependudukan lainnya. Selain itu, Sekda juga berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus dokumen untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, Sekda mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro yang menjadi pusat pelayanan berbagai instansi pemerintah. Di lokasi tersebut, Sekda meninjau sejumlah gerai pelayanan, berinteraksi dengan petugas pelayanan, serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Sekda Ahmad Hariyanto, menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, transparan, dan akuntabel. “Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang prima. Karena itu, disiplin, profesionalisme, dan sikap melayani harus terus menjadi budaya kerja seluruh aparatur,” ujar Sekda. Ia juga mengapresiasi dedikasi para petugas pelayanan yang tetap memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Meski demikian, Sekda meminta agar kualitas pelayanan terus ditingkatkan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Masyarakat yang ditemui dalam kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang dinilai semakin tertib, nyaman, dan mudah diakses. Melalui kegiatan monitoring ini, Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. (Sr)
Wali Kota Metro Pimpin Upacara HARGANAS ke-33, Tekankan Peran Keluarga Wujudkan Generasi Emas 2045
Metro – Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan satu sertifikat dan empat penghargaan di Halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (29/06/2026). Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Metro memberikan penghargaan kepada SMA Ahmad Dahlan Kota Metro sebagai Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Pencerah, Kelurahan Yosomulyo sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2026, Kelurahan Yosorejo sebagai Juara I Rumah Data Kependudukan, Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga sebagai penerima Sertifikat Halal, serta Widiyawati, S.Pd sebagai Perempuan Kepala Keluarga Inspiratif. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Metro membacakan pidato resmi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd. yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum refleksi untuk memperkuat ketahanan keluarga. “Hari ini bukan sekadar baris tanggal untuk seremonial, melainkan sebuah jeda kultural dan refleksi nasional. Mari kita tengok kembali rumah kita dan bertanya, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang,” demikian kutipan pidato Menteri yang dibacakan Bambang. Bambang dijelaskan bahwa keluarga menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan Era VUCA yang ditandai dengan perubahan cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi digital. “Hari ini, disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial masuk tanpa permisi ke ruang keluarga melalui gawai di genggaman anak-anak kita. Jika institusi keluarga rapuh, arus zaman ini akan dengan mudah menggilas masa depan mereka,”ungkapnya. Untuk itu, Bambang menegaskan bahwa ketangguhan keluarga bukan lagi menjadi pilihan alternatif, melainkan sebuah keharusan mutlak dan menjadi urgensi nasional yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan masa depan Indonesia, karena kualitas keluarga akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa. “Kita sedang berada di jendela peluang historis yaitu Bonus Demografi. Ini merupakan peluang yang bisa melesatkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun kondisi ini bisa berubah menjadi bencana demografi ledakan pengangguran dan runtuhnya stabilitas sosialjika ledakan usia produktif ini tidak berkualitas,”tuturnya. Oleh karena itu, transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak boleh ditunda, dan itu tidak dimulai dari bangku sekolah atau dunia kerja, melainkan dari dalam rahim ibu dan pengasuhan keluarga. “Untuk mengapitalisasi bonus demografi tersebut, kita harus memperkuat tiga pilar utama pembangunan keluarga yaitu Kesehatan, Pendidikan Karakter dan Ketahanan Mental,”jelasnya. Dalam kesehatan, Bambang mengungkapkan bahwa kita harus menuntaskan stunting dengan pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Selain itu, rumah diharapkan menjadi tempat utama dalam membangun karakter anak melalui penanaman nilai integritas, kejujuran, dan kedisiplinan agar mampu menghadapi tantangan masa depan. “Ketiga adalah Ketahanan Mental. Jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah era yang penuh tekanan, agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang resilien dan tidak mudah menyerah,”papar Bambang. Menteri juga turut memberikan perhatian khusus terhadap peran ayah dalam keluarga yang keberadaan dinilai tidak cukup hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus terlibat secara emosional dalam proses tumbuh kembang anak.“Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless country, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis,” ujar Menteri dalam pidato yang dibacakan Wali Kota. Bukan hanya itu, dalam pidatonya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN mengingatkan agar orang tua tidak membiarkan gawai menggantikan peran keluarga dalam mendidik anak. “Letakkan gawai Anda di rumah, peluk anak-anakmu, ajak mereka berdialog, dan batasi waktu layar mereka pada hal-hal yang produktif,” lanjutnya. Pidato tersebut juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan sosial seperti tawuran, perundungan, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba merupakan alarm bahwa fungsi keluarga harus terus diperkuat. “Karena itu,saya menghimbau seluruh orang tua untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak sehingga keluarga menjadi benteng utama dalam menghadapi berbagai ancaman sosial,”himbaunya. Di akhir pidato, Menteri mengajak seluruh elemen masyarakat memperbarui paradigma bahwa keluarga merupakan hulu dari seluruh kebijakan pembangunan nasional. “Mari kita bangun keluarga Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter mulia di tengah tantangan era VUCA ini agar siap memetik Bonus Demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutup pidato tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB) Kota Metro, Silfia Naharani, mengatakan bahwa peringatan HARGANAS ke-33 menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya penguatan keluarga dalam menyongsong bonus demografi. Silfia juga mengungkapkan bahwa pada kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa kehadiran seorang ayah memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak, sehingga keterlibatan ayah dalam pengasuhan perlu terus diperkuat. “Selama ini peran pengasuhan sering hanya dibebankan pada ibu. Padahal kehadiran ayah sangat dibutuhkan mulai dari mengambil rapor anak hingga mendampingi proses pengasuhan. Dalam ajaran agama, ayah adalah pemimpin keluarga yang harus memberi teladan. Jika hal ini dijalankan dengan baik, maka cita-cita Kota Metro dan Indonesia Emas 2045 akan mudah tercapai,” ujarnya. Silfia juga jika hal tersebut bisa dilaksanakan dan menjadi contoh yang baik generasi emas akan bisa terwujud dengan baik untuk Kota Metro dan tentunya untuk Indonesia Emas 2045. (Yl/Yd)
Wakil Wali Kota Metro Hadiri Pembukaan Turnamen Tenis Kapolres Cup 2026
Wakil Wali Kota Metro Rafieq Adi Pradana, menghadiri pembukaan Turnamen Tenis Kapolres Cup 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Jumat (26/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat, sekaligus mendorong pembinaan olahraga tenis di Kota Metro. Acara yang berlangsung semarak itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Metro, Ketua DPRD Kota Metro, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua KONI Kota Metro, para atlet, serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Rafieq Adi Pradana yang mewakili Wali Kota Metro, menyampaikan apresiasi kepada Polres Metro atas penyelenggaraan Turnamen Tenis Kapolres Cup 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Menurutnya, ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Metro, mendukung penuh penyelenggaraan turnamen olahraga yang mampu melahirkan bibit-bibit atlet potensial. Kompetisi seperti ini dinilai penting sebagai bagian dari proses pembinaan atlet sejak dini sehingga mampu mencetak prestasi yang membanggakan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia juga berharap turnamen tenis dapat diselenggarakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin pembinaan olahraga di Kota Metro. Dengan demikian, para atlet memiliki ruang untuk mengasah kemampuan, meningkatkan pengalaman bertanding, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi. Kepada seluruh peserta, Rafieq Adi Pradana, berpesan agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, kemenangan sejati tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari sikap jujur, disiplin, serta menghormati lawan dalam setiap pertandingan. Bagi atlet yang berhasil meraih gelar juara, ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Sementara bagi peserta yang belum memperoleh hasil terbaik, ia mengajak agar menjadikan kekalahan sebagai pengalaman berharga dan penyemangat untuk terus berlatih demi meraih prestasi pada kesempatan berikutnya. Turnamen Tenis Kapolres Cup 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, serta memperkokoh semangat persatuan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80. (Yd/Sr)
Pertahankan Nilai Tertinggi Ombudsman, Pemkot Metro Perkuat Birokrasi Profesional Lewat Workshop Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui Workshop Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik yang diselenggarakan di Aula Pemkot Metro,Kamis (25/06/2026). Berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan sistematis dan metodis dengan dimensi yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya pengawasan Ombudsman. Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung, Alfero Septiawan mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Metro yang selama beberapa tahun terakhir berhasil menempati posisi teratas dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI. Menurutnya, tingginya nilai yang diperoleh bukan semata-mata menunjukkan prestasi administratif, tetapi juga menjadi indikator rendahnya potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga capaian tersebut sejalan dengan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. “Penilaian Ombudsman bukanlah perlombaan untuk menentukan siapa yang terbaik atau terburuk. Nilai yang tinggi menunjukkan rendahnya potensi maladministrasi sehingga pelayanan yang baik tersebut benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya. Pada sesi diskusi interaktif, Ombudsman RI juga mengingatkan pentingnya mempertahankan capaian yang telah diraih. Kota Metro bahkan pernah memperoleh nilai 97,21 pada periode tahun 2024 dan pada tahun 2025 masuk tiga besar tingkat Propinsi Lampung dalam kategori pelayanan publik. Keberhasilan tersebut merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggara pelayanan publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Asisten Wali Kota Bidang Administrasi Umum,Triana Aprisia menegaskan bahwa paradigma pelayanan publik saat ini telah berubah dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan,karena aspirasi masyarakat harus menjadi referensi utama dalam setiap kebijakan pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel. “Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi karena di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Pemerintah dituntut untuk terus beradaptasi agar mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat,serta kepercayaan masyarakat merupakan modal utama keberlangsungan pembangunan. Karena itu, pelayanan publik harus terus ditingkatkan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi pelayanan,” ucapnya. Lebih lanjutnya, disampaikan bahwa pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dan hak masyarakat yang melekat pada setiap warga negara. Aparatur pelayanan publik juga dituntut untuk bekerja dengan orientasi hasil, produktif, serta menghindari praktik koruptif dan maladministrasi. Berdasarkan hasil penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI, Tahun 2025 Pemerintah Kota Metro berhasil meraih nilai 84,43 dengan kategori Baik. Penilaian tersebut dilakukan pada tiga unit layanan, yakni RSUD Jenderal Ahmad Yani, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Hariyanto, M.M., menegaskan bahwa capaian tinggi yang diraih Pemerintah Kota Metro tidak boleh membuat seluruh perangkat daerah berpuas diri. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan di tengah semakin tingginya ekspektasi masyarakat. “Tantangan bagi Kota Metro adalah bagaimana mempertahankan capaian yang telah diraih. Walaupun kita berada di posisi atas, kita tidak boleh lengah karena daerah lain juga terus berbenah dan memperbaiki diri,” ujarnya. Ahmad Hariyanto juga menyampaikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah yang memperoleh nilai terbaik dalam penilaian Ombudsman, yakni Dinas Sosial dengan nilai 85,15, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 84,20, serta RSUD Jenderal Ahmad Yani 83,98. Ia menekankan pentingnya inovasi pelayanan yang inklusif, ramah terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta mampu memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelayanan harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur, transparan, memiliki kepastian waktu pelayanan, serta didukung pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus selalu datang secara langsung. “Pelayanan publik yang baik akan melahirkan kepuasan masyarakat. Ketika masyarakat puas, mereka akan menjadi corong yang menyampaikan hal-hal positif tentang pelayanan pemerintah. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan menimbulkan persepsi negatif yang harus kita hindari bersama,” tegasnya. Sekda juga mendorong adanya integrasi antar layanan melalui penguatan Mal Pelayanan Publik sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi dengan prinsip one stop service. Selain memberikan kemudahan, integrasi layanan juga akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian pelayanan.(tm/idh)
Wali Kota Metro Lepas 15 Atlet Airsoftgun Komunitas KDRT ke Kejurnas INASOC II Jakarta
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan rasa bangga sekaligus harapan besar kepada para atlet dari INASOC Kota Metro, yang akan berangkat mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) INASOC II di Jakarta. Hal tersebut disampaikannya saat melepas keberangkatan atlet Airsoftgun di halaman Rumah Dinas Wali Kota Metro, Kamis (25/06/2026). Dalam sambutannya, Bambang berharap keberangkatan para atlet Airsoftgun dari Komunitas KDRT ke Jakarta untuk mengikuti Kejurnas INASOC II yang merupakan ajang olahraga tingkat nasional dapat membawa manfaat, keberkahan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Metro. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Metro, saya menyampaikan rasa bangga dan bahagia. Kota Metro menjadi salah satu daerah yang mampu mengirimkan atlet dalam jumlah cukup banyak untuk mengikuti kejuaraan nasional ini,” ujarnya. Menurut Bambang, keikutsertaan Kota Metro dengan mengirimkan 15 atlet yang akan berlaga membawa nama daerah di tingkat nasional merupakan sebuah prestasi tersendiri. Ia menilai tidak semua kabupaten maupun kota mampu mengirimkan atlet dalam jumlah yang sama pada ajang nasional tersebut. Meski demikian, Bambang juga menyampaikan permohonan maaf kepada para atlet dan pengurus atas keterbatasan dukungan yang dapat diberikan Pemerintah Kota Metro. Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal dan keuangan daerah yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan membuat pemerintah belum dapat memberikan dukungan anggaran secara maksimal bagi keberangkatan atlet ke ajang Kejurnas tersebut. “Selain rasa bangga, atas nama Pemerintah Kota Metro dan secara pribadi, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para atlet dan pengurus. Di tengah kondisi fiskal daerah yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, dukungan yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada atlet yang akan mengikuti Kejuaraan Nasional ini memang belum bisa diberikan secara maksimal,” kata Bambang. Disisi lain, Bambang mengapresiasi semangat para atlet, pengurus, dan seluruh pihak yang tetap berjuang secara mandiri demi mengikuti kejuaraan nasional tersebut. “Namun semangat kebersamaan, kekompakan, serta kecintaan terhadap olahraga menjadi kekuatan utama yang membuat keberangkatan para atlet tetap dapat terlaksana,” ujarnya. Bambang menilai Kejurnas INASOC bukanlah kegiatan kecil, melainkan sebuah event nasional yang memiliki nilai strategis dalam pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. “Oleh karena itu, saya merasa bangga sekaligus terharu melihat kegigihan para atlet dan pengurus yang terus berupaya mengharumkan nama Kota Metro meskipun dengan berbagai keterbatasan,” tuturnya. Meskipun belum dapat memberikan dukungan dalam bentuk anggaran, pemerintah daerah tetap memberikan dukungan moral serta doa terbaik bagi seluruh atlet yang akan bertanding. “Kami tentunya sebagai kepala daerah mengiringi doa para atlet yang akan melaksanakan Kejurnas di Jakarta. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mampu membawa prestasi yang membanggakan,” ungkapnya. Sebagai Wali Kota Metro, Bambang optimistis kondisi keuangan daerah ke depan akan semakin membaik sehingga pemerintah dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung kegiatan olahraga dan pembinaan atlet pada berbagai event mendatang sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan olahraga di Kota Metro. “Keberhasilan para atlet nantinya bukan hanya menjadi kebanggaan Kota Metro, tetapi juga Provinsi Lampung secara keseluruhan di tingkat nasional,” paparnya. Pada kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak sponsor dari AINET (PT Axindo Infinitas Network) yang telah membantu keberangkatan para atlet menuju Kejurnas II Jakarta. Perusahaan penyedia layanan internet lokal tersebut dinilai telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pengembangan olahraga di daerah. “Kami mendapatkan laporan bahwa kegiatan ini ada yang mensponsori dari AINET. Untuk itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan sponsor yang telah memberikan support luar biasa,” katanya. Menurut Bambang, kontribusi sponsor menjadi bukti nyata bahwa dunia usaha dapat berperan aktif dalam mendukung pembinaan atlet dan kemajuan olahraga daerah. “Mudah-mudahan owner dan seluruh pihak yang terlibat diberikan kesehatan, kekuatan, serta usahanya semakin maju dan membawa keberkahan bagi keluarga, karyawan, dan masyarakat luas,” ujarnya. Selain memberikan motivasi kepada atlet, Bambang juga berpesan kepada jajaran pengurus INASOC agar terus menjaga kekompakan dan semangat kebersamaan selama mengikuti kejuaraan. “Saya berharap seluruh rombongan dapat saling mendukung sehingga mampu menampilkan performa terbaik di arena pertandingan. Saya optimistis para atlet binaan INASOC Kota Metro mampu meraih hasil yang membanggakan dan membawa pulang medali untuk daerah,” harapnya. Menutup sambutannya, Bambang berpesan kepada seluruh atlet agar bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga nama baik Kota Metro selama mengikuti Kejurnas II di Jakarta. “Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, tunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki, jaga sportivitas, dan harumkan nama Kota Metro di tingkat nasional,” pungkasnya. (Agp/Md/Yl)
TPID Kota Metro Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi, Wakil Wali Kota Tekankan Langkah Konkret Jaga Stabilitas Harga Pangan
Metro – Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, memimpin Rapat Koordinasi dan Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di Kota Metro. Kegiatan tersebut berlangsung di OR Setda Kota Metro, dan dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Asisten II Sekda Kota Metro, serta sejumlah instansi terkait, Rabu (24/06/2026) Berdasarkan data BPS Kota Metro, perkembangan inflasi Kota Metro sampai dengan Mei 2026 menunjukkan angka yang perlu menjadi perhatian bersama. Secara Year on Year (YoY), inflasi Kota Metro tercatat sebesar 2,81 persen, sementara Year to Date (YtD) berada di angka 1,62 persen. Pada perbandingan inflasi Year on Year kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2025–2026, angka inflasi Kota Metro sebesar 2,81 persen menempatkan Kota Metro sebagai salah satu daerah yang berada di atas target nasional yang berkisar pada angka 2,5 persen. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Metro menegaskan bahwa tantangan inflasi harus dihadapi secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak. “Kita harus hadapi dengan baik. Dan untungnya kita hari ini enggak sendiri-sendiri. Kita hari ini ada bantuan dari perwakilan pusat, ada dari Bank Indonesia, ada dari BPS juga selalu support dengan data-data,” ujar Rafieq. Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang sedang berjalan guna mendukung data yang nantinya menjadi dasar kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, Rafieq mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan menjaga kestabilan harga pangan serta harga kebutuhan pokok. Rafieq juga mengakui kondisi ekonomi saat ini memberikan tekanan bagi banyak pihak, termasuk masyarakat maupun aparatur sipil negara. Namun demikian, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul. “Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan melalui otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Karena itu, ketika muncul berbagai permasalahan, daerah dituntut mampu mencari solusi dan menentukan langkah yang tepat. Hal tersebut menjadi tujuan utama dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Sinergi pada siang hari ini,” ungkapnya. Dalam Rapat tersebut, Rafieq juga berharap rapat tersebut tidak hanya menjadi forum pemaparan data semata, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah nyata dalam pengendalian inflasi. “Untuk itu pada rapat hari ini, saya meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyampaikan kondisi terkini di sektor masing-masing, mulai dari perdagangan, ketahanan pangan, perikanan hingga pendidikan. Pengendalian inflasi ini bukan persoalan satu sektor saja, melainkan persoalan lintas sektor yang memerlukan koordinasi dan sinergi bersama,” tegasnya. Pada pertemuan tersebut , Wakil Wali Kota Metro juga mengapresiasi dukungan berbagai mitra yang selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program di tengah keterbatasan anggaran. “Artinya, kita masih memiliki ruang untuk bergerak, masih memiliki kesempatan untuk bernapas dan terus berbuat. Hal inilah yang harus menjadi penyemangat bagi kita semua bahwa berbagai tantangan yang ada dapat diselesaikan bersama untuk itu kita harus tetap optimistis menghadapi tantangan ekonomi yang ada,” katanya. Menurutnya, selama para pemangku kepentingan dan mitra masih memiliki semangat untuk berjuang, pemerintah juga harus terus berupaya memberikan yang terbaik meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan berbagai permasalahan yang ada “Saya berharap rakor hari ini memberikan langkah-langkah yang konkret agar inflasi di Kota Metro ini bisa selalu terjaga di level rendah, kalau bisa yang paling rendah dan menjadi penyumbang kontribusi terbesar untuk inflasi terendah di Provinsi Lampung,” pungkasnya. Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad Baskara, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi kebijakan operasional yang melibatkan berbagai lintas sektor. “Kita juga terdapat beberapa kategori penghargaan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah, termasuk penghargaan yang diberikan berdasarkan capaian pada semester berjalan, “terangnya. Untuk itu, Achmad Baskara, meminta pemerintah daerah perlu aktif dan disiplin dalam menyampaikan berbagai laporan yang menjadi bagian dari penilaian seperti pengiriman laporan tepat waktu, bahkan sebelum batas waktu yang ditentukan, karena kelengkapan dan ketepatan pelaporan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam rapat koordinasi rutin. Achmad menjelaskan bahwa selain penghargaan pada semester berjalan, masih terdapat penilaian pada semester berikutnya yang berkaitan dengan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). “Selain itu, ada penghargaan yang lebih bergengsi dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) yang biasanya diselenggarakan pada pertengahan tahun. Penghargaan ini diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya,” paparnya. Penghargaan yang diberikan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan pengendalian inflasi, tetapi juga berdampak pada besaran insentif yang diterima daerah. “Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus menjaga konsistensi kinerja dan memenuhi berbagai indikator penilaian yang telah ditetapkan, ” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Achmad Baskara juga turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Metro yang selalu menghadirkan kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam setiap kegiatan High Level Meeting TPID yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian karena menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah dalam mengendalikan inflasi. “Berdasarkan data pada Mei 2026 kinerja pengendalian inflasi Kota Metro selama ini cukup baik dan konsisten, dimana tingkat inflasi Kota Metro tercatat sebesar 2,81 persen dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, “ungkapnya. (Md/Yl/Idh)
Paripurna DPRD Metro: Pemkot Laporkan APBD 2025 dan Torehkan WTP ke-16
Metro – Pemerintah Kota Metro menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro pada Rabu (24/6/2026). Penyampaian Raperda tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD sebagai representasi rakyat, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam rapat yang dihadiri 15 anggota DPRD Kota Metro tersebut, Pemerintah Kota Metro juga melaporkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Prestasi ini menjadi capaian WTP ke-16 kalinya secara berturut-turut bagi Kota Metro. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, mengatakan bahwa penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk keterbukaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. “Rancangan Peraturan Daerah ini kami susun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro Tahun 2025 yang telah melalui proses reviu oleh Inspektorat Kota Metro serta audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung,” ujar Bambang. Opini WTP atas laporan keuangan Tahun 2025 diterima Pemerintah Kota Metro pada bulan lalu. Menurut Bambang, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. “Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap program pembangunan dan pelayanan publik dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Metro,” tambahnya. Dari sisi kinerja anggaran, realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 mencapai Rp1,05 triliun atau 95,12 persen dari target sebesar Rp1,10 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp359,09 miliar serta pendapatan transfer sebesar Rp691,07 miliar. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,06 triliun atau 94,78 persen dari total anggaran sebesar Rp1,12 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Metro mencatat defisit anggaran sebesar Rp19,08 miliar. Namun setelah memperhitungkan pembiayaan neto, pemerintah daerah masih membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4,63 miliar. Bambang menjelaskan bahwa SiLPA tersebut akan dimanfaatkan sebagai ruang fiskal tambahan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik pada Tahun Anggaran 2026. Ia berharap DPRD Kota Metro dapat segera membahas dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat dan lurah, pimpinan instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers. (Bsr/Sr)
