BANDAR LAMPUNG — Komitmen Pemerintah Kota Metro dalam memperluas perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat apresiasi melalui Jamsostek Award 2026. Pemkot Metro meraih Juara I kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik dalam ajang penghargaan tersebut. Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Hariyanto, pada acara penganugerahan Jamsostek Award 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Senin (5/10/2026). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam sambutannya, Jihan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan pekerja sektor informal. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional, sejalan dengan arah RPJPN 2025–2045 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam upaya melindungi pekerja rentan dan menghapus kemiskinan ekstrem. “Kita tahu bahwa arahan pembangunan RPJPN 2025 sampai 2045 tetap menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran, khususnya di poin keenam yaitu melindungi pekerja rentan untuk menghapus kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat ekonomi nasional,” ujar Jihan. Jihan memaparkan, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Lampung hingga Agustus 2026 mencapai 21 persen, atau meningkat sekitar 114 ribu pekerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Sementara itu, sektor formal telah memiliki cakupan kepesertaan yang relatif lebih baik, yakni mendekati 60 persen. Namun, kesenjangan kepesertaan pada sektor informal masih menjadi tantangan karena sebagian besar pekerja belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Jihan menyebut keterbatasan fiskal daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, upaya memperluas perlindungan pekerja tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dunia usaha dan sektor swasta melalui berbagai program kemitraan. “Tentu saja saya mengatakan bahwa di sini pasti APBD tidak akan bisa mencukupi jika itu semua dibebankan oleh daerah. Harus ada tangan-tangan dari sektor lain, swasta, dari perusahaan, dan lain sebagainya untuk bisa membantu kami menguraikan masalah pekerjaan ini,” tegasnya. Jihan juga menekankan bahwa strategi perluasan kepesertaan ke depan perlu dilakukan secara lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Saya ingin ke depan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung makin menggunakan pendekatan by name, by address, by need, and by intervention. Artinya kita harus semakin jelas siapa orangnya, di mana orangnya berada, bagaimana kondisi sosial ekonominya, apa kerentanannya, dan intervensi apa yang harus diberikan,” jelasnya. Menurut Jihan, integrasi dan pemadanan data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah kabupaten/kota diperlukan untuk memetakan kelompok pekerja yang paling rentan agar memperoleh intervensi perlindungan secara tepat. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Kuncoro Budi Winarno, menjelaskan bahwa Jamsostek Award merupakan bentuk evaluasi sekaligus apresiasi terhadap keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk pemerintah daerah, penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain regulasi, dukungan anggaran, inovasi program, serta komitmen kepemimpinan kepala daerah. Sementara pada sektor badan usaha, penilaian mencakup kepatuhan administrasi serta kepedulian sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. “Kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Provinsi Lampung serta seluruh jajarannya yang telah konsisten mendukung peningkatan universal coverage Jamsostek, sehingga per tanggal 30 September 2026 terdapat 906.656 pekerja yang telah terlindungi,” tutur Kuncoro. Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Hariyanto, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Metro untuk terus meningkatkan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang paling penting bukan penghargaan yang kita terima, tetapi bagaimana manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh para pekerja dan keluarganya,” kata Ahmad. Ia menegaskan, Pemkot Metro akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja di Kota Metro. “Ke depan, kita ingin cakupan perlindungan semakin luas. Pemerintah hadir untuk memastikan pekerja, baik formal maupun informal, memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko dalam bekerja,” tambahnya. Perolehan Juara I Jamsostek Award 2026 menjadi apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja. Pemkot Metro berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai pemacu untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan dan kualitas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, pembangunan di Kota Metro tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh rasa aman dan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah. (BSR)
Pemkot Metro Raih Juara I Jamsostek Award 2026 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota
Apel Mingguan, Pemkot Metro Perkuat Ketenteraman dan Ketertiban Ruang Publik
Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmen untuk memperkuat kedisiplinan aparatur, koordinasi lintas perangkat daerah, serta kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan lingkungan kota yang aman, tertib, nyaman, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Heriyanto, saat memimpin Apel Mingguan Pemerintah Kota Metro Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (5/10/2026). Ahmad Heriyanto mengatakan, apel mingguan tidak semestinya dipandang sebagai rutinitas kedinasan semata. Lebih dari itu, apel merupakan momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas, menyatukan langkah, sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap prioritas pembangunan dan pelayanan Pemerintah Kota Metro. “Apel mingguan bukan hanya kegiatan rutin dan seremonial. Apel harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, menyatukan langkah, dan memastikan seluruh perangkat daerah memahami prioritas Pemerintah Kota Metro,” ujarnya. Menurutnya, ASN telah mengikrarkan diri sebagai pelayan masyarakat sehingga setiap pelaksanaan tugas harus berorientasi pada kepentingan publik dan berlandaskan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ia menegaskan, nilai-nilai tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, integritas, serta kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat. Dalam apel tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro bertindak sebagai petugas apel. Hal tersebut menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Ahmad Heriyanto menyampaikan, pertumbuhan aktivitas masyarakat, perdagangan, jasa, dan penggunaan ruang publik di Kota Metro membawa dinamika yang perlu dikelola secara terukur. Pemerintah daerah harus memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan secara tertib, aman, nyaman, dan sesuai ketentuan. “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya. Oleh karena itu, Ahmad Heriyanto meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian persoalan di lapangan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja bersama antarperangkat daerah. “HIlangkan ego sektoral, percepat proses koordinasi, dan selesaikan setiap permasalahan secara kolaboratif sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” tegasnya. Secara khusus, Ahmad Heriyanto meminta Satpol PP tidak hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran. Upaya penegakan ketertiban harus dibangun melalui pendekatan yang lebih preventif dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, pengawasan, patroli, pembinaan, sosialisasi, hingga deteksi dini. Penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, lanjutnya, tetap dilakukan apabila ditemukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Termasuk kegiatan Satpol PP yang telah dilakukan di lapangan, termasuk patroli ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan RSUD Jenderal Ahmad Yani, TPAS Karangrejo, sejumlah persimpangan, serta kawasan publik lainnya. Patroli tersebut juga mencakup pengawasan terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi pelanggaran ketertiban, seperti aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di trotoar dan bahu jalan, serta pemantauan terhadap pengamen, anak jalanan, dan badut. Menurut Ahmad, kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan fasilitas dan ruang publik dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.“Saya meminta kegiatan seperti ini dilakukan secara konsisten, terukur, dan tidak hanya bersifat insidental,” katanya. Sebagai Sekretaris Daerah Kota Metro, ia juga menekankan penertiban di lapangan harus dibarengi komunikasi, pembinaan, pemberian pemahaman, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Dengan demikian, penanganan persoalan tidak berhenti pada tindakan penertiban, tetapi juga mampu memberikan solusi dan kepastian bagi masyarakat. Selain aktivitas PKL, Ahmad meminta persoalan pemasangan banner dan spanduk pada fasilitas umum menjadi perhatian bersama. Penataan tersebut dinilai penting untuk menjaga keteraturan visual kota sekaligus memastikan pemanfaatan fasilitas umum tetap sesuai dengan ketentuan. “Seluruh perangkat daerah yang berkaitan harus membangun koordinasi sehingga penertiban tidak dilakukan secara parsial. Kita ingin wajah Kota Metro tetap tertib, bersih, dan indah,” ujarnya. Menurutnya, penataan ruang publik harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup kebersihan, reklame, PKL, penggunaan fasilitas umum, hingga berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban. Pendekatan tersebut menjadi penting agar kebijakan pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam menciptakan ruang publik yang nyaman dan tertata. Dalam arahannya, Ahmad juga menekankan pentingnya memperkuat keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat di tingkat lingkungan. Hal tersebut, sebagai bentuk upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban tidak dapat hanya dibebankan kepada Satpol PP, Kepolisian, maupun aparatur pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. “Karena itu, saya mengapresiasi kegiatan monitoring pos ronda dan pembinaan Satlinmas yang telah dilakukan di sejumlah kelurahan di Kota Metro,”ungkapnya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ronda malam dan sistem keamanan lingkungan (siskamling), mengaktifkan kembali pos ronda, meningkatkan pemahaman anggota Satlinmas mengenai tugas dan fungsinya, sekaligus memastikan fasilitas pos ronda tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ahmad berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro semakin responsif terhadap persoalan masyarakat, cepat membangun koordinasi, serta konsisten dalam menjalankan aturan.“Mari kita jadikan apel mingguan ini sebagai pengingat bahwa setiap tugas yang kita laksanakan pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kota Metro.” pungkasnya. (Yl/Md)
Musda III IPHI Kota Metro Dorong Alumni Haji Perkuat Kontribusi Bagi Masyarakat
Peran alumni haji diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, tetapi terus diwujudkan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat, sejalan dengan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-III Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Metro Tahun 2026 di Aula Kementerian Haji dan Umrah setempat, Minggu (4/10/2026). Ketua IPHI Provinsi Lampung, Hairudin Hasnawi, mengatakan alumni haji memiliki potensi besar untuk mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat dan bangsa melalui pengabdian di berbagai bidang kehidupan. “Alumni haji dapat berperan penting membantu pembangunan masyarakat dan bangsa dengan terus mengabdi secara positif di semua aspek, baik pemerintahan, politik, kesehatan, maupun bidang lainnya,” ujar Hairudin. Menurut Hairudin, kontribusi tersebut perlu diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan dengan menghadirkan manfaat bagi masyarakat, mulai dari lingkungan kelurahan hingga tingkat daerah. “Yang terpenting adalah bagaimana alumni haji dapat terus memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya. Ia menilai IPHI memiliki posisi strategis sebagai wadah untuk mempererat persaudaraan sekaligus menggerakkan potensi para alumni haji agar semakin aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menilai Musda ke-III IPHI Kota Metro tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menentukan arah organisasi ke depan. “Musyawarah Daerah bukan sekadar agenda organisasi, tetapi merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, serta menentukan arah organisasi ke depan,” ujar Bambang. Bambang berharap proses Musda dapat berlangsung secara demokratis, tertib, penuh kekeluargaan, serta tetap mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah dalam menentukan kepengurusan dan program kerja IPHI Kota Metro. Ia juga mendorong kepengurusan yang terpilih nantinya untuk meningkatkan peran IPHI dalam membangun umat melalui kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, serta pembinaan generasi muda. “Menjadi seorang haji hendaknya tidak berhenti pada selesainya pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, tetapi kemabruran haji perlu diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata setelah kembali ke tengah masyarakat,” kata Bambang. Menurutnya, nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji perlu diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, keteladanan, dan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat secara luas. Bambang mengajak seluruh anggota IPHI menjadikan organisasi tersebut sebagai wadah untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperluas manfaat bagi masyarakat Kota Metro. “Mari kita jadikan IPHI sebagai wadah untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Metro,” ujarnya. Melalui Musda ke-III tersebut, IPHI Kota Metro diharapkan mampu melahirkan kepengurusan yang solid serta program kerja yang responsif terhadap kebutuhan umat dan mampu memperkuat kontribusi alumni haji dalam pembangunan daerah. Bambang berharap seluruh rangkaian Musda berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi keberlanjutan organisasi serta kemaslahatan masyarakat Kota Metro.(tm/md/bgs)
CFD Metro Tiap Minggu, Wali Kota : Jaga Ketertiban
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat pelaksanaan Car Free Day (CFD) sebagai ruang publik yang tidak hanya menjadi sarana olahraga dan rekreasi masyarakat, tetapi juga ruang interaksi sosial, silaturahmi, serta penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso saat menghadiri kegiatan CFD Kota Metro bersama Mentari Bangsaku FOI Metro Lampung di kawasan Taman Merdeka, Minggu (4/10/2026). Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari sejumlah pihak, di antaranya Strong Queen, Rumah Sakit Azizah, serta produk makanan ringan Lay’s Wavy. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Metro Bambang menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang antusias memanfaatkan kawasan Taman Merdeka sebagai ruang bersama. Menurutnya, keberadaan CFD memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berolahraga, bersosialisasi, sekaligus menikmati ruang publik dalam suasana yang aman dan nyaman. “Bapak Ibu seluruh warga masyarakat yang berkumpul ini, kami atas nama pemerintah dan pribadi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah melaksanakan dan mengikuti kegiatan CFD,” ujar Bambang. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan CFD ke depan akan diarahkan tidak lagi hanya berlangsung pada minggu pertama setiap bulan, tetapi menjadi kegiatan yang dilaksanakan setiap minggu. Kebijakan tersebut, menurut Bambang, harus diikuti dengan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban. Penataan kawasan CFD dinilai penting agar ruang publik dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terganggu kendaraan, aktivitas perdagangan yang tidak sesuai zona, maupun persoalan parkir. “Harapan kami dari pemerintah kepada semuanya agar mau diajak tertib. Tidak ada satu pun keinginan pemerintah ketika menertibkan sesuatu tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah mengajak semuanya tertib agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tegasnya. Bambang menilai, CFD memiliki potensi yang lebih besar apabila dikelola secara konsisten dan profesional. Selain menjadi ruang olahraga dan rekreasi, CFD dapat menjadi salah satu daya tarik Kota Metro bagi masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Karena itu, ia membayangkan CFD Kota Metro ke depan mampu menarik masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Lampung untuk datang menikmati suasana kota yang aman, tertib, nyaman, dan ramah bagi keluarga. “Banyak saudara kita dari luar Metro juga hadir pada acara CFD ini. Maka siapa pun yang datang harus merasakan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di Kota Metro yang kita cintai ini,” katanya. Ia bahkan berharap, apabila pengelolaan CFD semakin baik, kegiatan tersebut dapat berkembang menjadi salah satu ruang publik unggulan yang mampu menarik masyarakat dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. “Tidak usah banyak-banyak, 25 ribu saja dari seluruh kabupaten/kota datang untuk melihat ketertiban, kenyamanan, dan keindahan yang ada di Kota Metro ini,” ujarnya. Bambang menekankan bahwa keberhasilan CFD tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya jumlah masyarakat yang hadir, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan kawasan. Pemerintah Kota Metro akan melakukan penataan terhadap sejumlah zona, mulai dari area olahraga dan aktivitas masyarakat, parkir, hingga lokasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pembagian zona tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas masyarakat, melainkan memastikan setiap kegiatan berlangsung pada tempat yang tepat sehingga tidak saling mengganggu. “Seluruh aspek, mulai dari parkir, UMKM hingga aktivitas masyarakat, perlu ditata secara proporsional agar fungsi setiap zona CFD dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penataan ini bukan untuk membatasi masyarakat, melainkan memastikan ruang publik dapat digunakan secara tertib, aman, nyaman, dan optimal,” jelasnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk larangan parkir maupun berjualan di lokasi yang bukan peruntukannya. “Kalau ditertibkan terkait parkir di tempat tertentu atau dilarang berdagang di tempat tertentu saya berharap dapat dipatuhi dan ditaati,” tegas Bambang. Menurutnya, kawasan CFD idealnya menjadi ruang yang bebas dari lalu lintas kendaraan bermotor sehingga masyarakat dapat berolahraga, berjalan kaki, bersepeda, maupun membawa anak-anak bermain dengan lebih aman. Ruang tersebut juga diharapkan menjadi tempat bertemunya masyarakat dari berbagai latar belakang dalam suasana yang lebih santai dan sehat. “Berolahraga mungkin sambil bertemu, menjadi ajang silaturahmi dengan orang yang sudah lama tidak bertemu, di tempat yang nyaman, tidak terganggu bising kendaraan dan tidak terganggu risiko kecelakaan,” katanya. Untuk memastikan pelaksanaan CFD berjalan konsisten, Wali Kota Metro meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi dan bekerja secara terpadu. Ia juga mengapresiasi dukungan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban selama kegiatan berlangsung. “Pemerintah, rekan-rekan Forkopimda, jajaran TNI dan Polri, semuanya bergerak untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman dan kebahagiaan kepada masyarakat,” ujarnya. Bambang berharap penataan CFD dapat terus diperbaiki dari minggu ke minggu agar pelaksanaan berikutnya dapat menunjukkan tingkat ketertiban yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain aspek olahraga dan rekreasi, Bambang melihat CFD memiliki potensi ekonomi yang besar. Semakin tertib dan nyaman kawasan CFD, semakin besar pula peluang pihak swasta maupun sponsor untuk berpartisipasi memberikan dukungan kepada masyarakat. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat dapat menjadi daya tarik bagi berbagai pihak untuk turut berbagi melalui penyediaan makanan, minuman, maupun kegiatan sosial lainnya. Ia mencontohkan dukungan sponsor dalam kegiatan CFD kali ini yang membagikan sekitar 400 paket makanan ringan kepada masyarakat. Bambang berharap jumlah tersebut dapat meningkat seiring semakin baiknya pengelolaan CFD. “Kalau misalkan tertib, hari ini mungkin 400, minggu depan karena mereka senang melihat masyarakat bahagia, bisa saja menjadi 1.000. Ke depannya 3.000, bahkan 5.000, sampai semuanya yang hadir di CFD ini kebagian,” ungkapnya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketertiban dan kenyamanan bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku usaha, dan pihak swasta. Pada akhirnya, Bambang berharap CFD dapat berkembang menjadi ruang publik yang merepresentasikan karakter Kota Metro sebagai kota yang nyaman, tertib, sehat, terbuka, dan membahagiakan bagi masyarakat. “Saya merasa bangga dan bahagia bisa bertemu dengan seluruh warga masyarakat, bukan hanya dari Kota Metro, tetapi juga saudara-saudara kita dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung yang ingin menikmati rasa aman dan nyaman di acara CFD kita,” tuturnya. Ia kembali mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bersama-sama merawat ruang publik yang telah disediakan pemerintah. “Mudah-mudahan ke depannya Metro benar-benar menjadi Kota Metro yang sejahtera dan penuh dengan kebahagiaan,” pungkasnya. (Yl/Bsr)
Pelantikan PD IPM Kota Metro, Wali Kota Dorong Pelajar Jadi Generasi Berkarakter dan Berkontribusi
Pemerintah Kota Metro terus mendorong penguatan peran generasi muda sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Pelajar tidak hanya dipandang sebagai penerus kepemimpinan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dapat menghadirkan gagasan, kreativitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, saat menyaksikan pelantikan Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Kota Metro periode 2026–2028 yang berlangsung di Aula Pemerintah Daerah Kota Metro, Sabtu (3/10/2026). Sebanyak 20 pengurus PD IPM Kota Metro dilantik untuk menjalankan amanah organisasi selama periode kepengurusan 2026–2028. Pelantikan tersebut menjadi momentum regenerasi sekaligus penguatan komitmen pelajar Muhammadiyah dalam mengambil peran di tengah masyarakat. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, mengatakan organisasi pelajar memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, kepemimpinan di usia pelajar harus menjadi ruang untuk belajar bertanggung jawab, membangun kepedulian, serta membiasakan diri bekerja bersama. “Saya berharap Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak hanya menjadi organisasi yang aktif dalam kegiatan internal, tetapi mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi pelajar dan masyarakat. Dari organisasi inilah kita belajar tentang kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, serta bagaimana memberikan kontribusi bagi Kota Metro,” ujar Bambang. Ia juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik mampu menjaga semangat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat. “Jangan takut untuk bermimpi dan menyampaikan gagasan. Pemerintah Kota Metro membuka ruang bagi generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi. Yang terpenting, setiap langkah harus dilandasi integritas, akhlak, dan kepentingan masyarakat,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum Terpilih PD IPM Kota Metro periode 2026–2028, Ibnu Aziz Zakaria Ahmad, mengatakan kepengurusan baru akan melanjutkan perjuangan organisasi sekaligus menghadirkan program yang lebih dekat dengan kebutuhan pelajar. Ibnu Aziz menggantikan Fitra Yoga, yang sebelumnya memimpin PD IPM Kota Metro periode 2023–2026. “Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab yang harus kami jalankan bersama. Kami ingin menjadikan IPM sebagai ruang bagi pelajar untuk berkembang, menyampaikan gagasan, meningkatkan kapasitas diri, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Ibnu. Ia menambahkan, kepengurusan periode 2026–2028 akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dan mendorong keterlibatan pelajar dalam kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, serta pengembangan kreativitas dan kepemimpinan “Kami akan berusaha melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan kepengurusan sebelumnya dan menghadirkan inovasi baru. Harapannya, IPM Kota Metro dapat menjadi rumah bagi pelajar untuk belajar, bergerak, dan memberikan manfaat,” tuturnya. Pelantikan tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya kepengurusan baru PD IPM Kota Metro. Regenerasi organisasi diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan kaderisasi, tetapi juga melahirkan pelajar yang memiliki karakter, kemampuan kepemimpinan, serta kepedulian terhadap persoalan di lingkungan sekitarnya. Bagi Pemerintah Kota Metro, keterlibatan generasi muda dalam berbagai ruang pembangunan merupakan bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya generasi muda yang kreatif, berintegritas, dan berdaya saing. (Bsr/Mdn).
PWRI Kota Metro dan Palembang Gelar Senam Bersama, Pererat Silaturahmi dan Dorong Lansia Tetap Produktif
Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Metro bersama PWRI Kota Palembang menggelar senam bersama di halaman Wisma Haji Al Khairiyah Metro, Sabtu (03/10/2026), untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, pengurus dan anggota PWRI Kota Metro, serta rombongan PWRI Kota Palembang dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya membangun kebersamaan sekaligus mendorong para purnabakti untuk tetap aktif menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Ia menyampaikan bahwa masa purnabakti bukan menjadi penghalang untuk terus berkegiatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,hal tersebut dapat dijadikan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki para anggota PWRI untuk terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya. ” Saya merasa bangga dan mengapresiasi para wredatama yang hingga saat ini tetap aktif dan bersemangat dalam berbagai kegiatan positif seperti senam bersama sehingga makin mempererat silaturahmi, serta berbagi pengalaman dan memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan hal yang patut kita teladani,” ujar Bambang. Bambang juga mengajak para anggota PWRI untuk menjaga kebugaran melalui olahraga rutin dan tetap aktif bersosialisasi. Sementara itu, Ketua PWRI Kota Palembang, Erwin RB, dalam draf sambutannya menyampaikan apresiasi atas sambutan PWRI Kota Metro dalam kegiatan tersebut. Ia berharap pertemuan itu dapat memperkuat hubungan antarpengurus dan anggota PWRI dari kedua daerah. Kegiatan senam bersama tersebut juga menjadi kesempatan bagi anggota PWRI Kota Metro dan Kota Palembang untuk bertukar pengalaman serta memperluas hubungan persaudaraan. Kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kegiatan serupa pada masa mendatang. (Tm/Sr)
Pemkot Metro Matangkan Kepengurusan KORPRI dan Persiapan PORNAS XVII 2027 di Lampung
Pemerintah Kota Metro mulai mematangkan penataan kepengurusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Metro periode 2024–2029. Bersamaan dengan itu, Pemkot Metro juga mempersiapkan keterlibatan daerah dalam rangkaian mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII Tahun 2027 yang akan berlangsung di Lampung. Hal tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Heriyanto, di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Metro, Jumat (2/10/2026). Rapat dihadiri unsur dari BKPSDM, BKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi, Bagian Hukum beserta jajaran terkait untuk membahas secara lebih rinci mekanisme pergantian kepengurusan, penyusunan struktur organisasi, hingga langkah koordinasi dengan KORPRI Provinsi Lampung. Ahmad Heriyanto menegaskan, proses pergantian kepengurusan harus dilaksanakan berdasarkan regulasi dan mekanisme organisasi yang berlaku. Penataan struktur tidak boleh semata-mata didasarkan pada perubahan jabatan birokrasi, mengingat KORPRI merupakan organisasi yang menghimpun aparatur sebagai satu kesatuan korps. “Untuk kepengurusan, saya kira kita mengikuti regulasi yang berlaku. Apa yang memang menjadi ketentuan dan harus dilaksanakan, tentu akan kita laksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” tegas Ahmad. Sebagai Sekretaris Daerah Kota Metro juga menjelaskan, kepengurusan KORPRI pada prinsipnya tidak serta-merta melekat pada jabatan struktural seseorang. Artinya, perubahan posisi atau jabatan dalam birokrasi tidak otomatis menjadi dasar pergantian seseorang dari kepengurusan KORPRI sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi ketentuan dan berada dalam lingkup KORPRI Kota Metro. “Ini merupakan organisasi para PNS. Kebetulan orang-orang yang menjadi pengurus saat ini sedang menduduki jabatan tertentu, tetapi kepengurusan KORPRI tidak melekat pada jabatan yang diemban. Karena itu, perubahan jabatan tidak serta-merta mengubah kepengurusan sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya. Menurut Ahmad, pemahaman tersebut penting agar organisasi KORPRI memiliki kesinambungan apabila seorang pengurus mengalami perpindahan jabatan tetapi masih berada di lingkungan Pemerintah Kota Metro, kepengurusan dapat tetap berjalan sesuai ketentuan. Sementara pergantian dapat dilakukan apabila terdapat alasan organisatoris yang memang mengharuskannya, termasuk ketika pengurus tidak lagi berada di Kota Metro. “Sepanjang yang bersangkutan masih bertugas dan berada di lingkungan Pemerintah Kota Metro, kepengurusan tetap dapat berjalan. Namun, apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi berada di Kota Metro, maka pergantian antarwaktu dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan organisasi,” ujarnya. Pembahasan pergantian pengurus juga diarahkan untuk memastikan struktur KORPRI Kota Metro memiliki pembagian tugas yang jelas dan dapat bekerja secara efektif hingga berakhirnya masa kepengurusan periode 2024–2029 yang nantinya akan mengikuti ketentuan dan koordinasi dengan pengurus KORPRI tingkat Provinsi Lampung. Menurutnya, penataan organisasi harus dibarengi dengan penguatan pembinaan anggota, dimana KORPRI tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi aparatur, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, meningkatkan kapasitas, serta mendukung profesionalisme ASN. “Karena itu, pengelolaan kegiatan KORPRI di lingkungan perangkat daerah juga perlu dilakukan secara tertib. Setiap kegiatan maupun penggunaan sumber daya organisasi harus memiliki dasar yang jelas, sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tekannya. Tidak hanya itu, ia juga mendorong agar pembinaan terhadap kepengurusan KORPRI di lingkungan perangkat daerah dilakukan secara berkelanjutan sehingga keberadaan organisasi benar-benar memberikan manfaat bagi anggota sekaligus mendukung penguatan budaya kerja aparatur. Selain agenda penataan kepengurusan, rapat membahas persiapan menghadapi HUT ke-55 KORPRI tingkat nasional yang diadakan di Provinsi Lampung 29 November 2026. Ahmad meminta seluruh unsur terkait mulai mempersiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan agenda tersebut. Keterlibatan Kota Metro perlu dikoordinasikan sejak awal agar seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti secara tertib dan sesuai peran daerah. “Sebentar lagi kita akan memasuki momentum mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII Tahun 2027. Mengingat Provinsi Lampung menjadi tuan rumah peringatan tingkat nasional, tentu Kota Metro perlu mempersiapkan keterlibatan secara matang, baik dari sisi koordinasi maupun dukungan terhadap rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan,” katanya. Ia menekankan bahwa momentum HUT Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII Tahun 2027 yang akan berlangsung di Lampung agar dapat dimaknai lebih luas sebagai kesempatan memperkuat soliditas dan profesionalisme aparatur, bukan sebatas kegiatan seremonial tahunan. “KORPRI diharapkan mampu terus menjadi wadah yang memperkuat rasa kebersamaan sekaligus mendorong ASN untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,”ungkapnya. Dalam rapat tersebut turut dibahas rencana Provinsi Lampung menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI pada 2027. Kegiatan tersebut dipandang membutuhkan persiapan sejak dini karena kabupaten dan kota di Provinsi Lampung berpotensi terlibat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, termasuk keikutsertaan atlet maupun dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. “Agenda ini juga perlu dipersiapkan sejak dini. Kabupaten dan kota akan turut dilibatkan, baik dalam keikutsertaan maupun dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan, sehingga diperlukan koordinasi dan persiapan yang matang,” ujar Ahmad. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap agenda KORPRI dapat dipersiapkan secara terencana, termasuk aspek organisasi, pembinaan anggota, kegiatan olahraga, serta dukungan teknis lainnya. “Dengan penataan kepengurusan yang berbasis regulasi dan persiapan agenda KORPRI yang dilakukan lebih awal, saya berharap organisasi KORPRI dapat semakin solid, tertata, dan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai bagian dari penguatan profesionalisme aparatur pemerintahan, “pungkasnya. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan dinamika organisasi tidak mengganggu kesinambungan program, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, dan kontribusi KORPRI dalam mendukung tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di Kota Metro.(Yl)
Pemkot Metro Perkuat Pencegahan Korupsi melalui Integritas dan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Kota Metro memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan mendorong penguatan integritas, transparansi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari kegiatan bertema “Pencegahan Korupsi sebagai Early Warning System” dengan subtema “Membangun Integritas dan Partisipasi Masyarakat demi Tata Kelola Pemerintahan Kota Metro yang Melayani” yang digelar di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (1/10/2026). Kegiatan yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut menjadi ruang edukasi dan dialog antara pemerintah, DPRD, serta berbagai unsur masyarakat untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pencegahan korupsi sejak dini. Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengatakan pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang kuat melalui peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, serta penanaman nilai-nilai integritas sejak dini. “Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan integritas moral dan tata kelola pemerintahan, organisasi, serta masyarakat dengan membangun sistem pencegahan yang kuat,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa penguatan pencegahan korupsi harus dilakukan melalui dua pendekatan, yakni struktural dan kultural. “Secara struktural, pemerintah perlu memperkuat sistem, manajemen, pengawasan, serta standar operasional prosedur (SOP), sedangkan secara kultural diperlukan perubahan pola pikir dan perilaku seluruh unsur pemerintahan maupun masyarakat, “paparnya. Ahmad menilai lingkungan keluarga dan masyarakat turut berperan dalam membentuk karakter seseorang terhadap perilaku koruptif sehingga upaya membangun budaya integritas perlu dimulai dari kesadaran setiap individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Secara struktural kita harus kuat, tetapi secara kultural juga harus kita perbaiki, hal ini terjadi karena dorongan dari keluarga dan lingkungan sekitar akan membentuk karakter kita terhadap korupsi itu sendiri,” katanya. Ahmad juga mengingatkan jajaran pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghindari praktik atau kebiasaan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, termasuk pemberian uang dalam berbagai kegiatan, meskipun dalam lingkup dan nilai yang relatif kecil. “Saya berharap kepada semua pejabat maupun kepala OPD untuk menghilangkan budaya memberikan uang, walaupun itu hanya acara kecil-kecilan. Persepsi masyarakat tidak bisa kita pastikan dan hal tersebut dapat memberikan contoh yang tidak baik terhadap perilaku kita sebagai pejabat negara,” tegasnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, lanjut Ahmad, Pemkot Metro terus melakukan pembenahan terhadap pola dan manajemen kerja, perbaikan SOP, serta penguatan infrastruktur pelayanan publik guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara terukur, tepat waktu, transparan, dan memiliki persyaratan yang jelas. “Seluruh pelayanan harus terukur, tepat waktu, transparan, dan persyaratannya jelas. Masyarakat juga harus mengetahui sampai mana batas pelayanan yang mereka terima dan yang mereka minta kepada pemerintah,” jelasnya. Sementara itu, inisiator kegiatan, Hendra Apriyanes, mengatakan pemerintah dan masyarakat memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda dalam pembangunan, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kepentingan publik. “Pemerintah tidak mungkin membangun daerah tanpa masyarakat, dan masyarakat juga tidak mungkin berharap ke depan lebih baik tanpa pemerintahan yang baik. Perannya berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda, tetapi tujuannya satu, yaitu kepentingan publik,” ujar Hendra. Menurut Hendra, forum tersebut tidak bertujuan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang selalu benar maupun masyarakat sebagai pihak yang selalu benar tetapi untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, batas kewenangan, serta peran masing-masing dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Hendra, kritik, pengawasan, dan keterbukaan informasi perlu dipandang sebagai bagian dari mekanisme pencegahan bukan sebagai serangan, sementara pengawasan tidak seharusnya dipersepsikan sebagai hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. “Pemerintah dan masyarakat berada dalam satu ruang yang sama, yaitu menjaga kepentingan masyarakat,” katanya. Hendra mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diperingati, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menggunakan kewenangan, mengelola anggaran, menyusun kebijakan, memberikan pelayanan, dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. “Integritas dan antikorupsi bukan hanya persoalan hukum. Ini juga persoalan amanah dan lebih jauh lagi persoalan kepercayaan,” ujarnya. Konsep early warning system dalam kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat mengenali potensi risiko sejak awal, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, ketidaktransparanan hingga penyimpangan prosedur, sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pers dan wartawan, organisasi kepemudaan, akademisi dan perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, jasa konstruksi dan konsultan, organisasi profesi, hingga unsur masyarakat lainnya. Materi yang dibahas meliputi penguatan integritas, partisipasi masyarakat, pengawasan sosial, keterbukaan informasi, serta penyampaian kritik dan masukan secara bertanggung jawab. Peserta juga didorong menerapkan prinsip “Lihat, Lawan, Laporkan” dalam merespons potensi penyimpangan melalui mekanisme yang berlaku. Hendra juga menegaskan bahwa kehadiran jajaran Pemkot Metro dan OPD dalam kegiatan hari ini menjadi bagian dari bentuk dukungan terhadap agenda pencegahan korupsi yang diharapkan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui kehadiran dan partisipasi aktif. “Kami berharap dukungan terhadap kegiatan ini tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi juga ditunjukkan melalui kehadiran dan partisipasi. Kehadiran maupun ketidakhadiran pihak yang telah diundang akan menjadi bagian dari evaluasi kegiatan,” ujarnya. Ia menegaskan, evaluasi tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan untuk melihat sejauh mana para pemangku kepentingan mengambil bagian dalam agenda pencegahan korupsi. “Apabila terdapat dinas atau OPD yang tidak hadir tanpa disertai keterangan yang jelas, tentu akan menjadi bagian dari evaluasi secara serius. Saya tidak ingin kegiatan yang menghadirkan KPK RI ini hanya berhenti pada aspek seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman, komitmen, serta penerapan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.(tm/md/yl)
Hari Kesaktian Pancasila, Wali Kota Metro Tekankan Persatuan dan Pembangunan Berkeadilan
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan, simbol, maupun seremoni tahunan. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam setiap kebijakan pemerintah, menjadi pedoman dalam memperkuat persatuan, serta tercermin melalui pembangunan yang adil dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Halaman Wisma Haji Al-Khairiyah, Kamis (1/10/2026). Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut, menurut Bambang, menegaskan bahwa persatuan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga kekuatan dan jalan bersama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. “Persatuan bukan hanya tujuan akhir, tetapi menjadi jalan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Bambang. Ia mengatakan, tantangan dalam menjaga persatuan bangsa saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi dan ruang digital. Penyebaran informasi yang cepat perlu diimbangi dengan sikap bijak dan bertanggung jawab, terutama dalam menyikapi hoaks, ujaran kebencian, serta berbagai informasi yang berpotensi memicu perpecahan. “Ancaman terhadap persatuan kita kini datang lewat layar gawai, lewat hoaks, ujaran kebencian, dan pesan yang memecah belah. Di situlah Pancasila harus hadir, bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam sikap sehari-hari,” tegasnya. Bambang menekankan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi fondasi dalam setiap langkah pembangunan di Kota Metro. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial perlu tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, perumusan kebijakan, hingga pelayanan kepada masyarakat. “Artinya, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan. Pembangunan tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun manusia,” katanya. Menurutnya, kemajuan Kota Metro tidak cukup diukur dari pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kehidupan sosial, serta terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kerja nyata. Setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, sementara semangat gotong royong, kebersamaan, dan persatuan terus diperkuat di tengah perubahan zaman. “Pembangunan harus mampu mendorong kemajuan ekonomi sekaligus memperkuat persatuan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” pungkasnya. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kemajuan Kota Metro tidak hanya tercermin melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. (Bsr/Sr)
Penurunan Stunting Terbaik di Lampung, Skor 97,63 Kota Metro Nyaris Sempurna
Pemerintah Kota Metro kembali mencatatkan capaian positif dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan konvergensi tahun 2025, Kota Metro memperoleh Nilai Akhir Kinerja sebesar 97,63, sekaligus menjadi daerah dengan capaian kinerja penanganan stunting tertinggi di Provinsi Lampung. Capaian tersebut ditandai dengan diterimanya Piagam Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang Berkinerja Baik dalam Upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung Tahun 2026. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua TPPS dalam Rapat Koordinasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (30/9/2026). Kepala Bapperida Kota Metro, Yerri Ehwan, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari proses kerja yang dilakukan secara terarah dan melibatkan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting. “Alhamdulillah, Pemerintah Kota Metro berhasil meraih Piagam Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang Berkinerja Baik dalam Upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung Tahun 2026,” ujar Yerri. Menurutnya, capaian nilai 97,63 menunjukkan bahwa upaya konvergensi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Metro telah berjalan dengan kinerja yang baik. “Penanganan stunting tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan kesehatan, tetapi membutuhkan keterpaduan intervensi dan koordinasi antar sektor agar setiap program dapat memberikan dampak yang lebih terukur bagi masyarakat, ” ungkapnya. Yerri menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arahan dan bimbingan strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, serta kerja bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. “Keberhasilan ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan strategis Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta dukungan dari DPRD Kota Metro dalam wujud nyata dari kerja keras bersama. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kolaborasi seluruh pihak dan lintas sektoral,” katanya. Ia berharap capaian tersebut tidak berhenti pada penghargaan, tetapi menjadi penguat bagi Pemerintah Kota Metro untuk menjaga konsistensi intervensi, memperkuat koordinasi, serta memastikan program penanganan stunting berjalan secara berkelanjutan. “Sinergi yang solid ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk mempercepat penurunan angka stunting demi mewujudkan generasi penerus yang sehat dan cerdas di Kota Metro,” pungkasnya. (Yl/Sr)
