Pemerintah Kota Metro bersama Kantor Pertanahan Kota Metro memperkuat integrasi data pertanahan dan perpajakan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dipersiapkan melalui PERINTIS (Peralihan Hak Terintegrasi), program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memberikan kepastian waktu pengurusan balik nama sertifikat tanah dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro, Indra Haditama, mengatakan sosialisasi program tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan pelaksanaan PERINTIS di Kota Metro yang bertujuan mempercepat proses peralihan hak atas tanah secara transparan dan mudah dengan melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Indra menjelaskan bahwa cakupan PERINTIS meliputi seluruh rangkaian proses peralihan hak atas tanah, mulai dari pengecekan, pembayaran pajak, penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) hingga proses balik nama sertifikat. “Kita juga tadi membahas terkait penyatuan NIB (Nomor Induk Bidang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak). Integrasi ini diharapkan membuat data pertanahan dan perpajakan dapat tersaji dalam basis data yang lebih selaras,”jelasnya. Data-data yang sudah diserahkan dalam pembahasan tersebut juga diharapkan dapat segera diintegrasikan ke dalam sistem Kantor Pertanahan Kota Metro. “Hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan hasil berupa data-data yang sudah diserahkan ke kami untuk dapat kami integrasikan ke Kantor Pertanahan Kota Metro,” katanya. Menurut Indra, integrasi tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi yang berawal dari dorongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar data pertanahan memiliki kesesuaian dengan data perpajakan. Keselarasan tersebut dinilai penting untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah. “Ini adalah bentuk inovasi yang juga ini berawal dari KPK itu bahwa data-data pertanahan itu kalau bisa itu harus sama lah dengan data-data perpajakan agar memudahkan pajak juga ya untuk mendapatkan pendapatan daerah,” ungkap Indra, di Aula Kantor Pertanahan, Selasa (15/09/2026). Ia menambahkan, sebelumnya telah terdapat MoU yang melibatkan KPK, Gubernur Lampung dan Kanwil BPN Provinsi Lampung yang kemudian ditindaklanjuti melalui MoU antara pemerintah daerah dengan kepala-kepala kantor pertanahan se-Provinsi Lampung. Dengan terhubungnya data Kantor Pertanahan dan Bapenda, proses administrasi diharapkan menjadi lebih lancar sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali mendatangi instansi yang berbeda. “Harapannya ke depannya pasti lebih ke pelayanan masyarakat, kami di kantor pertanahan lebih baik, lebih lancar dan lebih mempermudah masyarakat dan lebih murah karena tidak merepotkan masyarakat untuk bolak-balik karena data-data itu sudah terintegrasi antara kantor pertanahan dengan Bapenda, badan pendapatan daerah,”lanjutnya. Selain menyederhanakan pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan PAD Kota Metro. “Inovasi ini mudah-mudahan bisa meningkatkan PAD Kota Metro karena mungkin ini nanti bisa jadi alat untuk badan pendapatan daerah untuk mengecek terkait dengan objek-objek pajak secara akurat. Sistem tersebut nantinya dapat menunjukkan apabila suatu objek pajak telah memiliki bangunan, sementara bangunan tersebut belum tercatat dalam data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Indra. Program PERINTIS memiliki 3 skema waktu yang terukur untuk mempercepat penyelesaian proses balik nama sertifikat terdiri dari proses validasi PPATB memiliki waktu maksimal tiga hari, kemudian PPAT diberikan waktu maksimal dua hari untuk pembuatan akta, dan proses pada ATR/BPN ditargetkan selesai maksimal lima hari. Indra juga menargetkan bulan Desember 2026 menjadi Implementasi PERINTIS di Kota Metro, karena dalam pelaksanaannya BPN Kota Metro perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PPAT dan Bapenda guna menyusun MoU serta sosialisasi. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengapresiasi langkah Kantor Pertanahan Kota Metro dalam menghadirkan inovasi PERINTIS sekaligus mendorong integrasi data pertanahan dengan data perpajakan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bentuk nyata bagaimana pemerintah menjawab tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah kondisi daerah yang saat ini dituntut semakin efisien dalam mengelola sumber daya. Wali Kota menilai efisiensi tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai pengurangan anggaran, tetapi harus diterjemahkan menjadi perubahan cara kerja pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Di tengah kondisi pemerintah daerah yang sedang melakukan efisiensi, kita justru dituntut untuk semakin cerdas dalam mengelola sumber daya yang ada. Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetapi bagaimana dengan sumber daya yang terbatas kita mampu menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Wali Kota. Dalam Rapat Pembahasan dalam RangkaPendaftaran Tanah serta Integrasi DataPertanahan dan Data Perpajakan, Bambang menilai integrasi NIB dengan NOP merupakan langkah strategis karena data yang akurat menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki banyak data, tetapi harus memastikan data tersebut saling terhubung, mutakhir, dan dapat digunakan untuk membaca kondisi riil di lapangan. “Data hari ini bukan sekadar administrasi. Data adalah dasar pemerintah dalam mengambil keputusan. Ketika data pertanahan dan perpajakan dapat terintegrasi, kita bukan hanya mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan, tetapi juga memiliki instrumen yang lebih baik untuk memastikan potensi daerah dapat teridentifikasi secara objektif,” jelasnya. Tidak hanya itu, ia juga menilai kolaborasi dengan BPN dan Bapenda juga memiliki dimensi strategis dalam memperkuat PAD Kota Metro. “Yang kita kejar bukan sekadar peningkatan PAD, tetapi bagaimana PAD itu tumbuh dari sistem yang semakin tertib, transparan dan berbasis data. Pemerintah harus mampu menemukan potensi yang memang menjadi hak daerah, bukan dengan menambah beban masyarakat, melainkan dengan memperbaiki tata kelola dan memastikan tidak ada potensi yang terlewat,” tegasnya. Sebagai Wali Kota Metro, ia juga mengapresiasi target PERINTIS yang memberikan kepastian proses balik nama sertifikat dalam waktu maksimal 10 hari kerja. Menurutnya, kepastian waktu merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan publik karena masyarakat membutuhkan proses administrasi yang tidak berbelit dan dapat diprediksi. “Kita ingin masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir dengan pelayanan yang pasti. Ketika proses dapat diselesaikan lebih cepat, data antarinstansi terhubung, dan masyarakat tidak perlu bolak-balik mengurus dokumen, maka sesungguhnya kita sedang membangun pemerintahan yang lebih efisien sekaligus lebih manusiawi,” ungkapnya. Pemerintah Kota Metro, menurutnya, akan terus mendorong setiap inovasi yang mampu menyederhanakan birokrasi, memperkuat kualitas data, meningkatkan kepastian pelayanan, serta memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. “Kolaborasi seperti ini harus kita rawat. Pemerintahan modern tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem pelayanan, di mana data menjadi penghubung antarinstansi dan masyarakat menjadi orientasi akhirnya. Kalau itu bisa kita lakukan, maka efisiensi bukan menjadi keterbatasan, tetapi menjadi momentum untuk melahirkan cara kerja pemerintahan yang lebih cerdas,” pungkas Wali
Pemkot Metro Lakukan Penyiraman Sisa Abu Vulkanik dan Salurkan Bantuan Air Bersih
Pemerintah Kota Metro melalui jajaran terkait bergerak membantu masyarakat yang terdampak sisa abu vulkanik, serta kondisi musim kemarau dan fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami keterbatasan air bersih. Kegiatan penanganan dilakukan dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk melakukan penyiraman dan pembersihan sisa abu vulkanik yang masih menempel di sejumlah ruas jalan dan lingkungan fasilitas umum, termasuk beberapa sekolah di wilayah Kota Metro. Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, bersama jajaran Pemerintah Kota Metro turut turun langsung memantau kondisi di lapangan sekaligus memastikan proses penyiraman berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejumlah wilayah yang menjadi lokasi penanganan antara lain Kelurahan Iringmulyo dan Kelurahan Tejoagung. Penyiraman dilakukan untuk mengurangi debu dan sisa abu yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah. “Kita turun langsung bersama jajaran untuk melihat kondisi di lapangan. Kalau masih ada sisa abu dan debu yang mengganggu masyarakat kita lakukan penyiraman dan pembersihan agar lingkungan kembali nyaman,” ujar Bambang. Selain melakukan penyiraman Pemerintah Kota Metro juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kondisi kemarau dan fenomena El Nino. Bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar warga. Bambang mengatakan pemerintah daerah harus hadir ketika masyarakat menghadapi kondisi yang berdampak terhadap aktivitas dan kebutuhan sehari-hari termasuk ketika warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. “Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, ketika ada warga yang kesulitan mendapatkan air, pemerintah harus bergerak untuk membantu,” katanya. Menurutnya penggunaan armada Damkar dalam kegiatan penyiraman menjadi bagian dari respons cepat Pemkot Metro terhadap kondisi lingkungan yang membutuhkan penanganan segera. Sementara penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan pemantauan kebutuhan di masing-masing wilayah. Pemkot Metro memastikan pemantauan akan terus dilakukan terhadap wilayah yang terdampak baik akibat sisa abu vulkanik maupun kekeringan. Dropping air bersih akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lapangan. “Yang paling penting adalah masyarakat merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Kita cek langsung, mana yang membutuhkan penyiraman, mana yang membutuhkan bantuan air bersih, semuanya harus ditangani sesuai kondisi di lapangan,” pungkas Bambang. Warga setempat Neti Herawati, menyambut baik langkah Pemerintah Kota Metro yang turun langsung melakukan penyiraman dan pembersihan lingkungan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu mengurangi sisa abu dan debu sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat (Md/Sr).
Wali Kota Metro Ikuti Rakor Penyelesaian Konflik Agraria Lampung
Bandar Lampung – Wali Kota Metro, Bambang Iman santoso turut mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian dan Penanganan Reformasi Agraria di Provinsi Lampung, yang membahas upaya penyelesaian berbagai persoalan konflik pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun di sejumlah wilayah. Rakor digelar Senin (14/9/2026) di Gedung Serbaguna (GSG) Presisi Mapolda Lampung dan dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung bersama jajaran pemerintah, kepolisian, serta pemangku kepentingan terkait.Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk membahas persoalan agraria sekaligus merumuskan langkah penyelesaian konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan wilayah Hak Guna Usaha (HGU). Kehadiran Wali Kota Metro bersama kepala daerah lainnya, menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kepolisian, dan instansi terkait dalam menangani persoalan agraria secara terarah dan berkelanjutan. Dalam rakor tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa konflik agraria bukan merupakan persoalan baru. Persoalan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Menurutnya, penyelesaian persoalan agraria perlu segera dilakukan karena kepastian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan daerah. “Kita harus merapikan semua tatanannya. Semua program akan berjalan dengan baik ketika fondasinya benar. Fondasi paling penting adalah kepastian hukum,” kata Rahmat Mirzani. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah bersama jajaran pemerintah dan aparat terkait memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Lampung. “Kita mau masyarakat makmur dan dunia usaha berjalan dengan baik. Maka para bupati, wali kota, sekda dan seluruh jajaran pemerintah, mari kita sama-sama selesaikan,” ujarnya. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf mendorong penyelesaian konflik agraria dilakukan secara persuasif dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Menurutnya, terdapat dua skema regulasi yang menjadi rujukan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014. “Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan mengedepankan dua skema regulasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014,” kata Helfi. Ia menjelaskan, kedua regulasi tersebut berkaitan dengan kewajiban realisasi 20 persen bagi masyarakat sekitar pemegang HGU serta pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. “Dua skema ini yang kita gunakan untuk penyelesaian konflik yang ada di Lampung,” katanya. Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, serta sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, ATR/BPN Lampung, pakar hukum agraria, dan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah penyelesaian konflik agraria dengan mengedepankan kepastian hukum, kepentingan masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha. (BSR)
Pemkot Metro Perkuat Integritas dan Kolaborasi ASN dalam Pelayanan Masyarakat
Pemerintah Kota Metro menegaskan pentingnya integritas, kedisiplinan, kekompakan, dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso saat memimpin apel pagi ASN Pemerintah Kota Metro, Senin (14/9/2026). Apel tersebut juga menjadi momentum untuk mengheningkan cipta dan mendoakan tiga ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang gugur saat menjalankan tugas negara. Pelaksanaan mengheningkan cipta tersebut, merupakan tindak lanjut imbauan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bentuk empati terhadap tiga pegawai yang menjadi korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yakni Aprida Rapi, S.Pt., Willi Mbuik, S.P., dan Drh. Alfonius Albinus Mehan. Usai mengheningkan cipta, Bambang mengingatkan bahwa apel bukan sekadar rutinitas kedinasan, melainkan momentum untuk memperkuat disiplin, koordinasi, tanggung jawab, serta komitmen seluruh ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus diwujudkan melalui pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyediakan tempat tinggal yang nyaman, lingkungan yang aman dan sehat, serta prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang memadai. “Tempat tinggal yang nyaman merupakan memperoleh lingkungan yang layak, lingkungan yang sehat, prasarana, sarana dan fasilitas umum yang memadai serta kepastian dalam pengelolaan kawasan permukiman,” ujar Bambang. Karena itu, Bambang meminta jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni. Ia menekankan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) harus dilakukan secara tepat sasaran dengan berpedoman pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kita harus memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kelompok rentan,” tegasnya. Bambang mengingatkan agar data menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan intervensi tidak terlewatkan, sementara penerima yang tidak sesuai kriteria tidak memperoleh bantuan. “Data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan intervensi itu tidak terdata. Sementara penerima yang tidak sesuai kriteria mendapatkan bantuan,” katanya. Bambang mengungkapkan, pada 2026 tercatat sebanyak 239 rumah tidak layak huni di Kota Metro. Sementara itu, Pemerintah Kota Metro mendapatkan bantuan program bedah rumah sebanyak 213 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 unit telah didistribusikan dan saat ini masih dalam proses pembangunan. Menurut Bambang, capaian tersebut patut disyukuri karena menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat Kota Metro. Namun, ia menilai masih diperlukan upaya bersama agar kualitas rumah yang dibangun benar-benar memenuhi standar kelayakan dan kesehatan. Ia juga menyoroti besaran bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 juta per unit yang dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan rumah layak huni saat ini. “Kalau misalkan dihitung dari standar harga untuk saat ini nilainya cukup kecil, karena kita tahu semuanya satu unit rumah itu hanya Rp20 juta. Rp20 juta itu kalau misalkan untuk mendirikan rumah yang sangat sederhana saja sepertinya juga sangat minim,” ungkapnya. Meski demikian, Wali Kota meminta seluruh pihak tetap mensyukuri bantuan pemerintah pusat tersebut sekaligus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh dukungan tambahan. “Tidak ada salahnya juga kita, pemerintah daerah untuk memberikan wujud nyata bantuan kepada masyarakat kita, pemerintah daerah juga tentunya harus berupaya dan berusaha,” katanya. Bambang juga membuka peluang adanya dukungan dari dunia usaha maupun pihak swasta untuk menambah pembiayaan pembangunan rumah, sehingga bantuan Rp20 juta per unit dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. “Mungkin dunia usaha yang paling tidak bisa membantu memberikan tambahan agar supaya dengan nilai Rp20 juta itu bisa bertambah, mungkin bertambah Rp10 juta, mungkin bertambah Rp20 juta. Kalau misalkan memang bisa, kalau Rp40 juta mungkin bisa layak,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan agar setiap upaya penambahan dukungan maupun pelaksanaan program tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pekerjaan pemerintah ini ada aturan-aturan tertentu. Tidak bisa asal-asalan. Kita niatnya baik, kalau tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu juga pada akhirnya berdampak tidak baik pada kita,” tegas Bambang. Ia pun meminta jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk berhati-hati dalam menjalankan program bantuan pemerintah, sehingga niat baik membantu masyarakat tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Maka dari itu, saya berpesan khususnya di Dinas Perkim yang menangani persoalan program pemerintah ini, tetaplah berhati-hati. Jangan sampai dengan niatan yang baik ini justru malah tidak membelenggu kesadaran diri kita sendiri,” katanya. Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa penanganan RTLH dan berbagai program pelayanan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus membangun komunikasi dan bekerja secara terintegrasi. “Kalau misalkan kita hanya dasarnya ke dinas masing-masing, tidak adanya kekompakan, saling memberikan dukungan, rasanya juga susah untuk mendapatkan keberhasilan. Kita adalah bagian daripada pemerintah, kita adalah kerja tim,” ujarnya. Menurutnya, keberhasilan satu OPD pada dasarnya merupakan bagian dari keberhasilan Pemerintah Kota Metro secara keseluruhan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Keberhasilan dari Dinas Kesehatan, mungkin keberhasilan dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, semua dinas yang ada di pemerintahan ini, semuanya tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat kita,” jelasnya. Bambang mengatakan, berbagai perangkat daerah perlu saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangannya, termasuk dalam menghadapi kebutuhan masyarakat seperti ketersediaan air bersih maupun penanganan kondisi darurat. “Di tengah-tengah kemarau panjang yang sedang kita hadapi, mungkin ada sentuh kolaborasi yang tidak bisa terpisahkan. Mungkin dari lingkungan hidup, mungkin dari Damkar, mungkin dari keamanan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Pol PP dan sebagainya. Saling menjaga kekompakan,” katanya. Ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk cepat merespons informasi mengenai kebutuhan masyarakat, sehingga perangkat daerah yang memiliki kewenangan dapat segera mengambil tindakan. “Pada saat ini, semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, agar supaya apa yang diinginkan masyarakat kita dan agar supaya kita sebagai pemerintah benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai yang diinginkan oleh masyarakat Kota Metro,” paparnya. Bambang menegaskan, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama ketika mereka membutuhkan bantuan. “Mungkin hari ini yang dibutuhkan adalah air bersih. Mungkin hari ini yang dibutuhkan adalah tenda untuk menanggulangi hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya. Bambang juga mengingatkan seluruh ASN untuk tetap menjaga kewaspadaan terhadap berbagai kondisi yang dapat berdampak kepada masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong antarperangkat daerah. Menutup arahannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso kembali mengingatkan seluruh ASN
Wali Kota Metro Buka Musyawarah Daerah VI LDII, Dorong Peran Ormas Keagamaan dalam Pembangunan
Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Metro, sebagai momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat kontribusi LDII dalam pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPW LDII Provinsi Lampung, Ketua DPD LDII Kota Metro, jajaran Forkopimda Kota Metro, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro, Ketua MUI Kota Metro, Ketua FKUB Kota Metro, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro, pimpinan pondok pesantren, alim ulama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta tamu undangan lainnya. Musda VI LDII Kota Metro menjadi agenda penting seiring berakhirnya masa bakti kepengurusan DPD LDII Kota Metro periode 2021–2026 pada 12 September 2026. Forum tersebut menjadi wadah tertinggi organisasi di tingkat daerah untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program LDII ke depan. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar LDII Kota Metro yang telah berkomitmen menjalankan peran organisasi di tengah masyarakat. Ia berharap Musda VI dapat berlangsung lancar serta menghasilkan keputusan terbaik dan kepengurusan yang amanah, solid, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. “Semoga Musda VI ini dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan-keputusan terbaik serta melahirkan kepengurusan yang amanah, solid dan mampu membawa LDII Kota Metro semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Bambang. Menurutnya, Musda tidak semata-mata menjadi agenda untuk memilih kepengurusan baru tetapi juga menjadi momentum melakukan evaluasi menyusun langkah strategis memperkuat konsolidasi dan merumuskan program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bambang berharap hasil Musda VI LDII Kota Metro mampu menghadirkan gagasan konstruktif dan program yang memberikan manfaat nyata, terutama dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, pembinaan generasi muda, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. “Pemerintah Kota Metro menyadari bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan,” kata Bambang. Dalam konteks tersebut Wali Kota menilai keberadaan LDII memiliki arti penting sebagai salah satu mitra strategis Pemerintah Kota Metro dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, berkarakter, serta memiliki kepedulian sosial. Bambang juga mendorong LDII Kota Metro untuk terus mengambil bagian dalam pembinaan generasi muda agar tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, produktif, sekaligus memiliki semangat kebangsaan. Sementara itu Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Lampung menegaskan bahwa LDII tidak hanya berfokus pada kegiatan internal organisasi dan dakwah, tetapi juga menempatkan semangat kebangsaan sebagai bagian penting dalam menjalankan perannya sebagai organisasi kemasyarakatan. Ia menyampaikan bahwa LDII memiliki kepedulian terhadap kondisi bangsa dan berkomitmen mengambil peran dalam berbagai agenda pembangunan yang dapat disinergikan bersama pemerintah. Menurutnya, LDII siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Metro dalam melaksanakan program yang dapat dikerjakan secara bersama-sama. “Sebagai organisasi kemasyarakatan, kami siap melaksanakan agenda dan membantu pemerintah. Kami ingin mengambil peran yang memang bisa kita laksanakan bersama-sama, terutama di era yang tidak mudah seperti sekarang,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap program organisasi tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi memberikan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan semangat LDII melalui tiga kata kunci yakni kerja, komunikasi, dan kontribusi. Ketua DPD LDII Kota Metro dalam laporannya menyampaikan bahwa Musda VI diikuti 68 peserta yang terdiri atas unsur Dewan Pimpinan Daerah LDII Provinsi Lampung, pengurus pleno DPD LDII Kota Metro, perwakilan pimpinan cabang di tingkat kecamatan, serta perwakilan pimpinan anak cabang di tingkat kelurahan. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro atas dukungan serta fasilitas yang diberikan dalam penyelenggaraan Musda VI LDII Kota Metro. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan dalam membangun Kota Metro. Musda VI LDII Kota Metro diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Metro dan seluruh elemen masyarakat. Melalui kepengurusan dan program kerja yang baru, LDII diharapkan semakin mampu menghadirkan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Kota Metro yang religius, harmonis, berkarakter, dan berkelanjutan. (Md/Sr)
Pemkot dan DPRD Metro Tekan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pendapatan Naik Rp 29,9 Miliar
Pemerintah Kota Metro bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Jumat (11/9/2026). Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 setelah Badan Anggaran DPRD Kota Metro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah melakukan pembahasan terhadap rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD. Anggota DPRD Kota Metro Fraksi PKS, Roma Doni Yunanto, dalam laporan Badan Anggaran menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan berdasarkan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, hasil pembahasan komisi DPRD bersama perangkat daerah, hasil pembahasan komisi dengan Badan Anggaran, serta hasil pembahasan Badan Anggaran, ketua komisi dan ketua fraksi bersama TAPD. “Pembahasan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan melalui kerja sama antara komisi-komisi DPRD, Badan Anggaran, ketua-ketua fraksi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan organisasi perangkat daerah,” ujar Roma. Dirinyamenjelaskan, rangkaian pembahasan telah dilaksanakan sejak penyampaian rancangan KUPA dan PPAS pada Senin (31/8/2026) yang dilanjutkan pembahasan komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah pada 3–7 September 2026, serta pembahasan Badan Anggaran, ketua komisi dan ketua fraksi bersama TAPD pada 9–10 September 2026 sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama. Menurutnya, hasil pembahasan juga diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran dapat merespons perkembangan kondisi keuangan daerah sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat. “Pembahasan ini dilakukan demi keberpihakan anggaran pada kebutuhan riil masyarakat Kota Metro, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan hasil pembahasan bersama perangkat daerah,” katanya. Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan meningkat sekitar Rp29,9 miliar, dari semula Rp915,6 miliar menjadi Rp945,5 miliar, atau naik 3,27 persen.Kenaikan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah sekitar Rp1,2 miliar, dari Rp357,7 miliar menjadi Rp358,9 miliar, serta pendapatan transfer yang meningkat sekitar Rp28,7 miliar, dari Rp557,9 miliar menjadi Rp586,6 miliar. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan meningkat sekitar Rp29,5 miliar, dari Rp920,6 miliar menjadi Rp950,2 miliar, sehingga perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp4,6 miliar. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan, penyesuaian KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 dilakukan setelah adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta perkembangan asumsi keuangan daerah, termasuk perubahan proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. “Dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Metro Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap KUPA dan PPAS Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perda Perubahan APBD Tahun 2026,” kata Bambang. Bambang menjelaskan, perubahan APBD juga diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas, melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, menyesuaikan dana transfer, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). “Perubahan APBD Tahun 2026 ini diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang menyentuh pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas, sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta penataan alokasi pagu belanja yang disesuaikan dengan output kinerja dari setiap kegiatan,” ujar Bambang. Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menjadi salah satu acuan dalam penataan program dan kegiatan, termasuk penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran, serta pergeseran kegiatan antarperangkat daerah. “Penyesuaian terhadap KUPA dan PPAS juga memperhatikan pagu anggaran yang tersisa agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” katanya. Melalui kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro selanjutnya melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dasar regulasi yang relevan antara lain PP Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, yang berstatus berlaku. (Tm/Sr)
HUT ke-54, RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro Perkuat Komitmen Mutu Pelayanan dan Pendidikan
Memasuki usia ke-54 tahun, RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro terus memperkuat komitmennya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien sekaligus mengembangkan peran sebagai rumah sakit pendidikan yang berkualitas. Komitmen tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro yang berlangsung secara sederhana dan khidmat di Aula RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Jumat (11/09/2026). Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Dr. Eko Hendro Saputra, S.T., M.Kes., menyampaikan bahwa perjalanan rumah sakit hingga mencapai usia 54 tahun merupakan proses panjang yang diiringi berbagai perkembangan, baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat maupun pendidikan. Eko menegaskan, terdapat dua fokus utama yang menjadi visi RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, yakni unggul dalam pelayanan yang tidak terlepas dari mutu dan keselamatan pasien, didukung anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Dari sisi anggaran, Eko menekankan pentingnya menjaga kesehatan keuangan rumah sakit karena sebagai BLUD, RSUD Jenderal Ahmad Yani dituntut untuk mandiri. “Dari sisi anggaran, kita harus sehat dan terus melakukan pembenahan karena kita merupakan BLUD yang dituntut untuk mandiri. Oleh karena itu, kondisi keuangan dan anggaran rumah sakit harus kita jaga agar tetap sehat,” ujarnya. Sementara dari sisi sarana dan prasarana, masih diperlukan pengembangan gedung dan penambahan alat kesehatan, termasuk sumber daya manusia seperti dokter spesialis dan subspesialis. “Dari sisi sarana dan prasarana, gedung-gedung kita masih membutuhkan pengembangan. Alat kesehatan juga masih membutuhkan penambahan. Begitu juga dengan sumber daya manusia. Dokter spesialis dan subspesialis masih perlu kita tambah supaya pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat semakin lengkap,” katanya. Selain penguatan pelayanan kesehatan, RSUD Jenderal Ahmad Yani juga terus mengembangkan perannya di bidang pendidikan. Rumah sakit diarahkan menjadi wahana pendidikan yang nyaman, aman, dan berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan anggaran, sarana dan prasarana pendidikan, tempat-tempat pendidikan, perpustakaan, serta ruang belajar yang nyaman. “Hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah kita ke depan dalam rangka membangun dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan,” katanya. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian RSUD Jenderal Ahmad Yani, mengingat jumlah tenaga dokter spesialis dan subspesialis masih terbatas, sementara rumah sakit juga memiliki tanggung jawab sebagai wahana pendidikan. “Saat ini, RSUD Jenderal Ahmad Yani telah menjalin kerja sama dengan 19 institusi pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pendidikan,” terangnya. Karena itu, Eko mengajak seluruh keluarga besar RSUD Jenderal Ahmad Yani untuk bekerja dengan amanah dan terus memaksimalkan peran rumah sakit bagi masyarakat. Meski peringatan HUT ke-54 RSUD Jenderal Ahmad Yani dilaksanakan secara sederhana, rangkaian kegiatan tetap diarahkan pada peningkatan kompetensi dan budaya kerja. “Dalam rangka memperingati HUT RSUD Jenderal Ahmad Yani yang ke-54, kita memang melaksanakannya secara sederhana. Namun demikian, kegiatan yang kita lakukan cukup bagus, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi,” ujar Eko. Sejumlah kegiatan digelar, di antaranya lomba tenaga kesehatan teladan yang mencakup dokter teladan, tenaga perawat teladan, tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga administrasi teladan. Selain itu, dilaksanakan pula lomba kebersihan ruangan sebagai upaya memotivasi seluruh jajaran rumah sakit untuk menerapkan budaya kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin). Tidak hanya itu, RSUD Jenderal Ahmad Yani juga menggelar lomba cerdas cermat akreditasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi proses akreditasi. Sementara itu, Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., mengatakan peringatan HUT ke-54 RSUD Jenderal Ahmad Yani bukan sekadar kegiatan seremonial untuk mengenang perjalanan waktu. “Peringatan hari ulang tahun bukan sekadar kegiatan seremonial untuk mengenang perjalanan waktu. Lebih dari itu, momentum ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berhenti sejenak, melakukan refleksi, mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui, sekaligus memperkuat tekad untuk memberikan pelayanan kesehatan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar Bambang. Menurutnya, rumah sakit memiliki posisi strategis karena menjadi tempat masyarakat menitipkan harapan, keselamatan, dan kehidupan. “Karena itu, setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien memiliki arti penting mulai dari senyum yang kita berikan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, dan setiap pelayanan yang kita berikan memiliki arti yang sangat besar bagi pasien dan keluarganya,” lanjutnya. Memasuki usia ke-54, Bambang mendorong RSUD Jenderal Ahmad Yani untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan.“Kita harus memiliki semangat untuk menjadikan RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro sebagai rumah sakit yang semakin bermutu, semakin profesional, semakin inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat,” tegasnya. Sebagai Wali Kota Metro, ia mengingatkan seluruh jajaran rumah sakit agar tidak cepat berpuas diri terhadap berbagai pencapaian yang telah diraih.“Justru semakin bertambah usia, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita emban,” paparnya. Menurut Bambang, peningkatan mutu dan keselamatan pasien harus berjalan beriringan dengan penguatan profesionalisme sumber daya manusia, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pengembangan digitalisasi pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana, serta pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pasien. “Kita harus terus meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, memperkuat profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, mengembangkan digitalisasi pelayanan, memperbaiki sarana dan prasarana, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pasien,” katanya. Bambang menilai keberhasilan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh gedung yang megah, peralatan yang canggih, maupun sistem yang modern, tetapi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. “Saya meyakini bahwa keberhasilan sebuah rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh gedung yang megah, peralatan yang canggih, atau sistem yang modern. Keberhasilan rumah sakit sangat ditentukan oleh manusia yang bekerja di dalamnya,” ungkapnya. Atas dedikasi tersebut, Wali Kota memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro.“Oleh karena itu, kepada seluruh keluarga besar RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan selama ini,” ujarnya. Bambang menyadari bahwa bekerja di rumah sakit bukan pekerjaan yang mudah, di mana para tenaga kesehatan harus bekerja dengan waktu yang tidak mengenal hari libur, menghadapi berbagai karakter pasien dan keluarga, serta dituntut untuk memberikan pelayanan dengan profesionalisme dan empati. “Terima kasih atas setiap pengorbanan, setiap tenaga yang dicurahkan, dan setiap pengabdian yang diberikan. Mari kita jadikan HUT ke-54 ini sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan, karena saya percaya, rumah sakit yang hebat dibangun bukan oleh satu atau dua orang, tetapi oleh sebuah
Pemkot Metro Perkuat Pemahaman DTSN dan Desil untuk Tepat Sasaran Penyaluran Bansos
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat pemahaman mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta desil sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan dan program perlindungan sosial diberikan secara tepat sasaran. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan memahami DTSEN dan desil serta peran Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto dan dihadiri Kepala BPS Kota Metro Arum Purbowati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Helmi Zain, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Wahyu, perwakilan OPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bappeda, camat, lurah, tokoh masyarakat serta media. Kepala BPS Kota Metro Arum Purbowati dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan hari ini menjadi ruang bersama untuk memahami DTSEN dan desil sekaligus memperkuat peran masing-masing pihak dalam pengelolaan serta pemutakhiran data. “Kita berkumpul di sini hari ini karena banyak pertanyaan dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait DTSEN dan perubahan kondisi sosial. Ada yang hasilnya berubah naik, ada yang berubah turun, dan tentu ada pula berbagai informasi yang berkembang di ruang publik,” ujarnya. Arum menjelaskan, dinamika tersebut menjadi alasan penting bagi seluruh pihak untuk duduk bersama guna menyempurnakan sistem data sosial di Kota Metro menjadi lebih baik. Untuk itu, BPS memiliki tanggung jawab dalam mendukung penyediaan data statistik yang berkualitas yang tidak bisa di kerjakan oleh BPS sendiri, karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memiliki peran dalam pemanfaatan dan penyelarasan data sebagai dasar kebijakan. “Kami mengundang camat dan lurah karena memang memiliki peran sangat penting yang paling dekat dengan masyarakat. Di sini hadir Dinas Sosial karena memang memiliki peran strategis dalam proses pemutakhiran dan penanganan data sosial,” jelasnya saat memberikan laporan di Aula Pemerintah Kota Metro, Rabu (09/09/2026). Selain itu, Arum mengatakan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membantu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat serta menjadi jembatan komunikasi ketika muncul pertanyaan maupun persoalan di lapangan. “Media juga dinilai memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi secara objektif, berimbang dan mudah dipahami masyarakat,”ungkapnya. Menurut Arum, ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah, maka data juga perlu diperbarui agar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dengan membangun ekosistem pemutakhiran data yang lebih aktif di Kota Metro. “Jika masyarakat menemukan data yang belum sesuai, mari kita dorong mereka untuk melakukan pemutakhiran melalui berbagai kanal yang tersedia saat ini dari Kemensos. Juga ada dari BPS, yaitu Cek BPS,” katanya. Tidak hanya itu, masyarakat yang mengalami perubahan desil juga dapat melakukan pemutakhiran, serta memperoleh informasi terkait berbagai program seperti KIP dan PIP. “Harapannya, kita tidak hanya cepat dalam merumuskan persoalan, tetapi juga cepat dalam melakukan perbaikan. Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar memiliki data yang baik, melainkan bagaimana data yang semakin baik dapat membantu pemerintah dalam memberikan program yang semakin tepat sasaran,” jelas Arum. Arum juga menjelaskan, awal mula pembangunan DTSEN berkaitan dengan Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 4, di mana BPS ditunjuk sebagai pengelola data tunggal. “Keinginan Pak Presiden adalah memiliki satu data. Dengan keterbatasan yang ada, kami kemudian menggunakan data-data yang sebelumnya dikelola oleh beberapa kementerian,” paparnya. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri memberikan data administrasi kependudukan terbaru, sementara berbagai kementerian juga memberikan data terbaru kepada BPS pusat. Pada kesempatan yang sama, Arum juga menyinggung pelaksanaan Sensus Ekonomi yang masih berlangsung, di mana dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penolakan atau keengganan sebagian masyarakat untuk didata karena kekhawatiran terhadap pajak. Arum juga mengajak seluruh pihak bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas data Kota Metro sehingga kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran. “Saya yakin kualitas data Kota Metro akan semakin baik dan kebijakan pemerintah akan semakin tepat sasaran. Mari kita bangun data yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih dapat dipercaya untuk menghadirkan pembangunan yang semakin tepat sasaran dan pada akhirnya mewujudkan Metro Bahagia,” pungkasnya. BPS juga menyediakan kanal Cek BPS dan pilot project digitalisasi perlindungan sosial di Kota Metro yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memastikan data masyarakat tetap mutakhir. Terkait mekanisme penentuan desil, Arum menegaskan bahwa penilaian tidak hanya dilakukan berdasarkan kondisi rumah yang terlihat secara kasat mata tetapi juga dilihat dari banyak variabel. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto mengatakan bahwa saat ini pemerintah menggunakan DTSEN sebagai dasar dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial yang mana sebelumnya, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. “Sekarang sudah ditetapkan DTSEN sebagai satu-satunya data untuk mengukur ataupun menetapkan sasaran dari penerima bantuan sosial,” jelasnya. Menurutnya, ketepatan sasaran pemberian bantuan sangat diperlukan karena anggaran negara yang digunakan telah ditetapkan dalam APBN dan harus terukur. Ahmad juga menyampaikan bahwa BPS telah melakukan Sensus Ekonomi yang dalam pelaksanaannya masih berjalan dan diperpanjang, dimana Pemerintah Kota Metro mendapatkan tugas sebagai pilot project digitalisasi perlindungan sosial. “Alhamdulillah laporan Ibu Kadis untuk sekarang kita hampir mendekati 30 persen, dari target 40 persen. Berarti ada 10 persen lagi,” katanya. Menurut Ahmad, status Kota Metro sebagai pilot project menjadi kesempatan untuk bergerak lebih awal dibanding daerah lain, dimana komunikasi, penjelasan dan sosialisasi yang tepat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai hambatan di masyarakat. Ahmad juga menekankan bahwa tidak semua masyarakat otomatis menjadi penerima bantuan sosial, karena terdapat kriteria dan persyaratan yang menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. “Penerima bantuan sosial itu sesungguhnya adalah sasaran pemerintah. Tapi kadang-kadang mungkin faktanya di lapangan masyarakat merasa bahwa semuanya harus menerima bantuan sosial. Tapi tadi sudah disampaikan ada kriteria, ada syarat dari masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan sosial,” jelasnya. Terlebih data yang digunakan tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan seiring perubahan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, sensus dan pemutakhiran data harus terus dilakukan agar ketepatan sasaran penerima bantuan semakin mendekati kondisi sebenarnya. Sekretaris Daerah Kota Metro tersebut juga mengajak seluruh peserta memahami DTSEN dan desil, termasuk jumlah desil, pihak yang berhak menerima bantuan serta ketentuan dan kriteria penerima bantuan sosial. “Untuk teman-teman dari media, rekan-rekan pers, kami menghimbau untuk juga ikut mempublikasikan ini kepada masyarakat sehingga masyarakat pun memiliki aware yang baik. Kemudian juga menyampaikan data yang sebenar-benarnya supaya tidak terjadi kesalahan dalam penginputan maupun pendataan dari DTSEN ini,” terangnya. Peran Dinas Sosial dan PM serta Dinas Dukcapil sebagai sumber data administrasi kependudukan, termasuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ia menekankan bahwa transportasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin terbiasa dengan layanan digital. “Mungkin
Wali Kota Metro Lepas Kafilah MTQ Nasional XXXI, Targetkan Prestasi Terbaik di Semarang
Pemerintah Kota Metro kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong prestasi di bidang keagamaan. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso secara resmi melepas kafilah yang akan mewakili Kota Metro pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Prosesi pelepasan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Selasa (8/9/2026), sebagai bagian dari persiapan keberangkatan para peserta menuju ajang MTQ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 12–23 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Asisten I Setda Kota Metro, Kepala Kementerian Agama, serta Kepala Bagian Kesra Setda Kota Metro. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan rasa bangga dan bahagianya atas kesempatan yang diraih para peserta. Menurutnya, keikutsertaan pada MTQ tingkat nasional merupakan sebuah prestasi sekaligus kesempatan untuk membawa nama baik Kota Metro di tingkat nasional. Ia meminta para peserta tidak hanya mempersiapkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun keyakinan dan optimisme untuk meraih hasil terbaik. “Saya berpesan, tanamkan dalam hati bahwa kita harus optimis dan yakin pasti juara. Karena adik-adik ini akan membawa nama Kota Metro dan mengharumkan Kota Metro. Ini merupakan ajang yang sangat bergengsi,” ujar Bambang. Bambang juga memberikan motivasi khusus kepada para peserta dengan menjanjikan apresiasi apabila mampu meraih prestasi terbaik, khususnya juara pertama. “Jangankan umrah, haji pun nanti saya berikan. Dan untuk dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi, saya pasti berikan yang terbaik, bahkan sampai jenjang luar negeri,” tegasnya. Ia menambahkan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pribadi atas perjuangan dan prestasi para peserta yang telah membawa nama Kota Metro di tingkat nasional. “Jika dapat memberikan prestasi terbaik, saya janji saya sendiri yang akan memberikan reward. Bukan dari APBD, tapi dari saya sendiri,” katanya. Sebelum diberangkatkan ke Semarang, para peserta telah mengikuti rangkaian Pemusatan Latihan atau Training Center (TC) Tahap I dan Tahap II. Selanjutnya, persiapan akan dilanjutkan melalui TC Tahap III sekaligus keberangkatan menuju lokasi MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahap akhir persiapan, para peserta akan menjalani karantina di Bandar Lampung mulai Rabu (9/9/2026) hingga 10 September 2026 sebelum melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Kafilah Kota Metro diharapkan mampu tampil maksimal dengan membawa semangat, disiplin, dan kepercayaan diri. Keikutsertaan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembinaan generasi Qur’ani sekaligus membawa nama Kota Metro ke panggung nasional. Adapun peserta yang akan mengikuti MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di antaranya: Dengan persiapan yang telah dilakukan secara bertahap, Pemerintah Kota Metro berharap seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kota Metro pada MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang. (Bsr/Md)
HMI Cabang Metro Audiensi dengan Wali Kota, Bahas Persiapan Kongres HMI ke-33 dan Sinergi Pembangunan
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro melakukan audiensi dengan Wali Kota Metro, Selasa (08/09/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas sejumlah agenda, terutama persiapan pelaksanaan Kongres HMI ke-33 yang akan berlangsung di Bandar Lampung. Ketua Umum HMI Cabang Metro, Adi Herlambang Saputra, mengatakan audiensi tersebut tidak hanya membahas persiapan Kongres HMI ke-33, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara HMI dengan Pemerintah Kota Metro. “Hari ini teman-teman HMI Cabang Metro bertemu dengan Wali Kota untuk membahas beberapa agenda, terutama untuk persiapan Kongres HMI ke-33 di Bandar Lampung. Sebenarnya tidak banyak persoalan yang dibahas, selain silaturahmi, hanya membahas persoalan itu saja. ”Selain agenda kongres, dalam pertemuan tersebut HMI Cabang Metro juga menyampaikan sejumlah isu yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Metro serta berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. “Di luar daripada itu juga kita sempat membahas isu-isu yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Metro yang sejauh ini sudah berjalan. Dan ada juga yang kita koordinasikan mengenai problem-problem yang kita temukan di lapangan, begitu saja.”terangnya. Adi berharap pertemuan tersebut dapat semakin memperkuat sinergitas antara HMI dan Pemerintah Kota Metro yang memiliki peran sebagai mitra pemerintah yang tetap kritis dalam mendorong pembangunan daerah. “Harapannya dengan pertemuan ini sinergitas antara Pemerintah Kota Metro dan HMI juga bisa menjadi mitra yang kritis untuk pembangunan Kota Metro dan Pemerintah Kota Metro juga tetap memberikan perhatian khusus terhadap tradisi budaya intelektual, yaitu membaca, berdiskusi, dan menulis, “paparnya. Ia menambahkan, berbagai persoalan yang disampaikan dalam audiensi mendapat respons positif dari Wali Kota Metro.“Alhamdulillah disambut dengan baik dan apa yang menjadi persoalan juga ditanggapi dengan serius. Insyaallah, yang menjadi keresahan-keresahan segera ditindaklanjuti.” ungkapnya. Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai komunikasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemahasiswaan seperti HMI penting untuk menjaga sinergi sekaligus memperoleh masukan dari kalangan intelektual muda. Menurutnya, Pemerintah Kota Metro terbuka terhadap berbagai masukan, kritik, maupun aspirasi yang disampaikan HMI sepanjang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Metro. Wali Kota juga menyampaikan dukungannya terhadap tradisi intelektual mahasiswa, khususnya budaya membaca, berdiskusi, dan menulis. Tradisi tersebut dinilai penting dalam membentuk generasi muda yang kritis, memiliki wawasan luas, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Bambang juga berharap hubungan antara Pemerintah Kota Metro dan HMI Cabang Metro dapat terus terjalin dengan baik, tidak hanya dalam momentum tertentu, tetapi juga melalui komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. “Pemerintah Kota Metro tentu menyambut baik silaturahmi dan masukan dari HMI. Kita berharap HMI dapat terus menjadi mitra yang kritis dan konstruktif bagi pemerintah. Kritik dan masukan yang disampaikan tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan dan pembangunan di Kota Metro,” ujar Bambang. Terkait persiapan Kongres HMI ke-33 di Bandar Lampung, wali Kota Metro memberikan apresiasi dan dukungan terhadap agenda organisasi dengan harapan pelaksanaan kongres dapat berjalan lancar serta menjadi momentum bagi HMI untuk melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi bangsa dan daerah. (Yl/Md)
