Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Metro melakukan audiensi dengan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Selasa (8/9/2026). Pertemuan tersebut membahas persiapan pelantikan kepengurusan PMI Kota Metro periode baru yang dijadwalkan pada 14 Oktober mendatang. Dalam audiensi, jajaran PMI Kota Metro memaparkan sejumlah persiapan, mulai dari penentuan lokasi pelantikan hingga penyusunan rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diarahkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik rencana tersebut. Ia berharap momentum pelantikan kepengurusan PMI menjadi awal dari berbagai aksi nyata yang semakin mendekatkan PMI dengan masyarakat. “Saya berharap kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial saja, tetapi harus ada aksi nyata yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Karena PMI merupakan organisasi yang penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Bambang. Salah satu kegiatan yang direncanakan adalah donor darah. Kegiatan ini diharapkan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat ketersediaan stok darah untuk kebutuhan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan. Untuk memperluas partisipasi, PMI Kota Metro didorong menggandeng organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, komunitas, dunia pendidikan, dan unsur lainnya. Kolaborasi itu diharapkan membuat rangkaian pelantikan lebih meriah sekaligus berdampak sosial lebih luas. Selain donor darah, rangkaian kegiatan juga akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Metro. Kehadiran UMKM tidak hanya memeriahkan kegiatan, tetapi juga menjadi ruang promosi produk lokal dan membuka kesempatan pelaku usaha memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Dengan konsep tersebut, pelantikan kepengurusan PMI Kota Metro diharapkan tidak berhenti pada pengukuhan, tetapi menjadi momentum memperkuat semangat kemanusiaan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Metro berharap kepengurusan PMI yang baru dapat semakin aktif menjalankan program kemanusiaan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan pelayanan dan aksi sosial yang berkelanjutan di Kota Metro. (tm/yd)
PMI Kota Metro Audiensi ke Wali Kota, Siapkan Pelantikan 14 Oktober dengan Aksi Donor Darah dan UMKM
Pemkot Metro Ikuti Rakor Penanganan Karhutla, Pemerintah Pusat Tekankan Tanggung Jawab Bersama
Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) secara virtual dari Ruang OR Setda Kota Metro, Senin (7/9/2026). Rakor yang digelar di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, tersebut membahas penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tengah melanda sejumlah wilayah Indonesia. Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang HGU, serta pemegang PBPH dalam menghadapi persoalan Karhutla. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dari pemerintah daerah, tentunya kita sepakat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Hari ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemegang Hak Guna Usaha (HGU), serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) diharapkan mampu menyepakati komitmen konkret. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dalam sambutannya menyampaikan bahwa upaya pemadaman sekaligus pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi tanggung jawab bersama baik moral kepada manusia dan alam, jabatan dan kehormatan kita pribadi masing-masing, maupun hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Apabila dua tanggung jawab pertama tersebut tidak kita kerjakan, maka kita akan berhadapan dengan tanggung jawab yang ketiga, yaitu tanggung jawab hukum. Ini yang harus kita sadari bersama,” tegasnya. Menko Polkam juga menyoroti pola kejadian Karhutla yang menurutnya berulang di wilayah yang sama setiap tahunnya. “Kalau kita melihat kebakaran hutan dan lahan, lokasinya selalu berulang. Tempatnya tidak pernah berubah, selalu terjadi di wilayah-wilayah yang sama,” ujarnya. Ia menyebut, secara nasional terdapat enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan Karhutla. Namun, saat ini persoalan tersebut mulai meluas dan kondisi tersebut juga dipengaruhi musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketika suhu udara dan permukaan air laut di Pasifik meningkat, terjadi pergeseran hujan ke arah Pasifik sehingga Indonesia mengalami kekurangan curah hujan dan musim kemarau yang cukup panjang. “Sampai dengan sekarang, perkiraan sementara menunjukkan bahwa kita akan berhadapan dengan kondisi kemarau ini sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan bisa lebih cepat berakhir,” ujarnya. Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah aspek hukum, terutama terkait kewajiban yang harus dipenuhi serta tindakan terhadap pihak yang tidak memenuhi persyaratan hukum. “Sebetulnya titik berat pembahasan kita adalah pada unsur-unsur yang berkaitan dengan hukum. Apa kewajiban kita yang tidak kita lakukan Dan apa saja yang memang tidak memenuhi persyaratan hukum,” katanya. Terhadap pelanggaran tersebut, menurutnya, tindakan harus dilakukan secara segera dan tegas. “Kita memiliki undang-undang yang mengatur persoalan tersebut. Kita bahkan telah mengatur pula mengenai kearifan lokal. Hal ini sudah kita bicarakan bersama para gubernur untuk mengatasi persoalan tersebut,” jelasnya. Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada para pemegang HGU, pemilik perusahaan, serta perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan. “Di sisi lain, terdapat pula persoalan yang berkaitan dengan para pemegang HGU, para pemilik perusahaan, serta perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan. Hal-hal inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melaporkan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan. Suharyanto menjelaskan, pada tahun 2020 telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 terkait penanganan atau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang hingga tahun 2026 belum dicabut. Dalam laporannya, is mengungkapkan bahwa terdapat enam provinsi prioritas yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla, yakni Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. “Provinsi prioritas ini bukan berarti apabila terjadi kebakaran di provinsi lain tidak ditangani. Namun, pemerintah pusat dalam menangani enam provinsi prioritas tersebut mengerahkan seluruh sumber daya dan tenaga karena kebakaran di wilayah tersebut memang sangat sulit dipadamkan, terutama karena sebagian merupakan lahan gambut,” jelasnya. Berdasarkan data per hari ini, luas lahan yang telah terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare dengan rinciannya, Kalimantan Barat 38.310,86 hektare, Riau 15.738,92 hektare, Kalimantan Selatan 8.019,63 hektare, Kalimantan Tengah 7.634,46 hektare, Sumatera Selatan 1.926,23 hektare, dan Jambi 379 hektare. Dari total tersebut, lahan masyarakat maupun kawasan hutan yang terbakar mencapai 57.298,02 hektare, sedangkan lahan konsesi mencapai 14.711,08 hektare dengan catatan sebagian besar lahan yang terbakar telah berhasil dipadamkan. “Luas lahan yang telah berhasil dipadamkan mencapai 71.274,29 hektare, sementara 734,81 hektare masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas, “tuturnya. Suharyanto mengingatkan, pemadaman terhadap 734,81 hektare tersebut tidak berarti persoalan Karhutla telah selesai. Pasalnya, titik kebakaran baru masih dapat muncul setiap hari, sementara kebakaran lama juga dapat kembali membesar akibat tiupan angin. (Yl)
CFD Metro Semarak, Sinergi Pemkot dan Korem 043/Gatam Hadirkan Ruang Kebersamaan Warga
Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika kawasan Taman Kota Metro mulai dipenuhi masyarakat, Minggu (6/9/2026). Sejak pukul 06.00 WIB, warga dari berbagai kalangan telah memadati area Car Free Day (CFD), menjadikan suasana pagi Kota Metro lebih hidup, semarak, dan penuh kebersamaan. Pelaksanaan CFD kali ini terasa semakin istimewa karena dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korem 043/Garuda Hitam, mengusung tema “Mengabdi Sepenuh Hati Mengawal Lampung Adil dan Makmur.” Bukan sekadar olahraga, CFD kali ini menjadi ruang perjumpaan antara pemerintah, TNI dan masyarakat. Senam bersama dan jalan sehat menjadi pembuka aktivitas pagi, sebelum suasana semakin meriah dengan berbagai hiburan, penampilan seni budaya serta pembagian hadiah dan doorprize. Antusiasme masyarakat semakin terlihat ketika Reog Ponorogo tampil di panggung utama. Atraksi seni tradisional tersebut sontak menarik perhatian warga yang berbondong-bondong mendekat. Anak-anak, keluarga hingga masyarakat yang sejak pagi mengikuti jalan sehat turut menikmati pertunjukan tersebut. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan ruang publik yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. “Hari ini kita melihat bagaimana ruang publik dapat menjadi tempat bertemunya masyarakat dalam suasana yang sehat, bahagia dan penuh kebersamaan. CFD bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga bagaimana kita membangun interaksi dan memperkuat rasa persaudaraan,” ujar Bambang. Ia menilai momentum HUT ke-79 Korem 043/Garuda Hitam yang dikolaborasikan dengan CFD Kota Metro memberikan warna tersendiri bagi masyarakat. “Kami menyambut baik kolaborasi ini. Pemerintah Kota Metro tentu akan terus membuka ruang sinergi dengan TNI, termasuk melalui kegiatan-kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya. Sementara itu, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, mengatakan, peringatan HUT ke-79 Korem 043/Garuda Hitam bukan hanya menjadi momentum refleksi atas perjalanan pengabdian, tetapi juga kesempatan untuk semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat. “Mengabdi sepenuh hati berarti TNI harus selalu hadir bersama masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membangun kedekatan, kebersamaan dan komunikasi yang semakin kuat, karena kekuatan terbesar dalam menjaga Lampung adalah sinergi seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya. Menurutnya, kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. “Kami ingin HUT ke-79 Korem 043/Garuda Hitam ini dirasakan oleh masyarakat. Semangatnya bukan hanya pada seremoni, tetapi bagaimana pengabdian itu benar-benar hadir dan memberikan manfaat,” katanya.» Di tengah kemeriahan tersebut, masyarakat pun menyambut positif konsep CFD yang dikemas bersamaan dengan peringatan HUT Korem. Salah seorang warga, Indartiana mengaku sengaja datang sejak pagi bersama keluarga untuk mengikuti jalan sehat sekaligus menikmati rangkaian hiburan. “Hari ini suasananya berbeda, lebih ramai dan meriah. Kami bisa olahraga, jalan sehat, melihat Reog, dan ada banyak hiburan serta doorprize. Anak-anak juga senang,” tuturnya. Kehadiran Reog Ponorogo turut memberikan warna budaya dalam kegiatan tersebut. Atraksi yang ditampilkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni tradisional kepada masyarakat yang hadir. Kolaborasi CFD Kota Metro bersama Korem 043/Garuda Hitam menjadi gambaran bahwa ruang publik dapat dimanfaatkan lebih dari sekadar tempat berolahraga. Di dalamnya terdapat ruang untuk membangun komunikasi, memperkuat persatuan, mengenalkan budaya, sekaligus menciptakan suasana kota yang sehat dan inklusif. Pemerintah Kota Metro berharap kegiatan kolaboratif semacam ini dapat terus dikembangkan, sehingga CFD tidak hanya menjadi agenda rutin setiap pekan, tetapi juga menjadi salah satu ruang strategis dalam membangun kota yang sehat, aktif, harmonis dan penuh kebersamaan. Dari langkah kaki warga di jalanan hingga riuh tepuk tangan di depan panggung utama, Minggu pagi di Kota Metro menjadi gambaran sederhana bahwa ketika pemerintah, TNI dan masyarakat berjalan bersama, ruang publik dapat berubah menjadi ruang kebersamaan yang menghidupkan kota. (Bsr/ydha)
KPK RI Perkuat Pengawasan Pencegahan Korupsi di Kota Metro, Fokus pada Perencanaan, Penganggaran dan PBJ
Pemerintah Kota Metro bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Metro Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (3/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, tertib, dan berintegritas. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang memberikan arahan serta supervisi kepada Pemerintah Kota Metro dengan harapan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas. Menurutnya, kegiatan rapat hari ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan daerah. “Kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kembali sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, tertib, dan berintegritas,” tegasnya. Komitmen tersebut, lanjut Wali Kota, tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi maupun indikator semata, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kita menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperkuat. Karena itu, melalui kegiatan ini kami siap menerima masukan, koreksi, dan rekomendasi dari KPK untuk menjadi bahan perbaikan ke depan,” katanya. Bambang juga berpesan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro agar mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan kooperatif. “Sampaikan data dan kondisi yang sebenarnya, sehingga setiap permasalahan dapat kita identifikasi dan ditindaklanjuti bersama,” paparnya. Harapannya, kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Metro dengan KPK, sekaligus memberikan pemahaman yang semakin baik kepada seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya pencegahan korupsi dalam setiap proses pemerintahan. “Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pelayanan publik, hingga pengawasan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Untung Wicaksono, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya pendalaman terhadap sejumlah data dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim KPK pada sejumlah aspek dalam tata kelola pemerintahan, khususnya perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Untung menjelaskan, fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan, tetapi juga mencakup pendidikan dan pencegahan sebagaimana prinsip trisula pemberantasan korupsi menempatkan pendidikan dan pencegahan sebagai langkah awal sebelum penindakan. “Upaya-upaya yang saat ini kami lakukan dalam rangka pencegahan korupsi diharapkan dapat menjadi langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi terjadi,” kata Untung. Dalam kesempatan tersebut, KPK juga menekankan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. “Kenapa APIP, karena APIP ke depan akan menjadi salah satu ujung tombak pengawasan dalam memastikan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”jelasnya. Tidak hanya itu, Untung juga mendorong agar setiap pekerjaan atau proyek yang memiliki risiko dapat didampingi APIP melalui mekanisme audit yang sesuai. “Pendampingan APIP dapat membantu dalam memilah persoalan yang muncul, apakah masuk dalam ranah administrasi atau berpotensi masuk ke ranah pidana,”terangnya. Pada paparnya, ia juga menyebutkan empat prinsip sederhana yang dapat menjadi patokan dalam memasukkan Pokir, yakni kesesuaian dengan RPJMD, visi dan misi kepala daerah, indikator kinerja utama kepala daerah, serta ketersediaan anggaran. Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah Pemerintah Kota Metro untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menutup ruang terjadinya praktik yang berpotensi mengarah pada korupsi. (Yl/Sr)
BPK Evaluasi Tata Kelola RSUD Ahmad Yani Metro, Pemkot Siap Dukung Proses Pemeriksaan
Pemerintah Kota Metro menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung terhadap RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi BPK dengan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso di ruang kerja Wali Kota, Rabu (2/9/2026). Audiensi tersebut merupakan bagian dari rencana kerja pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Semester II Tahun 2026. Dalam pertemuan itu, BPK menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Upaya RSUD dalam Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Efektif untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2026 sampai dengan Semester I pada RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro serta instansi terkait lainnya selama 20 hari. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai upaya RSUD dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif, khususnya dalam mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Aspek tata kelola menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pelayanan rumah sakit berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui RSUD Jenderal Ahmad Yani. Pemerintah Kota Metro, lanjutnya, berkomitmen mendukung proses pemeriksaan dengan memberikan akses terhadap data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pemerintah Kota Metro tentu menyambut baik dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan ini. Kami berharap proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk terus memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Bambang. Dalam pelaksanaannya, Tim Pemeriksa BPK meminta sejumlah data dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan pemeriksaan. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan dalam proses pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Selain data dan dokumen yang telah diminta pada tahap awal, Tim Pemeriksa BPK dapat meminta informasi atau dokumen tambahan yang diperlukan selama pemeriksaan berlangsung. Pemerintah Kota Metro melalui perangkat daerah dan instansi terkait diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pemeriksaan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara efektif dan lancar. Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari proses evaluasi, tetapi juga dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat tata kelola RSUD Jenderal Ahmad Yani sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.(tm/yd)
Jalan Sehat 3,3 Kilometer Meriahkan Car Free Day dan HUT Korem 043/Gatam di Kota Metro
Car Free Day (CFD) Kota Metro akan berlangsung lebih meriah pada Minggu, 6 September 2026. Selain menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas bersama, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Korem 043/Garuda Hitam. Salah satu agenda utama yang telah dipersiapkan adalah jalan sehat dengan rute sepanjang sekitar 3,3 kilometer yang akan melibatkan masyarakat umum, jajaran Pemerintah Kota Metro, unsur TNI-Polri, komunitas, hingga keluarga besar TNI. Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengatakan persiapan kegiatan telah memasuki rapat besar kedua yang diharapkan dapat segera difinalkan, mulai dari rundown acara, lokasi kegiatan, kepanitiaan, rute jalan sehat, kantong parkir, hingga layout kegiatan utama yang berada di sekitar Taman Merdeka atau di depan Masjid Taqwa Kota Metro. Ahmad Hariyanto menegaskan, rundown yang telah disusun menjadi panduan penting agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan yang akan dimulai pada pukul 05.30 WIB tersebut, Ahmad Hariyanto meminta seluruh petugas dapat melakukan persiapan lebih awal agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal. Selain itu, koordinasi dengan pengurus Masjid Taqwa juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang melibatkan jamaah atau masyarakat dari luar Kota Metro pada waktu yang bersamaan. Hal tersebut penting dilakukan, terutama untuk mengantisipasi penggunaan bus dan kebutuhan penempatan parkir agar tidak mengganggu lokasi utama kegiatan. Ahmad Hariyanto juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak, mengingat jumlah peserta diperkirakan cukup banyak, bukan hanya masyarakat tetapi juga para veteran, PEPABRI, Warakawuri, serta unsur keluarga besar TNI lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam menjaga kenyamanan dan keamanan peserta lanjut usia agar tidak terjadi desak-desakan maupun peserta yang terpisah dari rombongan. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro, Subehi, menjelaskan sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan yang telah dipersiapkan bersama jajaran Korem 043/Gatam dan perangkat daerah terkait. “Peserta diharapkan sudah berada di lokasi mulai pukul 05.30 WIB hingga 06.00 WIB untuk melakukan persiapan, karena area Car Free Day harus dalam kondisi clear dan steril. Lewat dari jam tersebut kendaraan tidak diperbolehkan memasuki maupun parkir di kawasan yang telah ditetapkan sebagai area Car Free Day,” kata Subehi saat rapat di Ruang OR Setda Kota Metro, Selasa (1/9/2026). Untuk mendukung sterilisasi kawasan, Kepala Disporapar dan Parekraf meminta dukungan Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta jajaran Satlantas Polres Metro. Sterilisasi akan dilakukan pada enam titik dengan pemasangan barrier dan banner bertuliskan “Kendaraan Dilarang Masuk”, guna memastikan kawasan CFD tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan. Setelah peserta berkumpul, kegiatan akan dilanjutkan dengan senam bersama sebagai pemanasan sebelum mengikuti jalan sehat sepanjang 3,3 kilometer. Setelah peserta mendekati garis finis, rangkaian kegiatan akan dimeriahkan dengan hiburan musik dari Birokrat Band serta penampilan Reog Singo Bolang Joyo. Penampilan Reog tersebut juga akan menjadi bagian dari penyambutan Danrem 043/Gatam dan Wali Kota Metro ketika tiba di garis finis. Di sisi lain, Kasiintel Kasrem 043/Gatam, Letkol Inf Djarot Susanto, mengatakan Korem 043/Gatam akan menghadirkan stand militer yang ditempatkan di sebelah kiri panggung dengan diawaki personel Korem dan dilengkapi dengan sejumlah alutsista maupun persenjataan yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaan stand militer tersebut menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan lebih dekat Korem 043/Gatam kepada masyarakat Kota Metro. “Kegiatan ini menjadi momentum untuk lebih mengenalkan Korem kepada masyarakat Kota Metro,” ujarnya. Selain masyarakat umum, pihak Korem juga mendorong keterlibatan pelajar, khususnya dari SMA terdekat maupun sekolah lainnya, untuk turut memeriahkan kegiatan jalan sehat. Keluarga besar TNI, seperti PEPABRI, FKPPI dan Warakawuri, juga akan diundang dalam kegiatan tersebut. Mengingat sebagian peserta dari kelompok tersebut telah lanjut usia, Korem menyiapkan personel untuk membantu apabila terdapat peserta yang mengalami kesulitan selama mengikuti rute jalan sehat. “Kami juga akan menyiapkan personel untuk membantu apabila ada peserta yang sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan, termasuk apabila perlu dipandu atau dievakuasi. Mungkin perlu juga disiapkan kendaraan untuk mendukung proses tersebut,” kata Djarot. Untuk menambah kemeriahan selama perjalanan, pihak Korem juga membuka kemungkinan adanya personel yang turut bernyanyi atau memberikan semangat kepada peserta sepanjang rute jalan sehat. Ia juga meminta kepada seluruh pihak yang terlibat agar dapat melakukan koordinasi secara teknis di lapangan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, lancar dan aman. “Intinya, kegiatan ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Kami juga secara instansi mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Semoga pelaksanaan kegiatan nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib, dan aman,” pungkas Djarot. (Yl/Sr)
Tingkatkan Kompetensi Kepala Sekolah, Pemkot Metro Dorong Tata Kelola Pendidikan yang Cerdas dan Religius
Pemerintah Kota Metro memperkuat kapasitas dan mental kepemimpinan kepala sekolah di tengah tantangan pengelolaan satuan pendidikan yang semakin kompleks. Melalui kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah, Pemkot Metro mendorong terwujudnya tata kelola pendidikan yang cerdas, modern, transparan, akuntabel, dan religius sebagai fondasi peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah untuk Mewujudkan Tata Kelola dan Manajemen Sekolah yang Cerdas dan Religius tersebut berlangsung di Aula Pemerintah Daerah Kota Metro, Senin (31/8/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, dan diikuti oleh para kepala satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Dalam kegiatan tersebut, para kepala sekolah mendapatkan penguatan terkait administrasi dan manajemen satuan pendidikan, kepemimpinan, serta tata kelola sekolah yang mampu menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro, Agus Muhammad Septiana, mengatakan peningkatan kompetensi kepala sekolah menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya sistem pengelolaan pendidikan yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu. “Harapan kami, setelah mengikuti kegiatan peningkatan administrasi dan manajemen kepala satuan pendidikan ini, para kepala sekolah mampu mewujudkan tata kelola sekolah yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis data guna mendorong peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan,” ujar Agus. Menurutnya, penguatan kapasitas kepala sekolah tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan administratif dan manajerial. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat karakter dan mental kepemimpinan para kepala sekolah dalam menjalankan amanah yang diberikan. “Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi administrasi dan manajemen, tetapi juga menjadi sarana untuk menguatkan mental kepemimpinan, membangun optimisme, dan menumbuhkan kembali semangat kepala sekolah dalam mengemban amanah kepemimpinan,” jelasnya. Agus mengungkapkan, penguatan tersebut menjadi semakin penting mengingat hingga saat ini terdapat sejumlah kepala sekolah di lingkungan pendidikan Kota Metro yang mengundurkan diri dari jabatannya. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini sudah ada empat kepala sekolah SD dan satu kepala sekolah SMP yang mengundurkan diri,” ungkapnya. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar keberlangsungan tata kelola satuan pendidikan tetap berjalan optimal dan tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Dikesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di satuan masing-masing. “Kepala sekolah bukan hanya bertanggung jawab terhadap administrasi sekolah, tetapi juga merupakan pemimpin yang harus mampu menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Karena itu, kompetensi manajerial, kemampuan kepemimpinan, integritas, dan keteladanan harus terus diperkuat,” ujar Ahmad. Ia mengatakan, tata kelola sekolah yang baik harus dibangun melalui sistem yang transparan, akuntabel, berbasis data, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai religius dan karakter. “Kita ingin kepala sekolah memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, mampu membaca persoalan berdasarkan data, membangun komunikasi yang baik dengan guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan,” jelasnya. Ahmad juga menekankan bahwa amanah sebagai kepala sekolah merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan mental dan komitmen yang kuat. “Menjadi kepala sekolah adalah sebuah amanah, bukan sekadar jabatan. Karena itu, saya berharap seluruh kepala sekolah dapat membangun kembali optimisme, menjaga semangat pengabdian, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah tentu akan terus memberikan dukungan dan penguatan agar kepala sekolah mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. Melalui kegiatan peningkatan kompetensi ini, Pemerintah Kota Metro berharap para kepala sekolah dapat semakin siap menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan satuan pendidikan, sekaligus mampu membangun lingkungan sekolah yang adaptif, inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Penguatan kepemimpinan kepala sekolah juga diharapkan mampu menjadi fondasi dalam menciptakan manajemen pendidikan yang efektif, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di Kota Metro dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. (Bsr/Sr)
Sekda Kota Metro Tekankan Optimalisasi Aset, Pengendalian Inflasi dan Pengelolaan Sampah
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Ahmad Hariyanto, memimpin langsung apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, 31/8/2026. Dalam arahannya Sekda menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah, pengendalian inflasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta pengelolaan sampah secara mandiri. Apel pagi tersebut dilaksanakan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Metro sebagai perangkat daerah yang bertugas.Dalam arahannya Ahmad Hariyanto mengatakan Disperindag memiliki peran strategis terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah. Namun demikian ia juga meminta agar aset milik Pemerintah Kota Metro khususnya yang berada di lingkungan pasar dan pertokoan, dapat dioptimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemerintah Kota Metro memiliki banyak aset terutama di lingkungan pasar dan pertokoan yang harus kita optimalkan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya. Menurutnya optimalisasi PAD menjadi semakin penting di tengah kondisi fiskal daerah dan kebijakan transfer pemerintah pusat ke daerah. Karena itu seluruh perangkat daerah diminta lebih proaktif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah. Ahmad Hariyanto kemudian menyoroti persoalan pengendalian inflasi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang dinilainya menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, kondisi makroekonomi, fluktuasi harga global, serta perubahan iklim yang berdampak terhadap hasil panen dapat memberikan tekanan terhadap harga barang di pasaran.Kenaikan harga tersebut kata dia, paling dirasakan masyarakat terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. “Di sinilah perhatian sesungguhnya bagi kita sebagai pelayan masyarakat. Kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau,” tegasnya. Ahmad Hariyanto mengapresiasi kinerja Disperindag yang telah berjalan selama ini. Namun ia meminta agar tantangan ke depan dijawab dengan kerja keras, cerdas dan cepat terutama melalui langkah konkret dalam pengendalian inflasi. Ia juga meminta monitoring harga tidak hanya dilakukan pada tingkat pedagang dan pengecer, tetapi diperluas hingga ke gudang dan distributor. “Harus turun langsung mengecek ke gudang-gudang dan distributor. Kita harus mencegah penimbunan dan memastikan tidak ada permainan harga,” katanya. Dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Metro juga mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca yang panas. Kebakaran khususnya yang terjadi pada lahan pangan dinilai dapat berdampak terhadap ketersediaan komoditas dan pada akhirnya berpengaruh terhadap stabilitas harga. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran termasuk terhadap material atau barang yang mudah terbakar di lingkungan masing-masing. Selain inflasi, Ahmad Hariyanto turut memberikan perhatian serius terhadap persoalan pengelolaan sampah khususnya terkait penanganan sampah di TPS Karangrejo. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan surat edaran mengenai tata kelola persampahan. Pengelolaan sampah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola akhir tetapi harus dimulai dari sumbernya, termasuk rumah tangga. Ahmad Hariyanto meminta para camat dan lurah untuk aktif mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat melalui RT, RW, maupun kelompok-kelompok masyarakat. “Kita harus membangun pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga. Sampah organik, nonorganik, sampah yang memiliki nilai ekonomi maupun yang tidak memiliki nilai ekonomi harus dipilah dan dikelola sejak dari sumbernya,” jelasnya. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kantor pemerintahan menjadi contoh dengan menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri.Dengan pola tersebut TPS diharapkan nantinya dapat lebih difokuskan untuk menerima sampah residu yakni sampah yang sudah tidak memiliki nilai guna maupun nilai ekonomi. Menurut Ahmad Hariyanto, persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah.“Pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama antara pemerintah, masyarakat, swasta dan kelompok-kelompok masyarakat,” ujarnya. Lebih dari sekadar membangun sistem ia mendorong lahirnya budaya baru di tengah masyarakat, yakni budaya malu membuang sampah sembarangan dan budaya malu apabila tidak mengelola sampah dengan baik. Pada kesempatan ini juga, Ahmad Hariyanto, menegaskan pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Karena itu ia meminta OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta jajaran camat dan lurah, untuk saling mendukung program pengendalian inflasi. “Kelancaran transportasi dan logistik ketersediaan hasil panen lokal serta edukasi belanja bijak di tingkat keluarga sangat memengaruhi stabilitas harga di Kota Metro yang kita cintai,” pungkasnya. Melalui apel tersebut Sekda Kota Metro berharap koordinasi lintas perangkat daerah semakin kuat sehingga berbagai persoalan strategis mulai dari inflasi, stabilitas harga, optimalisasi aset hingga pengelolaan sampah, dapat ditangani secara terpadu dan berkelanjutan demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Metro. (Md/Sr)
Putri Nuban Warnai Lampung Tapis Karnaval, Kota Metro Tampilkan Kekayaan Budaya di Festival Krakatau XXXV 2026
Nuansa budaya dan semangat kebersamaan mewarnai keikutsertaan Pemerintah Kota Metro dalam Lampung Tapis Karnaval yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Krakatau XXXV Tahun 2026. Mengusung tema “Putri Nuban”, kontingen Kota Metro tampil membawa representasi kekayaan seni dan budaya daerah dalam gelaran yang mempertemukan berbagai unsur budaya dan kesenian dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Sebanyak 164 peserta dari Kota Metro turut ambil bagian dalam karnaval tersebut. Mereka mengikuti seluruh rangkaian prosesi hingga garis finis dengan menempuh rute sepanjang kurang lebih 4 kilometer dimulai dari Tugu Adipura, lalu melewati Jalan Kartini, Jalan Raden Intan, dan kembali menuju Lapangan Saburai, Minggu (30/08/2026). Sekretaris Daerah Kota Metro selaku Ketua Rombongan, Ahmad Hariyanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro yang telah berpartisipasi serta meluangkan waktu untuk mengikuti Lampung Tapis Karnaval dalam rangkaian Festival Krakatau XXXV Tahun 2026. Menurutnya, keikutsertaan Kota Metro tidak sekadar menjadi bagian dari kemeriahan karnaval, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap agenda kebudayaan dan pariwisata Provinsi Lampung sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan identitas lokal Kota Metro kepada masyarakat yang lebih luas. “Terima kasih kepada seluruh Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah, serta Kapus/Kapustu yang telah meluangkan waktu bersama-sama mengikuti kegiatan Karnaval Budaya dalam rangka Festival Krakatau XXXV 2026 mewakili Pemerintah Kota Metro,” ujar Sekretaris Daerah. Ahmad Hariyanto menjelaskan, rombongan Kota Metro terdiri atas berbagai unsur pemerintah daerah dan pelaku seni yang diikuti bukan hanya dirinya beserta istri, tetapi juga pejabat eselon II beserta pasangan, kepala bagian beserta pasangan, camat beserta pasangan, lurah, kepala puskesmas/kepala puskesmas pembantu, serta tim penari dan penampil dari sanggar seni. Dalam penampilannya, kontingen Kota Metro mengusung tema “Putri Nuban” sebagai representasi kekayaan budaya sekaligus identitas lokal yang diwujudkan melalui berbagai penampilan dan kreasi seni yang dibawakan para peserta sepanjang prosesi karnaval. “Yang kita tampilkan melalui tema Putri Nuban ini bukan hanya sekadar penampilan dalam sebuah karnaval, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kita untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Kita ingin menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki potensi seni dan budaya yang dapat ditampilkan serta diapresiasi dalam berbagai kegiatan di tingkat Provinsi Lampung,” jelasnya. Menurutnya, antusiasme dan semangat peserta terlihat sepanjang perjalanan sebanyak 164 peserta Kota Metro mengikuti prosesi sejak awal hingga selesai dan berhasil menempuh rute sekitar 4 kilometer hingga garis finis dengan lancar. Keterlibatan berbagai unsur dalam rombongan tersebut menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dan gotong-royong dalam membawa nama Kota Metro pada kegiatan tingkat Provinsi Lampung. “Partisipasi seluruh jajaran ini tentu menjadi bagian penting dalam membawa nama Kota Metro. Kita hadir bersama, mengikuti seluruh rangkaian dengan tertib, dan memberikan penampilan terbaik sebagai representasi Pemerintah Kota Metro,” katanya. Lebih lanjut, ia berharap keikutsertaan Kota Metro dalam Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 dapat memberikan dampak positif terhadap pengenalan budaya daerah, sekaligus mendorong semakin luasnya promosi potensi seni, budaya, dan pariwisata Kota Metro. “Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus menjadi ruang bagi kita untuk memperkenalkan budaya Kota Metro, memberikan kesempatan kepada para pelaku seni untuk tampil, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pelaku seni. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya kita lestarikan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah,” pungkasnya. Keikutsertaan Kota Metro dalam Lampung Tapis Karnaval Festival Krakatau XXXV 2026 juga menjadi salah satu langkah untuk terus menghidupkan budaya lokal, memperluas promosi potensi daerah, sekaligus memperkuat posisi Kota Metro sebagai bagian dari kekayaan budaya dan pariwisata Provinsi Lampung.(Yl)
Pemkot Metro Perkuat Implementasi SAKIP 2026, Sekda Tekankan Kolaborasi Antar-OPD
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Implementasi SAKIP Kota Metro yang digelar di Ruang OR Setda Kota Metro, Senin (31/08/2026). Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Metro dan dihadiri Asisten Administrasi Umum, jajaran Inspektorat, Kepala Bappeda beserta jajaran, Bagian Organisasi, serta anggota Tim Implementasi SAKIP Kota Metro. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi Kota Metro, Iin Indraswari menyampaikan bahwa rapat koordinasi merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di ruang Sekretaris Daerah yang diinisiasi oleh Inspektorat yang diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Kota Metro. “Rapat hari ini mudah-mudahan dapat menjadi momentum penting bagi kita untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Kota Metro,” katanya. Ia menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar pemenuhan dokumen, tetapi merupakan sebuah siklus manajemen kinerja yang harus mampu menunjukkan hasil, outcome, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara tiga unsur, yaitu Bappeda, Bagian Organisasi, dan Inspektorat, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, sampai dengan tindak lanjut perbaikan. “Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat tercapai kesamaan persepsi, pembagian peran yang jelas, serta kesepakatan mengenai langkah-langkah tindak lanjut. Dengan demikian, implementasi SAKIP Kota Metro Tahun 2026 semakin berkualitas dan benar-benar berorientasi pada hasil,” jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, menegaskan bahwa pelaksanaan tugas setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh dipandang sebagai tugas yang berdiri sendiri, karena tugas satu OPD bukan hanya menjadi tugas individu atau hanya menjadi tanggung jawab OPD tersebut. “Saya pernah menganalogikan bahwa OPD itu bukan cabang dari Pemerintah Kota, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota. Yang membedakan hanyalah tugas pokok dan fungsinya. Namun, secara keseluruhan, setiap OPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Pemerintah Kota,” jelasnya. Namun, ia mengakui masih terdapat kepala OPD yang beranggapan bahwa tugasnya hanya berada dalam lingkup OPD masing-masing. Untuk menggambarkan keterkaitan antarsektor tersebut, Sekda memberikan contoh mengenai tugas Dinas Pemadam Kebakaran. Menurutnya, ketika terjadi kebakaran, misalnya di lahan ketahanan pangan, dampaknya bukan hanya persoalan kebakaran. “Secara ekosistem, kejadian tersebut dapat mengganggu rantai pasok pangan. Ketika lahan pangan terbakar, maka dapat terjadi kelangkaan bahan pangan dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan inflasi,” ungkapnya. Dari kondisi tersebut, menurutnya, dapat dilihat bahwa tugas Dinas Pemadam Kebakaran tidak berdiri sendiri, tetapi juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tugas-tugas pemerintahan di bidang lainnya. Hal serupa, lanjutnya, juga berlaku pada Dinas Perhubungan, khususnya terkait pengaturan tarif. “Ketika tarif tidak diatur dan dikelola dengan baik, maka akan memberatkan masyarakat. Pada akhirnya, harga bahan atau biaya produksi juga dapat meningkat karena tarif yang tidak terkendali,” katanya. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan harus mampu mengatur tarif, baik tarif batas bawah maupun tarif batas atas, sehingga tidak mengganggu rantai produksi maupun distribusi. Sekda menegaskan bahwa prinsip yang sama harus diterapkan dalam implementasi SAKIP Kota Metro keterkaitan antara sektor, bidang, dan Bagian Organisasi sebagai trident atau tiga poros penggerak yang akan melakukan akselerasi. “Bagaimana agar SAKIP Kota Metro ini, sebagaimana disampaikan sebelumnya, bukan hanya sekadar mengejar nilai.. Tetapi bagaimana kinerja yang kita lakukan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini poin utamanya,” tegasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya menerapkan konsep Whole of Government (WoG) yang menurutnya telah diajarkan dalam Diklat Dasar. “Pemerintahan itu harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintahan tidak boleh berjalan secara parsial. Artinya, apa yang dikerjakan oleh satu organisasi harus menunjang organisasi lainnya,” jelasnya. Ahmad Harianto juga mengungkapkan bahwa dalam implementasi SAKIP, apabila ada satu saja OPD yang tidak solid dalam melaksanakan programnya dan tidak mampu mencapai kinerja yang telah ditetapkan, maka akan berdampak terhadap total penilaian SAKIP secara umum di Kota Metro. Karena itu, Sekda meminta teman-teman sekretariat, Bappeda, dan Bagian Organisasi untuk melakukan pola kerja berdasarkan prinsip-prinsip Whole of Government baik diinspektorat, Bapperinda maupun Bagian Organisasi sehingga akan menghasilkan satu titik temu yang baik. “Kalau koordinasinya berjalan dengan baik, saya berharap kita dapat membuat pola kerja yang sesuai dengan timeline yang sudah disepakati ataupun yang menjadi acuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB,” katanya. Sekda juga mendorong agar pola kerja berdasarkan ketentuan Kementerian PANRB kembali didiskusikan bersama Bappeda maupun Asisten, sehingga menghasilkan pola kerja yang betul-betul efektif. Tidak hanya itu, Sekda mengajak seluruh tim untuk menjadikan evaluasi SAKIP sebagai momentum menentukan pembagian peran dan pola kerja yang jelas sehingga jika nanti ditemukan bottleneck atau hambatan seluruh pihak dapat bersama-sama mencari penyebab sekaligus solusi yang tepat. Sekretaris Daerah Kota Metro tersebut juga mengingatkan pentingnya membangun kerja sama dengan mengedepankan kelapangan hati, kesabaran, serta menghindari ego sektoral. “Mudah-mudahan kalau kita mempunyai kelapangan hati, kesabaran jiwa, tidak ego sektoral, dan tidak hanya berpikir bahwa yang penting investasi atau kepentingan saya lebih menonjol, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik,” katanya. Dalam arahannya, Sekda menyampaikan keyakinannya bahwa Kota Metro memiliki potensi yang luar biasa untuk menghasilkan capaian yang diharapkan bersama. Ia juga menegaskan, keberhasilan implementasi SAKIP bukan hanya menjadi harapan satu atau dua pihak, melainkan merupakan harapan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro. (Yl)
