Bandar Lampung — Pemerintah Kota Metro memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan daerah melalui keikutsertaan Wali Kota Metro bersama jajaran perangkat daerah dalam Rapat Koordinasi Gubernur Lampung bersama Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Metro didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Badan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Metro.
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tersebut membahas sejumlah agenda strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Gubernur Lampung menekankan empat klaster utama pembangunan, meliputi penguatan desa, infrastruktur dan kedaulatan pangan, pembangunan sumber daya manusia, kesehatan dan perlindungan sosial, ekonomi kerakyatan, koperasi, inflasi dan pendapatan daerah, serta tata kelola, budaya dan komunikasi pemerintahan.

Selain itu, pembahasan juga mencakup peningkatan akses keuangan daerah melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), integrasi program ke dalam perencanaan dan APBD, serta perluasan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM.
Gubernur juga mendorong percepatan program pembangunan desa melalui penguatan BUMDes dan koperasi, peningkatan infrastruktur jalan desa, serta pemanfaatan bantuan sarana produksi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
Di sektor pelayanan publik, perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru, serta optimalisasi layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lampung-in.
Gubernur menegaskan agar seluruh arahan dan hasil koordinasi ditindaklanjuti secara konkret. Setiap kepala daerah diminta menyusun matriks rencana tindak lanjut yang dilengkapi penanggung jawab dan tenggat waktu yang jelas, serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Metro dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten/kota lainnya, khususnya dalam menyelaraskan arah kebijakan dan program pembangunan.
Melalui sinergi lintas pemerintahan tersebut, Pemerintah Kota Metro diharapkan dapat terus mendorong pembangunan yang terarah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas manfaat program pembangunan bagi masyarakat.

