Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro untuk meningkatkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menyusul angka inflasi Kota Metro yang mencapai 3,75 persen secara tahunan pada Oktober 2026 atau telah melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen.
Instruksi tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPID Kota Metro yang dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala BPS Kota Metro, perwakilan Perum Bulog Metro, PT Pertamina Patra Niaga Provinsi Lampung, anggota Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, serta lurah.
Dalam sambutannya, Bambang menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya berkaitan dengan pencapaian indikator ekonomi dan angka statistik, melainkan juga menyangkut daya beli serta kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Inflasi merupakan persoalan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ketika harga cabai, beras, dan minyak goreng naik, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Karena itu pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi merupakan upaya menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kota Metro,” ujarnya.
Ia menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Metro pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,75 persen secara year-on-year. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang berpotensi meningkatkan permintaan serta kebutuhan bahan pokok masyarakat.
Bambang juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi di Kota Metro, yakni cabai merah, beras, dan minyak goreng. Untuk itu, ia meminta Satgas Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Metro meningkatkan pengawasan serta melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) guna mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota juga menyampaikan lima instruksi kepada seluruh anggota TPID sebagai langkah strategis memperkuat pengendalian inflasi daerah.

Pertama, melaksanakan Gerakan Pangan Murah di lima kecamatan dengan memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat dan dapat dijangkau masyarakat bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial.
Kedua, mengintensifkan Operasi Pasar serta memperkuat keberadaan Toko MAPAN guna memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan mencegah terjadinya kekosongan pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Ketiga, mempercepat realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya untuk menjamin pasokan bawang merah dari Kabupaten Solok dan cabai merah dari Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya menjaga kesinambungan pasokan komoditas strategis.
Keempat, memperketat pengawasan dan penegakan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui sidak rutin ke pasar dan gudang oleh Satgas Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satpol PP, sekaligus mengambil tindakan tegas terhadap spekulan dan pelaku penimbunan.
Kelima, memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga dengan mewajibkan seluruh anggota TPID aktif mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi setiap Senin bersama Kementerian Dalam Negeri serta menyampaikan informasi perkembangan harga pangan melalui media sosial agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.

Melalui langkah-langkah tersebut Wali Kota berharap seluruh unsur TPID dapat meningkatkan sinergi dan bergerak secara responsif dalam mengantisipasi gejolak harga, menjaga ketersediaan bahan pokok, serta memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat Kota Metro dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan ketersediaan barang yang mencukupi, khususnya menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Md/Sr).

