BANDAR LAMPUNG — Komitmen Pemerintah Kota Metro dalam memperluas perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat apresiasi melalui Jamsostek Award 2026. Pemkot Metro meraih Juara I kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik dalam ajang penghargaan tersebut.
Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Hariyanto, pada acara penganugerahan Jamsostek Award 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Senin (5/10/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Jihan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan pekerja sektor informal.
Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional, sejalan dengan arah RPJPN 2025–2045 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam upaya melindungi pekerja rentan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
“Kita tahu bahwa arahan pembangunan RPJPN 2025 sampai 2045 tetap menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran, khususnya di poin keenam yaitu melindungi pekerja rentan untuk menghapus kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat ekonomi nasional,” ujar Jihan.
Jihan memaparkan, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Lampung hingga Agustus 2026 mencapai 21 persen, atau meningkat sekitar 114 ribu pekerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Sementara itu, sektor formal telah memiliki cakupan kepesertaan yang relatif lebih baik, yakni mendekati 60 persen. Namun, kesenjangan kepesertaan pada sektor informal masih menjadi tantangan karena sebagian besar pekerja belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Jihan menyebut keterbatasan fiskal daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, upaya memperluas perlindungan pekerja tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dunia usaha dan sektor swasta melalui berbagai program kemitraan.
“Tentu saja saya mengatakan bahwa di sini pasti APBD tidak akan bisa mencukupi jika itu semua dibebankan oleh daerah. Harus ada tangan-tangan dari sektor lain, swasta, dari perusahaan, dan lain sebagainya untuk bisa membantu kami menguraikan masalah pekerjaan ini,” tegasnya.
Jihan juga menekankan bahwa strategi perluasan kepesertaan ke depan perlu dilakukan secara lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Saya ingin ke depan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung makin menggunakan pendekatan by name, by address, by need, and by intervention. Artinya kita harus semakin jelas siapa orangnya, di mana orangnya berada, bagaimana kondisi sosial ekonominya, apa kerentanannya, dan intervensi apa yang harus diberikan,” jelasnya.
Menurut Jihan, integrasi dan pemadanan data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah kabupaten/kota diperlukan untuk memetakan kelompok pekerja yang paling rentan agar memperoleh intervensi perlindungan secara tepat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Kuncoro Budi Winarno, menjelaskan bahwa Jamsostek Award merupakan bentuk evaluasi sekaligus apresiasi terhadap keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk pemerintah daerah, penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain regulasi, dukungan anggaran, inovasi program, serta komitmen kepemimpinan kepala daerah. Sementara pada sektor badan usaha, penilaian mencakup kepatuhan administrasi serta kepedulian sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Provinsi Lampung serta seluruh jajarannya yang telah konsisten mendukung peningkatan universal coverage Jamsostek, sehingga per tanggal 30 September 2026 terdapat 906.656 pekerja yang telah terlindungi,” tutur Kuncoro.
Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Hariyanto, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja.
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Metro untuk terus meningkatkan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang paling penting bukan penghargaan yang kita terima, tetapi bagaimana manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh para pekerja dan keluarganya,” kata Ahmad.
Ia menegaskan, Pemkot Metro akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja di Kota Metro.
“Ke depan, kita ingin cakupan perlindungan semakin luas. Pemerintah hadir untuk memastikan pekerja, baik formal maupun informal, memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko dalam bekerja,” tambahnya.
Perolehan Juara I Jamsostek Award 2026 menjadi apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja.
Pemkot Metro berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai pemacu untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan dan kualitas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, pembangunan di Kota Metro tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh rasa aman dan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah. (BSR)
