Pemerintah Kota Metro memperingati Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXX Tahun 2026, dengan menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Upacara yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (27/04/2026).
Acara peringatan OTDA ke-XXX berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para pejabat struktural, hingga seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Metro.
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, yang bertindak sebagai pembina upacara, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat. Ia menilai keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.
“Kolaborasi dan partisipasi aktif inilah yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam amanatnya, Bambang menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai aspek, mulai dari wilayah, jumlah penduduk, budaya, hingga sumber daya alam. Namun, potensi tersebut tidak akan maksimal tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sinergi pusat dan daerah adalah keniscayaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” tegasnya.
Peringatan OTDA tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita.” Tema tersebut menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat kolaborasi demi tercapainya visi besar Indonesia.
Pemkot Metro juga menyoroti pentingnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sebagai fondasi keberhasilan pembangunan nasional. Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut mengutip pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan kesatuan visi dan langkah strategis antar tingkatan pemerintahan sebagai kekuatan menuju Indonesia Emas.
Menutup sambutannya, Bambang mengajak seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam menetapkan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan potensi lokal, agar pembangunan berjalan adil dan merata,” pungkasnya. (Bsr/Sr)
