Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro menjadi Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan dan Pembinaan Hukum, pada Satuan Pendidikan di Kota Metro Tahun 2023 yang diadakan di SMP Negeri 1 Kota Metro, Senin (20/11/2023). Dalam sambutannya, Asisten I Supriyadi M.H.,M.M. meminta para guru yang hadir untuk dapat mempelajari undang-undang No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023 sekaligud mencabut undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam undang-undang yang baru disahkan tertulis bahwa ASN dan PPPK dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, apabila tersandung masalah hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. “Kalau kemarin ASN bersalah korupsi, dia harus diberhentikan dan tidak melihat hukumannya di atas 2 tahun, maka dia baru diberhentikan dengan tidak hormat, kecuali kejahatan terhadap jabatan dan kejahatan terhadap negara, ” jelasnya. Menurutnya, saat ini guru sangat berperan penting dalam mengingatkan siswa-siswinya terhadap kenakalan remaja atau perkelahian antar siswa, yang saat ini telah menjadi tren dilingkungan pelajar. “Guru juga harus bisa menahan emosi dan cukup dinasehati sekali, dua kali, tiga kali atau dapat diserahkan ke guru BK dan jika tidak berubah juga serahkan kembali kepada orang tuanya. Saat ini masih banyak orang tua murid yang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap aduan yang diberikan oleh anaknya terkait permasalahan yang menyebabkan anak tersebut menerima hukuman dari guru terkait,” katanya. Ia juga menyarankan kepada Orang tua , agar saat menerima aduan dari anaknya diharapkan bisa menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya terkait masalah yang terjadi, baik dari tugas sekolah, bolos atau masalah yang lain. “Saya harap para ASN dilingkungan sekolah negeri untuk dapat menjadi ASN yang produktif bagi sekolahannya, dengan melakukan perubahan-perubahan untuk perkembangan sekolah yang lebih baik . Hal ini berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2023 ASN tidak produktif dapat diberhentikan sesuai dengan pasal 52,”bebernya. Selain itu, Supriyadi menekankan bahwa sebagai seorang guru, tidak boleh gampang terhasut dengan omongan orang, termasuk dengan anak didik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Suwandi. S.IP., MM mengungkapkan bahwa Penyuluhan dan Pembinaan Hukum pada Satuan Pendidikan di Kota Metro Tahun 2023 diadakan karena maraknya terjadi tauran di Kota Metro yang dilakukan oleh antar pelajar sehingga perlu dilakukan pembinaan demi masa depan anak-anak bangsa. “Saya kira semua tentu mempunyai tanggungjawab terkait anak-anak baik guru, orang tua dan masyarakat,”ucapnya. Suwandi berharap para guru dapat mendorong siswa-siswinya untuk mengikuti fasilitas ekstra kulikuler yang disediakan di sekolah dapat mengurangi kegiatan anak-anak di luar sekolah. “Jadikanlah ekstra kulikuler yang ada di sekolahan sebagai wadah anak-anak untuk mengekspresikan kemampuannya,”pintanya. Dia juga menekankan bahwa guru sebagai tenaga pendidik juga memiliki undang-undang tentang Perlindungan Guru No.14 tahun 2005 yang mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, dimana prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. “Kami juga memohon kepada bapak dan ibu sekalian untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, bila perlu tak harus melakukan sentuhan cukup berikan nasihat dan perhatian,” terangnya. (Yl/Sr)
Pemkot Metro Beri Penyuluhan Hukum Untuk Guru dan P3K Terkait UU No 20 Tahun 2023
Silaturahmi Dadakan ke OPD, Wahdi Tekankan ini
Wali Kota Metro, dr.Wahdi Siradjuddin, Sp.OG(K).,M.H jalin Silaturahmi Dadakan (Sidak) di kebeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Metro. Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Metro di dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, Senin (20/11/2023). Sidak kali ini agak berbeda dari biasanya, dimana dibagi menjadi 4 tim. Tim 1 dipimpin Walikota, Tim 2 Wakil Walikota, Tim 3 Sekda Kota Metro dan tim 4 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat secara acak. Pada kesempatan ini, Wali Kota Metro Wahdi didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, menyambangi beberapa OPD diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jenderal Ahmad Yani dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro. Pada kunjungan di RSUD Ahmad Yani tersebut, Wahdi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Metro harus bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dikarenakan RS ini merupakan rujukan regional 2. “RSUD A.Yani ini harus bisa mensosialisasikan programnya sesuai dengan visi misi RSUD yang unggul dalam pelayanan dan Pendidikan, serta menjadi kebanggaan masyarakat Kota Metro,”tuturnya. Lanjutnya, Wahdi menegaskan bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan harus dijalankan dengan komitmen dan amanah, terutama dalam menjalankan pekerjaan serta meningkatkan fasilitas pelayanan yang ada. “Saya berharap RSUD ini bisa melakukan perbaikan fasilitas seperti menyiapkan layanan URC, MAPS (mobil antar pasien sehat). Dimana fasilitas ini bisa digunakan masyarakat secara gratis untuk membawa pasien ke rumah sakit, agar masyarakat bisa lebih nyaman dan tak kesulitan lagi dalam menjalani pengobatan.” ucapnya. Tidak hanya itu, Wahdi juga menyambangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Metro selain untuk melakukan silaturahmi kepada para staf , tapi juga guna melakukan mitigasi dan penguatan dalam penanganan bencana yang sering terjadi di Bumi Sai Wawai. “Mitigasi atau pengurangan resiko bencana sangat penting dilakukan, terlebih saat ini sudah masuk musim penghujan yang bisa menyebabkan banjir, puting beliung, pohon tumbang dan kebakaran di sejumlah titik di wilayah Kota Metro. Selanjutnya, Ia juga mengajak para staf dan masyarakat untuk bersama-sama dalam mengurangi resiko bencana. “Penting juga kita beri pemahaman kepada masyarakat, tentang upaya pertama dalam menghadapi bahaya bencana. Jadi mereka tau apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” kata Wahdi. Sementara itu, ditempat yang berbeda yaitu di BKPSDM Kota Metro, Wakil Wali Kota Metro, Qomaru Zaman mengajak sekaligus memberi semangat para pegawai PNS dan THL untuk membangun Kota Metro sebaik-baiknya. (Bsr/Sr)
Bangkit : Workshop SAKIP Triwulan III Upaya Menuju Good Governance, Sekaligus Result Oriented Government
Sekretaris Daerah Kota Metro membuka Kegiatan Workshop SAKIP Triwulan III yqng berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (16/11/2023). Kepala Bagian Organisasi Sekda Kota Metro Zaki Mubaroq, SH.MH melaporkan bahwa Bagian Organisasi Sekda mempunyai Program Rakor Triwulan yang dihadiri oleh semua perangkat daerah yang mengelola SAKIP di masing-masing OPD. “Di dalam perangkat daerah penanggungjawab SAKIP adalah Sekretaris yang sudah terletak di dalam tupoksinya masing-masing, kemudian dibantu oleh pejabat sektoral yang membidangi SAKIP atau perencanaan ,” ujarnya. Zaki juga mengungkapkan bahwa dalam kegiatan Workshop SAKIP Triwulan III yang diadakan hari ini, pesertannya terdiri dari 2 orang yang mewakili masing-masing OPD dan 1 orang dari masing-masing bidang. “Kali ini ada 3 tema yang kita angkat, yang kita nilai perlu kita sosialisasikan dan kita bahas, yaitu keterkaitan dengan RB tematik dengan SAKIP, yang kedua adalah konsolidasi ulang terkait penetapan IKU yang ada di masing-masing OPD, dan yang ketiga dari Bappeda dan Inspektorat,” jelasnya. Sebagai leading sector Workshop SAKIP Triwulan III, Zaki berharap kegiatan hari ini bisa diikuti dengan seksama oleh seluruh peserta dan bisa dilanjuti kepada perangkat daerahnya masing-masing. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro Ir. Bangkit Haryo Utomo, MT. berharap seluruh rangkaian kegiatan dalam acara Workshop Sakip Tri Wulan III di lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun 2023, yang merupakan salah satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di bangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance, dan sekaligus result oriented government tersebut dapat berjalan dengan lancar, aman tertib dan sukses. “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan,”tuturnya. Selain Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Bangkit juga meminta semua OPD juga dapat memahami LAKIP yang merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di biayai oleh APBN atau APBD. “Sehingga di dalam pelaksaaannya kedua hal ini dapat berjalan saling beriringan atau secara sistemastis dan saling melengkapi guna untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik. Untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun,” ungkapnya. Bangkit juga mengatakan bahwa Pemerintah Kota Metro telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengimplementasikan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Kolaborasi dan sinergi dari tiap unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan elemen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja. “Pemerintah Kota Metro melalui Bagian Organisasi telah memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasi SAKIP agar dapat berjalan dengan baik dengan rutin melaksanakan rapat koordinasi. Karena keberhasilan pelaksanaan implementasi SAKIP dan RB ini perlu dukungan oleh semua OPD guna mempercepat pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja dalam SAKIP dan RPJMD, sehingga dapat berjalan secara paralel dan juga memudahkan kita untuk menetapkan langkah-langkah kedepannya,” bebernya. Sekretaris Daerah tersebut juga mengatakan bahwa telah ada pergeseran dari pemehaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai. Sebagai penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. “Sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan, tentu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu,” terangnya. Bangkit juga yakin jika semua OPD terkait mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya SAKIP yang tidak hanya di nilai sebagai media pertanggunjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian jalannya organisasi pemerintah maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Metro dapat berjalan dengan baik. “Semoga kegiatan Workshop SAKIP Tri Wulan III di lingkungan Pemerintah Kota Metro dapat bermanfaat bagi Pemerintah Pemerintah Kota Metro,” ucap Bangkit. (Yl/Sr)
Pemkot Metro Persiapkan Program KMC untuk Mencakup Semua Bantuan Sosial
Pemerintah Kota Metro mengadakan Rapat Persiapan Program Kartu Metro Ceria (KMC) 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kota Metro pada Rabu 15/11/2023. Dalam kesempatannya, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Yerry Ehwan, MT, menjelaskan rapat ini sebagai upaya persiapan pelaksanaan program Kartu Metro Ceria tahun 2024. ” Jadi Kartu Metro Ceria (KMC) adalah amanah dari Perda Kota Metro nomor 7 tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro tahun 2021 – 2026. Dimana KMC merupakan program prioritas Wali Kota Metro, satu dari sembilan program prioritas Wali Kota yang ada dalam RPJMD , dan tentunya harus kita laksanakan,” ucapnya. Selanjutnya Yerri juga menjelaskan bahwa, selama ini sudah berjalan Kartu Metro Ceria melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Tentunya KMC dengan prinsip satu kartu banyak manfaat. Kepala Dinas Kominfo Subehi S. STP. MM juga mengatakan, rapat ini guna mengidentifikasi program – program yang ada di dinas atau OPD yang bisa untuk kita integrasikan dalam Kartu Metro Ceria. “Harapannya di tahun 2024 program bantuan yang akan muncul tidak hanya bantuan pendidikan, tapi bisa juga nanti bantuan berupa kesehatan, sosial, bidang pertanian dan lainnya. Hal ini yang bisa di artikan 1 kartu Metro Ceria mencakup semua, sebagai bantuan sosial,” tandasnya. Turut hadir Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dan beberapa Kepala OPD Kota Metro. (Dns/Sr)
Wahdi Optimis Hasil Tanam Perdana MT 1 di Kota Metro Berhasil dan Berkualitas
Wali Kota Metro menghadiri Pelaksanaan Tanam Perdana Musim Tanam (MT) I Rendeng Tahun 2023/2024. Tanaman Padi yang diadakan oleh Kelompok Tani Panca Usaha III Mulyosari yang dilaksanakan di Jl. Proklamasi, Kelurahan Mulyosari, Rabu (15/11/2023). Dalam kesempatan ini, Wali Kota Metro dr. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG(K).,M.H mengucapkan selamat kepada para petani yang telah berhasil mengelola sawahnya dari musim ke musim, sehingga produksi padi di Kota Metro tetap terjaga. Menurutnya, melalui kegiatan ini guna mendapatkan informasi secara langsung di lapangan, yang nantinya akan dijadikan bahan dalam merumuskan dan mengambil langkah-langkah yang tepat, guna mengupayakan kemudahan untuk perbaikan usaha petani padi (sawah) di Kota Metro. Dimana bertani merupakan mata pencaharian para petani dalam mendapatkan untung serta menjamin ketersediaan pangan masyarakat pada umumnya. “Dalam pembangunan nasional, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan sangat strategis dalam memajukan perekonomian nasional. Sektor pertanian juga bukan hanya berperan menyediakan bahan pangan, tetapi juga menjadi penopang keberhasilan pengentasan kemiskinan,”ujarnya. Pemerintah Kota Metro juga selalu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pembangunan sektor pertanian, melalui berkomitmen untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan serta Kesejahteraan Petani. “Saat ini Pemerintah Kota Metro telah menempatkan Kesejahteraan sebagai hal yang utama, sebagaimana tertuang dalam Visi Kota Metro yaitu Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya,”bebernya. Wahdi juga mengungkapkan bahwa saat ini Kota Metro memiliki lahan sawah seluas 2.948 ha yang telah ditargetkan untuk musim tanam I (Rendeng) yang terbagi di 5 Kecamatan yaitu Metro Selatan 857,5 hektar, Metro Barat 527 hektar, Metro Timur 462 hektar, Metro Pusat 305,5 hektar dan Metro Utara 796 hektar. “Rata-rata produktivitas padi di Kota Metro adalah 5,8 ton Gabah Kering Giling (GKG) per hektar maka target produksi pada MT I/ Rendeng Tahun 2023/ 2024 diprediksi sekitar 17.098,4 ton gabah kering giling,” terangnya. Dalam kesempatan yang baik ini, Wahdi juga minta kepada seluruh pihak yang terkait atas suksesnya hasil panen para petani,agar dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan sarana produksi dan mengurangi biaya produksi dengan saling berkoordinasi, memberikan bimbingan dan pengawalan menyediakan subsidi benih, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, rehabilitasi sarana dan prasarana seperti saluran tersier, serta pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang rendah yaitu 5% per tahun. Menurut nya, kita perlu memberikan harga yang sesuai terhadap hasil produksi para petani yang sesuai dengan patokan harga pasar yang wajar. “Saat ini cuaca kita juga kurang bersahabat akibat el-Nino. Untuk itu saya berharap agar para petani dapat memanfaatkan air irigasi sesuai dengan jadwal, dengan melakukan percepatan tanam diawali dengan semai lebih awal, sehingga setelah lahan selesai diolah dapat segera melakukan penanaman dengan bibit padi yang telah siap tanam,”ucapnya. Dia juga optimis pada musim tanam satu (MT I) tahun 2024, Kota Metro bisa menghasilkan padi berkualitas dengan jumlah banyak. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro Herry Wiratno, menyampaikan kesiapan pada MT I dapat memberikan hasil yang maksimal baik dari pengolahan lahan, ketersediaan pupuk dan air bagi para petani. “Ini merupakan tutup tanam untuk di Kota Metro, karena sebagian besar persawahan sudah selesai tanam semua. Terlebih untuk di wilayah Mulyosari ini ada sekitar 24 hektar yang semuanya sudah oke. Meski terdapat beberapa kendala pada MT I yaitu diantaranya keterlambatan tutup tanam yang mengakibatkan keterlambatan panen di musim ke depan,” jelasnya. Selain itu, DKP3 juga mengaku telah menyiapkan ketersediaan pupuk bagi para petani hingga tahun 2024, sehingga para petani dinilai tidak perlu khawatir karena sudah tersedia di e-RDKK para petani. (Dns/Sr)
Pemkot Metro Bentuk Tim SKPT Untuk Melakukan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
Asisten II Sekda Bidang Perekonomian danPembangunan membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawas Keamanan Pangan Terpadu Kota Metro Tahun 2023,yang berlangsung Ruang Rapat Dinas KP3 Kota Metro, Rabu (15/11/2023). Asisten II Sekda Bidang Perekonomian danPembangunan Ir. Yerry Ehwan, MT, menyampaikan bahwa pertemuan yang di gelar oleh DKP3, dalam rangka menyepakati rencana kerja dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan. “Terkait dengan hal itu, beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Metro telah membentuk Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu Kota Metro (SKPT) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor 526/KPTS/D-09/2023, yang didalamnya terdiri dari instansi terkait yang di nilai berkaitan dengan dan mutu dan keamanan pangan,” ujarnya. Yerri Ehwan juga menilai ketersediaan pangan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam kebutuhan sehari-hari. “Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semuanya, termasuk bagi warga Metro dan menjadi sumber keberkahan bagi kita semua, “ucapnya. Kepada Bidang Ketahanan Pangan Dinas DKP3 Metro Pipi Puspitasari, menjelaskan Tugas Tim SKPT yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan Ketersediaan dan atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. “Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, sanitasi pangan, mutu pangan dan bahan tambahan makanan. Serta melakukan pembinaan dan pengawasan mutu pangan pada setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan jenis pangan, agar memenuhi standar mutu pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya. Pipi Puspitasari juga mengatakan ada 4 Dasar Hukum SKPT yaitu PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan, PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,Permentan No. 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu PSAT. “Dasar Hukum dalam Sektor Perikanan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang, Perikanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, PP Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risek sector KP,”ungkapnya. Dia juga mengingatkan bahwa ada 3 pihak yang bertanggungjawab dalam keamanan pangan yang pertama adalah pemerintah sebagai fasilitator, pembimbing atau pembina dan pengawasan. “Kedua yaitu produsen dan ketiga adalah konsumen. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi ketiga pihak tersebut dalam rangka meningkatkan keamanan pangan , sehingga perlu adanya sistem keamanan pangan terpadu,”tuturnya. Diakuinya, berdasarkan hasil pengawasan KP di pre dan post market oleh petugas DKP3 melalui monitoring, inspeksi, verifikasi atau surveilans dan pengujian masih ditemukan beberapa permasalahan. “Masih banyak ditemukan produk pangan segar yang tidak aman atau tercemar bahan berbahaya. Masih kurangnya pengetahuan dan keperdulian masyarakat konsumen maupun produsen, khususnya industri kecil dan menengah terhadap keamanan pangan yang di tandai merebaknya kasus keracunan pangan , baik produk pangan segar maupun olahan. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan,”jelasnya. (Yl/Sr)
Ingin Jadi Kota Layak Anak, Pemkot Metro Melalui Tim Gugus Tugas KLA Gelar RAT Tahun 2024-2030
Pemerintah Kota Metro mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Metro dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak Kota Metro Tahun 2024 – 2030, yang berlangsung di OR Setda Kota Metro pada Selasa (14/11/2023). Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Ir. Bangkit Haryo Utomo, MT. dalam memimpin Rakor mengatakan Pemerintah telah menaruh perhatian yang tinggi terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia. Upaya ini tercermin dari komitmen pemerintah kita dengan melakukan transformasi Konvensi Hak Anak dari bahasa hukum ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). “Komitmen ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA,” ucapnya. Bangkit juga menjelaskan dalam melaksanakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Metro, diperlukan Komitmen dari berbagai pihak antara lain Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, DPRD sebagai fungsi Legislatif, penegak hukum sebagai fungsi Yudikatif, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam rangka memenuhi indikator KLA yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. “Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD KLA) merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA,” katanya. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gugus Tugas KLA Kota Metro dalam penyusunan RAD KLA Kota Metro berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA. Dan mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)). Harapan Bangkit, melalui Rakor ini mampu menyusun aturan-aturan yang akan menciptakan sebuah sinkronisasi yang baik, guna mendukung pelaksanaan RAD KLA yang efektif dan efisien. “Semoga dari rapat koordinasi hari ini, Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Metro dapat mengakomodir dan mengintegerasikan rencana kerja/kegiatan dari berbagai OPD dalam hal Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta memiliki komitmen, kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk mencapai target KLA di Kota Metro,” ujarnya. Kepada panitia penyelenggara, Sekda Kota Metro meminta kepada peserta bahwa, Rakor ini sebagai sarana memajukan Bumi Sai Wawai semakin maju, berkembang dan leih baik lagi kedepannya. Kepala Dinas P3AP2KB Wahyuningsih, menjelaskan Rakor ini sebagai sarana bersama dalam menyusun rencana aksi daerah untuk Kota Layak Anak (KLA) di Kota Metro. “Kita telah melakukan perincian pergerakan, karena ternyata setelah diskusi dengan Bappeda perlu adaya penyesuaian. Dan seharusnya kita memang sudah melakukan penyusunan RAD tahun 2020 – 2024 dan nantinya di tahun 2024 kita membahas untuk 2025 sampai 2030,” papar Wahyuningsih. Diakhir penyampaiannya, Wahyuningsih berharap sumbangsing dan peran Bapak/Ibu bisa meningkatkan kinerja kita, sehingga di tahun 2024 nanti untuk Kota Layak Anak bisa naik kelas bisa naik predikat. “Mohon kerja samanya dan terima kasih kita selama ini bekerja sama sudah cukup baik. Mari kita tingkatkan kerjasama kita karena ini semata – mata untuk anak-anak di Kota Metro untuk pemenuhan hak anak,” pungkasnya. (Dns/Sr)
Pemkot Metro Ingin Wujudkan Pemilu Aman dan Tertib Lewat Sosialisasi dan Orientasi
Staf Ahli III Wali Kota Metro membuka kegiatan Sosialisasi dan Orientasi Pemilu Aman , Tertib dan Damai di Kota Metro, yang berlangsung di Hotel Grand Skuntum Kota Metro, Selasa (14/11/2023). Kepala Kesbangpol Metro Rosita mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait Pemilu 2024 mulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Semua mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemilu dengan kondisi yang benar-benar aman dan tentram. Sehingga deklarasi yang sudah dilakukan oleh ASN untuk netralitas di dalam pemilu maupun pilkada dapat dilaksanakan dan tidak melanggar aturan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” ujarnya. Harapannya, ASN juga akan dinilai tidak netral, apabila melakukan beberapa pelanggaran seperti menjadi juru bicara, tim sukses atau memberikan fasilitas-fasilitas negara kepada calon peserta pemilu. Termasuk larangan tidak boleh adanya foto maupun gambar calon peserta pemilu di rumah Aparatur Sipil Negara. Sementara itu, Ketua Bawaslu Metro, Badawi Idham, memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Metro untuk menghindari politik uang yang sering terjadi saat menjelang pemilu berlangsung. “Saat ini money politics yang terjadi bukan hanya berwujud uang tunai saja, tetapi juga mengunakan siasat-siasat lainnya, seperti memberikan beras kepada masyarakat. Saya harap kepada masyarakat, untuk menolak pemberian atau imbalan apapun dari peserta pemilu, baik dari tim sukses, calon pusat dan calon daerah dari calon yang di usung,” jelasnya. Dia juga menghimbau kepada masyarakat, kalau ada informasi soal pemberian di level Kecamatan saya harap ada laporan dan jangan hanya ada pemberitaan, karena tanpa adanya laporan dan bukti maka pelanggaran yang terjadi maka tidak dapat dilakukan tindakan atau pemberian sanksi kepada para pelaku. Lebih lanjut, Badawi meminta kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika melihat maupun menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh calon peserta pemilu. Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli III Wali Kota Metro,Juni Kuswati menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Orientasi Pemilu Aman , Tertib dan Damai di Kota Metro. “Mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan peran serta aparat kecamatan, RT, RW, serta organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan Pemilu Umum Serentak Tahun 2024 yang aman tertib dan damai,” tuturnya. Juni juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian upaya kita bersama untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang aman, tertib dan damai. “Oleh karenanya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tersebut maka unsur penting aparat Kecamatan, RT, RW sebagai perpanjangan tangan pemerintah sangat menentukan dukses atau tidaknya pesta demokrasi dalam mengajak peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum Tahun 2024,” kata Juni. Untuk itu, menurutnya diperlukan peran dari masyarakat yang tidak hanya sebatas memberikan hak suaranya pada saat hari pemilihan, namun juga tentang bagaimana peran dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama berlangsungnnya pelaksanaan pemilu di daerah Kota Metro. “Harapan kita bersama adalah pemilihan umum serentak tahun 2024 dapat berjalan sukses, sukses yang di maksud adalah yang pertama yaitu berjalannya tahapan-tahapan pemilu oleh penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan asas pemilu yang luber dan jurdil dapat terlaksana,” ungkapnya. Juni juga menekankan bahwa suksesnya hasil terpilihnya para pemimpin Presiden dan Wakil Presiden ataupun Anggota Legislatif, jika pelaksanaan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara terbuka dan tidak diwarnai dengan kecurangan yang akan berakibat pada masalah hukum. Serta tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang sejuk dan damai. (Yl/Sr)
Melalui Pendekatan Supply dan Demand, Pemerintah Tekan Inflasi
Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tingkat Nasional mingguan, bersama Kementerian Dalam Negeri RI , melalui Via Zoom yang berlangsung di Command Center Bappeda Kota Metro, Senin (13/11/2023). Dalam arahan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Indonesia setiap bulannya hampir meningkat, akan tetapi ada beberapa daerah masih di kategorikan persentasi inflasinya menurun dan sangat baik. Masalah-masalah domestik internal, tahun politik, masalah musim kekeringan bahkan yang lain menjadi faktor dari kenaikan inflasi. Tito juga mengatakan bahwa inflasi Indonesia dibandingkan global relatif terkendali di angka 2,56 persen secara tahunan year on year atau yoy pada Oktober 2023, dan Indonesia masih berada di level terendah atau berada di peringkat 6 di antara negara G-20 dan peringkat 141 dari dari 186 negara dunia. “Ini artinya bagus, inflasi kita masih terkendali aman sebesar 2,56 persen (yoy). Kita masih di peringkat yang tergolong rendah 141 dari 186 negara dunia,” ungkapnya. Selain itu, inflasi Oktober 2023, masih jauh lebih rendah dibandingkan Oktober 2022, sebesar 5,71 persen (yoy). Sesuai dengan perintah yang diberikan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi)pemerintah akan selalu berupaya untuk tetap menjaga tingkat inflasi Indonesia terkendali, apalagi situasi global saat ini dinilai masih penuh ketidakpastian. “Karena situasi eksternal terutama perang Rusia dan Ukraina diperburuk lagi dengan adanya perang Israel dan Hamas, ketegangan-ketegangan politik lain, kenaikan suku bunga federal yang mengakibatkan gejolak keuangan, serta Dolar yang menguat sehingga beberapa mata uang negeri lainnya melemah,” ujarnya. Tito berharap seluruh kepala daerah melakukan pemantauan ke lapangan secara konsisten dengan mendorong satgas pengendalian inflasi. “Terjun langsung ke pasar-pasar untuk mengecek harga bahan pokok karena setiap daerah harganya berbeda-beda,” kata Tito. Tito Karnavian menyebutkan ada 4 (empat) komuditas utama minggu lalu yang dinilai perlu dilakukan tindakan atensi yaitu Beras, Cabe Merah, Jagung, dan Gula Pasir. Sementara itu, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Bulog Cahyaningtiyas Respinatri menuturkan bahwa saat ini Bulog telah melakukan beberapa upaya untuk mengstabilisasi harga pangan nasional dengan melakukan pengecekan terhadap ketahanan pasokan dan ketahanan pangan. “Terutama dalam konten sinergi dengan kementerian lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui pendekatan dari sisi supply and demand,” terangnya. Tak hanya itu, Bulog juga melakukan pendekatan melalui media dengan menginformasikan kegiatan sterilisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog untuk menunjukan kesiapan pemerintah atas kemampuan sterilisasi pasar. “Posisi stok Bulog saat ini sebanyak 1.316.161 Ton dan stok kormensial 93.363 Ton yang tersebar di seluruh Indonesia,”bebernya. Cahyaningtiyas membeberkan bahwa Bulog juga menguasai beberapa komuditas pangan penting lainnya, seperti Gula Pasir sebanyak 4.858 Ton, Daging Sapi 52 Ton, Daging Kerbau 5.289 Ton, Bawang Putih 430.000 Ton, Telur Ayam 20 Ton, Minyak Goreng 4.800 Kilo liter, Kacang Kedelai 6 Ton, Bawang Merah 10 Ton dan Jagung 66 Ton yang tersebar di 26 Kantor Wilayah. (Yl/Sr)
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Hadiri Penandatangan Pembukaan Lokakarya Kurikulum Prodi Kedokteran UM Metro
Wali Kota Metro di dampingi Wakil Wali Kota Metro menghadiri Penandatangan Perjanjian Kerjasama dan Pembukaan Lokakarya Pembinaan Pembuatan Makro Kurikulum Prodi Kedokteran dan Profesi Dokter Universitas Muhammadiyah Metro, yang berlangsung di Aula Gedung HI Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Metro, Senin (13/11/2023). Dalam kesempatannya , Wali Kota Metro H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG (K), M.H mengatakan atas nama masyarakat dan Pemerintahan Kota Metro, menyambut baik dan mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan ini. Sebagai mana hal ini wujud usaha kita bersama untuk mengetahui secara lebih mendalam dan melakukan pembahasan secara lebih komprehensif masalah makro kurikulum prodi kedokteran dan profesi kedokteran, guna mewujudkan Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter Universitas Muhammadiyah Metro yang baik dan berkualitas. “Kita ketahui bahwa dalam membangun sebuah kurikulum program studi keilmuan tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau sekenanya saja. Perencanaan harus dilaksanakan melalui berbagai tahap sehingga menghasilkan konsep yang matang, cermat, dan strategis,” katanya. Wahdi juga menekankan bahwa perencanaan makro kurikulum, tentunya memerlukan analisis yang mendalam dari para ahli serta dibutuhkan komunikasi yang baik dalam merumuskan berbagai permasalahan. “Kemudian, untuk mengidentifikasi berbagai akar permasalahan secara komperhensif, maka perencananaan makro kurikulum program studi kedokteran dan profesi dokter akan dapat lebih terarah dan terukur, sehingga eksekusi yang akan dilaksanakan dapat lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran,” jelasnya. Untuk itu , Wahdi juga berpesan bahwa diperlukan berbagai masukan, arahan dan kritik dari berbagai pihak, sehingga masalah-masalah yang hadapi dalam upaya pembuatan makro kurikulum ini dapat dirumuskan. Yang mana hal ini kemudian dituangkan ke dalam perencanaan program studi yang akan dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Metro kedepannya. “Saya minta kepada segenap peserta Lokakarya, untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, serta dapat memaksimalkan Lokakarya ini sebagai upaya kita semua untuk memajukan kualitas pendidikan yang diberikan Universitas Muhammadiyah Metro kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya. Di akhir sambutan,Wahdi mengajak semua yabg hadir daam acara ini, untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga suasana, saling pengertian diantara kita semua, sehingga kondisi di Kota Metro yang sudah kondusif ini dapat terus di pertahankan. Sementara itu, Rektor UM Metro Dr. Nyoto Suseno, M. Si. menjelaskan bahwa pertemuan hari direncakan untuk penandatanganan antara Universitas Muhammadiyah Metro dengan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, yang mana sebelumnya juga sudah pernah di laksanakan kegiatan kesediaan untuk menjadi pendamping dari pendirian fakultas kedokteran di UM metro. “Kami merasa sangat di dukung . Kami berharap Pemerintah dan seluruh warga Kota Metro mendukung kami”, ucapnya. Dekan FK Unila Dr. dr. Evi Kurniawaty, S.Ked., M.Si mengucapkan terima kasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Metro yang sudah berkenan hadir dalam penyelesaian tanda tangan kerjasama yang memang sudah kita rencanakan dari jauh hari ini. “Mudah – mudahan apa yang kita rencanakan delapan tahun, kedepan bisa berjalan dengan lancar”, ujarnya. Ini a juga mengatakan bahwa Universitas Muhammadiyah Metro, untuk di prodi kedokteran memiliki kekhususan di bidang kedokteran pencegahan. Baik bagian perencanaan dan makro kurikulum, yang nantinya akan memecahkan, serta menjadi ciri khas yang sifatnya lebih realistis dan memang lebih baik untuk bisa dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Metro. (Dns/Sr)
