Sekretaris Daerah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Metro Pusat dengan tema Penguatan Infrastruktur untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan. Acara ini berlangsung di Kelurahan Hadimulyo Barat pada Jumat (14/02/2025) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menuturkan bahwa masih terdapat beberapa ruas jalan yang diusulkan dalam Musrenbang 2025. “Setiap kelurahan mengusulkan 3-4 ruas jalan. Ini merupakan model perencanaan yang baik karena setiap kelurahan dapat menyampaikan kebutuhan infrastruktur yang dianggap penting, terutama terkait jalan dan banjir,” ujarnya. Sebelumnya pada tahun 2024, Pemerintah Kota Metro telah berhasil menyelesaikan permasalahan banjir di Kelurahan Metro, tepatnya di Jalan Alamsyah Prawira Negara. Upaya ini membuahkan hasil dengan tidak adanya banjir lagi di kawasan tersebut. “Namun demikian, Pemerintah Kota Metro masih memiliki tugas lain dalam penanganan banjir, terutama di wilayah Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur. Salah satu rencana yang tengah dibahas adalah proses tukar guling tanah dengan Nahdlatul Ulama (NU),” katanya. Pemerintah berencana menukar tanah NU yang berada di Hadimulyo Barat dengan tanah yang berlokasi di Yosomulyo. Hal ini dilakukan agar tanah yang ada di Hadimulyo Barat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan embung guna mengantisipasi curah hujan tinggi di kawasan tersebut. “Embung ini sangat penting untuk mencegah banjir, terutama di wilayah Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, dan sekitarnya. Kami berharap koordinasi antara Bappeda, Lurah, dan Camat dapat berjalan lancar untuk merealisasikan rencana ini,” kata Bangkit Haryo Utomo. Selain itu, tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sehingga perlu di lakukan penguatan di berbagai aspek pembangunan untuk mendukung transformasi menuju Indonesia Emas 2045. “Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan tahun 2026 Pemerintah Kota Metro akan melakukan Penguatan Infrastruktur untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk memastikan pembangunan di Kota Metro lebih merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” papar nya saat memberikan sambutan. Sementara itu, Camat Metro Pusat, Yahya Rachmat, S.STP., MH, menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Metro Pusat tahun 2025 mencapai Rp.45.254.805.161,- yang terbagi dalam tiga bidang utama, yaitu fisik, ekonomi, dan sosial budaya. “Dari total anggaran, bidang fisik mendapatkan alokasi sekitar Rp 11.319.695.000, bidang ekonomi Rp 2.265.461.000, dan bidang sosial budaya serta pemerintahan sebesar Rp.31.669.649.000. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan pembangunan di Kecamatan Metro Pusat,” jelas Yahya. Yahya juga menyoroti permasalahan penanganan air yang masih terjadi di Jalan Lukman Tanjung. Ia berharap proses tukar guling tanah NU dengan tanah pemerintah dapat segera terealisasi agar permasalahan genangan air dapat teratasi. “Saya mewakili masyarakat Kecamatan Metro Pusat, khususnya Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur, sangat berharap agar rencana ini dapat segera diwujudkan. Ini adalah salah satu solusi terbaik untuk mengurangi genangan air yang selama ini terjadi di wilayah kami,” tambahnya. Selain itu, ia menegaskan bahwa keberadaan embung yang direncanakan tidak hanya akan mengurangi potensi banjir, tetapi juga dapat menjadi sumber cadangan air bagi masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan warga Metro Pusat. Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi dalam menyusun rencana pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Metro juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan program-program yang diusulkan benar-benar bermanfaat bagi warga. “Keberhasilan dalam mengatasi banjir di Kelurahan Metro menjadi contoh bahwa dengan perencanaan yang baik dan kerja sama semua pihak, permasalahan infrastruktur dapat ditangani dengan optimal. Kecamatan Metro Pusat juga terus berupaya melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan PBB dengan melakukan himbauan, monitoring secara berkala dan sosialisasi kanal-kanal pembayaran PBB khususnya melalui pembayaran online,” jelas Yahya. Selanjutnya, Yahya juga mengatakan dalam upaya-upaya yang di lakukan Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari 5 Kelurahan realisasi PBB yang berhasil di capai pada tahun 2023 sebesar 53,1 Persen dengan kenaikan sebesar 5,21 Persen. Sementara itu, Camat Metro Pusat mengusulkan pembangunan bidang fisik yang menjadi skala prioritas pada 15 titik lokasi yang ada di 5 Kelurahan, serta pembangunan bidang ekonomi berupa bantuan pada kelompok UMKM, alat olah tanam, bibit dan saprodi, sentra jamu berkah sehat, Cultivator, mesin cacah plastik, kolam biofog, bahan pakan ternak, mesin pengolah KOHE, mesin pencacah pakan, dan drum plastik penyimpan pakan. (Yd/Yl/Sr).
Musrenbang Metro Pusat, Bangkit Rencanakan Putar Guling Tanah Untuk Pembangunan Embung
Pemerintah Kota Metro Rembuk UU KIP Bersama Analis Pemantau Perundang-undangan Legislatif Ahli Madya DPR RI
Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro lakukan diskusi/Konsultasi Publik secara langsung dengan Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dari Badan Keahlian DPR RI terkait pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat isu-isu penting terkait substansi dan implementasi yang dilaksanakan di Metro Command Center, Rabu (12/02/2024). Kunjungan yang dilakukan oleh DPR RI tersebut dilakukan untuk membahas terkait kondisi umum pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sekretaris Diskominfo Kota Metro, Yudha Yulianto, menekankan pentingnya UU KIP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di era modern, dimana hal tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang lebih optimal dan terbuka. “UU KIP memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Badan publik juga diwajibkan untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan,” ujar Yudha. Meskipun keterbukaan informasi penting untuk dilakukan, menurutnya terdapat beberapa pengecualian atau pembatasan yang perlu dilakukan seperti informasi yang seringkali tidak jelas dalam menyatakan maksud dan tujuan permohonan dan cenderung pada fokus bahan pemeriksaan serta rahasia negara. “Selain itu, sering ditemukan adanya penyalahgunaan informasi publik untuk menggali informasi negatif, menyebarkan berita hoax, dan memperkuat polarisasi sosial, ” benernya. Sehingga perlu adanya penyelarasan agar tidak terjadinya tumpang tindih antara UU KIP dengan regulasi UU Rahasia Negara, UU Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan pemerintah tentang dokumen negara. Untuk itu, Yudha berharap dalam keterbukaan informasi publik, perlindungan privasi dan keamanan tetap harus diperhatikan sehingga Informasi yang disebarkan juga harus sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara itu, Analis Pemantau Perundang-undangan Legislatif Ahli Madya DPR RI, Emawati, menjelaskan tujuan dari diskusi dan konsultasi publik yang dilakukan bersama Diskominfo Kota Metro selaku pelaksana utama Undang-Undang KIP , untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan diwilayahnya. “Kami ingin melihat bagaimana implementasi Undang-Undang ini di Kota Metro dan apa perubahan-perubahan yang sebaiknya nanti bisa kami usulkan revisi UU KIP kepada Anggota DPR RI untuk menyusun perubahan Undang-Undang tersebut dengan melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, “tuturnya. Selain di Kota Metro, Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI juga akan melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung untuk berdiskusi dengan akademisi dari Universitas Lampung (UNILA) guna membahas berbagai isu strategis terkait implementasi Undang-Undang KIP di Provinsi Lampung, termasuk mengenai peran serta akademisi dalam mendorong implementasi undang-undang tersebut. “Harapan kami melalui kunjungan ini, kami dapat memperoleh masukan yang berharga dari berbagai pihak di Provinsi Lampung, baik dari pemerintah, akademisi, maupun masyarakat, ” ungkapnya. Emawati juga berharap seluruh masukan yang diberikan oleh Diskominfo Kota Metro bisa menjadi referensi Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mengusulkan ke DPR RI untuk terus mendorong implementasi Undang-Undang KIP secara optimal. (Yl/Sr)
Musrenbang Kecamatan Metro Barat, Bangkit Minta Warga Sepakati Usulan Prioritas
Rabu, 12 Februari 2025, Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Aula Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Dalam kesempatan tersebut, Camat Metro Barat, Triyono, memaparkan data terkait wilayahnya, termasuk luas area, jumlah RW dan RT, serta jumlah penduduk Kecamatan Metro Barat dengan laki-laki 14.793 jiwa dan perempuan sebanyak 14.698 jiwa. “Camat Metro Barat juga menyampaikan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 65%. Untuk pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Metro Barat Tahun 2024 Meliputi 4 Kelurahan Pembangunan Cor Blok 8 Titik Lokasi, Pembangunan Drainase 16 Titik Lokasi, Sarana Prasarana Posyandu, Perpustakaan kelurahan dan Olahraga dengan Total Anggaran Rp.399.848.000,- atau terealisasi 100% ,” papar Triyono. Dalam arahannya, Sekretariat Daerah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo menyampaikan bahwa musyawarah Pembangunan merupakan sebuah rangkaian yang dilaksanakan secara bertahap dan mulai dari Kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional. “Masing-masing Kelurahan telah melakukan pembahasan dan menyepakati daftar prioritas musyawarah rencana pembuatan Kelurahan yang selanjutnya akan dibahas di tingkat kecamatan, selanjutnya hasil dari musyawarah Kecamatan akan menjadi salah satu bahan yang masukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan kota dan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat daerah,” jelasnya. Selanjutnya, Bangkit juga mengajak masyarakat yang hadir untuk pembahasan dan menyepakati daftar prioritas musyawarah rencana pembuatan Kelurahan yang selanjutnya akan dibahas di tingkat kecamatan. “Tentunya kita harus menyusun prioritas kebutuhan masyarakat dimana arah kebijakan pembangunan daerah harus menuju kepada pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Merujuk pada kebijakan nasional pemerintah pusat masih memfokuskan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu marilah kita bersama-sama merumuskan prioritas secara objektif,” ungkapnya. (Mdn/Sr)
Mulai 10 Sampai 23 Febuari Polres Metro Gelar Operasi Keselamatan Krakatau
Sekretaris Daerah Kota Metro menghadiri kegiatan Apel Pasukan Operasi Krakatau Tahun 2025 yang dilaksanakan dengan tema “Tertib Berlalulintas Demi Terwujudnya Asta Cita”. Kapolres Metro, Polda Lampung AKBP Heri Sulistyo Nugroho, S.IK., M.IK menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Krakatau 2025 yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, Ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di wilayah hukum Polda Lampung.Hal tersebut dilakukan, mengingat semakin banyaknya volume kendaraan dan mobilitas masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas. “Kecelakaan lalu lintas masih menjadi penyebab utama kematian di jalan raya, sebagian besar kecelakaan terjadi karena berawal dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi” ujarnya. Oleh sebab itu, Operasi Keselamatan Krakatau Tahun 2025 ini akan difokuskan pada upaya edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum secara humanis guna meningkatkan kesadaran serta disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. “Operasi Keselamatan Krakatau 2025 ini, akan dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari Tanggal 10 sampai 23 Februari 2025 secara serentak di seluruh Indonesia,”ungkapnya saat memberikan amanat upacara yang dilaksanakan di Halaman Polres Metro, Senin (10/02/2024). Kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Jasa raharja tersebut mengedepankan konsep preemtif dan preventif serta di dukung dengan kegiatan Gakkum untuk menindak pelanggaran lalu lintas. “Adapun sasaran utama Operasi Keselamatan Krakatau 2025 yaitu pengendara lalu lintas yang tidak menggunakan helm, dimana menggunakan helm saat berkendara itu sangatlah penting untuk mengurangi resiko dan cedera pada bagian kepala, “terangnya. Selanjutnya, pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman, atau menggunakan ponsel saat berkendara yang bisa menyebabkan pengendara kehilangan fokus saat mengemudikan dan bisa mengakibatkan kecelakaan. “Untuk sasaran lainnya yaitu pengendara yang melawan arus, kendaraan yang melebihi batas kecepatan, serta pengendara yang sedang dibawah umur, melakukan penertiban kendaraan yang tidak layak jalan, menggunakan lampu strobo, sirine, dan lampu rotator yang tidak sesuai dengan peruntukannya, “tuturnya. Sebelum mengakhiri sambutannya, Heri Sulistyo Nugroho juga berpesan kepada seluruh pasukan yang bertugas di wilayah Kota Metro agar selalu mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas. “Selalu menjaga nama baik kepolisian Republik Indonesia, serta menghindari perbuatan kontradiktif yang dapat merusak citra Polri,” tegasnya. (Win/Yl)
Musrenbang Hadimulyo Timur, Qomaru Tegaskan Lurah Harus Kuasai Wilayah dan Kebutuhan Masyarakat
Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman memberikan arahan secara langsung pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tahun 2025. Dengan tema “Penguatan infrastruktur untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan ”, berlangsung di Aula Kelurahan Hadimulyo Timur, Metro Pusat, Kamis (06/02/2025). Lurah Hadimulyo Timur Muhammad Ario Pratito S.STP, M.Si , menyampaikan pokok pendapatan PBB di tahun 2024 sebanyak Rp. 439.473.732, dengan realisasi Rp. 174.238.936 persentase realisasi 39,6% dengan adanya beberapa kendala. “Pokok-pokok permasalahan yang terjadi adalah wajib pajak yang tidak selalu ada ditempat, selalu menunggu jadwal jatuh tempo, dan kurang memahami pentingnya membayar pajak,” jelasnya. Adapun usulan fisik terhadap Musrenbang pada tahun 2026 seperti, pembangunan saluran tersier di Jl. Bulaksari RW 09, Perbaikan jalan Banteng RW 15, Perbaikan Jalan Domba, perbaikan jalan WR. Supratman, perbaikan jalan kacer. “Sementara dalam pembangunan pada bidang sosial dan budaya Kelurahan Hadimulyo Timur mengusulkan hibah sapras KWT Lingkungan Berseri, Material Gapura Bank Sampah, Hibah Sapras LPM, bantuan kipas angin posyandu garuda, bantuan kolam ikan Bank Sampah Hatim Berseri, meja kerja komunitas TAAT, Sound system Komunitas TAAT,” ujarnya. Wakil Walikota Metro Qomaru dalam sambutannya berharap pembangunan prioritas yang diusulkan merupakan kebutuhan masyarakat, dengan melihat potensi dan disesuaikan pada dana yang telah ada. “Proses pembanguan investasi terbesar adalah sumber daya manusia dan didukung oleh sarana dan prasarana, maka kelurahan sebagai ujung tombak yang dekat dengan masyarakat dapat melihat langsung dengan tidak melupakan pentingnya silaturahmi,” terang Qomaru. Tambahnya, Qomaru menilai menjaga silaturahmi kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Kelurahan Yosorejo sebagai ujung tombak pemerintah. Dirinya juga mengatakan bahwa potensi yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur untuk terus dikembangkan. “Potensi-potensi yang ada harus terus dikembangkan dengan menggunakan dana yang ada menjadi modal untuk pembangunan Hadimulyo Timur menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya. Qomaru juga mengatakan, lurah harus memahami wilayahnya baik luas, permukiman, dan pembangunan yang dibutuhkan. “Jangan sampai pembangunan yang ada di Kota Metro tidak dipelihara dengan baik, oleh karena itu input masukan masyarakat sangat penting untuk mencapai nilai kesejahteraan masyarakat,” pungkas Qomaru.(Bg/Mdn/Sr)
Musrenbang Imporuro, Qomaru Ingatkan Warga Terkait Jaga Lingkungan
Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, sukses menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema “Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Acara yang berlangsung di Aula Kelurahan Imopuro, dengan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW, hingga perangkat kelurahan, Kamis 6/02/2025). Dalam laporannya, Lurah Imopuro, Mariyani, mengungkapkan bahwa capaian pembangunan tahun 2024 yang telah dilaksanakan di Kelurahan Imopuro pada Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) sebanyak 2.340 dengan pokok Ketetapan PBB sebesar Rp. 299.711.469,- dan realisasi penerimaan PBB mencapai Rp.215.261.167, -. Kelurahan Imopuro juga sudah melakukan beberapa realisasi 6 titik pembangunan fisik di tahun yang sama, yaitu berupa Pengerjaan Cor Blok yang dilakukan di Jl. Bandar Marga, Gang Pos RT 021 di RW 004, rehabilitasi drainase di Jl. Irigasi RT 002 di RW 001, rehabilitasi drainase Jl. Kapten Harun RT 027A di RW 005, rehabilitasi drainase Jl. Sutrisno RT 031 di RW 006, rehabilitasi drainase Jl. KH. A Yasin RT 027 RW 005 dan pembangunan drainase Gang Mataram RT 027 di RW 005. “Selain pembangunan fisik, kita juga melakukan realisasi pemberdayaan masyarakat tahun 2024 dengan beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan meliputi Rembuk Stunting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gizi anak. Penguatan Forum Anak dengan memfasilitasi anak-anak untuk aktif, kreatif, dan berpartisipasi dalam kegiatan positif serta melakukan Pelatihan Kader Keamanan Pangan guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat, khususnya kader pangan, dalam mengelola dan meningkatkan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan,” tuturnya. Mariyani juga menuturkan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, ada beberapa usulan prioritas pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terlaksana pada tahun anggaran 2026 berupa perbaikan jalan, drainase, trotoar, tembok penahan tanah (TPT), dan perbaikan trotoar di beberapa jalan yang ada di Kelurahan Imopuro. Sementara itu, Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman, menghimbau kepada seluruh masyarakat Imopuro agar dapat lebih menjaga dan peduli terhadap lingkungan yang ada diwilayahnya. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan di trotoar ataupun di saluran irigasi. “Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang mungkin tidak kita sadari dapat memberikan dampak banjir untuk Kota Metro. Pemerintah Kota Metro terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Metro dengan menjadikan banjir sebagai fokus pemerintah dalam pembangunan fisik dengan melakukan perbaikan drainase yang akan dilakukan di tahun 2025,” ujarnya. (Win/Yl/Sr)
Pelantikan Wakil Rektor I dan II UMM Metro Sebagai Babak Baru Transformasi
Wakil Wali Kota Metro, Qomaru Zaman, menghadiri Pelantikan Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2023-2027 Pengganti Antar Waktu (PAW) yang dilaksanakan di Aula Gedung AR Fachrudin UMM (Universitas Muhammadyah Metro) , Kamis (30/01/2025). Rektor Universitas Muhammadyah Metro, Dr. Nyoto Suseno, M.Si., mengungkapkan bahwa Pelantikan ini menandai babak baru bagi UMM, dengan fokus pada transformasi untuk mencapai keunggulan nasional. Nyoto Suseno, juga menekankan tentang pentingnya kerjasama dan semangat gotong-royong yang dilakukan dalam memajukan UMM. “Kita perlu memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk meraih peluang. Harapannya, pelantikan ini dapat menambah semangat dan kekompakan kita dalam menyelenggarakan UMM,” ungkapnya. Usai melakukan pelantikan, dirinya juga memaparkan beberapa poin penting terkait strategi dan mindset dalam pengembangan UMM di masa depan, dimana potensi merupakan kekuatan utama. “Ke depan masih banyak tantangan yang akan dihadapi UMM, namun saya optimistis pelantikan ini akan meningkatkan semangat dan kekompakan civitas akademika dengan memiliki mindset untuk memberdayakan potensi internal demi kemajuan UMM, “ucapnya. Dalam sambutannya, sebagai Rektor Universitas Muhammadyah Metro, dia juga berharap kepada Wakil Rektor I Dr. Rahmad Bustanul Anwar M. Pd dan Wakil Rektor II Dr. Nedi Hendri, M. Si, AKt. CA Universitas Muhammadiyah Metro yang baru dilantik dapat mengawal modernisasi di bidang akademik, termasuk pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang inovatif agar mampu bersaing secara nasional dan internasional. “Salah satu fokusnya adalah meningkatkan visibilitas produk-produk keilmuan yang berkualitas tinggi dan mencerminkan visi UMM sebagai pusat keunggulan profesi profesional modern dan mencerahkan,”terangnya. Tak hanya itu, Rektor juga berharap Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Metro dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan industri, untuk mengembangkan program vokasi yang menghubungkan dukungan semua pihak, saya yakin UMM akan mampu mencapai tujuan dan cita-cita yang telah kita tetapkan. “Harapannya, kehadiran Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II dapat membawa angin segar dan semangat baru dalam memajukan UMM menuju masa depan yang lebih gemilang, ” pungkasnya. (Yl/Sr)
Musrenbang, Wahdi Arahkan Lurah Yosorejo Terkait Silaturahmi
Walikota Metro Wahdi memberikan arahan secara langsung pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tahun 2025. Dengan tema “Penguatan infrastruktur untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan ”, berlangsung di Aula Kelurahan Yosorejo, Metro Timur, Kamis(30/1/2022). Lurah Yosorejo Budi Maryanto, menyampaikan pokok pendapatan PBB di tahun 2024 sebanyak Rp. 328.647.017, dengan realisasi Rp. 266.045.757 persentase realisasi 80,95% dengan adanya beberapa kendala. “Pokok-pokok permasalahan yang terjadi adalah wajib pajak yang tidak selalu ada ditempat, selalu menunggu jadwal jatuh tempo, dan kurang memahami pentingnya membayar pajak,” jelasnya. Selain itu, Budi Maryanto juga melaporkan permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan beberapa solusi untuk permasalahan PBB yang terjadi di Kelurahan Yosorejo berupa sosialisasi yang intens tentang pembayaran pajak yang mudah dengan bisa membayar langsung ke bank tanpa antri dengan melalui jalur khusus atau melalui panjol Kelurahan, pemasangan banner/pamflet di tempat strategis dan ramai, dan terakhir dengan membentuk tim Satgas PBB. “Adapun usulan fisik terhadap Musrenbang pada tahun 2026 seperti, Renovasi kantor kelurahan dan gedung PKK, pembuatan pagar di sekitar kantor kelurahan, peninggian talud belakang taman edukasi jalan gunung lawu, perbaikan jalan Mahakam tembus ke Rawasari, peninggian badan jalan gunung lawu belakang taman edukasi, perbaikan jalan semeru,” papar nya. Sementara dalam Pembangunan pada bidang sosial dan budaya Kelurahan Yosorejo mengusulkan penambahan gedung posyandu dan spandek, sound system wireless, sarana dan prasarana rukun kematian dan rumah ibadah, insentif TPA, sekolah gereja, operasional juru kunci makam dan insentif kaum. Walikota Metro Wahdi dalam sambutannya berharap pembangunan prioritas yang diusulkan merupakan kebutuhan masyarakat, dengan melihat potensi dan disesuaikan pada dana yang telah ada. “Proses pembanguan investasi terbesar adalah sumber daya manusia dan didukung oleh sarana dan prasarana, maka kelurahan sebagai ujung tombak yang dekat dengan masyarakat dapat melihat langsung dengan tidak melupakan pentingnya silaturahmi,” terang Wahdi. Tambahnya, Wahdi menilai menjaga silaturahmi kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Kelurahan Yosorejo sebagai ujung tombak pemerintah. Dirinya juga mengatakan bahwa potensi yang ada di Kelurahan Yosorejo untuk terus dikembangkan. “Potensi-potensi PAD di Yosorejo sangat besar karena merupakan pusat kota pendidikan sesuai dengan visi Kota Metro yaitu terwujudnya Kota Metro berpendidikan, maka dari itu potensi-potensi yang ada harus terus dikembangkan dengan menggunakan dana yang ada menjadi modal untuk pembangunan Yosorejo menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya. Wahdi juga mengatakan, lurah harus memahami wilayahnya baik luas, permukiman, dan pembangunan yang dibutuhkan. “Jangan sampai pembangunan yang ada di Kota Metro tidak dipelihara dengan baik, oleh karena itu input masukan masyarakat sangat penting untuk mencapai nilai kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wahdi (bg/mdn/sr)
Musrenbang Tejosari, Wahdi Ajak Masyarakat Melaksanakan Pembangunan Skala Prioritas
Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dengan tema “Penguatan Infrastruktur untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Acara ini berlangsung di Aula Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, pada Jumat (24/01/2025). Dalam kesempatan tersebut, Lurah Tejosari, Rinto, memaparkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kelurahan Tejosari yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2024 dengan total Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 1.613 dengan pokok ketetapan senilai Rp 110.690.000, dan realisasi penerimaan mencapai 72,39 persen. “Beberapa kendala di lapangan yang kami hadapi antara lain banyaknya SPPT PBB yang belum diketahui pemiliknya, termasuk SPPT yang sudah dipecah tetapi muncul kembali. Selain itu, beberapa wajib pajak berada di luar wilayah Kota Metro sehingga sebagian tidak membayar pajak karena tanah telah dijual, tetapi alamat pembelinya tidak diketahui,” ungkap Rinto. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Kelurahan Tejosari meliputi pendataan ulang objek pajak sesuai kondisi sebenarnya melalui kolektor PBB, melakukan penagihan secara konsisten, dan membuka loket PBB dengan inovasi Jempol Simoti (Jemput Layanan Kolaborasi, Silaturahmi Metro Timur). Tak hanya itu, Kelurahan Tejosari juga melakukan pembagian SPPT PBB yang dilakukan saat warga Tejosari sedang panen,dikarenakan sebagian besar warga Tejosari adalah Petani. “Pada Tahun 2024 Kelurahan Tejosari telah melakukan Pembangunan yang berasal dari Dana Kelurahan yaitu melakukan pembangunan fisik, berupa Pembangunan Saung PKK/Posdaya , Rehab Gedung PKK Kelurahan Tejosari, Rehab Posyandu Dewi Sartika, Pembangunan 2 Cor Blok, pembangunan 4 drainase, dan Pembangunan 3 gorong-gorong,”. paparnya saat memberikan laporan. Di tahun 2025 Kelurahan Tejosari mengusulkan pembangunan prioritas utama pada Bidang Fisik/Infrastruktur berupa, Gorong-gorong Arah Sawah RT.001 RW.001,Gorong-gorong Pembuangan Air dari Desa RT.001 RW.001,Drainase RT.006 RW.002, Pembanguan Jl. Madukoro dari RW 01 s/d RW 06, dan Perbaikan Jl. Infeksi. Sementara itu,Wali Kota Metro, Wahdi, menyampaikan bahwa pembangunan kelurahan merupakan salah satu yang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Metro mengingat kelurahan adalah ujung tombak pembangunan suatu daerah. ”Oleh karena itu, sumber daya manusianya harus bagus, begitu pula dengan sarana dan prasarananya. Namun, keterbatasan yang ada membuat kita belum bisa melakukan perbaikan di semua kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Metro.’’ terangnya. Meskipun begitu, Wahdi mengungkapkan bahwa dalam waktu tiga tahun masa kepemimpinannya Pemerintah Kota Metro telah melakukan pembangunan di 4 kelurahan, dari total 22 kelurahan, sementara yang lain masih dalam proses perbaikan dan penataan. Melalui forum tersebut, dirinya juga mengajak kita semua yang hadir di sini untuk aktif dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. dengan menjaring aspirasi kebutuhan yang ada di wilayah kelurahan maupun antar wilayah kelurahan sebagai bentuk pembangunan yang partisipatif. “Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dengan skala prioritas, meninggalkan ego sektoral, dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Semoga forum ini menjadi forum musyawarah dan membawa harapan dan kepercayaan masyarakat kelurahan kepada kita semua yang hadir di sini,” tegas Wahdi. (Yd/Bsr/Sr)
Pemkot Metro Gelar Penandatangan Perjanjian Kinerja antar Wali Kota dengan Kepala OPD
Pemerintah Kota Metro resmi menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, terkait menandai komitmen kuat untuk mencapai target kinerja yang terukur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD se-Kota Metro, menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur dan memastikan terlaksananya program pembangunan secara efektif dan efisien di tahun mendatang. Sebagai pimpinan daerah, Wali Kota Metro Wahdi, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian pembangunan di tahun 2024 dan mengajak seluruh OPD untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. “Terima kasih tentunya saya sampaikan atas nama Pemerintah Kota Metro atas pelaksanaan pembangunan yang sudah maksimal di tahun 2024 dan kinerja-kinerja hebatnya yang dilakukan untuk Kota Metro,” ujar Wahdi. Dalam pertemuan tersebut, Wahdi berpesan kepada seluruh OPD yang hadir untuk dapat selalu menjaga silaturahim dan saling berkoordinasi serta bekerjasama agar kerja-kerja yang dilakukan akan menjadi semakin lebih baik lagi. Wahdi juga mengungkapkan bahwa Penandatanganan PK Tahun 2025 ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Metro dalam membangun kota yang lebih baik serta menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap masing-masing OPD. Sebelumnya, Plt. Bappeda Kota Metro, Ika Yuniarti, menuturkan bahwa Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dijalankan dengan landasan hukum kuat yaitu Permenpan RB yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan perjanjian kinerja di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia dengan menekankan pentingnya pengukuran kinerja dan pencapaian target yang terukur, termasuk di Kota Metro. “Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,”jelasnya saat memberikan laporan, Kamis (23/01/2025). Selain itu, Peraturan Pemerintah Kota Metro No. 7 Tahun 2021 yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021/ 2026 dan peraturan Wali Kota Metro No. 30 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2021/2026. “Tujuan utama dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilakukan adalah untuk mewujudkan komitmen kuat terhadap pencapaian kinerja yang terukur di setiap OPD, “ungkapnya. Dalam paparannya, Ika Yuniarti, menjelaskan bahwa pelaksanaan yang dilakukan juga telah tercantum dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 yang didalamnya disebutkan bahwa perjanjian kinerja harus segera disusun setelah instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat 1 bulan setelah dokumen anggaran disahkan. “Penandatanganan perjanjian kinerja tingkat eselon 2 pada pagi hari ini dilaksanakan Wali Kota adalah Perjanjian Kinerja antar Wali Kota dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro, “terangnya. Ika Yuniarti mengungkapkan bahwa usai penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat Eselon II, masing-masing OPD dapat melanjutkan Penandatanganan Perjanjian untuk tingkat Eselon III, Eselon IV dan beberapa Pejabat Fungsional. (Yl/Sr)
