Musyawarah Kota (Muskot) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Metro Tahun 2026 resmi digelar di Aula SMK Muhammadiyah 3 Kota Metro, Rabu (21/1/2026). Forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi kemanusiaan ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan arah masa depan, sekaligus menentukan kepemimpinan baru PMI Metro. Walikota Metro, Bambang Iman Santoso, yang hadir membuka Muskot, menegaskan bahwa PMI bukan sekadar organisasi sosial, melainkan mitra strategis pemerintah dalam urusan kemanusiaan dan pelayanan publik. “Palang Merah Indonesia adalah mitra strategis pemerintah dalam bidang so dan kemanusiaan. Kiprah PMI Kota Metro selama ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, maupun berbagai kegiatan sosial kemanusiaan lainnya,” kata Bambang dalam sambutannya. Ia menekankan, keberadaan PMI tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai garda terdepan dalam situasi darurat dan pelayanan kemanusiaan. “Selama ini, PMI Kota Metro telah menunjukkan kontribusi yang nyata dan konsisten, mulai dari pelayanan darah, penanggulangan bencana, pertolongan pertama, hingga aksi-aksi sosial. Ini adalah kerja sunyi, tapi dampaknya nyata,” tegasnya. Namun demikian, Bambang juga mengingatkan agar PMI tidak terjebak pada romantisme masa lalu. Ia mendorong agar Muskot ini melahirkan kepengurusan yang lebih profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan zaman. “Saya berharap Muskot PMI 2026 ini menghasilkan keputusan yang bijaksana, program kerja yang realistis dan berkelanjutan, serta kepengurusan yang solid, berintegritas, dan memiliki semangat pengabdian tinggi. PMI harus semakin profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi PMI Provinsi Lampung, Ir. Achmad Krisna Putra, memberikan penekanan khusus pada pentingnya menjaga nilai-nilai dasar organisasi. Ia mengingatkan bahwa PMI bukan ruang politik praktis, melainka rumah besar kemanusiaan yang harus dijaga marwahnya. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus yang telah mengabdikan diri selama lima tahun dengan tulus dan ikhlas. Taatlah pada asas dan aturan organisasi. Pastikan proses pemilihan berjalan demokratis,” ujarnya. Menurutnya, kepemimpinan PMI ke depan harus benar-benar lahir dari proses yang sehat, bukan hasil kompromi kepentingan. “PMI adalah rumah besar bagi kemanusiaan. Pilih pemimpin yang siap, karena Kota Metro adalah wilayah yang dinamis. Tantangannya tidak kecil, mulai dari bencana, pelayanan darah, hingga persoalan sosial,” tegasnya. Pernyataan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa Muskot bukan hanya soal siapa yang akan menang, tetapi bagaimana prosesnya dijalankan secara transparan, jujur, dan bermartabat. Ketua PMI Kota Metro periode 2021-2026, dr. Silfia Naharani, turut menyampaikan pesan reflektif. Ia menegaskan bahwa regenerasi adalah keniscayaan, dan kepemimpinan baru harus melanjutkan hal-hal baik sekaligus memperbaiki kekurangan. “Apa saja yang menjadi PR harus diteruskan oleh pengganti saya. Saatnya regenerasi. Semoga PMI tetap mandiri dan netral, serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata. Ia juga mematok target ambisius yang harus menjadi perhatian kepengurusan baru. Yaitu 2000 kantong darah per bulan dapat dikumpulkan untuk kemanusiaan. “Target 2026 bisa mencapai 2.000 kantong darah per bulan. Ini bukan mimpi, tapi harus diupayakan dengan sistem yang kuat, relawan yang solid, dan manajemen yang profesional,” terangnya. Target ini sekaligus menjadi tantangan besar, mengingat kebutuhan darah di Kota Metro terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan. Muskot PMI 2026 ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ujian integritas bagi seluruh peserta. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan profesionalisme lembaga sosial, PMI dituntut untuk tidak hanya hadir saat bencana, tetapi juga membangun sistem yang kuat, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Harapan masyarakat pun tidak kecil. PMI diharapkan tidak hanya aktif dalam aksi-aksi darurat, tetapi juga inovatif dalam pelayanan, edukasi, serta penguatan kapasitas relawan. Dengan digelarnya Muskot ini, publik menunggu, apakah PMI Metro mampu melahirkan kepemimpinan yang benar-benar bekerja untuk kemanusiaan, atau justru terjebak dalam rutinitas tanpa terobosan. Satu hal yang pasti, keputusan yang dihasilkan dalam Muskot ini akan menentukan wajah PMI Kota Metro lima tahun ke depan, apakah semakin kuat profesional, dan dicintai masyarakat,atau justru stagnan di tengah tantangan yang kian kompleks. (Bsr/Ag/Sr)
Pemkot Metro Gelar Musrenbang Kelurahan Imopuro, Fokus Penguatan SDM dan Infrastruktur
Sebagai forum strategis penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, dilaksanakan pada Rabu (21/01/2026). Musrenbang di Kelurahan Imopuro di pimpin langsung oleh sisten Wali Kota Bidang Administrasi Umum, Suwandi, menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029 untuk menuju penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai pondasi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. “Musrenbang kelurahan memiliki peran penting karena merupakan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi pembangunan,hasil pembahasan dalam forum ini akan menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan di tingkat kecamatan, kota, hingga penganggaran daerah,” ungkapnya. Lebih lanjut, Suwandi menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 tersebut diturunkan ke dalam lima prioritas pembangunan daerah Kota Metro. Prioritas pertama adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, serta peningkatan kualitas SDM pelayanan publik guna memperluas cakupan layanan dasar. Prioritas kedua adalah pengembangan profesionalitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien. Prioritas ketiga mencakup pemerataan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar. Selanjutnya, prioritas keempat adalah perluasan jangkauan perlindungan sosial yang adaptif sebagai dasar penguatan inklusivitas sosial ekonomi. Prioritas kelima diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Imopuro Tahun 2025. Tercatat jumlah SPPT PBB sebanyak 2.342 dengan pokok ketetapan sebesar Rp299.773.286. Realisasi penerimaan mencapai Rp202.951.034 atau 67,70 persen. Capaian ini dinilai perlu terus ditingkatkan karena masih berada di bawah target maksimal. Sementara itu, total anggaran kegiatan pembangunan yang direncanakan di Kelurahan Imopuro pada Tahun 2026 mencapai Rp2.681.246.529. Pemerintah Kota Metro juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan, salah satunya melalui pemberian insentif kepada kader kesehatan, pamong, penggiat sosial keagamaan, dan kader lingkungan sebagai bentuk apresiasi. Suwandi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama akibat penurunan kapasitas fiskal daerah karena berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan pendapatan asli daerah. Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan yang lebih cermat, selektif, dan inovatif. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Metro menetapkan sejumlah strategi, antara lain penajaman prioritas pembangunan pada program yang langsung dirasakan masyarakat, optimalisasi pendapatan asli daerah secara adil, efisiensi belanja, peningkatan kualitas perencanaan, penguatan kolaborasi dengan dunia usaha melalui CSR, serta penggalian sumber pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha. Dalam sesi usulan, masyarakat Kelurahan Imopuro menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya pengelolaan makam di RW 06 yang saat ini belum memiliki kepengurusan dan diharapkan dapat difungsikan secara lebih optimal, termasuk untuk pemakaman warga setempat. Usulan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penyediaan kotak sampah di sepanjang saluran irigasi oleh Dinas Lingkungan Hidup guna menjaga kebersihan lingkungan. Usulan lainnya adalah pelebaran Jalan Hanafiah di RW 05 dan 06 yang dinilai sempit, terutama karena berada di sekitar fasilitas rumah sakit. Usulan ini akan dikaji lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum bersama instansi terkait melalui alternatif rekayasa lalu lintas. Permasalahan lampu penerangan jalan umum di RT 23 dan RT 25 yang sering padam juga menjadi perhatian warga. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan akan melakukan peninjauan dan perbaikan guna meminimalisasi risiko kecelakaan. Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh usulan pembangunan yang dihasilkan benar-benar bersifat prioritas, mendesak, dan realistis, sehingga pembangunan di Kelurahan Imopuro dapat berjalan efektif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. (Tm/Sr)
Wali Kota Metro Resmikan Layanan Ambulans “Jemput Sakit, Pulang Sehat” di RSUD Sumbersari Bantul
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, meresmikan Layanan Ambulance “Jemput Sakit, Pulang Sehat” yang digelar di RSUD Rumah Sakit Sumbersari Bantul, Rabu (21/01/2026). Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peluncuran layanan tersebut menandai komitmen nyata Pemerintah Kota Metro dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal transportasi medis. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro menegaskan bahwa layanan Ambulance Jemput Sakit, Pulang Sehat bukan sekadar pengadaan sarana, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik di sektor kesehatan. “Peluncuran layanan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kemudahan akses, rasa aman, serta kepastian pelayanan yang humanis bagi seluruh warga Kota Metro,” ujar Bambang Iman Santoso. Ia berharap layanan ambulans ini dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi kesehatan, baik dalam kondisi darurat maupun rujukan, sehingga tidak ada lagi warga yang terlambat mendapatkan pertolongan medis akibat keterbatasan sarana. Menurutnya, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah tanpa pengecualian. Oleh karena itu, layanan kesehatan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. “Saya berharap layanan Ambulance Jemput Sakit, Pulang Sehat ini dikelola secara profesional, dimanfaatkan secara optimal, dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya. Wali Kota juga berpesan kepada seluruh petugas kesehatan agar senantiasa memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan mengutamakan keselamatan pasien sebagai prioritas utama terlebih di era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini, dimana pelayanan publik dituntut untuk serba cepat, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat. “Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya. Menurut Bambang, ketika kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dengan baik, maka kepercayaan publik akan tumbuh dan potensi keluhan dapat diminimalkan, karena rumah sakit adalah kebutuhan vital yang harus hadir sebagai solusi, bukan menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Dalam paparannya, Bambang menegaskan tidak boleh ada masyarakat yang merasa kesulitan atau tidak terlayani saat membutuhkan pelayanan kesehatan, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama penyelenggaraan layanan publik. Wali Kota Metro juga mendorong Direktur RSUD Sumbersari Bantul beserta jajaran untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan demi kepuasan masyarakat dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja bukan hanya sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga bentuk pengabdian dan panggilan kemanusiaan. “Tidak semua kebaikan diukur dengan materi. Berbuat baik kepada orang lain sejatinya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga waktu, tenaga, dan ilmu yang diberikan kepada masyarakat, “ungkapnya. Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat menjadi ruh pelayanan di RSUD Sumbersari Bantul, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit dapat kembali tumbuh. Sementara itu, Direktur RSUD Sumbersari Bantul, dr. Hasril Syahdu, MKM, menyampaikan bahwa dirinya yang baru mulai menjabat sejak awal Januari 2026 telah menetapkan program 100 hari kerja sebagai langkah awal pembenahan rumah sakit, dimana salah satu fokus utamanya adalah mengubah mindset masyarakat agar kembali mengenal dan mempercayai keberadaan RSUD Sumbersari Bantul sebagai fasilitas kesehatan rujukan. Meski bukan berlatar belakang politik, dr. Hasril menegaskan bahwa program 100 hari kerja harus diselesaikan secara terukur dengan fokus awal diarahkan pada perubahan persepsi dan pola pikir masyarakat terhadap keberadaan RSUD Sumbersari Bantul agar kembali dikenal dan diingat sebagai fasilitas layanan kesehatan yang mudah diakses. Tak hanya itu, dr. Hasril Syahdu mengungkapkan bahwa penguatan citra rumah sakit dimulai dari penataan kawasan depan agar masyarakat yang melintas dapat dengan mudah mengenali keberadaan RSUD Sumbersari Bantul sehingga iharapkan mampu menanamkan kesadaran publik bahwa rumah sakit hadir dan siap melayani. Selain itu, pembenahan fisik juga menjadi prioritas, meliputi penataan ruang poli, Unit Gawat Darurat (UGD), serta ruang rawat inap yang ditargetkan rampung dalam 100 hari kerja guna meningkatkan kenyamanan dan mutu pelayanan. “Peluncuran Ambulance Jemput Sakit, Pulang Sehat, Jemput Sakit, Pulang Sehat.Kebijakan ini diambil menyusul rendahnya tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Sumbersari Bantul yang masih berada di angka 11,4 persen dengan bertujuan untuk meningkatkan angka kunjungan dan Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit yang sebelumnya masih tergolong rendah, “terangnya. Melalui layanan ambulans tersebut, RSUD Sumbersari Bantul menargetkan peningkatan BOR hingga 30–40 persen. Ambulans disiapkan untuk menjemput pasien dari seluruh puskesmas se-Kota Metro yang membutuhkan layanan lanjutan di rumah sakit. Layanan ambulans ini diperuntukkan bagi masyarakat Kota Metro serta wilayah perbatasan seperti Metro Kibang dengan jarak tempuh yang masih terjangkau sehingga keberadaan ambulans ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kunjungan rawat jalan dan rawat inap. Dr. Hasril mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dengan kapasitas 50 tempat tidur, jumlah pasien rawat inap dalam satu bulan hanya mencapai 29 orang. Sementara itu, kunjungan rawat jalan per hari masih berkisar 40–50 pasien, meskipun layanan poli dengan dokter spesialis mayor dan minor telah tersedia. Sesuai arahan Wali Kota Metro, RSUD Sumbersari Bantul diarahkan kembali menjadi rumah sakit yang terbuka dan mudah diakses masyarakat. Untuk itu, pihaknya menggagas pembentukan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu melalui kolaborasi dengan kepala puskesmas dan Dinas Kesehatan. “Pos pelayanan tersebut akan melayani pasien rawat jalan yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Namun, apabila kondisi pasien tidak dapat ditangani di pos tersebut, maka akan langsung dirujuk ke RSUD Sumbersari Bantul, “paparnya. Selain peningkatan layanan, RSUD Sumbersari Bantul juga menyesuaikan penataan ruang sesuai standar Permenkes Nomor 40 Tahun 2021 untuk rumah sakit tipe D. Ke depan, peningkatan kelas rumah sakit dari tipe D ke tipe C akan dipertimbangkan setelah target kunjungan terpenuhi. Saat ini, layanan ambulans didukung oleh 3 armada, masing-masing untuk UGD/rujukan dan armada cadangan, dengan call center 119 yang siap melayani masyarakat selama 24 jam. dr. Hasril menegaskan bahwa visi RSUD Sumbersari Bantul kini difokuskan pada optimalisasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan karyawan, dengan moto “Melayani dengan Sepenuh Hati”, serta bersinergi dengan visi Wali Kota Metro dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, berbasis jasa, dan berbudaya. (Md/Yl)
Satgas Pangan Kota Metro Siap Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis
Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 serta Persiapan Tugas Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui virtual di OR Setda Kota Metro, Selasa (20/01/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Mirza, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinergi antarwilayah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Dalam arahannya, Gubernur Lampung menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan Program MBG di Provinsi Lampung telah melampaui target nasional. Hingga saat ini, realisasi MBG di Lampung mencapai 108 persen dengan jumlah penerima manfaat sekitar 2,3 juta siswa. “MBG di Provinsi Lampung sudah mencapai 108 persen. Ada sekitar 2,3 juta siswa yang menerima manfaat. Alhamdulillah, capaian ini kemungkinan menjadi nomor satu secara nasional jika dilihat dari sisi proporsionalitas,” ujar Gubernur. Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten mendukung pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Meski demikian, evaluasi tetap menjadi langkah penting guna memastikan keberlanjutan program dan peningkatan kualitas pelaksanaan MBG, khususnya dalam menyongsong tahun 2026. Salah satu penekanan utama dalam rapat evaluasi tersebut adalah pentingnya integrasi Program MBG dengan program-program pembangunan yang disusun oleh pemerintah kabupaten dan kota. “Kami melakukan evaluasi, dan kebetulan pemerintah kabupaten/kota juga sedang menyusun program daerah. Ke depan, kita ingin program itu terintegrasi dengan MBG,” kata Gubernur. Integrasi program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam pemenuhan gizi siswa, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi lokal. “Kita ingin melihat bagaimana MBG ini bisa menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat rantai pasok dari daerah setempat. Itu yang akan menjadi fokus pada 2026,” lanjutnya. Selain aspek integrasi program, kualitas menu MBG juga menjadi perhatian serius, menyusul adanya sorotan dan keluhan dari orang tua siswa yang sempat viral di media sosial.Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan MBG harus diperkuat dan dijalankan secara ketat oleh seluruh penyelenggara. “SOP harus diperkuat. Standardisasi harus jelas, mulai dari menu, infrastruktur dapur, kualitas bahan makanan, hingga proses penyajian,” tegas Gubernur. Pemprov Lampung juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan MBG dapat dipenuhi dari wilayah setempat. Namun demikian, Gubernur mengakui masih adanya kendala kesiapan rantai pasok di tingkat desa. “Lampung ini penghasil pangan, tetapi belum semua desa siap. Tidak setiap desa memiliki penyedia yang mampu menyiapkan sekitar 3.000 omprengan per hari, sehingga pasokan masih banyak berasal dari luar wilayah,” ungkapnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota menyiapkan desa-desa agar mampu mendukung kebutuhan MBG, sehingga ke depan bahan makanan dapat sepenuhnya bersumber dari daerah masing-masing. Selain itu, rapat juga membahas pengelolaan sampah sisa MBG yang kini mulai diarahkan menjadi Pupuk Organik Cair (POC) sebagai bagian dari konsep ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. “Untuk sampah MBG, POC sudah berjalan dan mulai diterapkan. Nantinya pupuk organik cair ini akan diberikan kepada masyarakat dengan konsep sirkular dan berkelanjutan,” pungkas Gubernur. Sementara itu, berdasarkan data hingga 19 Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasional di Kota Metro tercatat sebanyak 30 SPPG.Adapun jumlah penerima manfaat Program MBG di Kota Metro mencapai 71.612 orang, yang terdiri dari 63.511 siswa sekolah, 710 ibu hamil, 1.696 ibu menyusui, serta 5.695 balita. Ketua Satgas Pangan Kota Metro, Wahyuningsih, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Lampung, khususnya terkait pemanfaatan bahan pangan lokal.Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di Kota Metro dapat mengutamakan penggunaan produk dan bahan pangan hasil petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian daerah serta keberlanjutan program MBG.(Yl/Sr)
Pemerintah Kota Metro Respon Cepat Keluhan Warga Yosomulyo Terkait BPJS dan Bantuan Sosial
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana mewakili Pemerintah Kota Metro dalam merespons cepat berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat pada saat Musrenbang di Kelurahan Yosomulyo, Selasa (20/01/2026). Berbagai keluhan warga di Kelurahan Yosomulyo disampaikan langsung, diantaranya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum terdata, serta bantuan sosial yang belum tersalurkan telah langsung ditangani oleh dinas terkait dan akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait usulan prioritas pembangunan, Rafieq menjelaskan bahwa Kelurahan Yosomulyo mengajukan rasionalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar tidak memberatkan masyarakat sehingga dilakukan pertimbangan untuk dibahas bersama anggota DPRD dalam penganggaran tahun mendatang, sehingga kebijakan PBB dapat lebih proporsional dan berkeadilan. “Untuk di Kelurahan Yosomulyo sepertinya minta diprioritaskan rasionalisasi PBB. Tadi sudah saya sampaikan dan akan kita coba mempertimbangkan untuk masuk bersama anggota DPRD di anggaran 2026 supaya PBB bisa tidak terlalu berat bagi masyarakat,” tuturnya. “Di bidang infrastruktur tahun 2025 semua berjalan dengan baik sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi dan untuk usulan sampai tahun 2027 sudah sesuai permintaan masyarakat,salah satunya yaitu pembangunan tempat bahan pangan,” ungkapnya. Dalam forum tersebut, salah satu pamong kelurahan turut menyampaikan bahwa saat ini telah berjalan di berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif di Kelurahan Yosomulyo seperti Payungi, Pakde Manis, dan Pace. Program-program tersebut dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan kemandirian masyarakat di tingkat kelurahan. Sejumlah aspirasi teknis juga disampaikan warga, antara lain permohonan peninjauan kembali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per zona, khususnya untuk lahan persawahan yang dinilai memiliki besaran tagihan setara dengan zona pekarangan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah meminta agar masyarakat mengajukan surat melalui kelurahan untuk dilakukan evaluasi perubahan NJOP sesuai dengan zonasi yang berlaku. Selain itu, warga juga mengusulkan perluasan lahan makam Kelurahan Yosomulyo yang akan diupayakan melalui fasilitasi kesepakatan teknis terkait calon lokasi. Sedangkan permasalahan layanan publik lainnya yang dibahas meliputi pengaktifan call center penerangan jalan umum agar warga dapat melaporkan gangguan, penambahan lampu penerangan yang berlokasi di Jalan Mangga yang masih gelap akibat belum tersedianya tiang listrik PLN, pengadaan seragam RT/RW, serta kesulitan warga dalam membayar PBB dengan nilai tinggi. Pemerintah Kota Metro menyampaikan bahwa evaluasi nilai PBB akan diupayakan pada tahun 2026 melalui penilaian ulang sesuai zona. Di bidang kesehatan, warga mengusulkan fasilitasi alat tensi tekanan darah pada 9 (sembilan) Posyandu di Kelurahan Yosomulyo, termasuk untuk mendukung layanan home care. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan menyatakan akan segera merealisasikan pengadaan alat tersebut. Selain itu, terkait warga tidak mampu yang belum memiliki BPJS gratis, masyarakat diarahkan untuk mendaftar melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro atau Dinas Kesehatan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Metro Fraksi PDI Perjuangan, Ancilla Hernani, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap penguatan ketahanan pangan dengan menyediakan bibit pohon buah. Ia mengajak masyarakat menanam pohon buah-buahan di pekarangan rumah, yang akan didampingi oleh tim dari Pendopo Tani sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. (Tm/Sr)
Musrenbang Kelurahan Karangrejo: Penguatan Nodal Manusia dan Modal Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Karangrejo Tahun Anggaran 2027 digelar di Aula Kelurahan Karangrejo, Senin (9/1/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan visi Kota Metro. Musrenbang tahun ini mengusung tema Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan. Tema tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahun anggaran 2027. Lurah Karangrejo, Erwin Syarif, dalam laporannya menyampaikan bahwa penguatan modal manusia menjadi kata kunci utama dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Menurutnya, arah pembangunan harus relevan dengan prioritas pemerintah daerah dengan menekankan pada modal manusia yang relevan dengan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027. Ia juga memaparkan kondisi wilayah Kelurahan Karangrejo yang memiliki luas sekitar 320 hektare dengan mayoritas berupa lahan persawahan, potensi tersebut didukung oleh keberadaan 18 kelompok tani dan 11 Kelompok Wanita Tani (KWT). “Secara administratif Kelurahan Karangrejo terdiri dari 12 RW dan 50 RT, dengan jumlah penduduk per 30 Desember 2025 sebanyak 10.891 jiwa, terdiri dari 5.520 laki-laki dan 5.371 perempuan, ” terangnya. Dalam sektor pendapatan, Erwin melaporkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2026 mencapai 77 persen dari total 4.339 wajib pajak dengan potensi Rp319 juta dengan realisasi sebesar Rp3.297 SPPT. Ia juga mengakui, bahwa capaian tersebut belum mampu menutup kebutuhan pembangunan di Kelurahan Karangrejo, dimana pada tahun 2025 Pemerintah Kota Metro menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayah tersebut. “Artinya, pendapatan dari PBB warga belum mampu meng-cover kebutuhan pembangunan kelurahan. Porsi bantuan dari pemerintah kota masih sangat besar,” jelasnya. Kendala utama dalam optimalisasi PBB, lanjut Erwin, adalah banyaknya wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya, khususnya di RW 11. Sejak 2024, tercatat sekitar 797 SPPT atau 18,37 persen tidak tertagih. “Selain itu, masih terdapat sekitar 4,5 persen wajib pajak dengan tingkat kesadaran rendah, serta permasalahan data kepemilikan objek pajak yang belum diperbarui, ” tuturnya. Sebagai upaya, pihak kelurahan membentuk tiga tim penagihan yang terdiri dari sembilan personel untuk menjangkau seluruh RW dengan pendekatan dilakukan bersama kolektor RT dan penelusuran langsung ke lapangan.”Realisasi pembangunan tahun 2025, khususnya pada sektor infrastruktur, seperti perbaikan jalan lingkungan, rigid beton, dan drainase di sejumlah RW, “paparnya. Pada bidang ekonomi, Kelurahan Karangrejo menerima bantuan alat pertanian berupa traktor roda empat dari program APBN melalui DKP3 Kota Metro yang disalurkan kepada kelompok tani Makmur I dan Sejahtera II sedangkan dana kelurahan sebesar Rp154 juta dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) untuk pembangunan drainase di 12 titik yang tersebar di seluruh RW. Di Bidang Sosial Budaya, Pemerintah kota menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya untuk Masjid Al-Isro RW 4, Masjid Al-Amin RW 12, hibah rumah ibadah, sarana olahraga, serta bantuan sosial lanjut usia melalui Dinas Sosial. “Pada penggunaan aplikasi E-Musrenbang, di mana sebanyak 111 usulan telah diinput, terdiri dari 45 usulan fisik, 32 usulan ekonomi, dan sisanya bidang sosial budaya, ” katanya, saat memberikan laporan. Dari usulan fisik tersebut, ada 5 prioritas ditetapkan dengan fokus pada pembangunan jalan penghubung antar-RW yang mengarah ke lembaga pendidikan, sebagai bentuk penguatan modal manusia. Menanggapi paparan tersebut, Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menekankan pentingnya memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga.“Saya ingin memastikan, apakah masih ada warga Karangrejo yang kesulitan bersekolah, sulit berobat, atau belum terdata sebagai penerima bantuan sosial,” ujarnya. Rafieq mengungkapkan bahwa penguatan modal manusia harus dimulai dari pemenuhan akses kesehatan, termasuk kepesertaan BPJS, serta penanganan stunting yang saat ini tercatat sebanyak 13 kasus di Karangrejo. “Stunting tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah dan ditangani. Ini tantangan serius dalam membangun kualitas SDM,” tegasnya. Selain modal manusia, Rafieq menilai modal sosial di Karangrejo sudah terbangun dengan baik melalui kekompakan masyarakat dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Dia juga menuturkan keterbatasan fiskal daerah Kota Metro yang terjadi akibat pemangkasan APBD oleh pemerintah pusat yang berdampak pada alokasi dana kelurahan.“Kita harus mulai mengubah pola. Dana kelurahan jangan hanya habis untuk belanja barang, tapi diarahkan untuk membangun unit kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya. Pemerintah Kota Metro, lanjut Rafieq, siap memprioritaskan usulan yang memiliki nilai ekonomi, seperti pengembangan peternakan, pertanian, UMKM, serta pelatihan keterampilan masyarakat. Sebagai Wakil Walikota Metro, dia berharap musrenbang dapat menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kelurahan Karangrejo yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing. (Yl/Tm)
Musrenbang Kelurahan Purwo Asri Fokuskan Pembangunan Infrastruktur, Pertanian dan Penanganan Masalah Sosial
Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2026 hingga 2027,berlangsung di Kelurahan Purwo Asri, Kecamatan Metro Utara, pada Senin (19/01/2026). Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, perangkat daerah terkait, Lurah Purwo Asri, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW yang menyampaikan berbagai persoalan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima sejumlah aspirasi warga, terutama dari kalangan petani yang mengeluhkan kondisi saluran irigasi pertanian,seperti adanya ketidakseimbangan aliran air pada jalur irigasi, baik karena debit air yang terlalu besar maupun terlalu kecil sehingga berdampak pada produktivitas pertanian. “Kami mendengar langsung keluhan masyarakat, khususnya para petani yang mengalami kesulitan pada jalur air sehingga diharapkan adanya penanganan terhadap saluran irigasi tersier yang ada di Kelurahan Purwo Asri,” ujar Rafieq. Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian akan menjadi prioritas sejalan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan irigasi tersier serta akses jalan pertanian diarahkan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026–2027. Selain infrastruktur pertanian, ia juga menyoroti persoalan sosial yang disampaikan masyarakat, seperti bantuan sosial yang belum tepat sasaran dan kendala dalam mengakses pendidikan anak usia dini (PAUD) yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke rumah warga guna pendataan ulang penerima bantuan sosial. “Untuk masalah bansos dan PAUD, langsung kami tindak lanjuti di lapangan untuk dilakukan pendataan ulang agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran, sementara pendaftaran PAUD akan diarahkan ke PAUD negeri dengan proses yang dipermudah,” jelasnya. Terkait usulan tambahan pembangunan yang disampaikan dalam Musrenbang, Rafieq menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh pengurangan anggaran serta proses penyusunan APBD yang masih berjalan, sehingga belum dapat memberikan keputusan final atas seluruh usulan pembangunan. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Metro juga menanggapi keluhan masyarakat mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang banyak beralih fungsi menjadi kawasan kavling. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat edaran dari tiga kementerian, salah satunya Kementerian Pertanian, terkait pengetatan aturan LP2B. “Untuk LP2B, aturannya sekarang sudah diperketat oleh Menteri Pertanian,sementara untuk kasus lama, kami masih menunggu arahan dari kementerian terkait bagaimana penanganannya,” ungkapnya. Sementara itu, Lurah Purwo Asri, Sutoyo, menegaskan bahwa Musrenbang kelurahan merupakan forum resmi yang sangat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan hingga tingkat kecamatan dan penganggaran daerah. Sutoyo juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar pembangunan saat ini adalah kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan yang dipicu oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan pendapatan asli daerah. “Penurunan kapasitas fiskal ini menuntut kita semua untuk lebih cermat, selektif, dan inovatif dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan daerah,” katanya. Dalam pemaparan rencana pembangunan fisik tahun anggaran 2026, Kelurahan Purwo Asri mengusulkan sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui anggaran OPD, di antaranya pembangunan hotmix Jalan Komodo RW 5, 6, 7, dan 8; pembangunan hotmix Jalan Sriti RT 25 RW 07; lanjutan rehabilitasi onderlagh Jalan Sriti 2 RT 28 RW 08; pembangunan drainase Jalan Sriti Induk RT 28 RW 08; serta rehabilitasi saluran irigasi tersier KR 4 C Ki. Kelurahan Purwo Asri juga menerima Dana Kelurahan tahun 2026 sebesar Rp156.350.000 yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, meliputi pekerjaan cor blok dan drainase di sejumlah RT dan RW, sarana prasarana PKK, serta pembuatan teralis perpustakaan kelurahan. Selain itu, Dana Kelurahan sebesar Rp21.293.600 dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain sosialisasi pengelolaan pupuk dan bahan organik, perlombaan hafalan Juz Amma bagi TPA, kegiatan perlombaan PKK, penguatan Forum Anak Kelurahan, sosialisasi narkoba bagi remaja, penguatan kelembagaan RT dan RW, serta sosialisasi Undang-Undang Perkawinan. Sebagai penutup, Musrenbang Kelurahan Purwo Asri juga merumuskan usulan prioritas pembangunan dana OPD tahun 2027, di antaranya peningkatan jalan hotmix Jalan Cendrawasih RW 01 sepanjang 600 meter, peningkatan jalan hotmix Jalan Makam RW 03 sepanjang 200 meter, peningkatan jalan usaha tani RT 12 RW 04 sepanjang 300 meter, peningkatan jalan hotmix Lego 2 sepanjang 200 meter, serta pembangunan drainase Jalan Komodo Kolam Damraman sepanjang 200 meter. (Tm/Yl/Sr).
Sekda Kota Metro Pimpin Apel Pagi, Tekankan Penyelesaian Persoalan dan Peningkatan Integritas Pelayanan
Pemerintah Kota Metro melaksanakan apel pagi pada Senin (19/01/2026) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro. Apel pagi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Dra. Bayana, M.Si, dan diikuti oleh seluruh ASN serta PPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Dalam amanatnya, Sekda Kota Metro menyampaikan bahwa apel pagi tersebut merupakan apel perdana yang ia pimpin pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa awal tahun harus dijadikan momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, baik yang terjadi di pasar, kecamatan, kelurahan, maupun di tingkat perangkat daerah. Sekda menekankan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan tidak hanya berfokus pada program dan kegiatan yang didanai oleh APBD, melainkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada setiap jabatan. Seluruh aparatur diminta untuk menjalankan tanggung jawabnya secara optimal, terlepas dari ada atau tidaknya anggaran yang menyertai. Lebih lanjut, Sekda menyoroti pentingnya peran pimpinan unit kerja, khususnya kepala UPT, dalam menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh pegawai di lingkup kerjanya. Menurutnya, tidak semua persoalan di perangkat daerah muncul ke permukaan karena sebagian dapat diselesaikan di tingkat unit kerja masing-masing. Terkait isu-isu ketenagakerjaan, Sekda menegaskan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kontrak maupun honorer bukan merupakan kebijakan pribadi kepala daerah, melainkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ia mengimbau agar setiap persoalan di tingkat unit kerja tidak langsung dibenturkan dengan pimpinan daerah. “Pentingnya respons cepat terhadap setiap persoalan yang muncul di lingkungan kerja. Setiap permasalahan kecil segera ditangani sejak dini, agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya. Selain itu, Sekda menyinggung hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan lembaga terkait, termasuk penilaian integritas pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa meskipun capaian administrasi sudah memenuhi standar, peningkatan perilaku, sikap, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus terus menjadi perhatian bersama, terutama di era digitalisasi pelayanan publik. “Mari seluruh jajaran untuk menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan introspeksi dan perbaikan ke depan. Dengan harapan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas kinerja, disiplin, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas, demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kota Metro,” tandasnya. (Md/Yd/Sr)
Wali Kota Metro Jadi Pembina Upacara di SMK Negeri 3, Tekankan Pembentukan Siswa Teladan
Metro – Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, bertindak sebagai pembina upacara bendera di SMK Negeri 3 Kota Metro, Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran dewan guru serta seluruh siswa dengan khidmat, Senin (19/01/2026). Dalam amanatnya, Wali Kota Metro menekankan pentingnya pembentukan karakter siswa sejak dini, khususnya menjadi pelajar yang teladan, patuh kepada guru, serta menghormati orang tua. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari sikap, etika, dan kepribadian peserta didik. “Disiplin, kepatuhan, dan rasa hormat kepada guru serta orang tua merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berakhlak,” ujar Bambang Iman Santoso. Selain itu, Wali Kota Metro juga mengapresiasi SMK Negeri 3 Kota Metro yang dinilai berhasil membina dan mempersiapkan peserta didik agar siap bersaing, baik untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan. Ia mencontohkan salah satu inovasi unggulan yang dimiliki SMK Negeri 3, yakni MM Studio Foto, sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik. Melalui fasilitas tersebut, para siswa dibekali keterampilan di bidang fotografi dan seni karikatur, sehingga mampu mengasah kreativitas sekaligus meningkatkan kompetensi kewirausahaan “Ini merupakan langkah nyata sekolah dalam mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga memiliki daya saing dan kreativitas tinggi,” tambahnya. Pemerintah Kota Metro, terus mendukung penguatan pendidikan vokasi sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang unggul, mandiri, dan berdaya saing di masa depan. (Bsr/Sr)
Musrenbang Kelurahan Purwosari Tegaskan Arah Pembangunan Berbasis Prioritas dan Kebutuhan Masyarakat
Pemerintah Kota Metro melalui Kelurahan Purwosari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan sebagai forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kelurahan Purwosari dan dihadiri oleh unsur pemerintah kota, pamong kelurahan, serta perwakilan masyarakat. Lurah Purwosari, Sutoro, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi wadah silaturahmi sekaligus forum resmi untuk menyepakati program pembangunan yang menjadi skala prioritas di wilayah Kelurahan Purwosari. Ia menjelaskan bahwa Kelurahan Purwosari yang berbatasan dengan Kelurahan Banjar Sari, Purwoasri, dan Hadimulyo Timur, serta memiliki 44 RT dan 7 RW dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2025 sebanyak 2.149 kepala keluarga atau 6.840 jiwa. Dalam pemaparannya, Sutoro juga menyampaikan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2025 Kelurahan Purwosari mempunyai target yang ditetapkan sebesar Rp188.941.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun mencapai sekitar Rp.140.000.000, – atau 74 persen. Selain itu, untuk tunggakan PBB tahun 2024, Kelurahan Purwosari berhasil merealisasikan pembayaran hingga hampir 83 persen, meski masih terdapat sejumlah kendala dalam optimalisasi PBB.“Kendala utama yang kami hadapi adalah adanya SPPT ganda, pemilik SPPT yang tidak berdomisili di Purwosari, serta objek pajak yang belum dilakukan balik nama sehingga menyulitkan kolektor dalam melakukan penagihan” ungkap Sutoro saat memberiksn laporan, Kamis (15/01/2026). Untuk mengatasi hal itu, pihak kelurahan terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui pertemuan rutin dan pelayanan kelurahan. Dalam pertemuan tersebut, Sutoro juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 sistem PBB akan menggunakan E-SPPT, sehingga riwayat pembayaran pajak hingga lima tahun ke belakang dapat terpantau dengan lebih transparan dan akuntabel. Di Bidang Sosial Kemasyarakatan, Sutoro menyampaikan bahwa Tim Penggerak PKK Kelurahan Purwosari secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya.”Sementara di Bidang Pendidikan, Purwosari memiliki 1 SD Negeri, 3 SD Swasta, 4 PAUD, 3 TK, 4 SMP Swasta, 6 pondok pesantren, dan 1 perguruan tinggi, ” terangnya. Menurut Sutoro, seluruh RT dan RW aktif menjadwalkan gotong-royong mingguan, terutama di musim penghujan, guna menjaga kebersihan dan kelancaran drainase lingkungan. “Terkait pagu, pada tahun anggaran 2025, Kelurahan Purwosari memperoleh pagu anggaran sekitar Rp4 miliar dan seluruh kegiatan telah terealisasi 100 persen. Dari anggaran tersebut, terdapat 13 titik pembangunan yang tersebar di wilayah kelurahan, “jelasnya. Pembangunan tersebut meliputi drainase di beberapa RW, perbaikan bronjong irigasi, serta pembangunan drainase melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Selain itu, peningkatan jalan hotmix juga dilakukan di sejumlah ruas jalan lingkungan. “Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro, khususnya Dapil IV, atas dukungan pembangunan yang telah direalisasikan di Kelurahan Purwosari, ” ucapnya. Sutoro juga memaparkan bahwa tahun 2026, pembangunan melalui dana kelurahan masih akan difokuskan pada pembenahan drainase lingkungan serta pemasangan keramik Posyandu RW 04, dengan pagu fisik sebesar Rp148 juta dan sisanya dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Selain itu pada tahun 2026, Aula Kelurahan Purwosari direncanakan akan direhabilitasi, serta dilakukan perbaikan saluran irigasi mengingat Purwosari merupakan wilayah dengan basis pertanian.”Sementara itu, untuk usulan prioritas pembangunan tahun 2027, Musrenbang menyepakati pembangunan talud tersier pintu KR 4B kanan di RW 07 sepanjang 100 meter sebagai prioritas utama bidang fisik.Selain itu, diusulkan pula perbaikan Jalan Kelinci RW 06 yang kerap dilalui kendaraan berat, serta perbaikan Jalan Kancil 1 sepanjang kurang lebih 300 meter, “paparnya. Di bidang ekonomi, Kelurahan Purwosari mengusulkan bantuan bibit bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di RW 03, RW 06, dan RW 07, serta bantuan bagi kelompok ternak kambing Mendo Joyo Makmur di RW 04 dan RW 06. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro, Rosita, yang mewakili Wali Kota Metro, menegaskan bahwa Musrenbang Kelurahan bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.“Musrenbang adalah ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan hingga tingkat kota,” ujar Rosita. Penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, selaras dengan RPJMD Kota Metro 2025–2029 juga menjadi tema pembangunan Kota Metro tahun 2027.”Kondisi fiskal daerah saat ini membuat tidak semua usulan dapat diakomodasi serta menuntut perencanaan yang lebih cermat, selektif, dan realistis, “katanya dalam pertemuan tersebut. Tak hanya itu, Rosita menyoroti capaian PBB Kelurahan Purwosari yang merupakan kewajiban seluruh warga negara dan menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan masih berada di angka 74 persen dari target yang sudah ditentukan. “Sedangkan dana pembangunan yang masuk ke Kelurahan Purwosari mencapai sekitar Rp4 miliar, sementara kewajiban PBB hanya Rp188 juta. Ini perlu menjadi kesadaran bersama,” tegasnya. Ia berharap para Ketua RT dan RW Kelurahan Purwosari yang telah ditetapkan melalui SK Lurah, serta memiliki peran strategis dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dan Musrenbang Kelurahan Purwosari dapat menjadi forum musyawarah yang produktif, memperkuat kolaborasi, serta mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Diakhir sambutannya, Rosita juga menyampaikan rencana pengelolaan persampahan berbasis masyarakat pada tahun 2026, di mana setiap kelurahan akan menjadi wilayah percontohan pengelolaan sampah mandiri. “Untuk mengurangi beban dari dinas lingkungan hidup, Dinas lingkungan hidup nanti akan hanya melayani persampahan di jalur-jalur yang masyarakat perkotaan, ” paparnya. (Md/Yl)
