Kabupaten Solok — Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Metro resmi memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang pemenuhan kebutuhan barang pokok strategis, khususnya komoditas bawang merah. Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Solok, Kamis (30/07/2026), menjadi langkah konkret dalam membangun sistem distribusi pangan yang berkelanjutan antara daerah produsen dan daerah perdagangan atau konsumen. Kerja sama tersebut tidak hanya diwujudkan dalam skema Government to Government (G2G) antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Metro, tetapi juga diperkuat melalui pola Business to Business (B2B) yang mempertemukan pelaku usaha atau offtaker dari Kota Metro dengan petani maupun pengepul bawang merah di Kabupaten Solok. Skema ini difasilitasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan. Kolaborasi ini menjadi semakin strategis mengingat Kabupaten Solok merupakan salah satu sentra hortikultura terbesar di Sumatera, serta menjadi sentra produksi bawang merah terbesar kedua di Indonesia setelah Kabupaten Brebes. Kerja sama antar daerah ini juga sejalan dengan mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian inflasi. Bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Dengan mengedepankan prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Implementasinya diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan, hingga pengembangan kerja sama antardaerah sebagai instrumen menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Bupati Solok, Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani di Kabupaten Solok. “Kerja sama dengan Pemerintah Kota Metro menjadi langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok, memperluas pemasaran hasil pertanian, sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat nyata bagi kedua daerah serta mendukung upaya nasional dalam menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi,” ujar Bupati Solok. Sementara itu, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso menegaskan bahwa Kota Metro memandang Kabupaten Solok sebagai mitra strategis dalam menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan, khususnya bawang merah, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi ketika terjadi gangguan pasokan. “Kami melihat potensi besar Kabupaten Solok dalam sektor pertanian, khususnya komoditas bawang merah. Potensi tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Kota Metro yang terus berupaya menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama ini kami bangun bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi sebagai fondasi sistem distribusi pangan yang berkelanjutan,” kata Wali Kota Metro. Ia menambahkan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama tersebut merupakan komitmen nyata dalam membangun kolaborasi yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi pelaku usaha dan masyarakat. “PKS ini bukan sekadar tanda tangan di atas selembar kertas di atas meja saja, tetapi komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pasokan pangan, menciptakan stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan di kedua daerah,” Katanya. Kolaborasi antara daerah penghasil dan daerah konsumen adalah kunci pengendalian inflasi. Ketika pasokan terjamin dan distribusi berjalan lancar, harga menjadi lebih stabil dan masyarakatlah yang akan merasakan manfaat paling besar. Inilah semangat yang kami bangun bersama Pemerintah Kabupaten Solok,” tegas Wali Kota Metro. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan terbangun rantai pasok pangan yang lebih efisien dari sentra produksi hingga pasar konsumen. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan petani diyakini akan menjadi model kolaborasi yang mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus memberikan kepastian usaha bagi petani dan pelaku distribusi di kedua daerah.(BSR)
Bupati Solok dan Wali Kota Metro Perkuat Kerja Sama Antar Daerah, Jamin Pasokan Bawang Merah dan Kendalikan Inflasi
Pemerintah Kota Metro Perkuat Budaya Literasi, Gelar Diskusi di Lima Kecamatan untuk Tingkatkan IPLM
Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusarda) Kota Metro menggelar Diskusi Literasi di lima kecamatan sebagai upaya memperkuat budaya baca masyarakat sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Kegiatan tersebut berlangsung secara bertahap pada 20, 21, 22, 23, hingga 29 Juli 2026. Diskusi dilaksanakan di Kecamatan Metro Pusat, Metro Timur, Metro Barat, Metro Utara, dan Metro Selatan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari evaluasi sekaligus penyusunan strategi pengembangan literasi di Kota Metro. Kegiatan ini merupakan langkah Pemerintah Kota Metro dalam mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai pusat belajar, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat. Empat agenda utama yang menjadi fokus dalam setiap pelaksanaan diskusi meliputi: Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusarda) Kota Metro, para camat, lurah, Bunda Literasi Kelurahan, Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Perpustakaan Nasional RI, tokoh masyarakat, pengurus Karang Taruna, serta jajaran Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dispusarda Kota Metro. Dalam arahannya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusarda) Kota Metro Farida, menegaskan bahwa penguatan budaya membaca tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Melalui evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, Dispusarda Kota Metro memperoleh berbagai masukan dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 22 perpustakaan kelurahan. Hasil diskusi tersebut akan menjadi dasar penyusunan program pengembangan perpustakaan, termasuk percepatan pendirian perpustakaan di tingkat kecamatan dan peningkatan nilai IPLM Kota Metro. Pemerintah Kota Metro berharap sinergi antara pemerintah, relawan literasi, dunia pendidikan, serta masyarakat dapat terus diperkuat sehingga budaya membaca semakin tumbuh dan perpustakaan mampu menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat yang mendorong terwujudnya masyarakat Kota Metro yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. (Sr)
IPeKB Kota Metro Perkuat Upaya Cegah Stunting Lewat Edukasi dan Bansos
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), DPD IPeKB Kota Metro menggelar workshop sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada 100 keluarga berisiko stunting yang tersebar di lima kecamatan di Kota Metro, Rabu (29/7/2026) Dikatakan Ketua DPD IPeKB Kota Metro, Tanti Lola Sari, bahwa peringatan HUT IPeKB tahun 2026 tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait pencegahan stunting. “Pada HUT ke-19 ini kami mengadakan workshop dengan sasaran 100 keluarga berisiko stunting. Selain penyerahan bantuan secara simbolis, seluruh sasaran juga didatangi langsung oleh penyuluh KB melalui kunjungan door to door. Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan disertai edukasi mengenai pencegahan stunting,” ujarnya. Menurutnya, stunting tidak hanya dipengaruhi oleh masalah gizi, tetapi juga pola asuh dan kondisi sanitasi lingkungan, termasuk ketersediaan jamban yang layak. “IPeKB turut memberikan perhatian terhadap aspek sanitasi sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting,” tuturnya. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi beras, minyak goreng, susu, serta bantuan pembangunan jamban sehat dari Pemerintah Provinsi Lampung. Dimana setiap kecamatan itu mendapatkan satu unit bantuan jamban dengan nilai sekitar Rp3 juta. Dan program ini telah memasuki tahap pelaksanaan salah satunya akan direalisasikan di Kecamatan Metro Selatan. “Keluarga berisiko stunting yang menjadi sasaran adalah keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, ibu nifas, maupun ibu menyusui. Bantuan sembako sebanyak 100 paket kami distribusikan secara merata di seluruh kelurahan di Kota Metro,” imbuhnya. Tanti berharap, memasuki usia ke-19 tahun, IPeKB Kota Metro semakin mampu berkontribusi positif melalui sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kami berharap IPeKB terus menjadi mitra strategis pemerintah. Mohon doa agar kami dapat terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas serta Kota Metro yang lebih bahagia,” katanya. Sementara itu, mewakili Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso, Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas kiprah para penyuluh KB yang telah berperan aktif dalam mendukung program pembangunan keluarga, khususnya percepatan penurunan stunting. “Stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi pola hidup, pola asuh, dan kepedulian lingkungan sekitar. Karena itu, edukasi kepada masyarakat harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan semua pihak,” jelasnya. Menurut Ahmad Hariyanto, berbagai penghargaan yang telah diraih Pemerintah Kota Metro hendaknya menjadi motivasi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. ” Saya berharap Peringatan HUT ke-19 IPeKB ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh penyuluh KB dalam memberikan pendampingan kepada keluarga serta mendukung terwujudnya percepatan penurunan angka stunting melalui edukasi, pemberdayaan, dan kolaborasi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Bg/Mdn)
Jelang Verifikasi Hybrid KLA 2026, Sekda Metro Ajak Perangkat Daerah Perkuat Sinergi Penuhi Hak Anak
Pemerintah Kota Metro terus mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Hybrid yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, di Aula Lantai II Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Metro, Rabu (29/7/2026). Rapat diikuti oleh seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA), instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, sekaligus memastikan seluruh indikator penilaian KLA telah dipenuhi secara optimal sebelum pelaksanaan verifikasi oleh tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto menegaskan bahwa keberhasilan meraih predikat Kota Layak Anak bukan semata-mata untuk memperoleh penghargaan, melainkan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan. “Ini bukan semata soal predikat, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa Kota Metro menjadi wilayah yang benar-benar layak bagi anak, baik dari sisi perlindungan, pendidikan, layanan kesehatan, maupun akses terhadap informasi yang ramah anak,” ujar Ahmad Hariyanto. Menurutnya, keberhasilan dalam evaluasi KLA sangat bergantung pada kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memastikan seluruh data dukung, inovasi, serta implementasi program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan saat proses verifikasi berlangsung. Ahmad Hariyanto juga mengingatkan bahwa evaluasi Kota Layak Anak tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga melihat implementasi program di lapangan yang memberikan manfaat langsung bagi anak-anak. Rapat tersebut juga menjadi forum konsolidasi data dan capaian program dari lima klaster hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk ketentuan Pasal 10 yang menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh informasi yang layak sesuai usia dan tingkat perkembangannya. Selain itu, pelaksanaan KLA mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai pedoman nasional dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Dalam mendukung pemenuhan indikator tersebut, Pemerintah Kota Metro terus mengoptimalkan keberadaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai salah satu layanan informasi yang telah distandardisasi secara nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Melalui PISA, anak-anak diharapkan memperoleh akses terhadap informasi yang aman, edukatif, partisipatif, ramah anak, serta sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Keberadaan layanan ini menjadi salah satu bentuk implementasi pemenuhan hak anak atas informasi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Sekda berharap seluruh perangkat daerah dapat terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi sehingga setiap indikator Kota Layak Anak dapat dipenuhi secara maksimal. Menurutnya, keberhasilan Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu perangkat daerah, melainkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. “Harapannya, melalui kegiatan ini kita dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk memenuhi seluruh indikator Kota Layak Anak, sekaligus memperkuat pelayanan dan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa,” tutup Ahmad Hariyanto. Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Metro optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dalam Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2026, sekaligus mewujudkan lingkungan yang semakin aman, inklusif, dan ramah bagi seluruh anak di Kota Metro. (Bg/Sr)
Sekda Kota Metro Tekankan Disiplin, Penguasaan Aturan, dan Marwah Satpol PP dalam Apel Perdana
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Dr. Ahmad Hariyanto, memimpin apel pagi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menegaskan pentingnya disiplin, penguasaan peraturan perundang-undangan, serta menjaga marwah dan wibawa Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan peraturan daerah. Pada apel yang berlangsung penuh keakraban itu, Ahmad Hariyanto mengungkapkan bahwa dirinya sengaja memilih Satpol PP sebagai lokasi apel guna mempererat silaturahmi sekaligus mengenal lebih dekat seluruh jajaran Satpol PP Kota Metro pasca dirinya dilantik sebagai Sekretaris Daerah. “Pagi hari ini sengaja saya mengambil tempat di sini. Pertama, karena bertugas sebagai pejabat baru Sekretaris Daerah, saya harus mengenal dengan Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota Satpol PP Kota Metro,” ujarnya. Saat memimpin apel, ia menegaskan bahwa Satpol PP merupakan identitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang menjadi landasan dalam menjalankan pembangunan, tata kelola pemerintahan, hingga peningkatan perekonomian masyarakat. “Semua itu tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan wali kota, hingga surat keputusan wali kota. Itu yang harus kita pahami,” tegasnya. Ahmad Hariyanto mengingatkan, sebagai perangkat daerah yang mengampu penegakan peraturan, Satpol PP wajib memahami hierarki dan menguasaan terhadap peraturan perundang-undangan agar penegakan perda dapat berjalan optimal di Kota Metro. “Setiap kita bekerja, setiap kita melakukan kegiatan, terutama dalam penegakan peraturan daerah, SOP adalah salah kunci utama kita. Karena kalau kita melanggar SOP, artinya apa yang kita lakukan itu ada kesalahan prosedur atau kesalahan administrasi,” katanya. Lebih lanjut, ia menyebut Kota Metro merupakan kota yang berkembang sangat dinamis. “Apalagi di era teknologi informasi saat ini, setiap peristiwa dapat dengan cepat diketahui masyarakat luas hanya dalam hitungan detik, “ungkapnya Karena itu, Ahmad Hariyanto meminta seluruh personel Satpol PP untuk selalu menjadikan aturan dan landasan hukum sebagai dasar dalam setiap pelaksanaan tugas dengan tetap menjaga nama baik institusi dengan menjunjung tinggi tagline Praja Wibawa. “Kita harus memiliki nama dan menjaga wibawa sesuai dengan tagline Satpol PP, yakni Praja Wibawa. Tagline tersebut bukan sekadar slogan, melainkan cerminan jati diri setiap anggota Satpol PP. Artinya, marwah, kehormatan, dan kewibawaan itu harus melekat dalam setiap sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas di lapangan. Karena tanpa marwah dan wibawa, kehadiran Satpol PP tidak akan dihormati maupun dipandang oleh masyarakat sebagai penegak peraturan daerah yang profesional dan berintegritas,” ujar Ahmad Hariyanto, saat menyampaikan amanah, Rabu (29/07/2026). Menurutnya, marwah dan wibawa dapat dibangun melalui kedisiplinan, penguasaan aturan, pelaksanaan tugas sesuai prosedur, serta keberanian dalam menegakkan kebenaran. “Kalau kita benar, kita harus berani. Berani karena benar, takut karena salah,” tegas Ahmad Hariyanto. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan personel dalam membaca situasi dan melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban dengan memetakan jumlah massa, tujuan aksi, hingga menentukan kebutuhan personel dan langkah strategis yang diperlukan. “Semua itu harus direncanakan. Tanpa perencanaan yang jelas, kita akan selalu gagap dalam menghadapi setiap permasalahan,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut menyampaikan sejumlah penataan yang tengah dilakukan di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kota Metro, salah satunya dengan menyiapkan ruang penerima tamu khusus di Kantor Wali Kota Metro. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bekerja sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tamu yang datang. “Nantinya semua tamu akan menggunakan ID card dan meninggalkan identitas,” jelasnya. Selain menyampaikan arahan terkait kedinasan, Ahmad Hariyanto juga mengajak seluruh anggota Satpol PP untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas di kalangan generasi muda. “Tolong jaga anak-anak kita dan keluarga kita. Tantangan kehidupan saat ini semakin kompleks, sehingga peran keluarga menjadi benteng pertama dalam membentuk karakter dan melindungi generasi muda. Kalau sudah terjerumus dalam narkoba, semuanya bisa hancur. Karena itu, kuncinya ada di lingkungan keluarga. Jangan pernah menjauhi anak-anak kita, tetapi dampingi, awasi pergaulannya, bangun komunikasi yang baik, dan tanamkan nilai-nilai positif sejak dini agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak masa depan,” pesan Ahmad Hariyanto. Disisi lain, Ahmad Hariyanto juga mengajak seluruh jajaran untuk saling menguatkan dan menjaga kekompakan sebagai satu keluarga besar Satpol PP. “Kita juga harus menjaga jiwa korsa dan ke kompakan yang menjadi modal penting dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Satu sakit, kita kena semua. Jangan ketika ada orang susah, kita tertawa di belakang. Kita gandeng tangannya, kita rangkul, kita kuatkan. Itu namanya jiwa korsa,” tuturnya. Di akhir arahannya, Sekda mendorong Satpol PP untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dengan TNI, Polri, Dishub, maupun masyarakat. Ia meyakini seluruh pekerjaan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri.“Semua pekerjaan itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dari sisi-sisi yang berbeda. Kolaborasi. Kita tidak bisa kerja sendiri,” katanya. Menutup sambutannya, Ahmad Hariyanto kembali mengingatkan bahwa Satpol PP merupakan wajah Pemerintah Kota Metro di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penegakan peraturan daerah harus dilakukan secara humanis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. “Pol PP ini adalah tampak mukanya Pemerintah Kota Metro. Silakan melakukan penegakan peraturan daerah, tapi dengan cara yang santun. Pemerintahan itu dinamis, permasalahannya juga semakin kompleks, maka kita harus mampu beradaptasi,” pungkasnya. (Yl)
Dinkes Metro Tegaskan Penanganan TBC di Sekitar TPAS Karangrejo Sesuai Standar, Data SITB Catat Tujuh Kasus Kumulatif
Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Metro menegaskan bahwa penanganan kasus tuberkulosis (TBC) dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo terus berjalan sesuai standar pelayanan kesehatan dan dilakukan secara berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan sebagai klarifikasi atas pemberitaan yang terbit pada 26 Juli 2026 terkait kondisi kesehatan warga di sekitar TPAS Karangrejo, khususnya mengenai jumlah penderita penyakit saluran pernapasan, kasus TBC, serta dugaan tidak adanya pemantauan kesehatan selama hampir dua tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, dr. Fitri Agustina, M.KM, mengatakan berdasarkan data resmi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) Kementerian Kesehatan dan rekam pelayanan kesehatan, jumlah warga RT 33/RW 09 Kelurahan Karangrejo yang terdiagnosis TBC sepanjang 2024 hingga Juli 2026 tercatat sebanyak tujuh orang. “Data tersebut merupakan akumulasi kasus selama lebih dari dua tahun, bukan jumlah pasien yang menderita TBC pada waktu yang bersamaan. Per Juli 2026, terdapat tiga pasien yang masih menjalani pengobatan dan seluruhnya telah mendapatkan pelayanan sesuai standar nasional penanggulangan tuberkulosis,” ujarnya. Ia menjelaskan, pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan, pemberian obat antituberkulosis (OAT), pemantauan kepatuhan minum obat, pemeriksaan lanjutan, hingga rujukan apabila diperlukan. Menurutnya, data SITB juga tidak mendukung apabila pemberitaan dipahami sebagai adanya puluhan kasus TBC terkonfirmasi di RT 33/RW 09. Sementara itu, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, maupun gangguan saluran pernapasan lainnya merupakan penyakit yang berbeda dengan TBC sehingga memiliki mekanisme diagnosis, pencatatan, dan penanganan yang berbeda. “Untuk melindungi hak pasien, Dinas Kesehatan tidak dapat membuka identitas maupun data pribadi penderita sesuai ketentuan kerahasiaan informasi kesehatan,” katanya. Sebelumnya, Dinkes Metro juga menegaskan bahwa keberadaan sejumlah pasien TBC di sekitar TPAS Karangrejo belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya klaster penyakit, ataupun hubungan langsung antara kasus TBC dengan keberadaan TPAS. Berdasarkan data SITB, kasus TBC juga ditemukan di sejumlah RT dan RW lainnya di Kelurahan Karangrejo. Fitri menjelaskan, penetapan suatu klaster penyakit harus melalui penyelidikan epidemiologi yang komprehensif, meliputi pemeriksaan klinis, analisis pola penyebaran kasus, investigasi faktor risiko, hingga penilaian kualitas lingkungan. “TBC merupakan penyakit infeksi yang diagnosisnya harus ditegakkan melalui pemeriksaan medis sesuai standar. Penapisan gejala maupun pemeriksaan dahak belum dapat langsung menetapkan seseorang sebagai penderita TBC tanpa hasil pemeriksaan yang memenuhi kriteria diagnosis,” jelasnya. Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Metro melalui Dinkes Metro bersama UPTD Puskesmas Karangrejo melakukan pelayanan kesehatan rutin, sebanyak dua kali menggelar kegiatan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Cek Kesehatan Gratis di RT 33/RW 09 selama periode Mei hingga Juli 2026. Kegiatan pertama dilaksanakan pada 20 Mei 2026 di rumah Ketua RT 33, Suyatno. Selanjutnya, kegiatan kedua digelar pada 19 Juli 2026 dan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Metro, para kepala bidang, perangkat wilayah, serta Ketua RT 33 yang mendampingi langsung pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan daftar hadir, kedua kegiatan tersebut mencatat total 84 kehadiran peserta. Dalam kegiatan itu, masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan, deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, penapisan keluhan saluran pernapasan, konsultasi medis, pemberian obat sesuai indikasi, vitamin, masker, serta rekomendasi pemeriksaan lanjutan bagi warga yang masih mengalami keluhan. Dinkes menjelaskan hasil pemeriksaan individu tidak dipublikasikan, karena hanya menggambarkan kondisi kesehatan warga yang mengikuti kegiatan dan tidak dapat digeneralisasikan sebagai kondisi seluruh masyarakat di sekitar TPAS. Selain pelayanan terpadu, petugas kesehatan juga melakukan kunjungan rumah kepada warga yang bermukim di sekitar lokasi TPAS untuk memantau kondisi kesehatan, memberikan edukasi, serta memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan lanjutan memperoleh akses ke fasilitas kesehatan. Dengan hal ini, Pemerintah Kota Metro berkomitmen melakukan pemantauan berkelanjutan melalui Dinas Kesehatan Kota Metro, guna memastikan kesehatan masyarakat di sekitar TPAS Karangrejo akan terus dilakukan melalui kegiatan surveilans, pelayanan kesehatan dasar, edukasi kesehatan, serta penanganan penyakit menular maupun tidak menular secara berkesinambungan. “Masyarakat juga diimbau segera memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas, apabila mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, atau keluhan kesehatan lainnya agar dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan sesuai standar medis,” ungkapnya. Dinkes Metro menegaskan bahwa penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat harus mengacu pada data yang valid dan terverifikasi sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh, akurat, serta menghindari kesalahpahaman mengenai kondisi kesehatan masyarakat di sekitar TPAS Karangrejo. (Sr)
JMSI Lampung Gandeng Pemkot Metro Sukseskan HPN dan Rakornas 2027
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Ahmad Hariyanto, menerima audiensi jajaran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung yang didampingi Ketua JMSI Kota Metro beserta jajaran pengurus di Ruang Kerja Sekda Kota Metro, Senin (27/07/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) JMSI Tahun 2027 yang akan diselenggarakan di Kota Metro, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan serta penyebarluasan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung, Ahmad Novriwan, mengungkapkan tujuan audensi hari ini adalah untuk mempererat silaturahmi dan menyampaikan sejumlah agenda yang direncanakan dalam rangkaian peringatan HPN dan HUT JMSI 2027. Di antaranya meliputi kegiatan diskusi publik, bakti sosial, pelatihan jurnalistik, hingga kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. “Sebelumnya, saya telah menitipkan pesan kepada rekan-rekan JMSI Kota Metro untuk menjalin silaturahmi dengan Bapak Sekretaris Daerah. Sebenarnya, saya berencana melakukan audiensi dengan Wali Kota Metro sebelum berangkat ke China. Namun, karena adanya sejumlah agenda kunjungan ke beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, termasuk Pesawaran, Tanggamus, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan, maka audiensi di Kota Metro baru dapat terlaksana pada hari ini,” ujar Ahmad Novriwan. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa kunjungannya ke China merupakan bagian dari undangan Asia China Journalist yang mempertemukan para jurnalis dari berbagai negara selama delapan hari untuk membahas sektor pendidikan, ekonomi, teknologi, serta pengembangan komoditas unggulan seperti kopi dan teh. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan banyak pelajaran yang dapat diterapkan di daerah, termasuk di Kota Metro. “Saya melihat Kota Metro memiliki potensi yang sangat besar jika dilihat dari sisi infrastruktur, jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi yang dimiliki tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya,”pungkasnya. Menurutnya, tantangan ke depan Kota Metro adalah bagaimana memperkuat inovasi dan pemanfaatan teknologi, khususnya artificial intelligence (AI), yang saat ini menjadi fokus pengembangan di berbagai negara, termasuk China. “Tak hanya itu, china saat ini juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat di sektor pertanian dan diproyeksikan mampu menjadi pesaing utama Brazil maupun Indonesia dalam beberapa komoditas,”ungkapnya. Hal tersebut juga dibuktikannya secara langsung, bagaimana negara China penerapan sistem pertanian tumpang sari yang mengombinasikan komoditas kopi, teh, dan jagung. “Penataan serta pengelolaan yang dilakukan sangat baik dan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong keberhasilan sektor pertanian di negara itu, termasuk sistem transportasi di China, khususnya kereta cepat yang mampu menempuh perjalanan dari Kunming dalam waktu empat jam dengan dukungan fasilitas yang memadai,”tuturnya. “Ketika kembali ke Indonesia, saya tetap membawa pemikiran tentang Metro, terutama terkait pendidikan. Karena itu, selain bersilaturahmi, kami juga ingin mengajak Pemerintah Kota Metro untuk membersamai pelaksanaan Hari Pers Nasional dan Rakornas JMSI Tahun 2027 di Lampung,” ujarnya. Pengalaman yang ada, membuat Ahmad Novriwan ingin bisa menerapkan hal tersebut di Indonesia, khususnya Kota Metro terkait penguatan sektor pendidikan. Oleh karena itu, selain untuk bersilaturahmi, JMSI juga bermaksud mengajak Pemerintah Kota Metro untuk turut membersamai pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) JMSI Tahun 2027 di Provinsi Lampung. Terlebih, JMSI merupakan organisasi pemilik media siber yang berdiri di Kalimantan Selatan tujuh tahun lalu dengan berbadan hukum yang diwakili oleh pemilik atau pimpinan perusahaan. “Kalau di JMSI, keanggotaannya adalah perusahaan. Jadi satu anggota mewakili satu badan hukum. Sebagian besar anggota kami merupakan direktur atau pimpinan perusahaan media,” jelasnya. Lebih lanjut, Novriwan menyampaikan bahwa pelaksanaan HPN dan Rakornas JMSI semula direncanakan pada Februari 2027, namun masih menyesuaikan dengan kalender nasional dan bulan Ramadan. “Sebagai Ketua JSMI Provinsi Lampung, saya berharap Pemerintah Kota Metro dapat turut mendukung kegiatan tersebut,”harapnya. Kegiatan ajang konsolidasi insan pers tersebut, juga direncanakan menghadirkan forum informal business meeting dengan mengundang mitra internasional, termasuk Asosiasi Teknologi dan pelaku usaha dari China. “Kami berharap HPN dan Rakornas JMSI dapat memberikan dampak yang lebih luas. Kami juga berencana mengundang sejumlah kepala daerah dan mitra dari China untuk membuka peluang kerja sama dan investasi di Lampung,” ungkapnya. Selain itu, JMSI Pusat dan JMSI Lampung saat ini telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian, dimana daerah yang menjalin kerjasama dapat memperoleh fasilitasi bantuan bibit pertanian sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan. “Jika Kota Metro membutuhkan dukungan bibit pertanian, kami siap memfasilitasi melalui kerja sama yang telah terjalin dengan Kementerian Pertanian,” tambahnya. Menanggapi hal tersebut, mewakili Wali Kota Metro, Sekda Kota Metro, Ahmad Hariyanto, menyambut baik rencana pelaksanaan HPN dan HUT JMSI Tahun 2027 serta menyampaikan apresiasi atas kontribusi JMSI dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kota Metro. Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam diskusi tersebut, Ahmad Hariyanto juga menilai bahwa pelaksanaan HPN dan HUT JMSI berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan kunjungan ke Kota Metro. “Momentum HUT dan HPN ini dapat menggerakkan orang untuk datang ke Metro, terlebih Kota Metro memiliki posisi yang strategis karena lebih dekat dengan Bandara Radin Inten II dibandingkan Bandar Lampung. Ini menjadi peluang yang harus dimanfaatkan,” ujar Ahmad Hariyanto. Sebagai Sekretaris Daerah ia yakin dengan dukungan fasilitas yang terus berkembang, Kota Metro memiliki potensi besar sebagai daerah penyangga atau kota satelit yang mampu menjadi pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung. “Metro ini adalah kota satelit. Selain Bandar Lampung, Metro merupakan daerah yang perkembangannya paling mendekati, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan. Ke depan, kita perlu memikirkan konsep aglomerasi seperti Jabodetabek agar wilayah sekitar juga dapat tumbuh bersama,” jelasnya. Sekda juga menyoroti potensi pengembangan kawasan penyangga di wilayah perbatasan, termasuk peluang kolaborasi antardaerah yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah. “Pemerintah Kota Metro mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperkuat peran pers, khususnya dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab. Momentum Hari Pers Nasional dan HUT JMSI hendaknya menjadi sarana mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan media,” tegas Ahmad Hariyanto. Sementara itu, Kepala Diskominfotik Kota Metro, Deddy Hasmara, menyampaikan bahwa Diskominfotik siap menjalin koordinasi dan komunikasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. “Saya berharap peringatan HPN dan HUT JMSI Tahun 2027 dapat menjadi ajang untuk menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan literasi digital dan kualitas informasi
ASN Diminta Jadi Contoh Taat Pajak, Sekda Metro Dorong Percepatan PAD dan Mutasi Kendaraan
Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mewakili Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel mingguan di halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (27/7/2026). Dalam amanatnya, Ahmad Hariyanto menegaskan bahwa ASN merupakan representasi pemerintah di tengah masyarakat sehingga harus memberikan contoh nyata dalam kepatuhan membayar pajak. Menurutnya, ajakan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak akan lebih efektif apabila seluruh ASN terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan yang sama. Sekda juga meminta seluruh Kepala OPD melakukan pengawasan sekaligus inventarisasi terhadap status kepatuhan pembayaran PKB dan PBB-P2 seluruh ASN di unit kerja masing-masing. Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada lagi tunggakan pajak hingga akhir tahun anggaran, termasuk memastikan seluruh kendaraan dinas milik pemerintah telah memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Selain itu, Ahmad Hariyanto mengimbau seluruh ASN memanfaatkan kebijakan keringanan pembayaran pajak yang masih berlaku. “Manfaatkan sisa waktu ini untuk segera menyelesaikan kewajiban. Jangan menunggu hingga mendekati batas akhir. Program keringanan PKB masih berlaku hingga akhir Agustus 2026, sedangkan batas waktu pembayaran PBB-P2 telah diperpanjang hingga 31 Oktober 2026,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyoroti masih banyak ASN yang telah ber-KTP Kota Metro, namun kendaraan bermotornya masih terdaftar di daerah lain. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi bagian dari pendapatan daerah belum optimal. Karena itu, ia mengimbau seluruh ASN yang berdomisili di Kota Metro untuk segera melakukan mutasi kendaraan ke Samsat Kota Metro agar penerimaan pajak dapat kembali ke daerah tempat kendaraan beroperasi. Selain menekankan kepatuhan perpajakan, Ahmad Hariyanto juga meminta seluruh OPD pengampu retribusi mengoptimalkan capaian Retribusi Daerah. Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Metro, realisasi Pendapatan Daerah hingga saat ini baru mencapai 50,51 persen dari target APBD. Adapun realisasi Pajak Daerah telah mencapai 59,69 persen, sedangkan Retribusi Daerah masih berada pada angka 44,63 persen. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah melalui langkah-langkah konkret, mulai dari evaluasi objek retribusi, penggalian potensi yang belum tergarap, hingga peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi dasar pemungutan retribusi. Ia meminta setiap Kepala OPD yang memiliki kewenangan pemungutan retribusi segera menyusun strategi percepatan serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala agar target pendapatan daerah dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran. Menutup arahannya, Ahmad Hariyanto mengusulkan pelaksanaan apel bulanan setiap tanggal 17 yang diikuti seluruh pejabat OPD, camat, dan lurah se-Kota Metro. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan sinergi antarpemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap seluruh ASN terus menjaga semangat kerja dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui peningkatan kepatuhan pajak, percepatan mutasi kendaraan ke Kota Metro, serta optimalisasi penerimaan retribusi daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Metro. (Tm/Sr)
Gebyar Senam LLI Kota Metro Perkuat Komitmen Mewujudkan Lansia Sehat dan Kota Bebas Sampah
Pemerintah Kota Metro bersama Lembaga Lansia Indonesia (LLI) Kota Metro menggelar Gebyar Senam LLI Kota Metro sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan, mempererat silaturahmi, serta mendorong peran aktif para lanjut usia (lansia) dalam pembangunan daerah. Kegiatan yang diikuti ratusan lansia dari berbagai kelurahan ini berlangsung meriah dan penuh semangat. Acara diawali dengan sambutan Ketua LLI Kota Metro, yang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro atas perhatian dan pembinaan yang selama ini diberikan kepada para lansia. Menurutnya, keberadaan lansia di Kota Metro terus bertambah sehingga program pembinaan kesehatan dan pemberdayaan perlu terus diperkuat secara berkelanjutan. Ketua LLI Lukman Hakim, menegaskan bahwa para lansia merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki pengalaman, keteladanan, serta nilai-nilai kehidupan yang dapat diwariskan kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan mereka harus mendapat ruang untuk tetap sehat, produktif, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Kota Metro sebagai Kota Pendidikan yang maju, berdaya saing, dan menjadi barometer pendidikan di Provinsi Lampung. “Kami para sesepuh akan terus memberikan doa dan motivasi kepada Wali Kota beserta seluruh jajaran agar terus bekerja keras membangun Kota Metro menuju kota yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Gebyar Senam LLI Kota Metro yang dinilai menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga, khususnya bagi kalangan lanjut usia. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro memiliki komitmen untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada para lansia agar tetap sehat, aktif, positif, serta memperoleh perlindungan sosial yang layak di masa tuanya. Menurutnya, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi para lanjut usia sehingga mereka tetap dapat menjalankan peran sosialnya di tengah masyarakat. Wali Kota juga menilai bahwa para lansia memiliki kontribusi besar sebagai penjaga nilai-nilai budaya, norma sosial, serta teladan bagi generasi muda. Karena itu, hubungan harmonis antargenerasi harus terus diperkuat melalui budaya saling menghormati dan saling menyayangi. Selain mengajak masyarakat menjaga kesehatan melalui olahraga, Wali Kota turut mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Metro yang sehat dan nyaman. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kota Metro. Untuk itu, perubahan perilaku masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengajak seluruh peserta untuk membangun gerakan moral dengan menanamkan budaya malu membuang sampah sembarangan.”Mari kita mulai dari diri sendiri dengan membangun budaya malu membuang sampah sembarangan. Jika budaya ini tumbuh di masyarakat, maka Kota Metro akan menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga maupun para tamu yang datang,” tegasnya. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan setiap hari. Ia berharap semangat menjaga kebersihan tersebut dapat menjadi budaya yang terus diwariskan sehingga Kota Metro semakin terbebas dari berbagai bentuk pencemaran lingkungan. Gebyar Senam LLI Kota Metro juga menjadi momentum memperkuat semangat hidup sehat, meningkatkan kebugaran jasmani para lansia, sekaligus mempererat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Metro memastikan akan terus mendukung berbagai program pemberdayaan lansia sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.Melalui sinergi antara pemerintah, organisasi lansia, serta seluruh lapisan masyarakat, Kota Metro optimistis mampu mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, ramah lansia, dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai Kota Pendidikan yang maju serta menjadi kebanggaan Provinsi Lampung. ( Yd/Sr ).
Pemkot Metro Rencanakan Hibah Lahan untuk Dukung Pembangunan Fasilitas Kementerian Haji
Pemerintah Kota Metro membuka peluang kerja sama dengan pemerintah pusat melalui rencana hibah lahan milik daerah guna mendukung pembangunan fasilitas Kementerian Haji. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mendukung program strategis nasional yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Rencana tersebut ditandai dengan peninjauan langsung lahan milik Pemerintah Kota Metro yang berada di Jalan FKPPI, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, dengan luas kurang lebih satu hektare. Peninjauan dilakukan oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santso bersama Sekjen kemenhaj RI Teguh Dwi Nugroho, Kabag TU kanwil kemenhaj Provinsi Lampung Djonie Adhan, Kepala kankemenhaj Metro Raisan Sudiatama serta para pendamping untuk melihat kondisi dan potensi lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan fasilitas Kementerian Haji, Sabtu (25/07/2026). Wali Kota Metro menegaskan bahwa rencana hibah tersebut masih merupakan bentuk dukungan awal Pemerintah Kota Metro terhadap program pemerintah pusat dan akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme dan persetujuan yang berlaku. “Pemerintah Kota Metro pada prinsipnya siap mendukung program strategis pemerintah pusat yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Rencana hibah lahan ini masih akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” Katanya. Menurutnya, apabila rencana pembangunan tersebut dapat terealisasi, keberadaan fasilitas Kementerian Haji di Kota Metro diyakini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan haji dan umrah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui meningkatnya aktivitas masyarakat, peluang usaha, serta pengembangan kawasan di sekitarnya. “Kami berharap kehadiran fasilitas Kementerian Haji nantinya dapat memberikan nilai tambah bagi Kota Metro, baik dari sisi pelayanan, ekonomi, maupun pengembangan wilayah, serta naiknya perekonomian masyarakat sekitar” Harap Wali Kota Metro. Pemerintah Kota Metro berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat dalam menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. “Dengan dukungan seluruh pihak, rencana tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Kota Metro sebagai daerah yang siap mendukung pembangunan nasional sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi warga Bumi Sai Wawai,” pungkasnya. (Bsr)



