Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana mewakili Pemerintah Kota Metro dalam merespons cepat berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat pada saat Musrenbang di Kelurahan Yosomulyo, Selasa (20/01/2026). Berbagai keluhan warga di Kelurahan Yosomulyo disampaikan langsung, diantaranya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum terdata, serta bantuan sosial yang belum tersalurkan telah langsung ditangani oleh dinas terkait dan akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait usulan prioritas pembangunan, Rafieq menjelaskan bahwa Kelurahan Yosomulyo mengajukan rasionalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar tidak memberatkan masyarakat sehingga dilakukan pertimbangan untuk dibahas bersama anggota DPRD dalam penganggaran tahun mendatang, sehingga kebijakan PBB dapat lebih proporsional dan berkeadilan. “Untuk di Kelurahan Yosomulyo sepertinya minta diprioritaskan rasionalisasi PBB. Tadi sudah saya sampaikan dan akan kita coba mempertimbangkan untuk masuk bersama anggota DPRD di anggaran 2026 supaya PBB bisa tidak terlalu berat bagi masyarakat,” tuturnya. “Di bidang infrastruktur tahun 2025 semua berjalan dengan baik sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi dan untuk usulan sampai tahun 2027 sudah sesuai permintaan masyarakat,salah satunya yaitu pembangunan tempat bahan pangan,” ungkapnya. Dalam forum tersebut, salah satu pamong kelurahan turut menyampaikan bahwa saat ini telah berjalan di berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif di Kelurahan Yosomulyo seperti Payungi, Pakde Manis, dan Pace. Program-program tersebut dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan kemandirian masyarakat di tingkat kelurahan. Sejumlah aspirasi teknis juga disampaikan warga, antara lain permohonan peninjauan kembali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per zona, khususnya untuk lahan persawahan yang dinilai memiliki besaran tagihan setara dengan zona pekarangan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah meminta agar masyarakat mengajukan surat melalui kelurahan untuk dilakukan evaluasi perubahan NJOP sesuai dengan zonasi yang berlaku. Selain itu, warga juga mengusulkan perluasan lahan makam Kelurahan Yosomulyo yang akan diupayakan melalui fasilitasi kesepakatan teknis terkait calon lokasi. Sedangkan permasalahan layanan publik lainnya yang dibahas meliputi pengaktifan call center penerangan jalan umum agar warga dapat melaporkan gangguan, penambahan lampu penerangan yang berlokasi di Jalan Mangga yang masih gelap akibat belum tersedianya tiang listrik PLN, pengadaan seragam RT/RW, serta kesulitan warga dalam membayar PBB dengan nilai tinggi. Pemerintah Kota Metro menyampaikan bahwa evaluasi nilai PBB akan diupayakan pada tahun 2026 melalui penilaian ulang sesuai zona. Di bidang kesehatan, warga mengusulkan fasilitasi alat tensi tekanan darah pada 9 (sembilan) Posyandu di Kelurahan Yosomulyo, termasuk untuk mendukung layanan home care. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan menyatakan akan segera merealisasikan pengadaan alat tersebut. Selain itu, terkait warga tidak mampu yang belum memiliki BPJS gratis, masyarakat diarahkan untuk mendaftar melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro atau Dinas Kesehatan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Metro Fraksi PDI Perjuangan, Ancilla Hernani, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap penguatan ketahanan pangan dengan menyediakan bibit pohon buah. Ia mengajak masyarakat menanam pohon buah-buahan di pekarangan rumah, yang akan didampingi oleh tim dari Pendopo Tani sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. (Tm/Sr)
Pemerintah Kota Metro Respon Cepat Keluhan Warga Yosomulyo Terkait BPJS dan Bantuan Sosial
Musrenbang Kelurahan Karangrejo: Penguatan Nodal Manusia dan Modal Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Karangrejo Tahun Anggaran 2027 digelar di Aula Kelurahan Karangrejo, Senin (9/1/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan visi Kota Metro. Musrenbang tahun ini mengusung tema Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan. Tema tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahun anggaran 2027. Lurah Karangrejo, Erwin Syarif, dalam laporannya menyampaikan bahwa penguatan modal manusia menjadi kata kunci utama dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Menurutnya, arah pembangunan harus relevan dengan prioritas pemerintah daerah dengan menekankan pada modal manusia yang relevan dengan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027. Ia juga memaparkan kondisi wilayah Kelurahan Karangrejo yang memiliki luas sekitar 320 hektare dengan mayoritas berupa lahan persawahan, potensi tersebut didukung oleh keberadaan 18 kelompok tani dan 11 Kelompok Wanita Tani (KWT). “Secara administratif Kelurahan Karangrejo terdiri dari 12 RW dan 50 RT, dengan jumlah penduduk per 30 Desember 2025 sebanyak 10.891 jiwa, terdiri dari 5.520 laki-laki dan 5.371 perempuan, ” terangnya. Dalam sektor pendapatan, Erwin melaporkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2026 mencapai 77 persen dari total 4.339 wajib pajak dengan potensi Rp319 juta dengan realisasi sebesar Rp3.297 SPPT. Ia juga mengakui, bahwa capaian tersebut belum mampu menutup kebutuhan pembangunan di Kelurahan Karangrejo, dimana pada tahun 2025 Pemerintah Kota Metro menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayah tersebut. “Artinya, pendapatan dari PBB warga belum mampu meng-cover kebutuhan pembangunan kelurahan. Porsi bantuan dari pemerintah kota masih sangat besar,” jelasnya. Kendala utama dalam optimalisasi PBB, lanjut Erwin, adalah banyaknya wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya, khususnya di RW 11. Sejak 2024, tercatat sekitar 797 SPPT atau 18,37 persen tidak tertagih. “Selain itu, masih terdapat sekitar 4,5 persen wajib pajak dengan tingkat kesadaran rendah, serta permasalahan data kepemilikan objek pajak yang belum diperbarui, ” tuturnya. Sebagai upaya, pihak kelurahan membentuk tiga tim penagihan yang terdiri dari sembilan personel untuk menjangkau seluruh RW dengan pendekatan dilakukan bersama kolektor RT dan penelusuran langsung ke lapangan.”Realisasi pembangunan tahun 2025, khususnya pada sektor infrastruktur, seperti perbaikan jalan lingkungan, rigid beton, dan drainase di sejumlah RW, “paparnya. Pada bidang ekonomi, Kelurahan Karangrejo menerima bantuan alat pertanian berupa traktor roda empat dari program APBN melalui DKP3 Kota Metro yang disalurkan kepada kelompok tani Makmur I dan Sejahtera II sedangkan dana kelurahan sebesar Rp154 juta dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) untuk pembangunan drainase di 12 titik yang tersebar di seluruh RW. Di Bidang Sosial Budaya, Pemerintah kota menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya untuk Masjid Al-Isro RW 4, Masjid Al-Amin RW 12, hibah rumah ibadah, sarana olahraga, serta bantuan sosial lanjut usia melalui Dinas Sosial. “Pada penggunaan aplikasi E-Musrenbang, di mana sebanyak 111 usulan telah diinput, terdiri dari 45 usulan fisik, 32 usulan ekonomi, dan sisanya bidang sosial budaya, ” katanya, saat memberikan laporan. Dari usulan fisik tersebut, ada 5 prioritas ditetapkan dengan fokus pada pembangunan jalan penghubung antar-RW yang mengarah ke lembaga pendidikan, sebagai bentuk penguatan modal manusia. Menanggapi paparan tersebut, Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menekankan pentingnya memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga.“Saya ingin memastikan, apakah masih ada warga Karangrejo yang kesulitan bersekolah, sulit berobat, atau belum terdata sebagai penerima bantuan sosial,” ujarnya. Rafieq mengungkapkan bahwa penguatan modal manusia harus dimulai dari pemenuhan akses kesehatan, termasuk kepesertaan BPJS, serta penanganan stunting yang saat ini tercatat sebanyak 13 kasus di Karangrejo. “Stunting tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah dan ditangani. Ini tantangan serius dalam membangun kualitas SDM,” tegasnya. Selain modal manusia, Rafieq menilai modal sosial di Karangrejo sudah terbangun dengan baik melalui kekompakan masyarakat dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Dia juga menuturkan keterbatasan fiskal daerah Kota Metro yang terjadi akibat pemangkasan APBD oleh pemerintah pusat yang berdampak pada alokasi dana kelurahan.“Kita harus mulai mengubah pola. Dana kelurahan jangan hanya habis untuk belanja barang, tapi diarahkan untuk membangun unit kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya. Pemerintah Kota Metro, lanjut Rafieq, siap memprioritaskan usulan yang memiliki nilai ekonomi, seperti pengembangan peternakan, pertanian, UMKM, serta pelatihan keterampilan masyarakat. Sebagai Wakil Walikota Metro, dia berharap musrenbang dapat menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kelurahan Karangrejo yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing. (Yl/Tm)
Musrenbang Kelurahan Purwo Asri Fokuskan Pembangunan Infrastruktur, Pertanian dan Penanganan Masalah Sosial
Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2026 hingga 2027,berlangsung di Kelurahan Purwo Asri, Kecamatan Metro Utara, pada Senin (19/01/2026). Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, perangkat daerah terkait, Lurah Purwo Asri, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW yang menyampaikan berbagai persoalan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima sejumlah aspirasi warga, terutama dari kalangan petani yang mengeluhkan kondisi saluran irigasi pertanian,seperti adanya ketidakseimbangan aliran air pada jalur irigasi, baik karena debit air yang terlalu besar maupun terlalu kecil sehingga berdampak pada produktivitas pertanian. “Kami mendengar langsung keluhan masyarakat, khususnya para petani yang mengalami kesulitan pada jalur air sehingga diharapkan adanya penanganan terhadap saluran irigasi tersier yang ada di Kelurahan Purwo Asri,” ujar Rafieq. Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian akan menjadi prioritas sejalan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan irigasi tersier serta akses jalan pertanian diarahkan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026–2027. Selain infrastruktur pertanian, ia juga menyoroti persoalan sosial yang disampaikan masyarakat, seperti bantuan sosial yang belum tepat sasaran dan kendala dalam mengakses pendidikan anak usia dini (PAUD) yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke rumah warga guna pendataan ulang penerima bantuan sosial. “Untuk masalah bansos dan PAUD, langsung kami tindak lanjuti di lapangan untuk dilakukan pendataan ulang agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran, sementara pendaftaran PAUD akan diarahkan ke PAUD negeri dengan proses yang dipermudah,” jelasnya. Terkait usulan tambahan pembangunan yang disampaikan dalam Musrenbang, Rafieq menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh pengurangan anggaran serta proses penyusunan APBD yang masih berjalan, sehingga belum dapat memberikan keputusan final atas seluruh usulan pembangunan. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Metro juga menanggapi keluhan masyarakat mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang banyak beralih fungsi menjadi kawasan kavling. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat edaran dari tiga kementerian, salah satunya Kementerian Pertanian, terkait pengetatan aturan LP2B. “Untuk LP2B, aturannya sekarang sudah diperketat oleh Menteri Pertanian,sementara untuk kasus lama, kami masih menunggu arahan dari kementerian terkait bagaimana penanganannya,” ungkapnya. Sementara itu, Lurah Purwo Asri, Sutoyo, menegaskan bahwa Musrenbang kelurahan merupakan forum resmi yang sangat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan hingga tingkat kecamatan dan penganggaran daerah. Sutoyo juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar pembangunan saat ini adalah kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan yang dipicu oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan pendapatan asli daerah. “Penurunan kapasitas fiskal ini menuntut kita semua untuk lebih cermat, selektif, dan inovatif dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan daerah,” katanya. Dalam pemaparan rencana pembangunan fisik tahun anggaran 2026, Kelurahan Purwo Asri mengusulkan sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui anggaran OPD, di antaranya pembangunan hotmix Jalan Komodo RW 5, 6, 7, dan 8; pembangunan hotmix Jalan Sriti RT 25 RW 07; lanjutan rehabilitasi onderlagh Jalan Sriti 2 RT 28 RW 08; pembangunan drainase Jalan Sriti Induk RT 28 RW 08; serta rehabilitasi saluran irigasi tersier KR 4 C Ki. Kelurahan Purwo Asri juga menerima Dana Kelurahan tahun 2026 sebesar Rp156.350.000 yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, meliputi pekerjaan cor blok dan drainase di sejumlah RT dan RW, sarana prasarana PKK, serta pembuatan teralis perpustakaan kelurahan. Selain itu, Dana Kelurahan sebesar Rp21.293.600 dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain sosialisasi pengelolaan pupuk dan bahan organik, perlombaan hafalan Juz Amma bagi TPA, kegiatan perlombaan PKK, penguatan Forum Anak Kelurahan, sosialisasi narkoba bagi remaja, penguatan kelembagaan RT dan RW, serta sosialisasi Undang-Undang Perkawinan. Sebagai penutup, Musrenbang Kelurahan Purwo Asri juga merumuskan usulan prioritas pembangunan dana OPD tahun 2027, di antaranya peningkatan jalan hotmix Jalan Cendrawasih RW 01 sepanjang 600 meter, peningkatan jalan hotmix Jalan Makam RW 03 sepanjang 200 meter, peningkatan jalan usaha tani RT 12 RW 04 sepanjang 300 meter, peningkatan jalan hotmix Lego 2 sepanjang 200 meter, serta pembangunan drainase Jalan Komodo Kolam Damraman sepanjang 200 meter. (Tm/Yl/Sr).
Sekda Kota Metro Pimpin Apel Pagi, Tekankan Penyelesaian Persoalan dan Peningkatan Integritas Pelayanan
Pemerintah Kota Metro melaksanakan apel pagi pada Senin (19/01/2026) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro. Apel pagi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Dra. Bayana, M.Si, dan diikuti oleh seluruh ASN serta PPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Dalam amanatnya, Sekda Kota Metro menyampaikan bahwa apel pagi tersebut merupakan apel perdana yang ia pimpin pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa awal tahun harus dijadikan momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, baik yang terjadi di pasar, kecamatan, kelurahan, maupun di tingkat perangkat daerah. Sekda menekankan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan tidak hanya berfokus pada program dan kegiatan yang didanai oleh APBD, melainkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada setiap jabatan. Seluruh aparatur diminta untuk menjalankan tanggung jawabnya secara optimal, terlepas dari ada atau tidaknya anggaran yang menyertai. Lebih lanjut, Sekda menyoroti pentingnya peran pimpinan unit kerja, khususnya kepala UPT, dalam menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh pegawai di lingkup kerjanya. Menurutnya, tidak semua persoalan di perangkat daerah muncul ke permukaan karena sebagian dapat diselesaikan di tingkat unit kerja masing-masing. Terkait isu-isu ketenagakerjaan, Sekda menegaskan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kontrak maupun honorer bukan merupakan kebijakan pribadi kepala daerah, melainkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ia mengimbau agar setiap persoalan di tingkat unit kerja tidak langsung dibenturkan dengan pimpinan daerah. “Pentingnya respons cepat terhadap setiap persoalan yang muncul di lingkungan kerja. Setiap permasalahan kecil segera ditangani sejak dini, agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya. Selain itu, Sekda menyinggung hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan lembaga terkait, termasuk penilaian integritas pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa meskipun capaian administrasi sudah memenuhi standar, peningkatan perilaku, sikap, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus terus menjadi perhatian bersama, terutama di era digitalisasi pelayanan publik. “Mari seluruh jajaran untuk menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan introspeksi dan perbaikan ke depan. Dengan harapan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas kinerja, disiplin, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas, demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kota Metro,” tandasnya. (Md/Yd/Sr)
Wali Kota Metro Jadi Pembina Upacara di SMK Negeri 3, Tekankan Pembentukan Siswa Teladan
Metro – Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, bertindak sebagai pembina upacara bendera di SMK Negeri 3 Kota Metro, Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran dewan guru serta seluruh siswa dengan khidmat, Senin (19/01/2026). Dalam amanatnya, Wali Kota Metro menekankan pentingnya pembentukan karakter siswa sejak dini, khususnya menjadi pelajar yang teladan, patuh kepada guru, serta menghormati orang tua. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari sikap, etika, dan kepribadian peserta didik. “Disiplin, kepatuhan, dan rasa hormat kepada guru serta orang tua merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berakhlak,” ujar Bambang Iman Santoso. Selain itu, Wali Kota Metro juga mengapresiasi SMK Negeri 3 Kota Metro yang dinilai berhasil membina dan mempersiapkan peserta didik agar siap bersaing, baik untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan. Ia mencontohkan salah satu inovasi unggulan yang dimiliki SMK Negeri 3, yakni MM Studio Foto, sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik. Melalui fasilitas tersebut, para siswa dibekali keterampilan di bidang fotografi dan seni karikatur, sehingga mampu mengasah kreativitas sekaligus meningkatkan kompetensi kewirausahaan “Ini merupakan langkah nyata sekolah dalam mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga memiliki daya saing dan kreativitas tinggi,” tambahnya. Pemerintah Kota Metro, terus mendukung penguatan pendidikan vokasi sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang unggul, mandiri, dan berdaya saing di masa depan. (Bsr/Sr)
Musrenbang Kelurahan Purwosari Tegaskan Arah Pembangunan Berbasis Prioritas dan Kebutuhan Masyarakat
Pemerintah Kota Metro melalui Kelurahan Purwosari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan sebagai forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kelurahan Purwosari dan dihadiri oleh unsur pemerintah kota, pamong kelurahan, serta perwakilan masyarakat. Lurah Purwosari, Sutoro, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi wadah silaturahmi sekaligus forum resmi untuk menyepakati program pembangunan yang menjadi skala prioritas di wilayah Kelurahan Purwosari. Ia menjelaskan bahwa Kelurahan Purwosari yang berbatasan dengan Kelurahan Banjar Sari, Purwoasri, dan Hadimulyo Timur, serta memiliki 44 RT dan 7 RW dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2025 sebanyak 2.149 kepala keluarga atau 6.840 jiwa. Dalam pemaparannya, Sutoro juga menyampaikan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2025 Kelurahan Purwosari mempunyai target yang ditetapkan sebesar Rp188.941.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun mencapai sekitar Rp.140.000.000, – atau 74 persen. Selain itu, untuk tunggakan PBB tahun 2024, Kelurahan Purwosari berhasil merealisasikan pembayaran hingga hampir 83 persen, meski masih terdapat sejumlah kendala dalam optimalisasi PBB.“Kendala utama yang kami hadapi adalah adanya SPPT ganda, pemilik SPPT yang tidak berdomisili di Purwosari, serta objek pajak yang belum dilakukan balik nama sehingga menyulitkan kolektor dalam melakukan penagihan” ungkap Sutoro saat memberiksn laporan, Kamis (15/01/2026). Untuk mengatasi hal itu, pihak kelurahan terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui pertemuan rutin dan pelayanan kelurahan. Dalam pertemuan tersebut, Sutoro juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 sistem PBB akan menggunakan E-SPPT, sehingga riwayat pembayaran pajak hingga lima tahun ke belakang dapat terpantau dengan lebih transparan dan akuntabel. Di Bidang Sosial Kemasyarakatan, Sutoro menyampaikan bahwa Tim Penggerak PKK Kelurahan Purwosari secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya.”Sementara di Bidang Pendidikan, Purwosari memiliki 1 SD Negeri, 3 SD Swasta, 4 PAUD, 3 TK, 4 SMP Swasta, 6 pondok pesantren, dan 1 perguruan tinggi, ” terangnya. Menurut Sutoro, seluruh RT dan RW aktif menjadwalkan gotong-royong mingguan, terutama di musim penghujan, guna menjaga kebersihan dan kelancaran drainase lingkungan. “Terkait pagu, pada tahun anggaran 2025, Kelurahan Purwosari memperoleh pagu anggaran sekitar Rp4 miliar dan seluruh kegiatan telah terealisasi 100 persen. Dari anggaran tersebut, terdapat 13 titik pembangunan yang tersebar di wilayah kelurahan, “jelasnya. Pembangunan tersebut meliputi drainase di beberapa RW, perbaikan bronjong irigasi, serta pembangunan drainase melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Selain itu, peningkatan jalan hotmix juga dilakukan di sejumlah ruas jalan lingkungan. “Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro, khususnya Dapil IV, atas dukungan pembangunan yang telah direalisasikan di Kelurahan Purwosari, ” ucapnya. Sutoro juga memaparkan bahwa tahun 2026, pembangunan melalui dana kelurahan masih akan difokuskan pada pembenahan drainase lingkungan serta pemasangan keramik Posyandu RW 04, dengan pagu fisik sebesar Rp148 juta dan sisanya dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Selain itu pada tahun 2026, Aula Kelurahan Purwosari direncanakan akan direhabilitasi, serta dilakukan perbaikan saluran irigasi mengingat Purwosari merupakan wilayah dengan basis pertanian.”Sementara itu, untuk usulan prioritas pembangunan tahun 2027, Musrenbang menyepakati pembangunan talud tersier pintu KR 4B kanan di RW 07 sepanjang 100 meter sebagai prioritas utama bidang fisik.Selain itu, diusulkan pula perbaikan Jalan Kelinci RW 06 yang kerap dilalui kendaraan berat, serta perbaikan Jalan Kancil 1 sepanjang kurang lebih 300 meter, “paparnya. Di bidang ekonomi, Kelurahan Purwosari mengusulkan bantuan bibit bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di RW 03, RW 06, dan RW 07, serta bantuan bagi kelompok ternak kambing Mendo Joyo Makmur di RW 04 dan RW 06. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro, Rosita, yang mewakili Wali Kota Metro, menegaskan bahwa Musrenbang Kelurahan bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.“Musrenbang adalah ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan hingga tingkat kota,” ujar Rosita. Penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, selaras dengan RPJMD Kota Metro 2025–2029 juga menjadi tema pembangunan Kota Metro tahun 2027.”Kondisi fiskal daerah saat ini membuat tidak semua usulan dapat diakomodasi serta menuntut perencanaan yang lebih cermat, selektif, dan realistis, “katanya dalam pertemuan tersebut. Tak hanya itu, Rosita menyoroti capaian PBB Kelurahan Purwosari yang merupakan kewajiban seluruh warga negara dan menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan masih berada di angka 74 persen dari target yang sudah ditentukan. “Sedangkan dana pembangunan yang masuk ke Kelurahan Purwosari mencapai sekitar Rp4 miliar, sementara kewajiban PBB hanya Rp188 juta. Ini perlu menjadi kesadaran bersama,” tegasnya. Ia berharap para Ketua RT dan RW Kelurahan Purwosari yang telah ditetapkan melalui SK Lurah, serta memiliki peran strategis dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dan Musrenbang Kelurahan Purwosari dapat menjadi forum musyawarah yang produktif, memperkuat kolaborasi, serta mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Diakhir sambutannya, Rosita juga menyampaikan rencana pengelolaan persampahan berbasis masyarakat pada tahun 2026, di mana setiap kelurahan akan menjadi wilayah percontohan pengelolaan sampah mandiri. “Untuk mengurangi beban dari dinas lingkungan hidup, Dinas lingkungan hidup nanti akan hanya melayani persampahan di jalur-jalur yang masyarakat perkotaan, ” paparnya. (Md/Yl)
Pemkot Metro Focus pada Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Banjarsari dilaksanakan di Aula Kelurahan Banjarsari, sebagai forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan kinerja pemerintahan kelurahan sepanjang tahun 2025, Kamis (15/01/2026). Dalam paparannya, Lurah Banjarsari, Nila Kusumawati, menyampaikan capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2025. Pokok ketetapan PBB Kelurahan Banjarsari tercatat sebesar Rp427.706.175, dengan realisasi PBB tahun berjalan mencapai Rp281.882.994 atau sebesar 65,91 persen. Selain itu, realisasi piutang PBB tahun sebelumnya yang tertagih pada 2025 mencapai Rp 66.194.192, sehingga total penerimaan PBB tahun 2025 berjumlah Rp348.077.186 atau setara 81,38 persen dari total target. Namun demikian, Nila mengungkapkan sejumlah kendala dalam optimalisasi penerimaan PBB, di antaranya masih rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak untuk segera membayar PBB serta adanya objek pajak yang ditelantarkan atau berpindah kepemilikan namun tidak dilaporkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kelurahan telah melakukan berbagai upaya, seperti penagihan langsung kepada wajib pajak, penelusuran keberadaan wajib pajak bersama kolektor, serta mengusulkan kepada BPPRD Kota Metro untuk melakukan peninjauan objek pajak yang tidak berfungsi, perubahan SPPT, hingga penghapusan piutang tertentu. “Dalam optimalisasi penerimaan PBB, kami masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak untuk segera membayar PBB, serta adanya objek pajak yang ditelantarkan atau telah berpindah kepemilikan namun tidak dilaporkan dan kami telah melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak, menelusuri keberadaan wajib pajak bersama kolektor, serta mengusulkan kepada BPPRD Kota Metro agar dilakukan peninjauan terhadap objek pajak yang tidak berfungsi, perubahan SPPT, hingga penghapusan piutang tertentu,” ujarnya. Pada tahun 2025, Kelurahan Banjarsari juga telah melaksanakan sejumlah program prioritas, di antaranya pendataan dan pemutakhiran basis data DTSEN secara berkelanjutan bagi warga penerima bantuan sosial dengan melibatkan pamong, PSM, dan pendamping PKH. Selain itu, dilakukan pendistribusian bantuan pangan dan bantuan sosial, penyaluran insentif bagi pegiat keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta pamong, pembangunan infrastruktur melalui Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, serta penyaluran hibah bidang sosial, keagamaan, olahraga, dan seni budaya. Berbagai kegiatan unggulan turut dilaksanakan, antara lain pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di 12 RW berupa pembangunan drainase di 10 titik dan cor blok di satu titik dengan anggaran sebesar 132 juta. Di bidang pemberdayaan masyarakat, kelurahan melaksanakan pelatihan sulam tapis untuk peningkatan ekonomi kreatif, sosialisasi PHBS sebagai upaya penanggulangan stunting, pembentukan Forum Anak, pengembangan Bank Sampah Unit (BSU), Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), serta penguatan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK). LKK Banjarsari yang berdiri sejak 2013 dengan modal awal sebesar 13 juta rupiah hibah dari Pemerintah Kota Metro, kini telah berkembang dengan total aset mencapai 511.546.000 rupiah. Lembaga ini menjadi satu-satunya LKK yang masih aktif dan berperan penting dalam membantu permodalan UMKM warga Banjarsari agar terhindar dari praktik rentenir maupun pinjaman online berbunga tinggi. Selain itu, kegiatan unggulan lainnya meliputi BSU Saiyo Sakato sebagai pengelolaan sampah berbasis ekonomi, kegiatan ARSETI oleh PKK dalam mengatasi sanitasi rumah tangga, serta Paguyuban Banjarsari Bersatu sebagai wadah pemersatu elemen masyarakat dan mitra pemerintah dalam pembangunan dan keamanan lingkungan. Ke depan, Kelurahan Banjarsari menetapkan sejumlah program prioritas yang sejalan dengan RPJMD, antara lain pemeliharaan dan pemutakhiran data DTSEN, kelanjutan penyaluran insentif bagi ratusan guru ngaji, pamong, marbot, juru kunci makam, dan pengurus lembaga kemasyarakatan, pembangunan infrastruktur di 12 titik, penyaluran hibah bagi rumah ibadah dan lembaga kemasyarakatan, serta perbaikan data PBB dan data kependudukan secara bertahap. Dalam Musrenbang tersebut juga diusulkan pembangunan kembali Kantor dan Aula Kelurahan Banjarsari yang dinilai telah mengalami kerusakan di banyak bagian dan membutuhkan pembaruan sebagai pusat pelayanan publik. Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro, Rosita, menegaskan bahwa Musrenbang kelurahan tidak hanya merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan, tetapi juga menjadi forum silaturahmi antara wali kota, jajaran Pemerintah Kota Metro, dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai ruang resmi penyampaian aspirasi masyarakat yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan hingga penganggaran daerah. Rosita juga menjelaskan bahwa tema pembangunan Kota Metro tahun 2027 adalah penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai pondasi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Metro 2025–2029. Tema tersebut diturunkan ke dalam lima prioritas daerah, meliputi peningkatan kualitas SDM, profesionalitas birokrasi, pemerataan infrastruktur dasar, perluasan perlindungan sosial adaptif, serta peningkatan kualitas keluarga dan kemampuan berusaha masyarakat. “Saya menegaskan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang lahir dari kebutuhan masyarakat, oleh karena itu saya mengajak seluruh peserta musrenbang Kelurahan Banjarsari untuk turut mengawal agar usulan yang disampaikan adalah usulan prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2025 jumlah SPPT PBB di Kelurahan Banjarsari mencapai 4.626 lembar dengan capaian realisasi sebesar 65,91 persen. Untuk tahun 2026, kegiatan pembangunan di Kelurahan Banjarsari direncanakan dengan total anggaran sebesar Rp 3.385.990.227, yang keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah Kota Metro juga terus memberikan apresiasi melalui penyaluran insentif kepada kader kesehatan, pamong, dan pegiat sosial kemasyarakatan di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin kompleks. (Tm/Md/Sr)
Wali Kota Metro Pimpin Rakor Bulanan, Bahas Tunda Bayar dan Penguatan APBD 2026
Pemerintah Kota Metro menggelar Rapat Koordinasi Bulanan yang diadakan di Aula Pemerintah Kota Metro pada hari Rabu (14/01/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dan Wakil Walikota Metro, M.Rafieq Adi Pradana, Sekretaris Daerah, para Asisten, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Kepala BPPRD Kota Metro, Ade Erwinsyah, menjelaskan tentang aturan pengeluaran anggaran yang berlaku, dimana setiap pengeluaran yang dilakukan selama tahun berjalan harus tercatat dalam APBD, termasuk tunda bayar. “Jadi setiap pengeluaran apapun ketika sudah tahun berjalan maka pengeluaran itu harus masuk ke dalam APBD, termasuk dengan yang pembayaran tunda bayar ini,” ujar Ade Erwinsyah secara langsung dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa tidak ada akun khusus untuk pembayaran tunggakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dalam APBD tahun 2026, sebelum terjadi pergeseran nama akun atau perubahan struktur anggaran yang sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan sebelumnya, Ade mengutarakan telah melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Kepala BKAD. “Kemarin konsultasi ke BPK dengan Kepala BPKD, mereka menyarankan bahwa minggu kedua BPK akan masuk ke Kota Metro, sekaligus akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan yang mencakup capaian pembangunan, serta proses pelaksanaan proyek yang sedang berjalan di berbagai sektor. Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya berencana untuk berkonsultasi terkait syarat-syarat dalam pembayaran tunda bayar. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan disampaikan BPK dan juga akan diberikan kepada BPKP sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tepat,” jelas Ade. Ade juga menjelaskan, penyebab terjadinya tunda bayar antara lain terkait dengan pendapatan yang tidak masuk sesuai target, seperti yang terjadi pada tahun 2025 terhadap anggaran dana bagi hasil provinsi yang sebelumnya dianggarkan sebesar 32 miliar rupiah, namun yang diterima pada triwulan pertama hanya 13 miliar rupiah, sehingga menimbulkan piutang sekitar 9 miliar rupiah lebih. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa piutang tersebut tidak dapat diperoleh pada tahun 2025 meskipun telah di angkat sebagai pendapatan dalam anggaran. Kemudian pada tahun 2025, belanja mengalami kendala akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pada bulan Mei, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan di awal tahun. “Beberapa kegiatan termasuk yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), juga tidak dapat dikeluarkan sesuai rencana akibat kebijakan tersebut, sehingga kegiatan-kegiatan terkonsentrasi pada bulan September dan Oktober 2025. Dimana pada saat itu kontrak telah ditandatangani dengan berbagai pihak dan harus tetap dilaksanakan,” jelasnya. Dia juga menjelaskan bahwa pembayaran dapat berjalan lancar jika pendapatan masuk sesuai target. Namun jika tidak sesuai terget maka itu menjadi piutang pihak lain, seperti provinsi yang akan dikalkulasikan pada tahun 2026. Pembayaran tunggakan dapat dilakukan apabila terdapat pergeseran APBD yang dilaksanakan sebelum 6 bulan tahun berjalan, seperti yang dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran. “Ketika dia mengesahkan di bulan Juni (6) ke atas, maka itu yang dimaksud melaksanakan perubahan APBD. Jika BPK telah menyatakan terkait perhitungannya sudah jelas, berapa yang harus kita bayarkan, maka akan dilakukan pergeseran anggaran. Jika pembayaran dilakukan sebelum bulan Juni 2026, yang kaitannya erat dengan pendapatan daerah, “terangnya saat rapat berlangsung. Sementara itu, Kepala BKAD Kota Metro, Supriyadi, menambahkan penjelasan terkait SPAM di dalam struktur APBD tahun 2025 yang disusun oleh TAPD, termasuk di dalamnya dana bersumber dari dana DAK 5 miliar yang tidak masuk dalam APBD. Hal itu terjadi, karena adanya pengajuan pembatalan yang dilakukan oleh Dinas PUTR. Semua ini disebabkan ketidak kesesuain dengan keadaan saat ini. “Angka tersebut terpasang dalam struktur APBD namun uang tidak terealisasi karena sulit untuk dimasukkan ke dalam aplikasi yang digunakan. Mengingat dalam struktur APBD yang diangkat adalah angka terlebih dahulu bukan uang secara langsung, ” paparnya. Kendala yang terjadi pada Dinas PU Kota Metro, salah satunya adalah pelaksanan yang dilakukan di penghujung tahun sehingga pendapatan yang kita anggarkan tadi tidak bisa masuk sesuai yang kita harapkan sehingga terjadi tunda bayar dianggarkan di APBD 2025. Menanggapi laporan tersebut, Walikota Metro, Bambang Iman Santoso, meminta permasalahan yang terjadi dapat disampaikan dan diinformasikan dengan benar, serta disebarkan kepada masyarakat untuk mengatasi isu-isu yang tidak benar dan berkembang saat ini. Dalam rapat tersebut, Bambang menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh pekerjaan fisik, baik di Dinas PUTR maupun OPD lainnya. Tak luput Bambang juga meminta untuk memberikan sanksi tegas terhadap pemborong yang kualitas pekerjaan tidak baik dan tidak sesuai amanah yang diberikan dengan memblacklist, serta tidak diberikan pekerjaan kembali. Dalam rapat tersebut, Bambang juga menegaskan bahwa dirinya selaku pimpinan daerah tidak pernah memberikan arahan atau intervensi dalam pekerjaan fisik maupun penunjukan pemborong proyek . “Saya sampaikan di rapat ini bahwa saya sebagai Walikota tidak pernah memberikan arahan kepada siapapun. Walikota juga tidak pernah memberikan petunjuk kepada siapapun untuk pemborong, atau menyuruh siapapun untuk mendapatkan proyek dengan dasar, bahwa proyek tersebut sudah mendapat arahan dan petunjuk dari Walikota. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah memberikan atau memerintahkan kepada siapapun,” tegasnya saat memimpin rapat. Ia juga meminta seluruh OPD yang memiliki kaitan dengan pekerjaan fisik agar memilih sesuai dengan basic sebagai seorang pemborong dan tidak memberikan proyek kepada pemborong yang abal-abal. Bambang berharap kepercayaan yang sudah diberikan kepada seluruh pejabat yang hadir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mengingatkan bahwa pekerjaan yang dilakukan juga akan diawasi oleh masyarakat. “Apa pun yang kita kerjakan akan dinilai publik. Karena itu, laksanakan tugas dengan integritas, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” tegasnya. Sebagai Walikota Metro, ia juga berharap berbagai dinamika yang terjadi di tahun anggaran 2026, semua rencana yang telah tertuang dalam APBD bisa dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pertama mungkin BKAD agar melakukan percepatan penerbitan DPA SKPD, hal itu dimaksudkan untuk memberikan legalitas, keyakinan, dan kepastian bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program atau kegiatan di tahun 2026,” ungkapnya. Termasuk, aset milik Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. “BKAD selaku OPD yang memiliki kewenangan terhadap aset-aset tersebut agar dapat melakukan hal-hal yang dibutuhkan terkait pemanfaatannya. Seperti Gedung Wisma Haji dan Gedung Sessat Bumi Sai Wawai yang sekarang mungkin perolahan sudah bagus dalam mendatangkan tambahan PAD, termasuk GOR yang berada dibawah naungan Disporapar “jelasnya. Ia juga mengajak seluruh OPD yang hadir pada rapat tersebut untuk dapat menyatukan persepsi sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk tahun 2026 dengan
Musrenbang Iringmulyo 2026: Pemkot Metro Siapkan Anggaran Rp3,8 Miliar untuk Pembangunan
Pemerintah Kota Metro melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, bertempat di Aula Kelurahan Iringmulyo, pada Rabu (14/1/2026) pukul 14.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Metro, Anggota DPRD Kota Metro, para Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekretaris Daerah Kota Metro, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro, para Kepala Bagian Setda Kota Metro, Camat Metro Timur, Lurah Iringmulyo, serta para pamong kelurahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ketua komunitas dan insan pers. Musrenbang Kelurahan Iringmulyo menjadi forum strategis untuk menyampaikan laporan capaian pembangunan tahun sebelumnya sekaligus menyepakati usulan prioritas pembangunan yang akan diusulkan pada tahun anggaran mendatang. Dalam pemaparannya, Lurah Iringmulyo Yulina Sari, menyampaikan gambaran umum wilayah kelurahan yang memiliki luas 2,545 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 13.581 jiwa, terdiri dari 6.787 laki-laki dan 6.794 perempuan, serta 4.316 kepala keluarga yang tersebar di 18 RW dan 42 RT. Pada kesempatan tersebut, Lurah Iringmulyo juga memaparkan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025. Dari total ketetapan pokok sebesar Rp520.517.690, realisasi PBB mencapai Rp365.361.688 atau 70,01 persen, sementara tunggakan tercatat sebesar Rp155.156.688 atau 29,99 persen. Untuk meningkatkan capaian PBB, pihak kelurahan telah melakukan berbagai upaya, antara lain penagihan langsung kepada wajib pajak, penelusuran keberadaan wajib pajak bersama kolektor, pengusulan perubahan SPPT sesuai kondisi terkini, serta membuka layanan kolaborasi dengan BPPRD Kota Metro melalui layanan Pick Up Service dan UPTD Puskesmas Iringmulyo. Selain itu, disampaikan pula realisasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Iringmulyo Tahun 2025 yang meliputi penyusunan profil anak, rembuk stunting tingkat kelurahan, sosialisasi P4GN, pembinaan kader Integrasi Layanan Primer (ILP), monitoring dan edukasi keamanan pangan, sosialisasi DTKS bagi masyarakat, serta pelaksanaan Forum Anak. Dalam pemaparannya, Lurah Iringmulyo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung pembangunan di wilayahnya. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kota Metro atas bimbingan dan pendampingan yang telah diberikan kepada Kelurahan Iringmulyo dalam berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Yulina Sari juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro atas dukungan infrastruktur yang telah diberikan. “Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Metro atas terealisasinya pembangunan Aula Kelurahan Iringmulyo, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dan melaksanakan Musrenbang Kelurahan Iringmulyo di tempat ini,” tambahnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyampaikan bahwa pada Tahun 2025 jumlah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB di Kelurahan Iringmulyo tercatat sebanyak 3.277, dengan pokok ketetapan sebesar Rp520.497.690, dan realisasi sebesar Rp312.167.523 atau 59,97 persen. Menurut Bambang Iman Santoso, capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Kedepannya pada Tahun 2026, pembangunan di Kelurahan Iringmulyo telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.807.081.227. “Saya harap keterlibatan aktif masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan,” ungpannya. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Metro memberikan insentif kepada kader kesehatan, pamong kelurahan, penggiat sosial keagamaan, serta kader lingkungan yang selama ini berkontribusi aktif di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota Metro menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama akibat menurunnya kapasitas fiskal daerah yang dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Metro telah menetapkan sejumlah strategi di antaranya, penajaman prioritas pembangunan yang berfokus pada pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal. Optimalisasi PAD secara adil dan tidak memberatkan masyarakat. Efisiensi serta rasionalisasi belanja. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, serta penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, pemanfaatan CSR, dan skema kerja sama pembiayaan alternatif. Dalam konteks tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa Musrenbang tidak sekedar menjadi forum pengajuan usulan program, melainkan ruang musyawarah untuk menyaring usulan yang paling prioritas, mendesak, dan realistis, agar pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini, Wali Kota juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk berkomitmen melaksanakan pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas serta meninggalkan ego sektoral, demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Menutup sambutannya, Wali Kota Metro menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Iringmulyo, lurah, pamong, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh perangkat kelurahan atas dukungan dan partisipasi aktif dalam membangun Kota Metro. Pada sesi tanya jawab, warga Kelurahan Iringmulyo menyampaikan sejumlah pertanyaan dan aspirasi kepada Pemerintah Kota Metro. Beberapa hal yang disampaikan antara lain permohonan pengerasan jalan lingkungan, usulan penambahan insentif bagi TP PKK Kelurahan, serta apresiasi atas terealisasinya pembangunan Aula Kelurahan Iringmulyo yang dinilai sangat bermanfaat bagi kegiatan masyarakat. Selain itu, warga juga menyampaikan permintaan penambahan plafon aula kelurahan dan sejumlah kebutuhan penunjang lainnya. Seluruh aspirasi tersebut mendapat respon positif dan perhatian dari Pemerintah Kota Metro untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan skala prioritas pembangunan. Di akhir kegiatan, anggota DPRD Kota Metro yang hadir dalam Musrenbang turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kelurahan Iringmulyo atas pemanfaatan wilayah yang dinilai optimal dan terarah. Menurutnya, Kelurahan Iringmulyo memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, dengan perputaran ekonomi masyarakat yang cukup baik serta peluang pengembangan wilayah yang strategis ke depan. (Tm/Aql/yd/Sr)
Serap Aspirasi Masyarakat, Pemkot Metro Gelar Musrenbang Kelurahan Yosorejo
Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Yosorejo dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Selasa (13/01/2026) Musrenbang Kelurahan Yosorejo dihadiri langsung oleh Wali Kota Metro Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I, didampingi Staf Ahli Wali Kota, para Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPD) Kota Metro, Camat Metro Timur, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Lurah Yosorejo, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pamong Kelurahan Yosorejo. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara partisipatif dan memastikan perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga di tingkat kelurahan. “Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tetapi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan riil di lingkungannya, sehingga program pembangunan yang direncanakan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Wali Kota. Berikutnya, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan Laporan oleh Lurah Yosorejo Budi Maryanto, S.Sos., terkait profil wilayah, capaian kinerja, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Yosorejo. Berdasarkan data kependudukan per 31 Desember 2025, jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Yosorejo tercatat sebanyak 2.299 KK. Lurah Yosorejo juga menyampaikan realisasi berbagai program bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat, di antaranya bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS), serta asistensi bagi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. “Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kelurahan Yosorejo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 298 KPM, bantuan PKH kepada 195 KPM, serta berbagai bentuk asistensi sosial lainnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Budi Maryanto. Selain itu, ia memaparkan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase, sumur bor, serta dukungan terhadap rumah ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam sesi dialog dan tanya jawab, para warga dan pamong Kelurahan Yosorejo secara aktif menyampaikan berbagai pertanyaan serta aspirasi pembangunan. Beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat antara lain permintaan penambahan lampu rambu lalu lintas di wilayah rawan kemacetan, penambahan penerangan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus, pengadaan seragam RT dan RW, persoalan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta usulan pengadaan fasilitas Puskesmas di wilayah Kelurahan Yosorejo. Selain itu, masyarakat juga menanyakan mekanisme dan alur penyampaian aspirasi pembangunan, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro merespons seluruh pertanyaan dan aspirasi masyarakat dengan terbuka dan komunikatif. Ia menjelaskan bahwa setiap aspirasi warga akan ditampung secara berjenjang melalui RT dan RW, kemudian dibahas di tingkat kelurahan dan kecamatan, sebelum akhirnya menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. “Kami selaku Pemerintah Kota Metro sedang berupaya untuk menampung seluruh aspirasi warga Kota Metro, karena kebutuhan warga Kota Metro adalah prioritas bagi kami,” tegas Wali Kota. Dalam Musrenbang tersebut, Kelurahan Yosorejo juga menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan fisik Tahun Anggaran 2027, di antaranya peninggian talud anak Sungai Batanghari, pelebaran bahu jalan, perbaikan gorong-gorong, rehabilitasi jalan cor blok, serta pembangunan dan normalisasi drainase di beberapa titik rawan banjir. Selain bidang fisik, usulan juga mencakup bidang sosial budaya dan ekonomi, seperti penguatan kegiatan Posyandu, dukungan sarana prasarana rumah ibadah, pemberdayaan PKK, bantuan ekonomi produktif, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Melalui Musrenbang Kelurahan Yosorejo ini, Pemerintah Kota Metro berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga. (Bgs/Aql/yda/Sr)
