Pemerintah Kota Metro bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) TPID Kota Metro yang digelar di OR Setda Kota Metro, Rabu (30/9/2026). Rakor tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi untuk merumuskan langkah konkret dalam mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pergerakan harga, khususnya komoditas pangan strategis di tengah kondisi kemarau yang dapat berdampak terhadap produksi dan ketersediaan pasokan. Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak semata-mata berkaitan dengan indikator ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan daya beli. “Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kita perlu terus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujar Wali Kota. Menurut Bambang, keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan TPID Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera Tahun 2026 merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang selama ini berperan dalam pengendalian inflasi daerah. “Atas capaian tersebut, saya sebagai Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada TPID Kota Metro, Forkopimda, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, BPS, Bulog, seluruh perangkat daerah, camat, lurah, hingga masyarakat Kota Metro yang turut mendukung berbagai kebijakan pengendalian inflasi,” ucapnya. Namun, Bambang menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan alasan untuk mengendurkan upaya pengendalian harga. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Penghargaan ini tentunya bukanlah akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” tegasnya. Menurutnya, berbagai instrumen pengendalian inflasi yang selama ini telah dijalankan perlu terus diperkuat, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah, inspeksi mendadak pasar, kerja sama antardaerah, gerakan menanam, serta rapat koordinasi TPID. Memasuki penghujung September hingga periode Natal dan Tahun Baru, Wali Kota meminta seluruh unsur TPID meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi pergerakan harga, terutama komoditas pangan strategis. Pemantauan harga dan stok, menurutnya, harus dilakukan secara berkala agar pemerintah dapat merespons perubahan kondisi pasar secara lebih cepat. Operasi pasar serta kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan juga perlu diperkuat sebagai bagian dari langkah antisipatif. “Kita tentunya juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Harga yang stabil harus tetap memberikan insentif yang wajar bagi petani atau produsen dan pelaku usaha, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang senantiasa terjangkau,” jelasnya. Bambang juga menilai peningkatan aktivitas masyarakat di Kota Metro, khususnya pada akhir pekan, perlu menjadi bagian dari perhatian TPID. Peningkatan mobilitas tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi dan pertumbuhan UMKM, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan. Karena itu, peningkatan permintaan perlu diimbangi dengan kepastian pasokan agar pertumbuhan aktivitas ekonomi tidak menciptakan tekanan baru terhadap harga pangan. “Dengan semangat kolaborasi, sinergi dan kerja berbasis data, saya optimis Kota Metro dapat terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” kata Wali Kota. Bambang meminta Rakor TPID tidak berhenti pada pembahasan, tetapi mampu menghasilkan langkah yang konkret, terukur, dan segera diterjemahkan dalam kebijakan oleh perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menyampaikan bahwa inflasi Kota Metro pada Agustus 2026 masih berada dalam rentang sasaran, dengan inflasi sebesar 3,39 persen secara tahunan (yoy) dan 0,22 persen secara bulanan (mtm). Meski demikian, sejumlah tekanan harga masih perlu dicermati, terutama pada komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras dan beras. Sementara itu, bawang merah menjadi salah satu komoditas yang turut menahan tekanan inflasi. Achmad menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi secara lebih ketat karena tantangan pengendalian inflasi ke depan cukup kompleks, terutama dengan adanya kondisi kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang. Menurut Achmad, harga beras premium telah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga pada sejumlah jaringan ritel beras premium tidak lagi banyak ditampilkan. Dalam kondisi tersebut, ia mendorong agar distribusi dan pemasaran beras SPHP dapat diperluas, termasuk melalui jaringan swalayan, sehingga masyarakat tetap memiliki alternatif beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, ketersediaan barang di pasar juga berkaitan erat dengan pembentukan ekspektasi masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh informasi atau melihat indikasi bahwa suatu komoditas sulit diperoleh, kondisi tersebut dapat mendorong pembelian secara berlebihan dan pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap permintaan serta harga. “Karena itu, kepastian pasokan dan komunikasi mengenai kondisi ketersediaan komoditas menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga,”tuturnya. Dalam paparannya, Achmad mengungkapkan terdapat enam komoditas yang perlu mendapat perhatian, terutama memasuki periode akhir tahun, yakni beras kualitas super, cabai rawit merah, minyak goreng curah, beras kualitas medium, cabai merah keriting, dan daging ayam ras. Selain itu, gula dan minyak goreng juga perlu diantisipasi karena konsumsi berpotensi meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan konsumsi rumah tangga. “Untuk cabai merah keriting, berdasarkan data yang disampaikan Bank Indonesia berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan harga komoditas tersebut telah mencapai sekitar Rp54.500 per kilogram, ” bebernya. Sementara pada komoditas beras, kondisi kemarau panjang berpotensi memengaruhi hasil panen musim gadu. Apabila produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap harga. Achmad juga menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama antardaerah untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis. Kota Metro selama ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah penghasil, antara lain untuk komoditas cabai dan bawang merah. Menurutnya, pola kerja sama tersebut dapat terus dikembangkan terhadap komoditas pangan strategis lainnya agar peningkatan konsumsi dan permintaan masyarakat Kota Metro dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Di sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi dan UMKM di Kota Metro, khususnya pada akhir pekan, menjadi potensi pertumbuhan ekonomi yang perlu berjalan seiring dengan kesiapan pasokan pangan. Pertumbuhan sektor perdagangan dan kuliner akan meningkatkan kebutuhan bahan baku, sehingga ketersediaan komoditas perlu dipastikan tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian apabila kondisi kekeringan berlangsung lebih panjang dari perkiraan. “Salah satu opsi yang disampaikan adalah penguatan sumber air pertanian melalui pembangunan sumur bor, “jelasnya. Achmad menjelaskan, skema wakaf produktif yang telah dikembangkan di sejumlah daerah dapat menjadi salah satu alternatif
Juara I TPID Sumatera 2026, Kota Metro Perkuat Strategi 4K Hadapi Tekanan Harga Pangan Saat Nataru
Target 10 Ton/Hektar, Walikota dan Wagub Lampung Tanam Padi Modern di Yosomulyo
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi pertanian modern. Upaya tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan nasional, melalui perpaduan antara tradisi bertani dengan pemanfaatan teknologi modern. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Gerakan Serentak Tanam Padi Pertanian Modern-Advanced Agricultural System (PM-AAS) seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di Kelompok Tani (Poktan) Ngudi Makmur, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Rabu (30/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi pertanian di Kota Metro, khususnya komoditas padi, agar semakin produktif, efisien, dan mampu memberikan nilai tambah bagi petani. Penerapan teknologi pertanian modern diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, mengatakan penerapan PM-AAS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan metode budidaya yang lebih efektif dan terukur. “Program PM-AAS merupakan langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi. Melalui penerapan sistem Tanam Benih Langsung (Tabela), pengaturan jarak tanam, serta optimalisasi pemupukan, kita menargetkan produktivitas padi dapat mencapai lebih dari 10 ton per hektare,” ujar Bambang. Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut memiliki arti penting bagi petani karena semakin tinggi hasil produksi yang diperoleh dari lahan yang dikelola, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. “Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, tidak hanya bagi Kota Metro, tetapi juga bagi Provinsi Lampung dan Indonesia. Yang tidak kalah penting, peningkatan produktivitas ini harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani,” lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Metro juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas dukungan bantuan 24 unit pompa air bagi petani di Kota Metro. Menurutnya, bantuan pompa air menjadi dukungan penting dalam menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama ketika menghadapi musim kemarau. Ketersediaan sarana pendukung tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan kegiatan budidaya serta membantu petani meningkatkan indeks pertanaman. “Saya berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, dirawat dengan baik, dan digunakan secara gotong royong untuk kepentingan bersama. Dengan dukungan sarana pertanian yang memadai, kita ingin memastikan petani dapat terus berproduksi dan mendapatkan hasil yang optimal,” katanya. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan keberhasilan demfarm PM-AAS yang didukung Pupuk Hayati Cair (PHC) dari Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan hasil yang positif. “Alhamdulillah, Hasil pengukuran melalui metode ubinan juga sangat menggembirakan, dengan potensi produktivitas mencapai rata-rata 11,2 ton per hektare. Ini menunjukkan bahwa kegiatan percontohan atau piloting PM-AAS telah berhasil,” ujar Jihan. Ia menjelaskan, penerapan PM-AAS diharapkan dapat terus diperluas pada lahan persawahan di seluruh wilayah Lampung. Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. “Kami menyadari bahwa PM-AAS di Lampung mampu meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat dibandingkan hasil panen sebelumnya. Dengan meningkatnya produktivitas, kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, tentu diharapkan semakin meningkat,” katanya. Jihan menyampaikan, Provinsi Lampung mendapat target penerapan PM-AAS hingga akhir tahun 2026 pada lahan seluas sekitar 35.100 hektare. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Selain penerapan PM-AAS dan PHC, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong peningkatan pengairan dan indeks pertanaman sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi padi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target produksi padi Lampung sekitar 3,5 juta ton pada tahun 2026. Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifah, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Metro dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan PM-AAS, termasuk dukungan pupuk organik melalui program PHC. Ia menyampaikan bahwa Lampung merupakan salah satu daerah penyangga produksi pangan nasional. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian di Lampung memiliki arti penting dalam mendukung pencapaian produksi pangan nasional. “Apabila produksi di Lampung mengalami penurunan, tentu capaian produksi nasional juga akan ikut terdampak,” kata Tin Latifah. Pelaksanaan dem farm PM-AAS di Kota Metro menjadi salah satu contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani dalam mendorong modernisasi sektor pertanian. Penerapan teknologi tidak dimaksudkan untuk meninggalkan pengetahuan dan tradisi bertani yang telah berkembang di masyarakat, melainkan memadukannya dengan inovasi agar kegiatan pertanian semakin efektif dan produktif. Ke depan, penerapan pertanian modern tersebut diharapkan dapat dikembangkan secara bertahap pada berbagai sektor pertanian. Untuk saat ini, penerapan PM-AAS difokuskan pada komoditas padi sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Bagi Kota Metro, peningkatan produktivitas pertanian menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh petani. Dengan dukungan teknologi, sarana produksi, pengairan, dan kolaborasi lintas sektor, pertanian di Kota Metro diharapkan semakin modern, mandiri, produktif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Gerakan Serentak Tanam Padi PM-AAS tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi selaku Pj. Swasembada Pangan Provinsi Lampung, Tin Latifah, S.P., M.Si., CGCAE, beserta rombongan; Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Metro serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro. (Bsr/Sr)
Pemkot Metro dan DPRD Sepakati Raperda Perubahan APBD 2026
Pemerintah Kota Metro bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro, Senin (28/9/2026). Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian kebijakan penganggaran daerah terhadap perkembangan kondisi fiskal, perubahan pendapatan, serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Metro. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp29,93 miliar atau 3,27 persen, dari sebelumnya Rp915,62 miliar menjadi Rp945,55 miliar. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian sebesar Rp29,54 miliar atau 3,21 persen, dari Rp920,65 miliar menjadi Rp950,19 miliar. Adapun defisit anggaran sebesar Rp4,64 miliar akan ditutup melalui pembiayaan daerah sesuai dengan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Metro. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan, penyesuaian APBD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, keterbatasan sumber pendanaan, serta adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat. “Keterbatasan sumber pendanaan akibat penyesuaian dana transfer mewajibkan kita menata kembali prioritas dalam APBD. Langkah ini penting agar pengelolaan dana tetap berkualitas, efektif, dan efisien,” ujar Bambang. Menurutnya, Perubahan APBD 2026 merupakan langkah penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang sepanjang tahun. Karena itu, penataan kembali prioritas program dan kegiatan diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata. Bambang juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparatur pemerintahan, dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan anggaran. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Kesepakatan Raperda Perubahan APBD 2026 dicapai setelah melalui serangkaian pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi, dan fraksi DPRD Kota Metro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta perangkat daerah terkait. Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjalani tahapan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses untuk memastikan substansi kebijakan penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Metro berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi, termasuk catatan dan rekomendasi yang diberikan, sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan disepakatinya Raperda tersebut, Pemkot Metro selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dalam Perubahan APBD dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. “Semoga upaya bersama ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dan nyata terhadap kemajuan pembangunan di Kota Metro,” pungkas Bambang. (Bsr/Sr)
Pemkot Metro Lantik 34 Pejabat, Dorong ASN Adaptif dan Inovatif Hadapi Tantangan Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Metro melakukan penyegaran organisasi dengan melantik dan mengambil sumpah 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Pelantikan berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Senin (28/9/2026). Pelantikan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari dinamika organisasi pemerintahan, tetapi juga momentum untuk memperkuat tata kelola birokrasi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin efektif, profesional, transparan, dan akuntabel. Wali Kota Metro yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, menegaskan bahwa amanah jabatan harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. “Pelantikan pada pagi hari ini tentunya bukan sekadar seremoni pengisian jabatan. Tetapi juga merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun tata pemerintahan yang baik, yang berorientasi pada pelayanan publik secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Ahmad. Menurutnya, tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, terbuka, responsif, dan akuntabel. Kondisi tersebut menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sekaligus memahami kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Karena itu, Ahmad meminta para pejabat dan ASN tidak terjebak pada rutinitas administratif. Aparatur harus mampu melihat persoalan secara strategis, mengambil keputusan secara tepat, membangun kolaborasi, serta melahirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ahmad juga menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus dijawab dengan pola kerja yang lebih adaptif dan kreatif. “Keterbatasan sumber daya tidak boleh membuat birokrasi terjebak pada cara kerja konvensional. Artinya, pola kerja yang kita lakukan tidak boleh lagi berjalan secara biasa. Kita harus berani melakukan lompatan, menghadirkan inovasi, serta membangun cara kerja yang lebih tepat, efektif, dan mampu menjawab tantangan yang ada,” tegasnya. Ia menilai, perubahan pola kerja diperlukan agar setiap perangkat daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Selain inovasi, Ahmad menekankan pentingnya integritas dan peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan. Menurutnya, keterbatasan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia tidak boleh menghentikan budaya belajar di lingkungan birokrasi. Kemajuan teknologi, kata dia, telah membuka akses pembelajaran yang semakin luas. ASN dapat memanfaatkan berbagai pendidikan dan pelatihan daring maupun pembelajaran mandiri di lingkungan perangkat daerah. “Sekarang banyak cara dan akses pendidikan yang dapat dimanfaatkan, termasuk melalui pembelajaran secara daring. Bahkan, setiap OPD dapat menyelenggarakan pengembangan kompetensi secara mandiri di lingkungan kerja masing-masing, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran,” jelasnya. Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan kompetensi ASN tidak semata-mata dilihat dari jumlah sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. Lebih dari itu, pengetahuan yang diperoleh harus mampu diterapkan untuk menyelesaikan persoalan nyata di lingkungan kerja. “Bagaimana kita mampu menggali, mampu mengembangkan potensi yang ada itu bukan hanya sekadar melalui sertifikat-sertifikat pendidikan dan pelatihan. Tapi bagaimana menjawab tantangan sebenarnya yang ada di OPD masing-masing,” ujarnya. Sebanyak 34 PNS yang dilantik mendapat amanah pada berbagai jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Jabatan tersebut meliputi kepala bagian, sekretaris perangkat daerah, camat, lurah, kepala bidang, kepala subbagian, sekretaris camat, hingga kepala unit pelaksana teknis daerah. Sejumlah pejabat yang mendapat amanah baru di antaranya Joko Aji Nursetiawan, S.STP., MM sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro; Arief Brilliawan, S.IP., M.I.P. sebagai Sekretaris Inspektorat; Dinna Nofalina, SE., MM sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; serta Alfajar Nasution, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Di sektor kesehatan, Ns. Hendarto, SKM., M.Kes. dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan; Risfania, S.STP., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; serta dr. Wina Maria Madyani, M.A.R.S. sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD Jenderal Ahmad Yani. Pada tingkat kewilayahan, Suparyono, S.IP., MM mendapat amanah sebagai Camat Metro Barat; Sutoyo, S.Pd. sebagai Camat Metro Utara; Joni Ismail, SE sebagai Lurah Purwoasri; Dwi Sapta Rini, S.IP. sebagai Lurah Margodadi; dan Rina Nahari, S.Pd., M.M. sebagai Lurah Margorejo. Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya mendapat amanah pada bidang perencanaan, lingkungan hidup, perhubungan, sosial, pertanian, kepegawaian, hingga pengelolaan TPAS. Di antaranya Chairur Roziqin, ST., MT. sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup; Erwin Kurniawan, ST. sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida; Heri Hendarto, S.Sos. sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta Mhd. Erwan Musaddad, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan. Untuk jabatan pengawas, di antaranya Anna Melyana, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Ade Suadah, S.A.P. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Bapenda; Tri Apriyanti, A.Md. sebagai Kepala Subbidang Akuntansi II BKAD; serta Raden Muhammad Joni Irwan, ST., MT.A. sebagai Kepala UPTD TPAS pada Dinas Lingkungan Hidup. Mengakhiri arahannya, Ahmad meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dedikasi, kedisiplinan, integritas, serta komitmen terhadap pelayanan masyarakat, menurutnya, harus menjadi bagian dari budaya kerja setiap ASN. “Saya berharap setiap pejabat dan ASN menjadi pengembang diri sebagai bagian dari budaya kerja, bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan jabatan, tetapi sebagai panggilan moral untuk terus memberi yang terbaik bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai,” pungkasnya. (Yl/Md/Sr)
Sekda Metro Tekankan Adminduk Harus Mudah, Cepat, Gratis dan Tanpa Diskriminasi
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik secara mudah dan setara. Tertib administrasi kependudukan menjadi fondasi dalam pemenuhan berbagai kebutuhan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga layanan perbankan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, saat memimpin apel pagi mingguan Pemerintah Kota Metro di Halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (28/9/2026). Ahmad menegaskan, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen penting yang menjadi dasar masyarakat dalam mengakses berbagai layanan. Menurutnya, administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan kelengkapan dokumen, tetapi berkaitan langsung dengan kepastian masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintah. “Administrasi kependudukan memang bukan pelayanan dasar, tetapi merupakan dasar dari seluruh pelayanan. Karena itu, pelayanan Adminduk tidak boleh main-main, tidak boleh lambat, tidak boleh dipersulit, dan tidak boleh diskriminatif,” tegas Ahmad. Ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk terus menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, ramah, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Ahmad Hari, juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Adminduk. Menurutnya, transformasi digital perlu diarahkan untuk memangkas proses yang tidak perlu sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan. “Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Permudah akses warga yang akan melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan optimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan dapat dilakukan secara daring, transparan, dan selesai tepat waktu,” ujarnya. Selain memperkuat layanan berbasis teknologi, Ahmad meminta Dinas Dukcapil terus mengembangkan inovasi pelayanan jemput bola. Pemerintah, kata dia, harus hadir mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya menunggu warga datang ke kantor pelayanan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui perekaman KTP elektronik bagi warga yang memasuki usia wajib KTP, termasuk menyasar pelajar di sekolah-sekolah. Pelayanan juga perlu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk melalui pelayanan di rumah. Jangkauan pelayanan Adminduk juga didorong hingga tingkat kelurahan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan dengan lebih mudah dan efisien. “Pemerintah harus hadir memberikan kemudahan. Jangan sampai masyarakat yang memiliki keterbatasan akses justru kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan,” kata Ahmad. Dalam arahannya, Ahmad juga menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Kota Metro tidak dipungut biaya. Ia meminta seluruh aparatur, baik di lingkungan Dinas Dukcapil, kecamatan maupun kelurahan, menjaga integritas dan tidak melakukan praktik percaloan maupun pungutan liar. “Jangan ada oknum pegawai, baik di dinas, kecamatan maupun kelurahan, yang mencoba menjadi calo atau meminta imbalan dalam bentuk apa pun,” tegasnya. Ahmad menambahkan, Pemerintah Kota Metro tidak akan menoleransi aparatur yang terbukti melakukan pungutan dalam pelayanan Adminduk. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pungutan atau pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan tersebut, Ahmad turut mengapresiasi kinerja Dinas Dukcapil Kota Metro yang telah memperoleh predikat Pelayanan Prima serta Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lebih lanjut, Ahmad mengimbau masyarakat memastikan dokumen kependudukan diri dan keluarga tetap lengkap serta melakukan pembaruan apabila terjadi perubahan data. Ia juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Metro beserta keluarganya menjadi contoh dalam pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Seluruh ASN Pemerintah Kota Metro beserta keluarganya saya minta menjadi role model dengan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital di handphone masing-masing,” katanya. Aktivasi IKD dapat dilakukan melalui petugas Dinas Dukcapil maupun layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro. Pemanfaatan IKD diharapkan turut memperkuat transformasi digital sekaligus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin praktis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Mengakhiri arahannya, Ahmad mengingatkan seluruh ASN Pemerintah Kota Metro untuk terus menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Resapi sumpah dan janji sebagai pegawai, terapkan integritas dalam bekerja, dan berikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Metro,” pungkasnya. (Tm/Md/Sr)
Metro Perkuat Transformasi Pendidikan, 33 SMP Tampilkan Kreativitas dan Inovasi Pembelajaran
Transformasi pendidikan di Kota Metro diarahkan tidak sekadar pada peningkatan capaian akademik, tetapi pada pembentukan generasi yang memiliki karakter, kompetensi, kreativitas, kemandirian, serta kemampuan berkolaborasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Arah tersebut mengemuka dalam Festival Kreativitas Sekolah SMP Kota Metro yang mengusung tema “Bersama dan Berdaya untuk Pendidikan yang Lebih Baik”, sekaligus dirangkai dengan Seminar Pendidikan Nasional bertajuk “Transformasi Kualitas Layanan Pendidikan Kota Metro, untuk Mewujudkan 8 Standar Profil Lulusan” di Wisma Haji Kota Metro, Sabtu (26/9/2026). Festival yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Metro tersebut berlangsung selama dua hari, Jumat hingga Sabtu, 25–26 September 2026. Sebanyak 33 stand dari SMP negeri dan swasta ambil bagian dengan menampilkan berbagai karya serta hasil pembelajaran peserta didik. Bagi Pemerintah Kota Metro, ruang kreativitas semacam ini memiliki arti lebih luas daripada sekadar pameran karya. Sekolah didorong menjadi lingkungan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik melalui proses belajar yang kreatif, inovatif, kolaboratif, sekaligus membangun kepedulian sosial. Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, dimana perubahan kualitas layanan pendidikan harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama. “Kita tidak hanya ingin memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan, tetapi juga memastikan mereka tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, kompeten, kreatif, mandiri, mampu berkolaborasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Wali Kota. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak dapat dibangun hanya melalui satu pendekatan tetapi juga diperlukan penguatan pada berbagai aspek, mulai dari kualitas pembelajaran hingga kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi, pembentukan karakter, dan kolaborasi lintas sektor. “Untuk mewujudkannya, diperlukan peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemanfaatan teknologi, pendidikan karakter, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha,” katanya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa transformasi pendidikan membutuhkan ekosistem yang saling terhubung. Sekolah tidak berdiri sendiri dalam membentuk kualitas generasi, melainkan menjadi bagian dari proses yang melibatkan keluarga, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Karena itu, Wali Kota Metro berharap seminar pendidikan yang menjadi bagian dari festival tersebut mampu menghasilkan gagasan yang dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret.“Mari kita bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan, sehingga setiap anak di Kota Metro memperoleh kesempatan untuk berkembang dan meraih masa depan terbaiknya,” tegasnya. Seminar tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Guru Besar Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd. dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Nonformal dan Informal Gatot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D. Kehadiran kedua narasumber tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas perspektif para pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan mengenai arah transformasi layanan pendidikan serta penguatan profil lulusan. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Kreativitas Sekolah SMP Kota Metro, Agus Pujianto melaporkan bahwa kegiatan tersebut dilandasi semangat kebersamaan dan kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Metro, sekaligus menjadi ruang untuk memfasilitasi potensi, keahlian, dan bakat pendidik maupun peserta didik agar berkembang secara optimal. “Adapun Nama Kegiatan yang kita laksanakan adalah Festival Kreativitas Sekolah SMP Kota Metro, yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh MKKS SMP Kota Metro,” ujarnya. Selama dua hari, festival diisi dengan sejumlah kegiatan utama, yakni seminar pendidikan, performe penampilan kreasi siswa, stand bazar hasil pembelajaran, serta bakti sosial.Performe penampilan kreasi siswa menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan bakat seni dan budaya. “Sementara stand bazar hasil pembelajaran menampilkan karya-karya inovatif serta produk pembelajaran berbasis projek dari guru dan siswa,” tuturnya. Adapun bakti sosial menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian dan empati peserta didik terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Menurut panitia, terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui festival tersebut, yakni menumbuhkan kreativitas dan inovasi guru serta siswa dalam proses pembelajaran, menumbuhkembangkan jiwa kompetisi yang sehat sehingga muncul semangat pantang menyerah dan daya cipta yang tinggi di kalangan generasi muda, serta menumbuhkembangkan jiwa kepedulian sosial antar sesama. Semangat tersebut sejalan dengan Tagline Pendidikan Kota Metro, “Generasi Metro Bahagia, Investasi Pendidikan untuk Kebahagiaan Masa Depan.” “Kami meyakini bahwa anak-anak kita hari ini adalah investasi terbesar kita, bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Melalui pendidikan dan pembentukan karakter yang baik, ilmu yang kita tanamkan dan ajarkan kepada mereka akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir tanpa terputus,” ungkapnya. Kehadiran 33 stand SMP negeri dan swasta dalam festival tersebut memperlihatkan keberagaman potensi yang berkembang di satuan pendidikan Kota Metro dengan karya yang ditampilkan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang memberi ruang kepada siswa untuk tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga menciptakan, mengembangkan, dan mempresentasikan hasil karyanya. Tidak hanya itu, dalam konteks pembangunan pendidikan, pendekatan tersebut menjadi penting karena kualitas lulusan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan, tetapi juga oleh kemampuan mengolah gagasan, bekerja bersama, menyelesaikan persoalan, beradaptasi, serta memiliki karakter dan kepedulian sosial. “Festival Kreativitas Sekolah SMP Kota Metro pada akhirnya menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan gagasan, kreativitas, dan praktik pembelajaran dalam satu ekosistem,”paparnya. Semangat “Bersama dan Berdaya untuk Pendidikan yang Lebih Baik” menjadi penegasan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerja bersama dan harus berujung pada semakin luasnya kesempatan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang.(Yl/Md)
Kota Metro Raih Juara I TPID Sumatera, Bukti Pengendalian Inflasi Berbasis Kerja Kolaboratif
Konsistensi Pemerintah Kota Metro dalam membangun tata kelola pengendalian inflasi sepanjang 2025 memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Kota Metro berhasil meraih Juara I Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera dalam TPID Award 2026. Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026, Kamis (24/9/2026). Kegiatan ini yang berlangsung bersamaan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026. Capaian tersebut menempatkan Kota Metro sebagai daerah yang memperoleh pengakuan atas kinerja pengendalian inflasi di wilayah Sumatera. Bagi pemerintah daerah, penghargaan ini bukan sekadar capaian kelembagaan, melainkan refleksi atas proses panjang dalam memastikan stabilitas harga tetap berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang dibangun secara konsisten sepanjang 2025. “Capaian Juara I TPID tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera dalam TPID Award 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kinerja TPID selama 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan data dan dokumen kinerja yang disampaikan Pemerintah Kota Metro pada Februari 2026,” ujar Bambang. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial karena menyangkut banyak mata rantai, mulai dari produksi, ketersediaan pasokan, distribusi hingga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan antara pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dunia perbankan dan daerah mitra. “Yang paling penting, penghargaan ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai pencapaian administratif. Pengendalian inflasi harus benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya. Bambang menilai substansi pengendalian inflasi dapat dilihat dari kemampuan pemerintah menjaga kebutuhan pokok tetap tersedia, harga berada dalam tingkat yang terjangkau, distribusi berjalan dengan baik serta daya beli masyarakat tetap terlindungi. “Ketika harga kebutuhan pokok terjaga, pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar dan daya beli masyarakat terlindungi, maka di situlah kebijakan pengendalian inflasi memiliki makna yang sesungguhnya,” katanya. Dalam memperkuat pengendalian inflasi, Kota Metro tidak hanya mengandalkan kapasitas internal daerah. Sepanjang 2025, Pemerintah Kota Metro membangun kerja sama antardaerah dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Kulon Progo. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari pendekatan yang menempatkan stabilitas pasokan sebagai persoalan lintas wilayah. Bagi daerah perkotaan seperti Kota Metro, keterhubungan dengan daerah penghasil menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kesinambungan pasokan komoditas strategis. “Ke depan, kita akan terus memperkuat pengendalian inflasi berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Koordinasi harus semakin responsif, kerja sama antardaerah dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Kulon Progo, sepanjang 2025 untuk memperkuat konektivitas dengan daerah penghasil maupun mitra strategis, agar dapat semakin diperluas, inovasi harus mampu menyelesaikan persoalan, dan setiap kebijakan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas,” ungkap Bambang. Sebagai Wali Kota Metro, Bambang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPS, Bulog, pelaku usaha dan masyarakat yang selama ini turut memberikan dukungan dalam penguatan TPID Kota Metro, khususnya Bank Lampung dalam membangun koordinasi dan kerja sama antardaerah. Dukungan Bank Indonesia tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dinamika inflasi, tetapi juga membantu membuka ruang kolaborasi dengan daerah lain sehingga pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. “Keberhasilan pengendalian inflasi harus dibangun melalui sistem yang mampu membaca perubahan kondisi secara cepat sehingga pemerintah dapat mengambil langkah sebelum gejolak harga memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat,”paparnya. Dari sisi teknis pelaksanaan, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Metro, Anggraini, menjelaskan bahwa capaian Juara I TPID merupakan hasil dari rangkaian proses pengendalian inflasi yang dilakukan secara terukur. Penilaian TPID Award tidak hanya mempertimbangkan perkembangan angka inflasi, tetapi juga melihat proses, program unggulan, serta output dan outcome dari kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah. “Juara I TPID tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera merupakan hasil dari rangkaian proses pengendalian inflasi yang dilakukan secara terukur. Dalam TPID Award, yang dinilai bukan hanya angka inflasi, tetapi juga proses, program unggulan, serta output dan outcome dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah,” jelasnya. Anggraini juga mengatakan, salah satu kerangka utama yang digunakan dalam pengendalian inflasi adalah prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Keempat unsur tersebut, lanjut Anggraini, harus berjalan secara simultan. Ketersediaan pasokan tanpa distribusi yang lancar, misalnya, tetap dapat menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat. Demikian pula distribusi yang baik tidak akan cukup apabila harga komoditas berada di luar jangkauan masyarakat. “Keempat aspek tersebut harus berjalan secara bersamaan karena satu persoalan dalam rantai pasok dapat memengaruhi stabilitas harga dan pada akhirnya berdampak kepada masyarakat,” katanya. Anggraini menambahkan, penerapan prinsip 4K membutuhkan koordinasi lintas sektor serta keterhubungan dengan daerah lain. “Kerja sama antardaerah menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi. Kota Metro tidak hanya melihat kebutuhan dari sisi wilayah sendiri, tetapi juga membangun konektivitas dengan daerah penghasil dan daerah mitra untuk memperkuat ketersediaan komoditas serta mendukung kelancaran distribusi,” jelasnya. Selain menjaga pasokan dan distribusi, peningkatan kapasitas TPID juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola. Pembelajaran antardaerah mulai dari seminar, studi banding dan kegiatan peningkatan kompetensi diperlukan agar tim memiliki kemampuan membaca perkembangan ekonomi dan merumuskan respons yang sesuai. “Setiap intervensi harus memiliki tujuan, sasaran dan hasil yang dapat diukur. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan semakin tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika harga,” ujar Anggraini. (Yl/Sr)
Program H2M KWT Seroja Rejomulyo Dorong Lingkungan Hijau, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Kota Metro menyambut baik pelaksanaan Program Hunian Hijau Masyarakat (H2M) di Kelompok Wanita Tani (KWT) Seroja, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan. Program tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadirkan lingkungan permukiman yang sehat, hijau, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Mewakili Pemerintah Kota Metro Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Metro Dr. Kusbani, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Program H2M di KWT Seroja. Menurutnya, program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. “Program Hunian Hijau Masyarakat merupakan wujud nyata komitmen kita dalam membangun lingkungan permukiman yang sehat, hijau, produktif, dan berkelanjutan. Namun bagi saya, H2M bukan sekadar pembangunan fisik. Yang lebih penting adalah bagaimana program ini mampu memberdayakan masyarakat,” ujar Kusbani. Ia mengatakan H2M diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan berbagai kegiatan produktif yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi keluarga. Hal tersebut sejalan dengan visi Kota Metro, yaitu “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.” Menurut Kusbani, kota yang cerdas tidak hanya ditandai dengan pembangunan fisik yang baik, tetapi juga oleh masyarakat yang mampu mengenali potensi di sekitarnya, berinovasi, bekerja sama, serta mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Karena itu, Pemerintah Kota Metro menyambut baik kehadiran Program H2M, khususnya bagi KWT Seroja Kelurahan Rejomulyo. Program ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran sekaligus wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. “Melalui kegiatan KWT masyarakat tidak hanya diberikan fasilitas, tetapi juga didorong untuk belajar, berorganisasi, bekerja sama, mengembangkan keterampilan, serta mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri,” jelasnya. Kusbani juga berharap keberadaan H2M dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif serta berdaya saing. KWT Seroja diharapkan mampu mengembangkan kegiatan produktif yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan pangan keluarga hingga menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. “Apa yang ditanam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Apabila produksinya meningkat, hasilnya dapat diolah dan dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun lingkungan yang hijau, tetapi juga membangun masyarakat yang produktif dan keluarga yang lebih mandiri,” katanya. Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Ir. Thomas Edwin Ali Hutagalung, menyampaikan bahwa Program H2M merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengatakan peresmian dan serah terima hasil kegiatan H2M Tahun Anggaran 2026 bukan menjadi akhir pelaksanaan program, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. “Program H2M bukan hanya tentang pembangunan, tetapi bagaimana menghadirkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya. Thomas berharap seluruh fasilitas dan peralatan yang telah disediakan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya pembangunan sarana dan prasarana H2M juga diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan KWT, salah satunya melalui kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan SDGs Center Universitas Bandar Lampung (UBL). Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga memperkenalkan dan memasarkannya secara lebih luas melalui media digital. “Selain pembangunan sarana dan prasarana, kami juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya ibu-ibu KWT, melalui kegiatan digital. Kami berharap produk dan hasil kegiatan masyarakat tidak hanya dihasilkan, tetapi juga dapat diperkenalkan dan dipasarkan secara luas,” jelasnya. Thomas menegaskan pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tidak berarti tugas pemerintah dan masyarakat telah berakhir. Setelah fasilitas diserahkan kepada masyarakat, tanggung jawab untuk menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkannya menjadi bagian penting dari keberlanjutan program. “Pembangunan selesai dan hari ini kita resmikan, sesungguhnya pekerjaan kita belum selesai. Justru inilah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya,” tegasnya. Ia menambahkan keberhasilan Program H2M sangat bergantung pada bagaimana fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal serta dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Metro, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk memastikan program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. “Kami berharap H2M di Rejomulyo dapat menjadi contoh bahwa ketika pemerintah dan berbagai pihak berjalan bersama, sebuah ruang dapat tumbuh menjadi kegiatan yang produktif dan berkelanjutan,” katanya. Pelaksanaan Program H2M KWT Seroja diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih hijau dan sehat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, fasilitas yang telah dibangun diharapkan dapat terus dirawat, dimanfaatkan, dan dikembangkan menjadi pusat kegiatan produktif masyarakat. Program H2M tidak hanya menghadirkan lingkungan yang lebih hijau, tetapi juga membuka ruang tumbuh bagi masyarakat yang mandiri, kreatif, dan berdaya (Md/Sr).
Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Canangkan Desa Tapis di Ganjar Asri, Perkuat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, melakukan pencanangan dan pembinaan Desa TAPIS (Desa kesejahTeraan keluArga untuk LamPung maju Indonesia emaS), sebagai desa binaan TP-PKK Provinsi Lampung, di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Rabu (23/09/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan keluarga melalui pengembangan potensi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, penguatan kesehatan keluarga, serta pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait turut memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat, antara lain bantuan 50 paket sembako bagi keluarga berisiko stunting, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 4 mesin jahit, 2 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 5 jamban sehat, 100 bibit cabai, 2 oven, buku cerita rakyat Lampung, susu, hingga dukungan beasiswa tahfiz Al-Qur’an. Ketua TP-PKK Kota Metro, Eni Sumiyati Bambang, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan pencanangan dan pembinaan Desa Tapis di Kelurahan Ganjar Asri yang merupakan Desa Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang diarahkan untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. “Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Kota Metro siap mendukung pelaksanaan program Desa Tapis dan berharap Kelurahan Ganjar Asri dapat menjadi contoh bagi kelurahan lainnya dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, menurunkan stunting, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP-PKK Kota Metro juga menyampaikan sejumlah bentuk dukungan dan bantuan yang telah dipersiapkan bagi masyarakat Kelurahan Ganjar Asri yang meliputi pelatihan dengan tema Pokja I dan Pokja III, cek kesehatan gratis, 50 paket sembako, empat mesin jahit, serta dua kursi roda dengan sasaran keluarga berisiko stunting, kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta penyandang disabilitas. Selain itu, diberikan pula buku cerita rakyat Lampung dari 15 kabupaten/kota dan 100 paket bingkisan susu untuk anak-anak sebagai bagian dari perhatian terhadap tumbuh kembang anak dan peningkatan kualitas kesehatan keluarga. “Dukungan lainnya berupa 100 bibit cabai untuk Kelompok Wanita Tani (KWT), dua oven masak untuk kelompok UP2K, hibah Al-Qur’an untuk masjid, 30 paket sembako bagi lansia dan perempuan kepala keluarga, 25 paket sembako untuk peserta pelatihan Pokja I, serta 25 paket sembako untuk peserta pelatihan Pokja III,”paparnya. Termasuk pula dukungan beasiswa Hafiz Qur’an sebesar Rp500.000 per bulan selama tiga tahun, dua kursi roda dan dua alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas, serta lima jamban sehat dan 20 paket sembako bagi keluarga berisiko stunting. “Berbagai bantuan dan dukungan yang telah saya sampaikan tersebut menunjukkan bahwa Desa Binaan TP PKK bukan hanya sebuah pencanangan, tetapi merupakan gerakan bersama yang melibatkan berbagai unsur dan sektor,” ungkapnya. Atas dukungan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua TP-PKK Provinsi Lampung beserta seluruh perangkat daerah dan lembaga yang terlibat atas perhatian, kepedulian, pembinaan, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Kota Metro, khususnya masyarakat Kelurahan Ganjar Asri. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Tim Posyandu Provinsi Lampung, Pengurus PMI Provinsi Lampung, serta BAZNAS Provinsi Lampung. “Bagi kami, bantuan tersebut bukan hanya memiliki nilai secara materi, tetapi juga memiliki makna yang jauh lebih besar, yaitu menunjukkan hadirnya kepedulian dan kebersamaan dalam membangun dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.Eni berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, serta menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat dan masyarakat Kelurahan Ganjar Asri. Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TP-PKK Provinsi Lampung beserta rombongan ke Kota Metro dalam rangka pencanangan dan pembinaan Desa Tapis yang merupakan wujud komitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan yang berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat. “Tujuan kerja ini merupakan perwujudan sekaligus komitmen kami untuk terus memperkuat kolaborasi yang mempercepat upaya pembangunan berbasis keluarga di lingkungan kita,” ujarnya. Wali Kota juga mengibaratkan hubungan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai sebuah keluarga yang harus saling mendukung, menjaga komunikasi, serta membangun sinergi untuk menghadirkan berbagai program pembangunan yang dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan bahwa sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Metro yang mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Lampung masih terus berjalan. “Hari ini, di tengah kondisi fiskal yang dihadapi Kota Metro akibat keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, kami tetap bersyukur karena pembangunan yang didukung oleh Bapak dan Ibu untuk Kota Metro, sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat, hingga saat ini masih terus berjalan,” ujarnya. Sebagai Wali Kota Metro, ia berharap dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di Kota Metro dapat terus berlanjut.Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Ny. Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro, Kelurahan Ganjar Asri, kader TP-PKK, Posyandu, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. “Pertama-tama Bapak Walikota dan Ibu Ketua PKK, izinkan saya tim penggerak PKK Provinsi Lampung menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kelurahan Ganjar Asri dan seluruh kader tim penggerak PKK serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan kita hari ini,” ujarnya. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung tersebut juga menegaskan bahwa pencanangan Desa Tapis bukan semata-mata agenda seremonial, melainkan bagian dari kerja kolaboratif untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.“Ini adalah hasil kerjasama kolaborasi dukungan dari segala pihak yang memang semuanya ini diikhtiarkan untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” katanya. Menurutnya, Posyandu memiliki posisi strategis dalam pembangunan kesejahteraan keluarga karena cakupan kerjanya tidak hanya berada pada sektor kesehatan.“Karena kegiatan Posyandu ini, Ibu, harus didampingi, harus dikawal ketat, karena memang Posyandu bukan hanya untuk bekerja di bidang kesehatan, tetapi juga bekerja di 6 SPM, 6 OPD. Di sinilah pembuktian nanti kolaborasi kita, apakah sukses atau tidak,” ungkapnya. Ia menjelaskan, berbagai bantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan konkret Pemerintah Provinsi Lampung bersama mitra dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. “Hari ini tentunya bersama Kepala Dinas Sosial, Dinas Sosial langsung menyerahkan bantuan sembako untuk keluarga risiko stunting. Untuk itu kami membawakan bentuk bantuan sembako sebanyak 50 paket dan juga bukan hanya sembako, kita memberikan ini juga dua kursi roda untuk penerima manfaat, dan juga 4
Jawab Kritik DPRD, Wali Kota Metro Ungkap Alasan Pinjaman Rp20 Miliar dan Penurunan Bansos
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, memberikan jawaban atas sejumlah pandangan, kritik, dan pertanyaan enam fraksi DPRD Kota Metro terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro, Selasa (22/9/2026). Sejumlah isu yang menjadi sorotan DPRD antara lain penggunaan pinjaman jangka pendek Rp20 miliar, beban bunga pinjaman, penurunan alokasi belanja bantuan sosial (bansos), penanganan sampah di TPAS Karangrejo, persoalan banjir Metro Selatan, hingga optimalisasi pendapatan daerah. Terkait pinjaman jangka pendek sebesar Rp 20 miliar yang menimbulkan beban bunga Rp785,77 juta, Bambang menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kas daerah untuk mengatasi ketidaksesuaian arus kas (cash mis match) pada awal tahun anggaran. Menurutnya, pinjaman tersebut bukan digunakan untuk membiayai proyek fisik baru, melainkan sebagai instrumen pengelolaan likuiditas daerah agar kewajiban pemerintah daerah tetap dapat dipenuhi. “Apabila pinjaman jangka pendek ini tidak dilakukan, risiko yang harus dihadapi adalah tertundanya kewajiban operasional, pembayaran hak-hak pegawai, atau pelunasan pekerjaan pihak ketiga,” ujar Bambang di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro. Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kesinambungan arus kas pemerintah daerah sehingga kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab pemerintah dapat tetap berjalan. Menanggapi sorotan DPRD terhadap penurunan Belanja Bantuan Sosial yang mencapai 67,1 persen, Bambang menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi dan penataan kembali alokasi anggaran. Belanja Bansos yang sebelumnya sebesar Rp648,24 juta menjadi Rp213,24 juta. Menurut Bambang, perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan adanya dukungan Pemerintah Pusat melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dialokasikan untuk Kota Metro. “Bansos memiliki karakteristik yang bersifat tidak tetap, tidak terus-menerus, selektif, dan hanya diberikan kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami risiko sosial tertentu. Penurunan pada pos Bansos dalam Perubahan APBD ini murni merupakan hasil evaluasi dan penataan atas Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang pada tahun anggaran ini, Kota Metro sudah mendapatkan alokasi dari Pemerintah Pusat,” jelasnya. Bambang memastikan perubahan alokasi tersebut tidak dimaknai sebagai berkurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan masyarakat yang membutuhkan. Selain persoalan fiskal, DPRD juga menyoroti penanganan kondisi darurat sampah di TPAS Karangrejo, yang menjadi perhatian pemerintah daerah menyusul adanya tenggat penanganan dari Kementerian Lingkungan Hidup hingga 31 Desember 2026. Bambang menyampaikan, dalam Raperda Perubahan APBD 2026 telah disiapkan sejumlah dukungan anggaran untuk penanganan persoalan tersebut. Anggaran sekitar Rp1,19 miliar dialokasikan kepada perangkat daerah terkait untuk mendukung rehabilitasi saluran lindi, sewa alat berat, serta pengawasan kualitas lingkungan. Selain itu, terdapat tambahan anggaran masing-masing sekitar Rp946 juta dan Rp457,89 juta untuk mendukung pembangunan infrastruktur drainase lingkar landfill serta pengadaan mesin pemilah sampah (belt conveyor). Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dan mendukung penghentian praktik open dumping di TPAS Karangrejo. Sementara itu, terkait persoalan banjir di wilayah Metro Selatan, pemerintah daerah berpedoman pada rekomendasi teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. Bambang menyampaikan bahwa penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan, termasuk persoalan sedimentasi dan tingginya curah hujan. Solusi yang disiapkan antara lain melalui normalisasi jaringan irigasi serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan Metro Selatan. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan prioritas penanganan. Evaluasi Struktur Birokrasi Dalam rapat tersebut, Bambang juga merespons usulan DPRD mengenai restrukturisasi birokrasi, termasuk wacana penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu yang menjadi pembahasan adalah kemungkinan penggabungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah Kota Metro akan mengkaji usulan tersebut dengan mempertimbangkan efektivitas organisasi, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bambang menegaskan, seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026. “Seluruh masukan, kritik dan saran dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk kita bahas bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya. Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kota Metro menyampaikan pandangan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Beberapa isu yang mendapat perhatian antara lain penggunaan pinjaman jangka pendek, beban bunga, penurunan belanja bantuan sosial, target pendapatan daerah, serta penanganan sejumlah persoalan pelayanan publik. Juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, Wasis Riyadi, menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan pinjaman jangka pendek sebesar Rp20 miliar. Meskipun pokok pinjaman direncanakan dikembalikan pada tahun anggaran yang sama, DPRD menyoroti beban bunga sebesar Rp785,77 juta yang harus ditanggung pemerintah daerah. “Uang sebesar itu memiliki opportunity cost. Ketika digunakan untuk bunga, uang yang sama tidak dapat digunakan untuk kebutuhan publik lainnya,” ujar Wasis yang juga Ketua Fraksi PKS. Sorotan lainnya menyangkut alokasi Belanja Bantuan Sosial. Berdasarkan struktur perubahan anggaran, alokasi Bansos turun dari Rp648,24 juta menjadi Rp213,24 juta atau berkurang sekitar 67,1 persen. DPRD meminta pemerintah daerah memastikan perubahan tersebut tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Dari sisi fiskal, struktur Perubahan APBD 2026 mencatat pendapatan daerah meningkat 3,27 persen menjadi Rp945,54 miliar. Sementara belanja daerah menjadi Rp950,18 miliar, sehingga terdapat defisit sekitar Rp4,63 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. DPRD juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sejumlah target retribusi yang dinilai perlu disesuaikan dengan capaian realisasi tahun berjalan. Beberapa di antaranya adalah target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp1 miliar dan parkir khusus di luar badan jalan sebesar Rp1,2 miliar, sementara realisasi tahun berjalan disebut masih berada di bawah 25 persen. Dewan juga mempertanyakan target Pendapatan Denda Perda sebesar Rp127,69 juta. Angka tersebut menjadi perhatian karena jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi yang tercatat sebesar Rp515 ribu. Berbagai catatan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Metro dalam tahapan penyempurnaan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (Bsr)
