Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan di sektor perindustrian dan perdagangan. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menyerap aspirasi sekaligus merumuskan langkah perbaikan pelayanan publik.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dihadiri Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, yang dalam arahannya menekankan pentingnya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan.
Ahmad Hariyanto menjelaskan, Forum Konsultasi Publik merupakan sarana komunikasi dan pertukaran gagasan antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Melalui forum tersebut, berbagai aspek pelayanan, mulai dari kebijakan, standar pelayanan, pelaksanaan layanan hingga kendala yang dihadapi masyarakat, dapat dibahas secara terbuka.
Menurutnya, FKP tidak sekadar menjadi wadah penyampaian aspirasi, kritik, dan saran, tetapi juga menjadi sarana membangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan publik.
Ia menegaskan, setiap masukan yang disampaikan harus dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara konkret sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
“Keberhasilan Forum Konsultasi Publik membutuhkan komitmen pimpinan, keterlibatan aktif masyarakat, keterbukaan informasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil forum tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi harus diwujudkan dalam rencana aksi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Metro Ardah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan di bidang perindustrian dan perdagangan harus mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha diperlukan untuk memperoleh masukan langsung mengenai pelaksanaan pelayanan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan di lingkungan dinas tersebut.
Pada forum kali ini, pembahasan difokuskan pada pelayanan sektor industri, khususnya Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha dan Pendampingan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah industri yang tercatat di Kota Metro mencapai 2.215 unit usaha. Industri tersebut bergerak dalam berbagai bidang, di antaranya makanan, minuman, sandang, kerajinan, logam, bahan bangunan, barang dari kayu, furnitur, serta aneka industri lainnya.
Untuk memperoleh masukan yang lebih komprehensif, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Metro turut mengundang 20 pelaku usaha sebagai perwakilan. Mereka diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman, aspirasi, serta berbagai masukan terkait pelayanan yang selama ini diterima.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kota Metro berharap terbangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha. Berbagai masukan yang dihimpun diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan langkah perbaikan pelayanan, sehingga tercipta iklim perindustrian dan perdagangan yang semakin kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Md/Sr)
