Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusarda) Kota Metro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan, khususnya dalam membahas peningkatan standar pelayanan dan pemanfaatan koleksi buku di lingkungan Dispusarda Kota Metro.
Kepala Dispusarda Kota Metro Farida, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya Forum Konsultasi Publik menjadi sarana penting untuk memperoleh masukan, saran, pandangan, serta evaluasi langsung dari masyarakat terkait pelayanan yang selama ini diberikan.
Farida, mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dengan menyampaikan berbagai pandangan maupun permasalahan yang dirasakan dalam mengakses layanan perpustakaan dan kearsipan.
“Kami sangat terbuka terhadap setiap masukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami berharap hasil forum ini tidak hanya menjadi catatan atau dokumen kegiatan, tetapi dapat ditindaklanjuti secara nyata melalui perbaikan standar pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur, serta penguatan inovasi pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Metro Triana Aprisia, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara tematik merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Metro untuk membahas pelayanan publik secara lebih fokus, terarah, dan mendalam.
Ia menjelaskan selama ini konsultasi publik umumnya dilaksanakan secara umum sedangkan melalui pendekatan tematik setiap perangkat daerah dapat membahas secara khusus berbagai persoalan dan kebutuhan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.
“Alhamdulillah, mulai tahun ini Pemerintah Kota Metro memfasilitasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara tematik. Perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat diberikan ruang untuk berdialog dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Triana juga menambahkan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tersebut dilakukan secara bertahap pada sejumlah perangkat daerah. Melalui forum ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Selanjutnya, Ia juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Wali Kota Metro Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Lebih lanjut Triana, menyampaikan bahwa Kota Metro telah meraih capaian positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung dengan predikat sangat baik. Namun, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Secara khusus dalam Forum Konsultasi Publik Dispusarda, ia menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai koleksi buku yang dimiliki perpustakaan, termasuk jumlah dan jenis koleksi yang tersedia.
Menurutnya, informasi tersebut perlu dipublikasikan secara lebih luas agar masyarakat mengetahui potensi dan sumber literasi yang dapat dimanfaatkan melalui layanan perpustakaan.
“Ini menjadi salah satu masukan, bagaimana Dispusarda dapat lebih aktif memublikasikan informasi mengenai koleksi buku yang tersedia, baik jumlah maupun jenisnya. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan dapat mengetahui serta memanfaatkan fasilitas yang ada,” ungkapnya.
Triana juga menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik memiliki sejumlah tujuan antara lain membangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas, mengevaluasi standar serta proses pelayanan berdasarkan pengalaman pengguna, hingga menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
Dimana dalam kegiatan ini, Ia berharap forum tersebut benar-benar menjadi ruang komunikasi yang aktif dan produktif, bukan sekadar memenuhi formalitas penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, seluruh aspirasi, masukan, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat perlu dihimpun serta dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan.
“Tidak semua aspirasi dan keinginan masyarakat dapat langsung diakomodasi, tetapi melalui forum ini kita dapat membangun sinergi, menyusun prioritas, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat ditindaklanjuti bersama,” tambahnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kota Metro berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, masyarakat, komunitas literasi, pustakawan, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Hasil forum selanjutnya diharapkan dapat dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi, pelaksanaan perbaikan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Dengan demikian, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tidak berhenti pada diskusi dan dokumentasi kegiatan, melainkan menghasilkan langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang semakin berkualitas, mudah diakses, informatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Metro ((Md/Sr).
