Pemerintah Kota Metro secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung pada Selasa (31/03/2026).
Penyerahan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dimana penyerahan LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, di Ruang Pahawang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
Tak hanya itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan negara, dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan berintegritas.
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa penyusunan dan penyerahan LKPD tepat waktu merupakan komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mendukung prinsip good governance. Ia menegaskan, bahwa seluruh jajaran perangkat daerah telah bekerja secara maksimal dalam menyusun laporan keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan LKPD ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat,” ujar Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang mewakili 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, turut menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah daerah dengan BPK selama ini.
Eva juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari BPK dalam membimbing pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. “Kami berharap apa yang kami lakukan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat. Harapan kami, seluruh daerah dapat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen kuat kepala daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
“Alhamdulillah, seluruh pemerintah daerah dapat menyampaikan LKPD tepat waktu. Kami sangat mengapresiasi para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung. Ini menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti hasil audit sebelumnya dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa penyerahan LKPD secara tepat waktu memberikan manfaat strategis bagi proses pemeriksaan. Dengan waktu yang lebih panjang, BPK dapat melakukan audit secara lebih komprehensif dan mendalam, sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konstruktif bagi pemerintah daerah.
Ia juga menambahkan bahwa proses audit yang optimal akan berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kesempatan lebih luas untuk segera menindaklanjuti temuan audit, sehingga kualitas pengelolaan keuangan dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Dengan diserahkannya LKPD Unaudited Tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Metro berharap dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Yd/Sr)
